Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya, teknologi memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha peningkatan dan pembangunan industri. Karya teknologi pada dasar nya lahir sebagai karya intelektual manusia yang melibatkan tenaga, waktu dan biaya, sehingga teknologi memiliki nilai atau manfaat yang menimbulkan konsep kekayaan terhadap karya Oleh sebab itu adalah wajar apabila terhadap hak atas penemuan atau karya teknologi tersebut diberi perlindungan hukum. Salah satu hak perlindungan hukum yang timbul dari karya intelektaal manusia adalah perlindungan hukum atas Merek. Di mana merek memiliki objek pengaturan di bidang karya-karya berupa tanda , yang di ciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang atau produk yang satu dari yang lainnya, yang sejenis. Pentingnya suatu pengaturan dan perlindungan yang baik atas merek bagi produsen nasional tentunya akan, merangsang produsen yang bersangkutan untuk membangun, mengembangkan, meningkatkan serta menjaga citra dan reputasi mereka melalui produk-produk yang bermanfaat dan berkwalitas. Hal tersebut membuat kita melihat pada pengaturan Merek yang berlaku di Indonesia, terutama dengan berlakunya UU Nomer 19 Tahun 1992. Dimana dapat dilihat apakah pengaturan Merek berlaku di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum atas merek yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat Indonesia. Peni ngkatan perlindungan hukum atas merek di Indonesia sesungguhnya sangat diperlukan oleh pemerintah dalam menggalakkan segala usaha untuk meningkatkan ekspor dan investasi, termasuk juga investasi asing. Sehingga Indonesia dan oerekonomian nasional semakin terlibat dalam perdagangan dunia, dengan segala konsekwensi yang ditimbulkan dari saling keterkaitan dan saling ketergantungan antara perekonomian nasional kita dengan perekenomian dunia ."

"Sering kali pihak pemberi waralaba membuat perjanjian waralaba tanpa terlebih dahulu mendaftarkan merek miliknya di negara asalnya maupun di negara tujuan. Perbedaan sistem pendaftaran di negara asal dan di negara tujuan sering pula tidak diperhatikan. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika merek yang digunakan dalam waralaba berkembang menjadi merek asing terkenal. Terdapat banyak kasus dimana para pihak dalam perjanjian waralaba dirugikan karena merek yang digunakan dalam waralaba telah digunakan oleh pihak ketiga terlebih dahulu ataupun merupakan subyek dari peniruan. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pelaksanan waralaba atas merek asing terkenal. Namun, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melarang didaftarkannya suatu merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek asing yang sudah terkenal. Pertanyaan yang muncul adalah apakah urgensi dari dilaksanakannya pendaftaran merek milik pemberi waralaba di negara asal dan pemeriksaan apakah merek tersebut telah digunakan di negara tujuan, sebelum pihak pemberi waralaba melakukan perjanjian waralaba dengan pihak penerima waralaba? Apakah perbedaan sistem pendaftaran merek di negara pihak pemberi waralaba dan di negara pihak penerima waralaba mempengaruhi pemberian perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal? Serta apakah hukum merek dan hukum waralaba di Indonesia sudah cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian waralaba untuk menggunakan merek asing terkenal tanpa gangguan dari pihak ketiga ataupun bahaya peniruan? Penelitian ini akan memberikan tinjauan HPI atas pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba atas merek asing terkenal di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif."

