Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka melaksanakan Pembangunan Nasional pemerintah dalam beberapa tahun belakangan Ini berusaha keras membantu dan membuka kesempatan kepada pengusaha-pengusaha kecil atau yang disebut juga pengusaha ekonomi lemah, yang didalamnya termasuk para Kontraktor Nasional untuk dapat Ikut serta mensukseskan pembangunan. Para Kontraktor Nasional dalam keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek dlisyaratkan oleh pihak pemilik proyek untuk menyediakan fasilltas jaminan. Dengan adanya fasilitas jaminan tersebut, maka pemilik proyek menginginkan agar penyelesaian proyek dapat terjamin dan dapat berhasil dengan baik. Fasilitas jaminan yang tersedia pada saat itu adalah dalam bentuk "Bank Garansi", namun jaminan tersebut dirasakan oleh para kontraktor sangat memberatkan karena untuk mendapatkannya disyaratkan untuk menyediakan setoran jaminan. Hal itu akan mengurangi permodalan yang ada, dan akhirnya dapat menyebabkan para kontraktor yang tidak memiliki Bank garansi mengundurkan diri. Sehubungan dengan Itu, maka pemerintah memberikan alternatif lain bag! para kontraktor yang ingin ikut dalam pelaksanaan proyek-proyek, suatu fasilitas jaminan yang baru yaitu "Surety Bond". Dalam pelaksanaannya Surety Bond tidak dipersyaratkan collateral, sehingga modal kerja yang dimiliki para kontraktor tidak akan terganggu dan sepenuhnya dapat dipergunakan untuk pelaksanaan proyek-proyek yang diinginkan. Pemerintah menunjuk P.T. (Persero) Asuransi Kerugian jasa Rahardja untuk menerbitkan Surety Bond tersebut. Dan dalam pelaksanaannya Jasa Rahardja berusaha untuk memberikan fasilitas jaminan tersebut dengan syarat yang ringan dan mudah untuk mendapatkannya, sehingga dengan adanya fasilitas jaminan tersebut benar-benar membantu para kontraktor yang memiliki modal lemah tetapi mempunyai kemampuan teknis yang baik untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan nasional."

"Dalam proses kegiatan pembangunan, permasalahan yang dihadapi oleh kontraktor bukan saja terbatas pada masalah ketrampilan (skill), peralatan dan permodalan, akan tetapi juga menyangkut masalah sulitnya memperoleh surat-surat jaminan sebagaimana dipersyaratkan oleh para pemilik proyek. Sehubungan dengan pentingnya surat jaminan dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek, saat ini telah tersedia suatu fasilitas jaminan dalam bentuk "Surety Bond" sebagai alternatif baru selain dari Bank Garansi. Jaminan Surety Bond ini hanya diberikan I diterbitkan oleh PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai satu-satunya Lembaga Keuangan Non Bank yang berwenang menerbitkan Surety Bond. Jaminan ini relatif lebih meringankan bagi para kontraktor karena untuk memperolehnya tidak dipersyaratkan adanya agunan atau setoran uang jaminan, sehingga modal kerja yang dimiliki oleh kontraktor sepenuhnya dapat d ipergun akan untuk pelaksanaan pembangunan proyek. Adapun prosedur untuk memperoleh Surety Bond terdiri dari 2 (dua) tahapan. Pertama, setiap perusahaan (kontraktor) yang berminat menggunakan jaminan Surety Bond harus mengajukan surat permohonan menjadi nasabah terlebih dahulu. Sedangkan tahap kedua setiap kontraktor harus mengajukan surat permohonan jaminan Surety Bond. Permohonan ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan (kontraktor) yang telah menjadi nasabah. Dalam hal pelaksanaan pembangunan apabila kontraktor melakukan wanprestasi dan tidak mau membayar ganti rugi kepada pemilik proyek, maka pemilik proyek dapat mengajukan klaim kepada Jasa Raharja selaku pihak Surety yang menjamin terlaksananya kewajiban kontraktor. Pihak Surety akan membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh pemilik proyek dengan ketentuan maksimum sebesar nilai jaminan yang tertera dalam Surety Bond yang diterbitkan. Surety Bond akan hapus/berakhir apabila kontraktor telah selesai melakukan kewajibannya dengan baik atau apabila Jasa Rahaja selaku pihak Surety telah membayar ganti rugi kepada pemilik proyek. Apabila Jasa Raharja telah melakukan pembayaran klaim, maka berdasarkan Perjanjian Ganti Rugi dan adanya prinsip hak Subrograsi pihak Jasa Raharja dapat menuntut kembali ganti rugi kepada kontraktor dan / atau Indemnitor. Apabila baik kontraktor maupun Indemnitor tidak mau membayar ganti rugi kepada pihak Surety, maka Jasa Raharja selaku pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (HAMID)."

