Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui; pengaturan hak dan kewajiban PT. Garuda Indonesia dengan penumpang (pemilik bagasi) dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara, apakah perjanjian tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat melindungi para pihak dari kerugian, sejauhmana tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang, bagaimana pengaturan mengenai prinsip pembebanan resiko serta sistem tanggung jawab dalam pengangkutan udara di PT. Garuda Indonesia. Guna mendapatkan keakuratan hasil penelitian, penulis telah melakukan pengumpulan data sekunder maupun primer, kemudian data - data tersebut diolah dan di analisis, guna mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung jawab atau terjadi nya kecelakaan dan kelambatan pesawat terbang, maupun terjadinya kelambatan, kerusakan atau kehilangan bagasi di PT. Garuda Indonesia didasarkan pada sistem tanggungjawab Presumption of Liability, Based of Fault dan Absolute Liability. Bahwa dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara PT. Garuda Indonesia, masih terdapat ketentuan yang lebih meringankan tanggung jawab pengangkut (dalam hal kelambatan/pembatalan pengangkutan). Bahwa hakim dalam menentukan besarnya ganti rugi atas bagasi, masih tetap memperhatikan ketentuan KUH Perdata maupun KUH Dagang. Bahwa kepentingan penumpang dalam perjanjian pengangkutan penumpang udara sudah cukup terlindungi, mengingat banyak ketentuan internasional/nasional yang mengatur masalah perlindungan terhadap penumpang."

"Untuk mengimbangi la.ncarnya roda perekonomian dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, karena itu peranan perhubungan adalah sangat penting khususnya angkutan udara, maka diadakanlah pengangkutan udara oleh PT. Garuda Indonesian Airways. Dimana didalamnya terdapat perjanjian pengangkutan udara. Yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan udara ini adalah fasilitas angkutan udara dengan pesawat udara oleh penumpang dan biaya angkutan yang di tetapkan oleh Garuda. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian angkutan udara tersebut, terlihat bahwa kedudukan penumpang lebih lemah dibandingkan kedudukan Perusahaan Garuda (pengangkut). Keadaan demikian diciptakan demi terselenggaranya kepentingan umum. Dari hubungan ini terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun karena wanprestasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka dalam penuntutan ganti rugi harus jelas dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Demikian pula perlu dipikirkan tentang perlindungan terhadap konsumen, agar para pemakai jasa angkutan udara mengetahui hak-haknya."

"Dewasa ini kepercayaan masyarakat untuk meggunakan jasa angkutan udara semakin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan melalui munculnya beberapa maskapai penerbangan baru serta bertambahnya jadwal penerbangan domestik maupun internasional. Dalam perjanjian pengangkutan udara yang dilakukan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA), diambil beberapa pokok permasalahan seperti, apa hak dan kewajiban para pihak, apakah perjanjian yang dibuat secara standar baku telah sesuai dengan hukum pengangkutan udara yang berlaku, prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dan upaya penyelesaian yang dapat dilaKukan apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara eskriktif dan kualitatif, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak timbul secara timbal balik berdasarkan hukum pengangkutan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Perjanjian yang dibuat secara standar baku oleh PT. MNA telah sesuai dengan hukum pengangkutan yang berlaku yang dibuktikan melalui dokumen pengangkutan udara yang dikeluarkannya. Prinsip pembebanan resiko dan tanggung jawab dalam peristiwa pengangkutan udara adalah berdasarkan Presumption of Liability dan Fault Liability yang dianut oleh hukum pengangkutan Indonesia. Apabila terjadi pelanggaran perjanjian pengangkutan, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah melalui jalan damai antara para pihak, jika menghadapi jalan buntu baru diajukan ke pengadilan yang berwenang."

"Meleasing pesawat terbang dari perusahaan leasing asing merupakan salah satu cara yang efektif bagi PT. Garuda Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan armada pesawatnya guna menunjang pembangunan nasional sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun sampai saat ini pemerintah sendiri belum mengizinkan adanya cross border leasing yang melibatkan perusahaan leasing asing. Hal ini dapat kita lihat baik dari keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri Perhubungan yang mengharuskan adanya izin dari menteri keuangan bagi lessor yang akan mengadakan perjanjian leasing dengan lessee di lndonesia. Sehingga keabsahan dari perjanjian cross border leasing antara PT, Garuda Indonesia dan Elasis Leasing S.A.R.L dapat dipertanyakan. Terlepas dari sah atau tidaknya perjanjian leasing tersebut tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau isi perjanjian leasing tersebut dari sudut hukum perdata Indonesia. Di mana dalam hal ini perjanjian tersebut dihubungkan dengan pasal 1338 dan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata. Disini penulis melihat bahwa perjarijian leasing yang dilakukan antara PT. Garuda Indonesia dan Elasis Leasing merupakan pencerminan 1dari adanya asas kebebasan berkontrak yang tercakup dalam pasal 1338 BW. Namun sayangnya asas kebebasan berkontrak tersebut diterapkan secara terlalu bebas sehingga tampak bahwa lessee yang dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada lessor harus menanggung kewajiban-kewajiban yang menurut analisa penulis jauh lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang diemban oleh si lessor. Untuk itulah penulis berpendapat bahwa pemerintah perlu mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut dalam tingkat perundang-undangan mengenai leasing ini sehubungan dengan pembinaan hukum nasioanal agar lembaga leasing ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesasaran hukum dan sosial budaya bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, terutama jika lessee Indonesia ingin mengadakan perjanjian dengan lessor asing tidak selalu harus menggunakan/mendasarkan perjanjian tersebut pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara lessor tersebut, karena kita pun sudah memiliki ketentuan-ketentuan hukum mengenai leasing ini secara terperinci dan memiliki kekuatan hukum yang pasti dalam bentuk perundang-undangan. Sehingga tujun dari lembaga leasing untuk memberikan manfaat/keuntungan yang seimbang bagi para pihak dapat terlaksana."