"[ABSTRAKPenulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan atasmerek non-tradisional apabila dimuat ke dalam kerangka hukum nasionalIndonesia. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan mengenaipendaftaran merek dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks,bagaimana penerapan atas perlindungan merek non-tradisional yang ada dalamSingapore Treaty On The Law Of Trademarks pada negara-negara yang telahmelaksanakannya dan bagaimana penerapan perlindungan atas merek nontradisionaltersebut apabila diterapkan di Indonesia. Penulisan tesis inimenggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagaisumber datanya.Pengaturan merek yang terdapat dalam Singapore Treaty On The Law OfTrademarks tidak jauh berbeda dengan pengaturan merek dalam Trademark LawTreaty, namun terdapat beberapa penambahan didalamnya yang bertujuan untukmenyempurnakan ketentuan pendaftaran di bidang merek. Salah satu hal yangbaru diatur dalam Singapore Treaty On The Law Of Trademarks adalah mengenaimerek non-tradisional. Merek non-tradisional ini telah diterapkan dibeberapanegara, baik negara anggota dari Singapore Treaty On The Law Of Trademarks,maupun yang tidak termasuk dalam anggotanya. Dalam penerapannya, diperlukanbeberapa persyaratan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek nontradisional.Dalam mendaftarkan merek non-tradisional, diperlukan persyaratan representasigrafis dan deskripsi tertulis untuk menggambarkan serta mendeskripsikan mereknon-tradisional tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang, seharusnyamelakukan perluasan pengertian merek yang juga akan selalu berkembang,dengan mengatur mengenai perlindungan merek non-tradisional dalam PeraturanPerundang-Undangannya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi parapelaku usaha di Indonesia, karena dengan demikian, para pelaku usaha dapat lebihkreatif dalam memilih merek untuk kegiatan usahanya, yang tidak lagi hanyadibatasi dengan tanda-tanda yang dapat dilihat (visible signs).

---

ABSTRAKThis thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs.;This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs.;This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs., This thesis aims to determine how the protection of non-traditional trademarkswhen applied into Indonesian legal framework. The research problems in thisthesis are about the regulation under Singapore Treaty On The Law OfTrademarks in registering a trademark, the implementation of non-traditionaltrademark protection, conducted by The Singapore Treaty On The Law OfTrademarks contracting party and the implementation of that kind protectionwhen applied in Indonesia. This thesis uses the normative legal research method,and the secondary data is used as its source.The regulations in Singapore Treaty On The Law Of Trademarks do not havemany differences with the Trademark Law Treaty, but there are some additionswithin the aims to enhance the requirements in registering a trademark. One newthing that sets in the Singapore Treaty On The Law Of Trademarks is about thenon-traditional trademark. This non-traditional trademarks have been applied inseveral countries, both members and non-members of the Singapore Treaty OnThe Law Of Trademarks. In its implementation, it will take some requirementswith respect to the non-traditional trademarks registration.With respect to the non-traditional trademark registration, graphical representationand written descriptions are needed to illustrate and describe the non-traditionaltrademarks. Indonesia as a developing country, is supposed to expand the value ofa trademark, which will also always evolving, by regulating the protection of nontraditionaltrademarks in its legislation, this will give positive impacts forIndonesian entrepreneurs, for then, the entrepreneurs might be more creative inchoosing trademarks for its business activities, which are no longer onlyconstrained by visible signs.]"

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum merek terkenal atas tindakan dilusi merek terhadap persaingan curang di Indonesia. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan: Pertama, mengenai perlindungan merek terkenal atas tindakan dilusi merek terhadap persaingan curang berdasarkan perjanjian internasional dan hukum merek di Amerika Serikat, Uni Eropa, Singapura, dan Indonesia. Sedangkan kedua, mengenai penerapan teori dilusi oleh Hakim dalam pertimbangannya dalam memutus sengketa merek terkenal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan hukum. Perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek belum secara eksplisit mengatur dan memberikan perlindungan merek terkenal atas suatu tindakan dilusi merek terhadap persaingan curang di Indonesia. Disisi lain, Singapore Trademark Act 1998 Chapter 332 as revised 2005 yang telah memberikan perlindungan hukum pada merek terkenal atas tindakan dilusi merek terhadap persaingan curang di Singapura. Namun, jika merujuk dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara tidak langsung telah menerapkan dan memberikan perlindungan hukum merek terkenal atas tindakan dilusi merek terhadap persaingan curang secara benar. Penulis menyarankan agar perlindungan merek terkenal terhadap dilusi merek dapat dijadikan sebuah ketentuan hukum baru demi memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek terkenal.