"Surety Bond adalah suatu bentuk jaminan perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi (company guarantee), akan tetapi pelaksanaan Surety Bond berbeda dengan pelaksanaan asuransi. Didalam asuransi, yang dijamin adalah kerugian fisik dari suatu resiko, sedangkan Surety Bond menjamin resiko moral dan ketidakmampuan. Jadi, fungsi utama dari Surety Bond bukan untuk membayar ganti rugi, akan tetapi untuk menjamin bonadifitas dari principal dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya.Didalam Surety Bond terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu 3 Perusahaan Asuransi sebagai penjamin (Surety), Kontraktor/pelaksana proyek (Principal), Pemilik Proyek (Obligee). Surety Bond mempakan alternatif jaminan selain dari Bank Garansi. Perbedaan yang mendasar dari kedua lembaga jaminan ini adaiah didalam Surety Bond tidak diperlukannya suatu jaminan/anggunan yang harus diberikan/ditahan , sepertihalnya didalam Bank Garansi.Permasalahan dari tesis ini dibagi menjadi dua pokok permasalahan. Pertama adalah mengenai pelaksanaan Surety Bond di PT. Bumida 1967. Pelaksanaan Surety Bond di PT, Asuransi Bumida 1967, menerapkan ketentuan bahwa yang harus dilakukan oleh seorang Principal harus melalui tahapan prosedur yaitu: mengajukan suratpermohonan menjadi nasabah, mengajukan data perusahaan, dan menandatangani Surat Perjanjian Ganti Rugi. Dalam rangka penerbitan Surety Bond perlu diadakan pra-kualifikasi Iebih dahulu dengan melakukan penilaian terhadap Principal itu sendiri. Proses penilaian ini dilakukan oleh Underwriter PT. Asuransi Bumida 1967. Prosespenilaian tersebut meliputi Tahap penilaian Character, Tahap penilaian Capacity, Tahap penilaian Capital serta Condition, Collateral, dan penelitian administratif. Untuk mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Bumida 1967 sebagai Penjamin, pihak Obligee harus mengajukan surat resmi pengajuan klaim, melampirkan dokumen-dokumen yangberkaitan, sesuai dengan jenis jaminan dan dalam batas waktu pengajuan klaim. PT. Asuransi Bumida 1967 berhak meminta recovery klaim kepada Principal baik dengan melakukan pendekatan dengan pihak principal terlebih dahulu, secara langsung, maupun melalui jalur hukum. Kedua adalah mengenai tanggung jawab PT. Bumida 1967 dalam hal terjadi wanprestasi terhadap perjanjiannya. Tanggung jawab PT. Bumida 1967 adalah membayar klaim yang diajukan oleh Obligee sesuai dengan yang tertera di dalam polis. Dalam hal berakhirnya tanggung jawab PT. Asuransi Bumida 1967 adalah pada saat Principal memenuhi kewajibannya kepada Obligee dan Principal telah membayarrecovery klaim kepada PT. Asuransi Bumida 1967, karena PT. Asuransi Bumida 1967 telah membayar klaim kepada Obligee.Berdasarkan permasalahan yang ada, maka saran yang paling terpenting adalah bahwa pemerintah dan perusahaan asuransi dalam mensosialisasikan terhadap masalah Surety Bond ini kepada masyarakat saling bekerja sama dengan baik untuk memberikan informasi yang jelas dan tepat, sehingga didalam prakteknya tidak terjadikesalahpamahaman dalam penerapannya, selairi itu juga harus dibuat peraturan perundang-undangan yang jelas mengenai pengaturan Surety Bond ini."

"ABSTRAKJasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyakdiminati saat ini sejalan dengan proyek-proyek pembangunanyang semakin berkembang yang dilakukan oleh para pelakubisnis. Sebagaimana terlihat pula dari semakin meningkatnyajumlah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.Surety bond adalah suatu perikatan penjaminan dimanaperusahaan surety mengikatkan diri guna kepentingan pemilikproyek untuk menjamin pelaksanaan atas suatu kewajibanperikatan pokok dari kontraktor, yang mengakibatkankewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentuterhadap pemilik proyek apabila ternyata kontraktor ciderajanji atau wanprestasi. Penyerahan agunan atau collateraltidak diwajibkan dalam penerbitan surety bond. Bagaimanapraktek pengikatan agunan pada suatu perusahaan asuransidan apakah dampak positif dari pengikatan dengan fidusiaadalah permasalahan yang akan dianalisa. Metode penelitianyang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metodepenelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatifkarena yang akan diteliti ialah data sekunder dengan tipepenelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menelitilebih lanjut permasalahan dalam praktek penjaminan dalambisnis surety bond untuk jasa konstruksi. Untuk mengurangimunculnya risiko pihak perusahaan asuransi dari wanprestasiprincipal dalam hal ganti rugi atas sejumlah uang yangtelah dibayarkan kepada obligee yang harus dibayarkanprincipal kepada surety, pihak perusahaan asuransimemerlukan kepastian hukum dari pihak principal agarnantinya perusahaan asuransi tidak dirugikan, khususnyamengenai pengembalian ganti rugi. Pengikatan suatu agunandengan fidusia dapat mengurangi risiko kerugian bagi pihak perusahaan surety apabila terjadi klaim."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang masalah pencairan surety bond proyek pembangunan jalan tollingkar luar Jakarta hankam raya ? jatiasih oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam rangkapembangunan nasional, yang ditetapkan oleh undang-undang setiap tahunnya dalambentukAnggaran Pembangunan dan Belanja Negara serta Anggaran Pembangunan danBelanja Daerah khususnya dibidang sarana dan prasarana phisik, juga pembangunan yangdibiayai oleh pihak swasta.Sejalan dengan pembangunan sarana phisik yang dilaksanakandalam bentuk proyek-proyek antara lain ; pembangunan jalan raya, jembatan, gedunggedung,perumahan sertaproyek-proyek lainnya baik yang dikerjakan oleh perusahaanpemerintah maupun oleh perusahaan swasta yang bergerak dibidang kontraktor. Untukmendukung pekerjaan proyektersebut diperlukan jaminan dalam bentuk surety bond maupungaransi bank, yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang dan Jasa yang mengatur pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratusjuta rupiah) harus melalui tender, dan setiap pengikut tender harus menyerah jaminanberbentuk Tender Bonduntuk melindungi proyek apabila pengikut tender tidak melaksanakanpekerjaannya danmerupakan jaminan atas terlaksananya pekerjaan.Surety Bond merupakan alternatif selaingaransi bank untuk membantu principal (kontraktor) memilih jaminan, surety bondmerupakan produk jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi, salah satunya adalahPT. Asuransi Jasa Indonesia.Dengan menggunakan surety bond dapat meningkatkaneffisiensi bagi principal (kontraktor)dalam melaksanakan pekerjaan, dan pihak obligeemerasa aman dengan adanya surety bondapabila terjadi wanprestasi oleh pihak principal.

---

ABSTRACTThis thesis examines the issue of surety bond liquidation regarding the Jakarta Hankam Raya - Jatiasih Outer Road Project by PT Asuransi Jasa Indonesia in theframe work of National Development Program, which is regulated by Legislation every year in development and national budget also for rgional budget also for regional budget but focus in structure and infastructure sectors, including all development program whih is financed by private companies ...The other function of surety bond is to increase the efficiency for principles or contractors do ther project job and give more secure for oblige paties if there area any neglected job which is done by principle (contactor) party"