Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan perjanjian jual beli mobil secara indent atau pemesanan pada P.T. Ningz pacific Mobil sebagai dealer dan penyelesaian permasalahan yang terjadi. Maksud dan tujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan jual beli secara pemesanan khususnya pada perjanjian pembelian mobil di dalam prakteknya pada saat ini. Oleh karena penelitian ini bersifat eksploratif deskriptif dengan pendekatan hukum perdata yang normatif empiris maka pengumpulan data-datanya tidak saja dengan studi kepustakaan melainkan juga studi dilapangan dengan metode teknik observasiaan wawancara berstruktur terhadap narasumber yang telah di tentukan . Dari hasil penelitian dengan metode dan teknik penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli mobil secara pesanan (delivery order) pada P.T. Ningz Pacific Mobil selain menggunakan standar perjanjian yang baku ternyata sebagian menggunakan asas kesepakatan bersama para pihak, namun adakala nya tidak seluruh dari pelaksanaan perjanjian dapat berjalan lancar, karena adanya salah satu atau para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya."

"Di Indonesia, perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu peraturan berbentuk undang-undang karena merupakan perjanjian yang timbul dalam praktek kebiasaan sehari-hari. Hal tersebut dimungkinkan oleh KUHPer dengan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPer jo pasal 1320 KUHPer, dan dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat suatu perjanjian yang belum diatur dalam KUHPer asal tidak bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan serta ketertiban umum, dan perjanjian tersebut baru dianggap sah dalam arti sudah mengikat bila telah tercapai kesepakatan bersama mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Pemerintah juga telah mengeluarkan suatu peraturan, yaitu Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli dengan Angsuran, dan sewa (Renting). Dengan sistem sewa beli mobil ini, masyarakat menengah ke bawah juga dapat membeli mobil dengan membayar harga mobil tersebut dalam beberapa kali angsuran, dimana selama angsuran yang terakhir belum dilunasi, maka hak milik atas mobil masih berada pada penjual sewa (dalam hal ini adalah PT X), yang ditandai dengan di tahannya BPKB dan Fakfur Pembelian atas mobil (sebagai bukti kepemilikan atas mobil) oleh penjual sewa (PT X). Apabila pembeli sewa melunasi angsuran yang terakhir, maka hak milik atas mobil akan beralih kepada pembeli sewa dengan diserahkannya BPKB dan Faktur Pembelian atas mobil tersebut oleh PT. X. Masalah-masalah yang terjadi dalam praktek sewa beli di PT. X dapat di timbulkan oleh pembeli sewa maupun penjual sewa itu sendiri (PT. X), tapi penulis hanya membahas masalah yang ditimbulkan oleh pembeli sewa yang disertai dengan contoh kasus yang pernah terjadi di PT X. Masalah-masalah tersebut sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak (PT. X dan pembeli sewa)."

"[ABSTRAKLaporan ini membahas proses pembentukan harga pada bisnis baru PT. XYZ yaitu bisnis jual beli mobil bekas. Mobil bekas yang dibeli oleh PT. XYZ adalah semua merek mobil bekas yang ditukar-tambah oleh pelanggannya untuk membeli mobil baru merek X. Sedangkan mobil bekas yang dijual oleh jual beli mobil bekas PT. XYZ hanyalah mobil bekas merek X. Dalam proses serta cara pembentukan harganya, PT. XYZ menggunakan pendekatan pasar dan melakukan delapan langkah untuk membuat daftar harga yang disimulasikan pada mobil merek X model 1 dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Cara dan langkah pembentukan harga yang digunakan PT. XYZ tidak sepenuhnya sesuai dengan teori pembentukan harga namun perbedaan ini dianggap wajar karena jenis barang yang diperjual-belikan bersifat unik (mobil bekas) dan bisnis ini masih dalam perencanaan.

---

ABSTRACTThis report discussess about pricing process for PT. XYZ?s newly established used car business. This business include all used car from any brands bought by PT. XYZ from customer trade-in for new brand X cars. The used car sold by PT. XYZ used car business only includes second-hand brand X cars. In developing the pricing for this used car business, PT. XYZ used market-based pricing method. PT. XYZ went through eight steps in creating the price list simulated using brand X, model 1, within the period from 2005 to 2014. The results show the pricing practice do not completely adhere to the pricing theory. However, this finding is acceptable due to the nature of the seconf-hand product., This report discussess about pricing process for PT. XYZ’s newly established used car business. This business include all used car from any brands bought by PT. XYZ from customer trade-in for new brand X cars. The used car sold by PT. XYZ used car business only includes second-hand brand X cars. In developing the pricing for this used car business, PT. XYZ used market-based pricing method. PT. XYZ went through eight steps in creating the price list simulated using brand X, model 1, within the period from 2005 to 2014. The results show the pricing practice do not completely adhere to the pricing theory. However, this finding is acceptable due to the nature of the seconf-hand product.]"

