Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Melakukan Jasa tertentu merupakan salah satu jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dasar hukumnya tercantum dalam Bab VII Pasal 1601 KUH Perdata Indonesia. Skripsi ini meninjau perjanjian melakukan jasa antara Biro Perjalanan Umum dengan pelanggan. Biro Perjalanan Umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan kedalam negeri dan atau di dalam negeri dan atau keluar negeri. Sedangkan pelanggan (konsumen) adalah pihak yang memanfaatkan pelayanan jasa yang di tawarkan oleh Biro Perjalanan Umum. Umumnya, perjanjian antara Biro Perja1anan Umum dengan pelanggan ini dibuat dalam bentuk baku (standard). Di dalam perkembangan pelaksanaan perjanjian baku dewasa ini terdapat tendensi dimana kedudukan para pihak tidak seimbang. Karena ketika perjanjian baku diadakan, tidak diberikan kesempatan pada pihak debitur (pelanggan) untuk mengadakan "real bargaining" dengan pihak Biro Perjalanan Umum. Skripsi ini mencoba membahas lebih jauh permasalahan yang ada di dalam perjanjian melakukan jasa antara Biro Perjalanan Umum dengan pelanggan, terutama dikaitkan dengan bentuk perjanjiannya yang baku tersebut."

"Untuk menunjang program pembangunan nasional yang baik dan terencana diperlukan suatu komunikasi yang cepat dan tepat, karena itu peranan Perum Pos dan Giro, adalah sangat penting khususnya dalam rangka pertukaran arus berita/surat, uang dan barang. Maka untuk itu diadakanlah perjanjian pengiriman uang (weselpos), barang (paketpos) dan berita (sura tpos). Melihat dari praktek yang ada terlihat bahwa kedudukan pemakai jasa lebih lemah dari pada Perum Pos Dan Giro yang berperanan sebagai penjual jasa. Dari hubungan hukum yang timbul, terdapat kemungkinan adanya kerugian yang diakibatkan baik oleh wanprestasi maupun dari perbuatan melanggar hukum salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan peraturan hukum dari penguasa demi menjamin kepentingan umum dan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa, agar mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Sebagaimana lazimnya perusahaan yang mempunyai hak monopoli dalam pengiriman surat, maka itikad baik dari pemegang monopoli dituntut pelaksanaanya oleh masyarakat pemakai jasa."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terhadap prospek liberalisasi jasa dibidang pos dalamlingkup General Agreement On Trade In Service (GATS), kendala dan manfaatnya bagiIndonesia. Tahapan-tahapan liberalisasi jasa bidang pos di Indonesia dan hal-hal yang terkaitdalam penyusunan Schedule Specific of Commitment (SoC).Penelitian thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dansikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadapprospek liberalisasi industri dibidang jasa pos. Data yang diperoleh dianalisis denganmenggunakan metode preskiptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat iniIndonesia belum membuka jasa khususnya bidang pos. Peraturan Nasional Indonesia di bidangjasa khususnya bidang pos merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalamGATS-WTO.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the prospects of liberalization in the field of postal services within the scopeof the General Agreement On Trade In Services (GATS), the constraints and benefits forIndonesia. Stages of liberalization of the postal services sector in Indonesia and the thingsinvolved in the preparation of the Schedule of Specific Commitment (SoC).This thesis research is a normative study, because this study focuses on the research literaturethat examines the general principles of law, systematic laws, and synchronization with the legaland policy analysis of the prospects of the government's liberalization of postal services in thefield of industry. Data were analyzed using qualitative methods preskiptif. From the results ofthis study indicate that Indonesia has not opened the field of postal services in particular.Indonesia's National Regulations in the field of postal services sector, particularly in thedetermination is the cornerstone of Indonesia's commitment in the GATS-WTO."

"Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik.

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and/or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven't been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism."

"Didalam ketetapan MPR No. 11/MPR/1993 tentang Garis Besar Haluan Negara, bidang ekonomi disinggung secara singkat perlunya peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan jasa kepariwisataan. Peningkatan mutu dan pelayanan penyelenggaraan Jasa Kepariwisataan ini mencakup bermacam-macam segi seperti misalnya paket wisata yang ditawarkan, biaya yang dibayar oleh wisatawan, hubungan hukum antara Biro Penyelenggara Jasa Paket Wisata dengan para wisatawan dan sebagainya. Dilihat dari kacamata hukum, perjanjian antara biro perjalanan umum penyelenggara jasa paket wisata merupakan hal yang terpenting karena tercakup di dalamnya hak dan tanggungjawab masing-masing pihak selama berlangsung nya perjanjian tersebut."

"Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dimana pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, salah satunya adalah bidang pariwisata yang dapat memberi pemasukan kepada pendapatan nasional dan dapat menunjang pembangunan di daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Guna mendukung pembangunan nasional, pemerintah perlu meningkatkan mutu dan pelayanan penyelenggaraan pariwisata di Indonesia, salah satunya adalah melalui perarturan serta biro perjalanan umum dalam menawarkan paket wisata kepada wisatawan. Perjanjian yang dibuat antara biro penyelenggara jasa paket wisata dengan wisatawan yang memanfaatkan paket yang di tawarkan menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak selama berlangsungnya perjanjian tersebut. Namun adakalanya paket wisata tidak terselenggara sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, biro perjalanan umum harus bertanggung jawab apabila paket wisata tidak terselenggara sesuai perjanjian. Dalam karya tulis ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab biro perjalanan umum kepada wisatawan apabila paket wisata tidak terselenggara sesuai perjanjian dengan harapan untuk meminimalkan terjadinya wanprestasi atau diabaikannya hak-hak" wisatawan oleh biro perjalanan umum yang menyelenggarakan jasa paket wisata tersebut."

"Latar belakang penelilitian ini adalah kondisi persaingan yang terjadi diantara perusahaan jasa pengiriman, sebelumnya pemerintah memberikan fasilitas monopoli kepada PT Pos Indonesia (Persero), tetapi saat ini fasilitas tersebut dihapuskan. Dalam kondisi persaingan, citra baik sangat mempengaruhi harapan dan keinginan pelanggan yang menjadi penentu apakah perusahaan dapat bertahan hidup dan memperoleh keuntungan.Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus (case study) dengan tipe penelitian 1 yaitu desain kasus tunggal-unit analisis tunggal. Yang menjadi objek atau kasus adalah PT Pos Indonesia (Persero) yang berkantor pusat di Bandung.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan promosi PT Pos Indonesia pascaindustri monopolistik, dengan mengevaluasi input yaitu menganalisis permasalahan yang dihadapi perusahaan dari data yang diperoleh perusahaan, mengevaluasi desain promosi, dan mengevaluasi pelaksanaan program promosi.Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai, direktur utama, manajer humas dan manajer promosi yang menjadi sumber informasi utama, sumber data sekunder diambil dari dokumentasi perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan: meskipun terjadi persaingan dengan beberapa perusahaan jasa pegiriman sebagai akibat dari ditiadakannya fasilitas monopoli, tetapi kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki citra (kurang baik) sebagai perusahaan jasa pengiriman yang murah dan lambat tidak dilakukan dengan strategi promosi yang terencana.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: dari informasi yang berhasil dikumpulkan perusahaan melalui media massa dan hasil penelitian lembaga lain, penilaian masyarakat terhadap perusahaan mengecewakan. Perusahaan tidak memiliki desain yang jelas dalam setiap program yang dilaksanakan, sehingga tidak ada mekanisme yang dapat mengontrol efektifitas kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan.

