Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah dalam beberapa hal memegang hak monopoli atas suatu fungsi atau jasa pelayanan. Hal ini memang telah sesuai dengan Undang-undang dan merupakan fungsi suatu negara untuk menyediakan atau menyelenggarakan suatu pelayanan yang bersifat untuk kepentingan umum. Dalam perkembangannya untuk melakukan fungsi tersebut dibutuhkan biaya yang amat besar untuk dapat menghadirkan jasa tersebut sehingga keterlambatan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan ekonomi akan memberika dampak yang tidak kecil bagi kehidupan masyarakat. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan "privatisasi" atas beberapa jasa pelayanan yang sebelumnya menurut perundang-undangan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Privatisasi itu sendiri secara umum diartikan sebagai keikutsertaan pihak swasta untuk penyelenggarakan/menyediakan jasa pelayanan umum. Perjanjian Privatisasi Jasa Kepelabuhan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT X sebagai suatu perusahaan swasta merupakan bentuk nyata dari usaha privatisasi tersebut. Walaupun privatisasi telah dikenal dengan baik namun di Indonesia sendiri privatisasi merupakan hal yang baru terutama didalam jasa kepelabuhanan oleh karenanya belum ada perangkat perundang-undangan yang baku yang dapat digunakan sebagai bahan acuan pada saat penulisan ini. Secara konsepsual tidak ada perbedaan yang mendasar antara perjanjian privatisasi dan pe~anjian umum yang ada dalam konsep hukum perdata. Semua konsep hukum perjanjian perdata diikuti dengan baik oleh perjanjian privatisasi namun secara khusus perjanjian privatisasi ini memperlihatkan beberapa hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan antara lain adanya benturan kepentingan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis karena adanya perbedaan bentuk Badan Hukum maupun sasaran pengusahaan. Hal-hal seperti bentuk Badan Hukum hasil persekutuan kedua belah pihak, pergeseran jaminan baik dari segi subjek maupun objek, limitasi yuridis yang dapat menghalangi terjadinya suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan masalah-masalah lainnya yang timbul secara khusus karena adanya benturan-benturan kepentingan terutama karena adanya perbedaan bentuk badan hukum antara para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran dewan komisaris dan direksi yang memiliki hubungan dengan pemerintah/kementerian dan yang berasal dari internal BUMN serta yang terkoneksi dengan partai politik dan/atau elit politisi dalam memediasi dampak privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Hipotesis yang dikembangkan adalah bahwa efektifitas privatisasi dalam meningkatkan kinerja dan memitigasi masalah keagenan di BUMN terjadi melalui pengurangan proporsi birokrat dan elit politik dalam struktur tata kelola pada level dewan komisaris dan direksi. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model regresi panel Difference in Difference (DID) dengan sampel berpasangan. Sampel tersebut dihasilkan melalui pencocokan dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Pencocokan dilakukan dalam rangka menghadirkan kondisi pembanding (counterfactual) berupa BUMN yang tidak diprivatisasi sebagai kelompok kontrol yang menjadi pasangan bagi BUMN yang diprivatisasi sebagai kelompok perlakuan yang akan diuji. Penerapan quasi-experimental tersebut diharapkan dapat mengatasi bias dalam pemilihan sampel serta memperoleh dampak bersih dari kebijakan privatisasi yang telah dilaksanakan. Hasil uji empiris memperlihatkan bahwa privatisasi di Indonesia cenderung tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pengurangan masalah keagenan pada BUMN yang diprivatisasi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan direksi berlatarbelakang birokrat maupun yang terkoneksi secara politik tidak memediasi dampak tidak langsung privatisasi terhadap kinerja dan masalah keagenan. Hasil tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan proporsi yang signifikan dari keberadaan dewan komisaris dan direksi berlatar belakang seperti itu baik sebelum maupun setelah privatisasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa privatisasi sendirian tidaklah memadai. Privatisasi semestinya berkonsekuensi membawa perubahan penting dan mendasar di dalam perusahaan. Salah satu perubahan mendasar tersebut adalah berupa reformasi tata kelola di level dewan komisaris dan direksi dengan mengurangi penunjukkan pejabat birokrat serta figur yang terkoneksi secara politik sebagai dewan komisaris maupun direksi di BUMN. Disamping itu, penunjukan mereka perlu didasarkan atas kompetensi dan komitmen serta dipastikan kesesuaiannya dengan kepentingan perusahaan. Diperlukan pula dukungan penegakan kepatuhan terhadap code of conduct, guna memastikan efektifitas penugasan dari siapapun yang ditunjuk sebagai dewan komisaris dan direksi di BUMN. Reformasi tata kelola di level puncak tersebut diharapkan menjadi faktor penentu keberhasilan privatisasi dalam meningkatkan kinerja serta memitigasi masalah keagenan di BUMN pasca-privatisasi.

---

This study aims to examine the board governance role of bureaucrats and politically connected board members in mediating the impact of privatization on performance and agency problems of Indonesian privatized state-owned enterprises (SOEs). The hypothesis is the efficacy of privatization on increasing SOE performance and mitigating agency problems may occur through the disentanglement of those bureaucrats and political elites in the board governance structure. Conducting a quasi-experimental using panel Difference in Difference (DID) model with matching samples as a counterfactual group derived from Propensity Score Matching (PSM) method, we expect to overcome sample selection bias and obtain the net impact of privatization. The empirical results suggest that privatization insignificantly impact performance enhancement and agency problem lessening of the privatized SOEs. Furthermore, this study found that bureaucrats and politically connected figures serving as board members do not mediate the impact of privatization on improving post-privatization performance and agency problems. The results are evidently due to no significant variance found on the engagement of those bureaucrats and political elites before and after privatization. The findings suggest that the privatization itself is not sufficient. It should have brought consequences for major changes within the company. One of those changes justifiably is board governance reform by minimizing bureaucrats and politically connected SOE board members. Besides, it is required that their appointment should be based upon competence, commitment and conformity with the company interest. It is also demanded to reinforce compliance with the code of conduct to ensure the assignment effectiveness of anyone appointed as board member. That reform would be the determinant of success in getting SOE post-privatization performance better."