"Laporan magang menganalisis kebijakan akuntansi, PPN, dan prosedur audit atas akun pendapatan PT LHJ, sebuah perusahaan jual beli mobil bekas. Analisis atas pendapatan PT LHJ didasarkan pada PSAK 23 dan PPN atas pendapatan didasarkan atas peraturan perpajakan khususnya PMK-74/PMK.03/2010 tentang Penghitungan Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Prosedur audit dianalisis kesesuaiannya dengan standar audit secara umum. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perlakuan akuntansi atas akun pendapatan telah sesuai dengan PSAK 23 dan PPN atas pendapatan telah sesuai dengan peraturan perpajakan khususnya PMK-74/PMK.03/2010. Prosedur audit juga telah sesuai dengan standar audit dan tidak terdapat salah saji material sehingga dapat disimpulkan bahwa akun pendapatan dan PPN telah disajikan dengan wajar.

---

The internship report analyzes the accounting policies, VAT, and audit procedures of PT LHJ's revenue account, a used car buying company. The analysis of PT LHJ's earnings is based on PSAK 23 and VAT on income based on tax regulations especially PMK-74/PMK.03/2010 concerning Income Tax Calculation that can be credited to Taxable Enterpreneur conducting Certain Business Activities. Audit procedures are analyzed in accordance with general audit standards. Based on the analysis performed, the accounting treatment of income account has been in accordance with PSAK 23 and the income tax payable is in accordance with the tax regulations especially PMK-74 / PMK.03 / 2010. Audit procedures are also in compliance with audit standards and there is no material misstatement so it can be concluded that the income and the VAT accounts have been presented fairly."

"ABSTRACTKredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membeli rumah, dengan Jaminan Hak Tanggungan di tanah dan bangunan yang dibeli. Namun, dalam jual beli rumah tanah dan bangunan masih dalam proses penyelesaian sertipikat serta pembangunan, sehingga belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Disetujui, bank tidak dapat memberikan fasilitas kredit kepada konsumen tersebut. Di sisi lain, pihak pengembang membutuhkan dana dari konsumen untuk melanjutkan proses pembangunan. Untuk mengatasi risiko kredit, pihak pengembang dan bank pun melakukan kerjasama mengenai pemberian jaminan pembelian kembalioleh pengembang. Akan tetapi, ketentuan tentang ketentuan garansi pembelian kembali sebagai Jaminan belum disetujui di Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini membahas tentang kedudukan lembaga jaminan pembelian kembali ditinjau dari hukum Jaminan, yang disetujui dengan perjanjian jual beli rumah inden dengan fasilitas KPR antara PT. X, Y, dan Bank Z. Metode penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga membeli kembali jaminan muncul karena adanya kebutuhan praktik penjaminan di lembaga perbankan untuk mengisi kekosongan hukum. Jaminan pembelian kembali lembaga tidak dapat dikonfirmasimenyetujui baik sebagai Jaminan kebendaan, atau Jaminan peroranganDiharapkan telah diakui dalam hukum Jaminan. Meskipun demikian, beli kembali jaminan diterima tetap sebagai alternatif lembaga penjaminan.Membeli kembali jaminan sebagai alternatif penjaminan.

---

ABSTRACTHome Ownership Credit (KPR) is a credit facility that can be used by the community to buy a house, with a Mortgage Guarantee on the land and building purchased. However, in the sale and purchase of land and buildings the house is still in the process of completing the certificate and development, so it cannot be encumbered with Mortgage Rights. Approved, banks cannot provide credit facilities to these consumers. On the other hand, the developer requires funds from consumers to continue the development process. To overcome the credit risk, the developer and the bank also collaborated on providing repurchase guaranteesby the developer. However, the provisions regarding the conditions of the repurchase guarantee as a Guarantee have not yet been approved in Indonesia. Therefore, this thesis discusses the position of repurchase guarantee institutions in terms of the Collateral law, which is agreed to with the indent sale and purchase agreement with KPR facilities between PT. X, Y, and Bank Z. The research method in this thesis is juridical-normative research, and uses library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study showed that institutions to repurchase guarantees arose because of the need for guarantee practices in banking institutions to fill legal vacuum. Agency repurchase guarantees cannot be confirmedagree either as a material guarantee, or an individual guaranteeExpected to be recognized in the Guaranteed law. Nevertheless, the repurchase guarantee is accepted as an alternative guarantee institution.Buy back guarantees as an alternative guarantee."