Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Poligami dan perceraian sering menimbulkan perbedaan pendapatdalam Masyarakat Indonesia yang majemuk. Bahkan dalam era setelah adanya unifikasi hukum perkawinan, hukum dan agama yang bersangkutan masih menentukan kebolehan untuk berpoligami dan melakukan perceraian. Undang-undang kebolehan untuk berpoligami dan melakukan perceraian. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai unifikasi hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warganegara Indonesia, menganut asas monogami tidak mutlak sehingga poligami sebagai pengecualian diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat alternatif dan kumulatif. Sedangkan, mengenai perceraian undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dengan alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif. Dua prinsip tersebut tetap dipertahankan dalam peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 dan peraturan pemerintah no. 45 tahun 1990, yang juga mengatur poligami dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, karena kedudukannya sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat sehingga pegawai negeri sipil harus memperoleh izin sebelum melakukan perkawinan atau bercerai."

"Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur negara yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil Servants and whether the implementation is in accordance with Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form of research in this thesis is a Juridical Normative. in conducting the study authors analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok.

This thesis gives the conclusion that based on the analysis of court decisions that implementation procedures are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the orderly administration of discipline for the realization of good governance, the state apparatus is required to obey the statutory provision."

"Berdasarkan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia, asas monogami tidak berlaku secara mutlak. Dalam hal ini, terhadap asas monogami masih dimungkinkan adanya pengecualian. Poligami sebagai penyimpangan asas monogami diakui oleh undang-undang perkawinan. Dalam kaitannya dengan poligami kemudian muncul dua permasalahan kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanannya telah memberikan perlindungan hukum terhadap seorang Isteri dalam kaitannya dengan Poligami Yang Dilakukan Oleh Suami. Poligami hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin pengadilan agama. Dalam memberikan izin, pengadilan agama akan mendengar keterangan dari isteri pertama dan juga mendapat persetujuan dari isteri pertama tersebut. Pemberian izin pengadilan yang didasarkan pada persetujuan istri merupakan wujud perlindungan nyata, dimana suami hanya boleh berpoligami jika isterinya menyetujuinya. Pemberian persetujuan isteri tersebut merupakan wujud perlindungan hukum bagi isteri. Dalam hal seorang isteri, khususnya isteri Pegawai Negeri Sipil mengalami Poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka Isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan kedua suaminya. Disamping pembatalan perkawinan, Isteri juga dapat meminta dijatuhkan sanksi administratif terhadap suaminya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil untuk dipecat dari jabatannya. Bahkan dari aspek pidana dapat melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib untuk diproses secara Pidana karena melanggar Pasal 279 KUHP.

---

According to Indonesian law of Marriage, monogamy is not absolute. In this matter, there still exception according monogamy. Polygamy is the exception of monogamy which ruled by the act of marriage. So, there are two problems reveal to be discussed in this paper. First, how is the law protection to a wife concerning to polygamy. Second, what kind of law effort that can be taken by the government employee first wife's if his husband polygamy not accordance with the act of marriage and government regulation number: 10 in the year 1983 as revised by government regulation number: 45 in the year 1990 concerning marriage consent and divorce to the government employee. This research is a normative law research, by using case study to the court decision. This research use secondary data by primary law sources, secondary law sources and also tertiary law sources. This is a descriptive evaluative by using qualitative analysis. According to that research we can make a conclusion for polygamy, that is: the act of marriage and it government regulation has given law protection towards a wife related to polygamy. Polygamy must be done after acquire a consent from the religion court. Before that, the court of religion will hear opinion and also permission from his first wife. The court consent based on agreement from his first wife and this is aimed to give law protection for a wife. If polygamy done by the government employee and it is not accordance with the act of marriage and it government regulation, so that his wife can claim for abortion of his second marriage, besides that his wife can also claim for administrative sanction that can cause fired from his occupation. Even from crime aspect, she can claim his husband to proceed in criminal way according article 279 KUHP."