"ABSTRAKPenanganan masalah?masalah yang berhubungan dengan kepuasan peIanggan di P.T. Garuda Indonesia selama ini dirasakanmasih belum sampai pada tingkat kualitas tertentu yang sebenarnya sudah harus dimiliki. Terutama dalam rangka menunjang misikorporasi P.T. Garuda Indonesia untuk menjadi salah satu elitpenerbangan di dunia. Untuk dapat bersaing didalam bisnis penerbangan, GarudaIndonesia didalam mempertahankan pelanggannya mau tidak mauharus selalu mengikuti kecenderungan selera mereka. Kecenderungan ini dapat diketahui dengan cara langsungbertanya kepada pelanggan, apakah mereka merasa puas denganpelayanan yang dlberikan. Garuda Indonesia dari waktu ke waktu. Untuk itu perlu dilakukan survei kepuasan pelanggandimana hasil survei tersebut dapat digunlakan untuk membuatprogram perbaikan pelayanan agar sesuai dengan kebutuhan ataukeingirian pelanggan. Permasalahan kemudian timbul pada program perbaikan apayang menjadi prioritas Garuda Indonesia dan apakah kebutuhanpelanggan tersebut sesuai dengan sumber daya yang dirniliki. Lebih lanjut hasil pengolahan survei (dalam konteks inidigunakan Software Package for Social Science (sPss)) akanmemperlihatkan dimensl kualitas mafia yang paling berpengaruhpada kepuasan pelanggan bagaima posisi layanan Garuda Indonesia dimata pelangganlnya dibanding dengan perusahaan penerbangan lain, Serta model Pengendalian layanan mana yang sebaiknyaselalu dilakukan Garuda Indonesia. Dalam hal ini Pelayanan untuk pangsa pasar bisnis menjadiperhatian. Disirii dianalisa 34 variabel butir kepuasan pelanggan dan merangkum menjadi 7 dimensi kualitas yakni, OverallSatisfaction, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy/Availability, Tangibility dan Catering. Pada tujuh dimensi kualitas ini terlebih dahulu diujikehandalan datanya dengan menggunakan metode Alpha Cronbachdimana dldapat 4 kelompok data yang paling handal yaitu : (urutmulai dan yang paling tinggi kehandalannya) 1. Catering 2. Responsiveness. 3. Tangìbility. 4. Empathy/ Availability. Selanjutnya untuk mendapatkan dimensi mana yang palingmempengaruhi kepuasan pelanggan dihitung dengan menggunakananalisa Regresi Berganda, yang hasiInya menunjukkan bahwadimensi Responsiveness dan Catering adalah yang paling berpengaruh. Akhirnya setelah dimensi yang paling berpengaruh inidiketahui. diusulkan sebuah model Bagan Kendali yang dapatmenggambarkan variasi dan kepuasan pelangyan danS waktu kewaktu yang sangat membantu didalam mengukur dan mengawasitlngkat kepuasan pelanggan."

"Sarana transportasi memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan manusia.. Pemerintah dan/atau swasta menyediakan sarana transportasi umum guna mempermudah aktifitas masyarakat. Keamanan, kenyamanan dan keselamatan terhadap diri pribadi penumpang transportasi umum dan harta benda yang dibawa oleh konsumen pengguna jasa transportasi umum kurang mendapat perhatian penyedia jasa transportasi umum. Perusahaan Penerbangan sebagai pelaku usaha tidak jarang melalaikan tugasnya dalam melakukan pengangkutan udara. Tidak adanya kejelasan informasi mengenai ganti rugi yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan terhadap hilangnya barang bagasi penumpang angkutan udara dan nilai ganti kerugian yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha penerbangan membuat konsumen pengguna jasa penerbangan sangat dirugikan. Pelaku usaha penerbangan haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Penerbangan.

---

Means of transport has an important role in supporting human life. Government and/or private provide public transport facilities in order to facilitate community activities. Security, comfort, and safety of personal public transport passengers and its property are less attention from the public transport service providers. Many airlines have derelict their duties in air transporting. No clear information about passanger compensation in missing baggage and uniletary determined compensation by airlines was handicapped passangers. Airlines must be liable for damages suffered by passangers under the Consumer Protection Act and Aviation Act."

"Penelitian menitikberatkan pada perjanjian pengangkutan melalui laut yang mempergunakan kapal niaga, anatar penumpang dengan perusahaan pengangkutan dimana tiap penumpan diwajibkan memiliki tiket sebagai bukti adanya hubungan hukum antara pengangkutan dengan penumpang. Sesuai dengan sifat dan corak masalah yang akan diteliti maka penulisan ini akan mempergunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, penelitian hukum empiris sosiologis secara sederhana untuk melihat pelaksanaan perjanjian pengangkutan penumpang dengan analisis deskriptif analitis."