---

Evaluation Analysis, Design, and Implementation of Promotion in Post Monopolistic Industry (Case study PT POS INDONESIA PERSERO)The research background is increasing competition amongst freight forwarding companies, Before free market competition era, the government had been granted monopolistic facility to PT Pas Indonesia, which is no longer the case at the moment. In free market condition, corporate image gives a influence to customers expectation and needs which could be one of determinant factors of company's survival and ability to achieve profitable growth.The study was carved out by employing case study design as, single case single unit of analysis design. The case under study is PT Pos Indonesia (Persero) headquarter office Bandung.The general research objective is to understand promotion activities of PT Pos Indonesia post monopolistic era by input evaluation (preplanning) which encompasses : problem analysis from data obtained from the company, evaluation of promotion program design and evaluation of its implementation.The data collection was conducted interview with the president director of PT Pos Indonesia, Public Relations Manager, and promotion manager. In addition secondary data was collected. The research findings indicate despite considerable competition with other private freight forwarding companies as the effect of elimination of monopolistic facility, promotion activities done by company showed inadequate performance, particularly to portray the image as an affordable and fast service freight forwarding company. Lack of a strategic planning has been identified the source of failure.This research concludes that information obtained from mass media and other research agencies, public evaluation lowers the company has been discouraging the company is identified as lack of clear design in each program implemented, which result in poor mechanism to control the effectiveness company's promotion activities."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang sulit saat ini dimana laju infasi mencapai 8,7% yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Disisi lain pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan rumah sakit di Indonesia berdasarkan Profil Indonesia Sehat tahun 2003 semakin meningkat, berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa peluang dan persaingan bisnis perumahsakitan juga akan semakin meningkat.Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, terlebih pada layanan rawat inap. Sehingga pembiayaan kesehatan menjadi suatu pertimbangan bagi masyarakat dalam pemanfaatan suatu layanan kesehatan. Berdasarkan Gani,2005 sumber pembiayaan kesehatan masih didominasi oleh out of pocket, perusahaan dan asuransi. Maka startegi pemasaran yang dapat diupayakan pada kondisi ini yaitu ditujukan kepada segmen pasar dengan pembiayaan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan atau asuransi.Rumah Sakit Tebet adalah rumah sakit swasta, tipe C} yang terletak dibilangan Jakarta Selatan, jika ditinjau dari segi pemanfaatan layanan rawat inap oleh pengguna jasa rumah sakit yang ditanggung perusahaan pelanggannya berkisar antara 37%-46% dari total pendapatan rawat inap, pencapaian ini masih dibawah harapan pihak manajemen yang sebesar 50%. Sehingga diperlukan suatu telaahan yang lebih lanjut untuk memperoleh gambaran tentang persepsinya pemanfaatan layanan rawat inap yang dikaitkan dengan karakteristik pengguna jasa rumah sakit yang ditanggung oleh perusahaan pelanggannya. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi Rumah Sakit Tebet dalam upaya meningkatkan pemanfaatan layanan rawat inapnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dan analisis faktor yang memberikan probabilitas tertinggi antara karakteristik pengguna jasa rumah sakit yang ditanggung oleh perusahaan pelanggan meliputi faktor predisposisi, enabling, need terhadap persepsinya dalam pemanfaatan layanan rawat inap di Rumah Sakit Tebet pada tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional.Pada hasil penelitian didapatkan 4 variabel yang memiliki keterkaitan antara karakteristik pengguna jasa rumah sakit yang ditanggung oieh perusahaan pelanggan terhadap persepsinya dalam pemanfaatan layanan rawat inap yaitu variabel status pekerjaan, lama kerja (faktor predisposisi) dan variabel penjamin kesehatan, pemberi keputusan (faktor enabling). Variabel yang mempunyai probabilitas tertinggi terhadap persepsi pemanfaatan layanan rawat inap adalah penjamin kesehatan, setelah dikontrol oleh variabel pemberi keputusan, status pekerjaan dan adanya interaksi dengan variabel lama kerja.Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel status pekerjaan, lama kerja (faktor predisposisi) dan variabel penjamin kesehatan, pemberi keputusan (faktor enabling) adalah karakteristik pengguna jasa rumah sakit yang mempunyai hubungan terhadap tingginya persepsi pemanfaatan layanan rawat inap. Variabel Penjamin Kesehatan adalah karakteristik pengguna jasa rumah sakit yang ditanggung oieh perusahaan pelanggan yang mempunyai probabilitas tertinggi terhadap persepsi pemanfaatan layanan rawat inap, setelah mendapat pengaruh dart variabel Iainnya (pemberi keputusan, status pekerjaan dan lama kerja).Upaya peningkatan pemanfaatan layanan rawat inap yang dapat disarankan berdasarkan penelitian ini adalah memberikan layanan yang baik dan kenyamanan kepada para pengguna jasa rumah sakit beserta keluarganya, melakukan penetrasi pasar melalui pendekatan serta meningkatkan program promosi yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang bernaung dibawah asuransi, para pensiunan yang dijamin oleh perusahaan serta para pejabat perusahaan dan memperluas pasar dengan cara menambah jaringan kerjasama sebagai provider kesehatan asuransi. Dan saran bagi peneliti lain apabila akan melakukan penelitian yang sama, ada baiknya variabel pen beri keputusan, status pekerjaan dan lama kerja dipertimbangkan sebagai variable confounding.

