Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar modal adalah sebuah lembaga yang diupayakan oleh pemerintah untuk menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Disamping itu, fungsi pasar modal di Indonesia juga diarahkan untuk memeratakan pendapatan rakyat dengan ikut andil dalam pemilikan saham-saham perusahaan yang go public. Jual beli saham dan obligasi memang menggiurkan, apalagi bursa efek Indonesia termasuk bursa efek yang baik. Hanya saja sebagai muslim yang terikat dengan ketentuan-ketentuan syariah, sebagian besar masyarakat Indonesia mendapat benturan legalitas syariah. Sehingga, perlu diperjelas dulu apakah transaksi saham dan obligasi di pasar modal sesuai dengan prinsip jual beli menurut Islam, samakah konsep investasi di pasar modal dengan prinsip mudharabah dalam Islam, dan sahkan menurut Islam berspekulasi memburu capital gain? Jual beli saham dalam Islam ternyata dengan tujuan investasi murni dan menolak spekulasi yang sementara ini mendominasi bursa saham. Pemberian saham dengan harga di atas pari atau perolehan agio oleh emiten dengan tanpa kontraprestasi kecuali prospek yang belum tentu menjadi kenyataan, terkualifikasi ke dalam perdagangan yang ghurur. Begitu juga perdagangan saham di pasar sekunder. Sedangkan obligasi dalam kacamata syariah jelas sekali hukumnya. Karena menetapkan interest, hukumnya jadi haram. Walaubegitu, syariah menawarkan alternatif pengganti. Pembelian saham haruslah murni untuk investasi dan menggunakan sistem mudharabah sehingga, pintu-pintu spekulasi tertutup sama sekali. Dan penghapusan perdagangan obligasi, bisa diganti dengan sistem murabahah atau pembiayan bai bitsaman ajil yang lebih adil dan bersih. Pemberlakukan sistem alternatif tersebut adalah sebuah langkah yang strategis bagi pasar modal Indonesia. Karena jika tidak, kaum muslimin selamanya tidak akan pernah memenuhi lantai bursa untuk berinvestasi. Di sisi lain, kaidah-kaidah hukum Islam jika diangkat dan ditransformasikan ke dalam hukum produk legislatif nasional tentu akan lebih memperkaya hukum nasional, baik dari segi materil maupun formil."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap prinsip keterbukaan (disclosure) yang merupakan Salah satu standar informasi dari Pasar Modal yang harus ditegakkan dalam menciptakan Pasar Modal yang adil bagi semua pihak. Bagi perusahaan yang telah menawarkan sahamnya di pasar modal (go public) lewat prosedur Initial Public Offering (IPO) diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Keterbukaan. Keterbukaan merupakan jiwa dari Pasar Modal di Indonesia yang telah mendapat legalisasi dalam UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Indonesia.Keterbukaan fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga secara rasional para investor dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.Prinsip keterbukaan penting untuk mencegah penipuan (fraud).Fakta materiel yang disampaikan kepada masyarakat (investor), tidakmemerlukan pembuktian tetapi lebih banyak tergantung informasiapa yang harus disampaikan. Fungsi keterbukaan untuk mencegahterjadinya penipuan ini merupakan pendapat yang telah berlangsungsejak Pasar Modal diperkenalkan di dunia.Prinsip Keterbukaan merupakan fokus utama dari Pasar Modal, dan UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur pelaksanaan Prinsip Keterbukaan sehingga investor dan pelaku bursa lainnya mempunyai informasi yang cukup dan akurat untuk pengambilan keputusara Namun dernikian, disadari bahwa UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan pelaksanaannya belum cukup baik dalam memuat ketentuan-ketentuan Prinsip Keterbukaan.Masih terdapatnya lubang-lubang (loopholes) kelemahan dalam UU no. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal inilah kemudian banyak dimanfaatkan oleh mereka yang tidak beritikad baik. Hal inidikarenakan tidak terperincinya standar penentuan fakta materialsangat berpotensi terhadap pelanggaran Prinsip Keterbukaan. Padaakhirnya, dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualansaham dan merugikan investor. Ketentuan standar peraturan faktamaterial dan ketentuan perbuatan curang adalah nafas hukum pasarmodal.Berdasarkan hasil penelitian penulis, sejumlah emiten yangmendaftarkan perusahaannya di Pasar Modal, telah melakukanpelanggaran Prinsip Keterbukaan. Sejauh ini, hukuman terhadappelanggaran Prinsip Keterbukaan ini adalah denda. Belum adapelanggaran Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal yang dijatuhihukuman kurungan. Hal ini merupakan loopholes yang perludipertimbangkan dalam penerapan pelaksanaan UU No.8 Tahun 1995tentang Pasar Modal."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty."

"Volatility pasar obligasi dan pasar saham dapat diprediksi. Analisis yang dilakukan adalah menemukan cara sistematik menggunakan statistik untuk menemukan prediksi yang terbaik. Model yang popular digunakan untuk conditional variance adalah ARCH dan GARCH. Hasilnya menunjukkan bahwa pasar obligasi dan pasar saham diestimasi dengan menggunakan model GARCH (1,1). Volatility pasar obligasi dan pasar saham mempunyai persistensi yang tinggi.

---

Stock market and bond market volatility are predictable. The present analysis is systematic way to use statistics to find the best forecast of volatility. A variety of popular models for conditional variance are ARCH and GARCH The result indicate that bond market and stock market are modeled by GARCH (1,1). Bond market and stock market have high persistence."