Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya lembaga pertanggungan saat ini yang dirasakan sebagai hal yang sangat mutlak dalam suatu kehidupan masyarakat sebab banyak anggota menyadari bahwa kehidupan yang dilaiui ini tidak seluruhnya sesuai seperti apa yang direncanakan. Munculnya lembaga pertanggungan yang terus berkembangan saat ini, setidaknya mampu memberi ketenangan anggota masyarakat akan ketidakpastian yang dihadapi, selain itu, sisi lain yang diperoleh adalah semakin meningkatnya laju perekonomian karena adanya suatu perlindungan bagi suatu upaya menggalang tujuan yang besar. Namun demikian, ditengah semaraknya perasuransian saat ini, konsep perjanjian pertanggungan ,yang diterapkan digugat oleh para ahli hukum Islam sebagai mengandung tiga unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, sehingga membuat ragu kalangan muslim untuk mengikuti perjanjian pertanggungan ini. Ketiga unsur tersebut adalah Al Ghoror (ketidak jelasan), Al Maisir (perjudian), dan Ar Riba (pembungaan uang) karenanya mereka menghadirkan suatu konsep lembaga pertanggungan altenatif yang diyakini telah meninggalkan ketiga unsur itu yang disebutnya sebagai Asuransi Takaful baik Takaful Keluarga (asuransi jiwa), dan Takaful Umum (kerugian). Para pengelola Takaful beranggapan bahwa, konsep mereka terutama pada penulisan skripsi ini tentang perjanjian pertanggungannya belum ada yang menerapkan selain mereka sendiri. Akan tetapi, setelah penulis membandingkan konsep takaful dengan konsep mutual yang dikembangkan oleh Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, ternyata ada kemiripan. Kemiripan itu nampak dari pengembalian premi dari Badan kepada tertanggung manakala ia tidak meninggal dunia hingga akhir masa pertanggungan, ditambah pula pengembalian itu dengan reversinary bonus. Dengan ini maka kesan judi (Al Maisir) dapat dihilangkan secara jelas. Sedangkan unsur-ArRiba memang menjadi mutlak milik Takaful, karena mereka telah menyatakan secara tegas lembaga pertanggugannya berdasarkan syariah Islam. Dan unsur AI Ghoror yang dilakukan melalui pembagian dua rekening (tabungan dan tabarru), pada sistem mutual memang tidak jelas. Mengenai hal-hal lain seperti prinsip dasar asuransi, ketentuan perundangan yang mengatur, masalah polis, syarat menjadi anggota perjanjian pertanggungan dan lain-lain ternyata tidak mempunyai perbedaan prinsip."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pembahasan skripsi ini menganalisis akad dalam perjanjian berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Perikatan Islam dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 'PMK 18/2010'. Penulisan dilakukan secara normatif berdasarkan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan akad dalam Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah diterapkan secara jelas dalam polis menurut ketentuan akad dalam Hukum Perikatan Islam dan PMK 18/2010. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini badan legislatif membuat suatu undang-undang tentang asuransi syariah secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini, khususnya asuransi syariah.

---

This thesis focuses on judicial review on AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia. In the analycist section of this thesis analyzes contract in agreement based on provisions stipulated in the Islamic Law and Minister of Finance regulation No. 18 PMK.010 2010 regarding Implementation of Basic Principles on Conducting Insurance and Reinsurance Business According to Sharia Principles 'PMK 18 2010'. The writing was conducted through documentation study. Qualitative analycist using secondary data comprises of primary law source, secondary law source, and tertiary law source.

Based on research, the contract in AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia has been implemented clearly according to the contract provisions in Islamic Law and PMK 18 2010. Government in this case the legislative composes a constitution of sharia insurance to accomodate the rapid growth of the sharia economic, specifically the sharia insurance."

