Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hal yang sangat didambakan oleh-pasangan suami isteri yang terikat perkawinan adalah lahirnya anak sebagai penerus keturunan dan tumpuan harapan orang tua di masa depan. Dunia kedokteran telah mampu menciptakan teknologi bayi tabung yang ternyata dapat memberikan solusi dalam membantu pasagan suami isteri yang mengalami gangguan kesuburan guna mendapatkan anak dari benih mereka sendiri. Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung juga diterapkan dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti (surro gate mother). Selain mengundang problema etik dan moral, penerapan teknologi bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti, juga menyebabkan terjadinya permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perangkat perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Bagai manapun juga, anak hasil proses bayi tabung adalah generasi penerus, kandidat pengemban tugas bangsa di masa yang akan datang, seperti halnya anak-anak lain yang dilahirkan secara alamiah."

"Anak adalah generasi penerus yang akan memikul tugas yang diamanatkan bangsa kepadanya. Sebagai generasi penerus anak harus tumbuh dan berkembang dengan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak adalah orang tua. Tanggung jawab itu berupa pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila orang tua mengabaikan tanggung jawabnya tersebut, maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Pencabutan kekuasaan ini menyebabkan hilangnya hak orang tua atas anak, tetapi tetap tidak mengurangi kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua walaupun tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua terhadap anak, namun tetap harus ditentukan siapa yang akan mendidik, merawat serta memelihara anak tersebut. Pihak yang melaksanakan tugas ini disebut sebagai wali. Pengangkatan wali dapat dilak kan dengan tiga cara, yaitu berdasarkan wasiat, berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang atau dapat juga berdasarkan keputusan hakim."

"Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan seorang anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur dan akibatnya yang sedang marak terjadi di Indonesia dilihat dari sudut pandang Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Status dan kedudukan yang dibahas dalam tesis ini adalah status dan kedudukan sang anak di mata hukum akibat perkawinan di bawah umur yang dilakukan orang tuanya terhadap nasib sang anak di mata hukum negara. Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana status perkawinan yang dilakukan di bawah umur di mata hukum negara. Tesis ini juga membahas tentang status dan kedudukan sang anak hasil perkawinan di bawah umur di mata hukum negara serta dampak perkawinan di bawah umur terhadap sang pelaku, anak dan masyarakat sekitarnya. Metode yang digunakan oleh penulis ialah yuridis normatif, yaitu dengan cara membaca, membahas dan menelaah bahan-bahan literatur yang digunakan sebagai acuan dan kemudian dicocokkan dan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur tergolong ke dalam perkawinan yang tidak sah di mata hukum karena tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan yang ditentukan oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Islam, ada dua pandangan yang berbeda, yaitu pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan itu sah dan pandangan yang menyatakan sebaliknya. Status dan kedudukan sang anak menurut UU Perkawinan adalah anak tidak sah dan tidak berhak mewaris dari ayahnya. Begitu pun menurut Pasal 100 KHI yang menyatakan sang anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan sang ibu yang melahirkan. Menyikapi permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa semua perkawinan yang dilakukan di bawah, apabila sudah terlanjur dilakukan, sebaiknya segera disahkan menurut hukum yang berlaku. Penulis juga menyarankan agar masyarakat tidak melakukan perkawinan di bawah umur maupun perkawinan di bawah tangan karena hal tersebut sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang dihasilkan di mata hukum negara.

---

This thesis discuss about children's status and position according to marriage act number 1/1974, especially the one who conceived from under age marriage which is common practice in Indonesia. This thesis' discussion points on the children's status and position on the law and also discuss about the children?s future according to the state's law. Problem in this thesis is how under aged marriage status is according to state's law. This thesis also discussed about children's position and status according to state's law and the underage marriage's impacts on the subject, children and surrounding environment. Writer is using a juridical normative method by reading, discussing, and researching the literature which is used as basis and then matched and analyzed according to the discussed problem.

The result of this thesis shows that under aged marriage is illegal according to marriage act number 1/1974. But in the Islamic marriage law, there are two opinions which are contrary. The children's status and position due to marriage law number 1/1974 is unlawful children and therefore have no right to inherit from his father. Due to Islamic marriage law, the children conceived from under aged marriage only legally connected to their biological mother. To solve that problems, writer's suggestion is that the subject of the under aged marriage, if have been done, should be legalize according to the state's law. Writer also suggests that the people should have not considered doing under age married neither unlawful marriage, because the law impact is too degrading for woman and also the children conceived from that marriage."

"EVANITA, 0586000631, Pembebasan dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Ditinjau dari K.U.H. Perdata dan U.U. No. 1/1974 Tentang Perkawinan serta kaitannya dengan Aspek Hukum Perlindungan Anak, Skripsi, Agustus, 1992.Peraturan Hukum Perdata mengenai pembebasan dan pencabutan kekuasaan orang tua pada dasarnya melepaskan orang tua dari kekuasaannya terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan. Peraturan ini dibentuk sebagai sanksi terhadap orang tua yang melalaikan kewajibannya, atau bertingkah laku yang buruk terhadap anak-anaknya. Pada pelaksanaannya, peraturan hukum ini tidak berlaku mutlak. Hanya dalam hal apabila terdapat perbuatan pidana, maka diambil sanksi oleh Pengadilan dan masyarakat. Sehubungan dengan adanya Hukum Perlindungan Anak, maka peraturan hukum dari pasa1 49 u.u. No. 1/1974 dan pasal 319 K.U.H. Perdata selaras dengan tujuan perlindungan anak. Tetapi di da1am kegiatan untuk melaksanakan perlindungan anak, belum terlaksana sepenuhnya karena berbagai sebab diantaranya adanya anggapan kurang pentingnya melakukan kegiatan perlindungan anak, kurang terselenggaranya kerja sama antara berbagai kalangan yang mengusahakan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak, adalah salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa. Masalah pokok yang dihadapi oleh sebagian besar dari negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia adalah masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya, sebagai akibat kenyataan hidup yang dihadapi, antara lain kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Oleh sebab i tu permasalahan ini selain dipahami secara yuridis, juga perlu pendekatan pada bidang social ekonomi dan budaya dari anak itu sendiri. Disamping itu perlu diusahakan kerja sama antara pihak yang terlibat dalam perlindungan anak, seperti pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, petugas pembina, pengacara, pengamat penyaksi juga dari keluarga yaitu bapak, ibu dan anak. Dengan demikian dapat diusahakan kegiatan perlindungan anak secara optimal."