Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu asas perkawinan yang disyari1atkan olehAgama Islam ialah perkawinan untuk selama-lamanya yangdiliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cintamencintai. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakansuatu tujuan yang sangat diinginkan. Namun demikian,tujuan sebagaimana disyari'atkan itu kadang-kadangterhalang oleh suatu keadaan yakni terjadi salah pahamantara suami istri sehingga menimbulkan keretakan yangtajam. Dalam keadaan seperti itu berarti telah terjadisengketa perkawinan. Dengan terjadinya sengketa tersebut,kajian penelitian ini adalah mengenai cara masyarakatKotamadya Bengkulu menyelesaikan sengketa perkawinan.Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam MenyelesaikanSengketa Perkawinan dan Unsur-unsur yang DiperhatikanHakim Dalam Menyelesaikan Sengketa tersebut. Penelitianini bersifat deskriptif, dilakukan baik penelitiankepustakaan maupun penelitian lapangan di KotamadyaBengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan hal-halsebagai berikut:Cara masyarakat Kotamadya Bengkulu dalammenyelesaikan sengketa perkawinan adalah sebagaimana yangdikenal dalam Hukum Islam yaitu cara "Tahkim", cara Qadhiatau Hakim dan cara Qadhi atau Hakim yang mendapatTauliyah. Selain itu dikenal cara yang lain yaitu,- a) Sel fredress system, b) Advisor system, c) Mediator system,d) Elder's council, e) Restriced council, f) Chieftainshipdan g) Paramount chieftainship, h) State level legalsystems.Peran Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalammenyelesaikan sengketa perkawinan sangat penting danmenentukan, ini terlihat dari tugasnya untuk menerima,memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara. Hakimjuga bertugas mengkonstansi , mengkualifikasi danmengkonstitusi perkara. Dalam pemeriksaan sengketaperkawinan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukanupaya preventif dan represif.Unsur-unsur yang diperhatikan Hakim Pengadilan AgamaBengkulu dalam menyelesaikan sengketa perkawinan adalahunsur kebenaran formil dan materil, meliputi: a) Alatbukti, b) Keterangan pihak ketiga/keluarga, c) Tingkatperpecahan rumah tangga atau keluarga, d) Mengutamakankedudukan istri, e) Dalam perkara verstek, ketidakhadiran tergugat dianggap membenarkan isi gugatan,f) Pertimbangan dan nasehat dari BP4."

"Wanita sebagaimana juga pria, meskipun telah terikat dalam suatu perkawinan adalah tetap merupakan manusia yang dilahirkan merdeka dan bermartabat. Namun akibat belenggu sistem pariarki yang terdapat di masyarakat, seringkali diskriminasi terhadap wanita masih terjadi secara meluas. Berangkat dari keprihatinan ini, PBB menyusun Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW/Konvensi Wanita), yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 7/1984. Dalam kerangka inilah penelitian di lakukan, yaitu untuk mengetahui bagaimanakan Undang-undang No. 1/1974 mengatur tentang kedudukan wanita dalam perkawinan, apakah telah selaras dengan tujuan konvensi Wanita, yaitu menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan usaha-usaha apakah yang dapat diupayakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam suatu perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder dan di analisa melalui pendekatan kualitatif. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapati bahwa Undang-undang No. 1/1974 masih mengandung beberapa unsur budaya patriarki yang bersifat diskriminatif, yaitu dalam pasal-pasal mengenai poligami, syaratsyarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan kedudukan anak. Sejalan dengan tuntutan akan kesetaraan jender dan konsekuensi diratifikasinya Konvensi Wanita, maka keberadaan Undang-undang No. 1/1974 semakin dirasa perlu untuk diperbaharui, selain juga dilakukan usaha-usaha strategis lainnya. Studi kasus mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami oleh Nyonya Neneng juga menggambarkan akibat dari adanya superioritas suami terhadap istri sebagai pengaruh dari budaya patriarki, yang dalam banyak kasus menjadikan suami merasa memiliki hak istimewa untuk mengendalikan istrinya dengan cara apapun."

"Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, terutama didaerah tujuan wisata, merupakan konsekuensi logis dari pesatnya arus wisatawan asing ke Indonesia. Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia akan sah apabila mengikuti aturan dalam UU No. 1/1974, dengan sahnya perkawinan tersebut akan mengakibatkan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan tersebut juga menjadi anak yang sah dan menurut peraturan perundang-undangan kewarganegaraan Indonesia, anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Perceraian yang terjadi pada perkawinan akan menimbulkan berbagai akibat baik terhadap hubungan suami isteri, harta benda maupun terhadap anak. Akibat perceraian terhadap anak akan menimbulkan suatu lembaga perwalian. Hak mewali yang diperoleh orangtua cenderung diberikan kepada pihak ibu dan hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan si anak terutama bagi anak yang masih dibawah umur. Hak mewali dalam perkawina campuran yang diperoleh seorang ibu yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda tidaklah menjadi suatu masalah yang berarti, karena didalam perwalian yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 25 Juni 1973"

"ABSTRAKMengingat pentingnya peranan lembaga perkawinan bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama dalam perkawinan. Dalam hubungannya dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur antara lain oleh UU No.l Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004, kewajiban mana tidak hanya pada masa perkawinan tetapi terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah penetapan hak asuh bagi anak pasca perceraian dan kritera ideal orang tua yang mendapatkan hak asuh bagi anaknya, serta kewajiban orang tua pemegang hak asuh menurut UU No. 23 Tahun 2002. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif terhadap bahan hukum primer dan skunder yang dianalisis dengan metode kualitatif guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam bentuk evaluatif-analitis.Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan hak asuh adalah pembuatan keputusan atas pilihan terhadap kedua orang tua yang bercerai setelah mempertimbangkan kemungkinan tercapainya pemenuhan hak-hak anak. Kriteria ideal untuk menjadi pemegang hak asuh adalah orang tua melakukan pemenuhan kepentingan terbaik b agi anak serta mampu memberikan perlindungan untuk terselenggaranya hak-hak anak sampai masuk usia dewasa atau menikah. Perlindungan terhadap anak dari orang tu a pemegang hak asuh meliputi tetapi tidak terbatas atas perlindungan untuk menjalankan agamanya, terselenggaranya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya sehingga anak dapat berkembang b a ik jasm an i aupun rohaninya. Disarankan adanya lembaga konsultasi keluarga y ang menangani persiapan pengasuhan anak pasca perceraian dan mengoptimalkan p eran an Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

---

ABSTRACTThe importance of the marital institution for establishment and social walfare, the state must belong to the rule of law for arranging to coexist in marital institution. Related with the parents? obligation for their children care according to Code of The Marital Number 1 -1974 and Code of The Child Protection Number 23- 2002, not while their marriage only but continuelly althoug its broken. The main problems should be analyzed of the research are decision of child care right for one of the suitable parents after divorcing and also the obligation o f one has been appoint to care her/his child according to Code o f The Child Protection Number 23 - 2002. Metodological of research is the library research to collect the secondary data consist or the primary and secondary sources of data analyzed by qualitative method.The result of research concludes found that decision to appoint a suitable parent to care her/his child after the parents? divorce should consider the best child?s rights. The best qualification of appointed fellow to care the child connecte with he or she is able to fulfill the child?s right and belong to competency in protecting and accomplishment the child?s right uring he and / or she reach the adultage and/or before marriage. Its including to applicate her or his believeness, accomplish the child?s reasonable education as according to his or her talent. Suggested the existene of family consultancy institute for handling the families trouble especilly for parent and her or his child after divorcing."