"Asuransi Syariah merupakan suatu konsep operasional perusahaan asuransi yang berlandaskan syariat Islam. Ada beberapa model asuransi syariah yang dipraktekkan di dunia, yaitu Wakalah, Tifarah, dan Ta'awuni. Ketiga model tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal mekanisme pengelolaan dana (premi).Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup pesat. Hal ini bisa kita lihat semakin banyak pendirian asuransi syariah baru maupun pembukaan divisi syariah pada asuransi konvensional. Sistem operasional asuransi syariah di Indonesia menggunakan model Wakalah dan TYarah (al-Mudharabah).Asuransi Ta'awuni merupakan asuransi syariah yang berdasarkan prinsip koperasi. Konsep ini pertama kali digunakan di Sudan dan Arab Saudi, yang memberikan banyak pengaruh yang cukup besar dalam aspek ekonomi dan social di masyarakat.Konsep dasar Asuransi Ta'awuni, yaitu setiap peserta memberikan kontribusi kepada operator (Takaful) untuk dikelola dan hasil pengelolaan dana peserta akan dipergunakan untuk kepentingan anggota. Operator hanya berperan sebagai pemegang amanah yang tidak bertujuan meraup keuntungan.

---

Sharia Insurance is a operating of insurance based on islamic way. The Wakalah, Triarah, and Ta'awuni such as sharia insurance models has been implemented in real bussiness. These models has distinct characteristic in Indonesian (premium management).

Establishing new company or expanding division at conventional insurance based on sharia way could be one of indicators which the sharia bussiness in Indonesia has been sharply growth. The insurance companies use both wakalah and Tijarah model as operational system.

Ta'awuni Insurance uses cooperation system which was introduced for the first time by Sudan and Arab Saudi who give big influence in economic and social aspect.

The basic concept of Ta'awuni insurance is every member contributes donation to operator (Takaful) and return of its donation will be share back to the member. The operator only act as a trustee and doesn't make profit."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam. Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang megandung unsur gharar (ketidakpastian), maisyir (judi), serta riba yang terdapat pada asuransi konvensional.Berangkat dari latar belakang tersebut tersebut, penulis akan meneliti apakah ketentuan tentang asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Kemudian juga bagaimana isi perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari aspek ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Serta permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan bagaimana penyelesaiannya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis.Hasil penelitian yang didapatkan adalah walau sebagian pasal dari KUHPerdata, KUHD, dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat berlaku dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah, namun terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai untuk menjadi dasar hukum keberlakuan dari asuransi syariah, seperti dasar hukum perjanjian asuransi, serta konsep penanggungan resiko. Kemudian pada polis asuransi PT Takaful Keluarga ditemukan juga beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta dalam hal terdapat sengketa, proses penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi persengketaan adalah perdamaian/musyawarah, atau apabila masih berlanjut peserta dapat memilih penyelesaian melalui lembaga arbitrase BASYARNAS, atau lembaga peradilan.

---

This thesis discusses legal research concerning the implementations of life insurance contract at PT Asuransi Takaful Keluarga, the first sharia insurance company in Indonesia. PT Asuransi Takaful Keluarga is one of the non-bank financial institutions operating on sharia principles based on Islamic law. Islam strictly forbids any transaction contains gharar (uncertainty), maisyir (gambling), as well as usury which are commonly found in conventional insurance.

Based on that background, the author will examine whether the provision of insurance contained in Indonesian Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are also applicable and used by the sharia life insurance contract. The author would also like to see if the contents of PT Asuransi Takaful Keluarga?s insurance policy somehow violating Article 18 Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. Then what kind of legal issues that may arise in this sharia insurance contract, and the solving methods.

This thesis uses the normative juridical type of research, with legislative approach, concept approach, and also analytical approach.

As the result, the author finds that some articles of the Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are applicable in the sharia life insurance contract, although there are adjustment needed so that it can be fully applied, such as the legal basis, and the concept of risk. The author also found a few article of the insurance police that doesn?t match Article 18 of Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. And lastly, in case there are any disputes, the settlement process will put the discussion between parties method first, and when it doesn?t do any good, the parties will choose between arbitration institution (BASYARNAS) or judiciary institution as the solving method."