Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di samping itu juga untuk lebih mengetahui lebih mendalam mengenai yayasan sebagai subyek hukum. Metoda penelitian yang dipergunakan adalah metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian lapangan. Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia belum terdapat ketentuan-ketentuan hukum mengenai yayasan. sedangkan yayasan telah banyak didirikan dengan berbagai macam tujuan dan memasuki pelbagai segi lapangan hidup. Maka tidak mengherankan bila dalam masyarakat timbul keragu-raguan tentang pengertian yayasan. kedudukan serta batasan kegiatan yang boleh dilakukan oleh yayasan. karena yayasan yang pada umumnya bergerak dalam bidang sosial dan mempunyai tujuan yang idiil saat ini juga banyak yang telah melakukan usaha-usaha. Dewasa ini sebagai subyek hukum perdata adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). dengan pengakuan sebagai subyek hukum dapatlah kemudian melakukan tindakantindakan hukum dalam lapangan hukum perdata. Untuk mengetahui kriteria apa yang disebut yayasan serta bagaimana syarat-syarat pendiriannya. kita dapat mencari dari pendapat para sarjana dan praktek hukum kebiasaan yang ada. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan telah banyak tumbuh dan melakukan tindakan-tindakan hukum serta memperoleh hak-hak di dalam lalu lintas hukum perdata, seperti pada badan-badan hukum lainnya. Hukum di Indonesia juga telah mengikutsertakan yayasan untuk mengambil bagian dalam lalu lintas hukum perdata. Supaya ada aturan yang jelas mengenai bagaimana kedudukan yayasan dan kegiatan apa saja yang dibenarkan bagi suatu yayasan. maka perlu dibuat suatu peraturan perundangan mengenai yayasan di Indonesia."

"Unit Simpan Pinjam (USP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU lama) berbeda dengan USP dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU baru). UU baru secara tegas melarang penyelenggaraan USP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan pelaksana dari UU lama. Ketika UU baru diberlakukan, beberapa koperasi Indonesia yang menjalankan USP telah menaati pemisahan USP menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Namun, dengan keluarnya putusan Pembatalan UU Perkoperasian baru dan memberlakukan UU Perkoperasian lama, menimbulkan persoalan baru bagi koperasi yang telah melakukan penyesuaian dengan UU Perkoperasian baru.

---

Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 25 of 1992 is different with Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 17 of 2012. The Cooperative Act No. 17 of 2012 definitely prohibits about Savings and Loans Units implementation which stipulated in Government Regulations No. 9 of 1995 about Implementation of Business Savings and Loans by The Cooperative. When The Cooperative Act No. 17 of 2012 enacted, several cooperatives which have Savings and Loans Units in Indonesian have obeyed the rules of The Cooperative Act No. 17 of 2012 to separating The Savings and Loans Unit into Credit Unions. However, by the cancellation the new Cooperatives Act and enact the previous Cooperative Act “The Cooperative Act No. 25 of 1992, has created new problems to the cooperative that have adjusted to the new Cooperative Act. The cooperative must re-commit the changes to re-adjust the setting according to the Cooperative Act No. 25 of 1992 again."

"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas yang dilihat dari sudut pandang yuridis, prinsip dan ideologi perkoperasian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan perbedaan historis dan filosofis dari koperasi yang menyebabkan perbedaan dalam pembentukan modal dasar pendiriannya, minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah ini dan mengingatkan kepada koperasi agar dalam menjalankan usahanya tidak melupakan prinsi dan ideologi perkoperasian.

---

This research discuss about Authorized Capital in Cooperative and limited liability company Establishment with point of view from judicial, principal, and ideology of cooperative. The research method use judicial normative approach. The result shows that historical and philosophical differences of the Cooperative and Limited Liability Company is the cause of the differences in the formation of the Authorized Capital in the establishment, lack of laws that rule this matter, It also give recommendation to the cooperative to not ignore the principal and ideology of cooperative."

"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Skripsi ini membahas mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi didasarkan pada jasa usaha tiap anggota sedangkan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah agar berperan lebih besar dalam mendukung dan mengembangkan badan usaha Koperasi di Indonesia.

---

The thesis is based on the unbalanced condition of Indonesian economic and not aligns with the article 33 of Indonesian Constitution (UUD 1945). The focus of this study is about distribution of Cooperative surplus, distribution of Limited Liability Company profit, and comparison between both of them. This research is using normative law research method. The outcome of this research showed that distribution of Cooperative surplus is based on contribution of each members, meanwhile distribution of Limited Liability Company profit is based on the ownership of shares. The research also give suggestion to the government to take a bigger role in supporting and developing Cooperative enterprise in Indonesia"