"ABSTRAKPada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.Namun dalam asas monogami ini terdapat beberapa pengecualian sehingga tidakbersifat monogami mutlak. Dalam beberapa keadaan poligami dapat dilakukan.Poligami tersebut diakui oleh undang-undang perkawinan Indonesia. Dalamkaitannya dengan poligami, timbul dua permasalahan yang akan dikaji dalampenulisan ini. Pertama, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh seorang isteriPegawai Negeri Sipil terhadap poligami yang tidak sesuai dengan peraturanperkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil, kedua apakah pertimbangan HakimPengadilan Agama Makassar dalam Putusan No. 1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yangdigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metodepenelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder denganmenggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukumtersier. Dalam melakukan analisis dipergunakan metode pendekatan kualitatifyang menghasilkan sifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian tersebut dapatditarik kesimpulan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan seorang isteri,khususnya isteri Pegawai Negeri Sipil yang dipoligami tidak sesuai denganketentuan hukum perkawinan berlaku adalah pencegahan dan pembatalanperkawinan. Kemudian Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan No.1098/Pdt.G/2011/PA.Mks telah sesuai dengan undang-undang dan peraturanperundang-undangan lain yang berlaku yang terkait dengan perkawinan,khususnya bagi PNS. Namun majelis hakim tidak menjadikan PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai salahsatu pertimbangan hukum

---

ABSTRACTAccording to Indonesian Law of Marriage, Indonesia embraces

monogamy principle. However, in this monogamy principle there are several

exceptions resulting it to be not absolute. In many circumstances polygamy can be

done legally. Poligamy is recognized by the Act of Marriage in Indonesia. In

relation with poligamy, then emerged two problems that will be discussed in this

paper. First, what kind of law effort that can be taken by the government

employee?s first wife if her husband?s polygamy is done not in accordance with

the Act of Marriage and Government Regulation No. 10 Year 1983 as revised by

Government Regulation No. 45 Year 1990 concerning Marriage Consent and

Divorce to the Government Employee. Second, whether Verdict No.

1098/Pdt.G/2011/PA.Mks has already in line with the existing law and regulations

concerning marriage. The research method used in this writing is normative legal

researh method. It uses secondary data by primary law sources, secondary law

sources, and also tertiary law sources. In analyzing the data, qualitative approach

is used producing a descriptive analytical result. According to the research we can

make a conclusion that legal effort than can be done by a wife whose husband is a

government employee and the husband conduct a polygamy that is not in

accordance with the Act of Marriage and Government Regulation No. 10 Year

1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year 1990, she can claim for

prevention and cancellation of her husband?s second marriage. Beside those two

things, she can also asked for her husband to be fined. And that the Verdict No.

1098/Pdt.G/2011/PA.Mks in is already in line with the existing law and

regulations concerning marriage but the Judges did not include the Government

Regulation No. 10 Year 1983 as revised by Government Regulation No. 45 Year

1990 in their law considerations."

"Pasal 7 ayat (3) huruf a PP 10/1983 mengatur bahwa Izin untuk bercerai tidakdapat diberikan oleh Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yangdianut oleh PNS yang bersangkutan. Sebagaimana disabdakan oleh TuhanYesus dalam Injil Markus 10: 6-9, bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah,tidak boleh diceraikan manusia”, maka kepada setiap orang yang telahmenikah berdasarkan ajaran agama Katolik, tidak dapat dilakukan perceraian.Berdasarkan ketetuan tersebut, maka akibat yang seharusnya terjadi terhadapPNS beragama Katolik adalah tidak dapat dilakukannya perceraian.Berdasarkan penelitian normatif-empiris yang Penulis lakukan dan analisaterhadap 5 putusan terkait, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7ayat (3) huruf a PP 10/1983 telah tidak efektif diterapkan karena tidak pernahdijadikan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah perceraian yangmelibatkan PNS beragama Katolik sebagai Penggugat atau Tergugat didalamnya. Hal ini karena Majelis Hakim lebih mengedepankan syaratperceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.

---

Article 7 Paragraph (3) (a) of Government Regulation Number 10 of 1983

regulates that permission to divorce cannot be granted by the official if it is

against the religious teaching of the relevant civil servant. As stated by Jesus

in the Gospel of Mark 10: 6-9, “what God has united cannot be divorced by

humans”, then anyone who has been married under the Canonic Law cannot

be divorced. The consequence of these provisions is that Catholic Civil

Servants cannot divorce their spouse. Based on normative-empirical research

that the Author conducted and the analysis of 5 related court decisions, it can

be concluded that the provision in Art. 7 Par. (3) (a) of GR 10/1983 has not

been effectively applied because it was never used as a legal basis in solving

divorce proceedings involving Catholic Civil Servants. This is because the

Panel of Judges prioritizes the terms of divorce in Art 19 GR 9/1975 juncto

Art 39 Par. (2) Marriage Law."