---

This research is based on present difficult economic condition, signified by inflation growth of 8.7% that causing an increase of the unemployment level and a decline of people's purchasing power. On the contrary, the growth of population and also the number of hospital in Indonesia are increasing (based on "Profit Indonesia Se/tat Ia/mn 2003"). According to this fact, it could be said that the business opportunity and also the competition between hospitals are increasing.

To obtain health services, people need to pay relatively high amount of money, especially for hospitalization services. Therefore health services costs become primary consideration for people in order to utilize such services. Based on Gani (2005), the payment sources for health service are still dominated by "out of pocket" from respective customer's companies and insurances. Thus, proper marketing strategy in this condition should be targeted to certain market segment, that is people in which cost are paid by their respective companies or insurances.

Tebet hospital is a private hospital type "C" which is located in South Jakarta. Viewed from the utilization of hospitalization services, the ratios of hospital service user, in which costs are paid by their respective companies, reached between 37-46% from hospitalization total revenue. This accomplishment, however, is still below management expectation which hope that the number should have reached 50%. Therefore, it needs a comprehensive study to get the overall picture on the characteristic of hospital service user (in which costs are paid by the respective customer's companies). The result of this analysis is expected to provide valuable inputs for Tebet hospital in order to improve the hospitalization service utilization.

This research aims to identify correlation and analysis on the factors that give highest probability between the characteristic of hospital service user (in which costs are paid by the respective customer's companies) and perception the utilization of hospitalization services in Tebet Hospital in 2006. These factors include predisposition, enabling, and needs. This research use quantitative method using cross sectional approach.

From the result of the research, there are 4 variables that have correlation between the characteristic of hospital service user (in which costs are paid by the respective customer's companies) and perception the utilization of hospitalization services. These variables are: employment status, length of work (predisposition factor), and health insurer, decision maker (enabling factor). Variable with the highest probability to perception the utilization of hospitalization service is found in health insurer, after controlled by decision maker variable, length of work, as well as the interaction with length of work variable.

From the research, it could be concluded that the factor of employment status, Iength of work (predisposition factor), and health insurer, decision maker (enabling factor) are characteristic of hospital service user influencing the level of perception the utilization of hospitalization services. While health insurer variable is hospital service user insured by customer's companies that have the highest probability to perception the utilization of hospitalization service, after influenced by other variables (decision maker, employment status, and length of work).

Based on this research, we suggest to improve hospitalization service utilization by broadening the market by adding cooperation network as provider for insurance health, performing market penetration through approach and by intensifying promotional programs aim for companies under insurance program, retiree with health benefit paid by the companies, and companies' management, and also by providing decent services and comfort to hospital services user and their families. We also suggest that further research should also consider decision maker, length of work, and employment status variable as variable confounding."

"Bisnis jasa khususnya perbankan dewasa ini semakin dihadapkan kepada kenyataan bahwa persaingan kian berkembang, semakin tajam dan dengan kondisi yang semakin menantang mendorong timbulnya kesadaran akan pentingnya kualitas pelayanan. Strategi bersaing telah bergeser dan sellers market ke buyers market. Oleh karena itu, untuk memenangkan persaingan di pasar, orientasi pelayanan diwujudkan agar dapat menciptakan kepuasan konsumen melalui penyampaian produk atau jasa yang berkualitas.Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen jasa giro terhadap pelayanan, dilakukan penelitian pada PT. Bank Inter Pacific Tbk.. Untuk itu telah disebarkan kuesioner dan pengujian kualitas pelayanan denganmenggunakan metode service quaky dilanjutkan dengan important performace analisis. Kuesioner disebarkan ke seluruh nasabah jasa giro yang berhasil dihimpun dan dipertahankan PT. Bank Inter Pacific Tbk. hingga akhir Desember 2000 sejumlah 68 nasabah. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelayanan PT. Bank Inter Pacific Tbk. telah memberikan kepuasan kepada responden tetapi dari sisi kepentingannya bagi responden terdapat pelayanan yang dianggap pelaksanannya terlalu berlebihan, pelayanan ini adalah kecepatan petugas dalam rnemberikan pelayanan. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bila ternyata kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang cepat ini memerlukan biaya yang tidak sepadan dengan pendapatan yang diperoleh maka sebaiknya perusahan menurunkan tempo kecepatan pelayanan yang dirnilikinya."