---

This thesis discusses the legal protection of well-known trademarks for trademark dilution against unfair competition in Indonesia. The author proposes two main issues: First, regarding the protection of well-known trademarks for trademark dilution against unfair competition based on International Treaties and Trademark Law in the United States, European Union, Singapore, and Indonesia. While the second is regarding the implementation of dilution theory by the Judge in his consideration in deciding the well-known trademark dispute. By using a normative juridical research method with a statutory approach and a comparative law method. The protection provided in Law No. 20 of 2016 regarding Trademarks and Geographical Indications and The Regulation of Minister of Law and Human Rights No. 12 of 2021 regarding Trademark Registration has not explicitly regulated and provided protection for well-known trademarks for an act of trademark dilution against unfair competition in Indonesia. On the other hand, the Singapore Trademark Act 1998 Chapter 332 as revised in 2005 has provided legal protection for well-known trademarks for trademark dilution against unfair competition in Singapore. However, if referring to the consideration of the Panel of Judges of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court, it has indirectly implemented and provided legal protection of well-known trademarks for trademarks dilution against unfair competition correctly. The authors suggest that the protection of well-known trademarks for trademark dilution can be used as a new legal provision to provide legal certainty for the owner of a well-known trademark."

"ABSTRAKUndang-undang merek yang berlaku di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan untuk mengikuti aturan-aturan Internasional yang berlaku dan mengikuti praktek-praktek bisnis masa kini. Undang-undang yang mengatur mengenai merek di Indonesia dimulai dengan " Reglement Industrieele Eigendom" lahun 1912 Si 912 Nomor 545 yang berlaku sejak tahun 1913. Setelah Indonesia merdeka, di terbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek yang diundangkan pads tanggal 11 Oktober 1961, yang berlaku efektif tanggal 11 Nopernber 1961. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tabun 1992 diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif tanggal 1 April I993. Selanjutnya pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia menerbitkan UndangUndang Nomor 15 Tabun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku pads tanggal I Agustus 2001. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan langkah maju dalam menyikapi perkembangan yang ada dan juga diharapkan sebagai upaya untuk melakukan perlindungan yang rnaksimal serta menyeluruh dalam perlindungan merek dan juga sebagai salah satu antisipasi dalam menghadapi era globalisasi perdagangan dunia.Narnun walaupun undang-undang merek telah dilakukan perubahan dan perbaikan beberapa kali, tetapi tetap saja terjadi pelanggaran merek berupa pemalsuan, pemboncengan, penjiplakan, sehingga merugikan pemilik merek yang beritikad bank. Hal itu terlihat jelas apabila iangsung mengamati di lapangan seperti di pasar mangga besar, glodok Jakarta Pusat, dengan sangat mudah dijumpai penggunaan dan pemasaran merek merek terkenat, yang sebenamya barang tersebut adalah barang palsu dan juga tanpa hak memperdagangkan barang-barang tersebut.Salali sate permasalahan hak merek yang mencuat dipermukaan dan akan menjadi topik bahasan dalarn Tesis ini adalah perkara antara merek terkenal yaitu merek GIORDANO versus GIORDANI yang memperoleh perlindungan untuk kelas barang yang tidak sama atau tidak dal= satu kelas. Walton International Limited pemilik merek GIORDANO sebagai Penggugat, menuding pihak GIORDANI beritikad buruk dengan membonceng ketenaran merek dari perusahaan yang berkedudukan di Cayman Islands. Pemilik merek GIORDANI adalah perusahaan asing yang berkedudukan di Luxemburg yaitu Oriflame Cosmetics SA. Merek GIORDANI telah terdaftar di Indonesia sejak Oktober 1997 dengan nomor pendaftaran 424868 dengan perlindungan kelas barang nunah tangga. Pendaflaran merek GIORDANI ini dilakukan dalam jangka waktu tidak terlalu lama dengan pendaftaran yang dilakukan oleh GIORDANO. GIORDANO telah mendaftarkan hak mereknya sejak tanggal 22 Oktober 1996, dengan nomor pendaftaran 372219.Berdasarkan keterangan di atas, rnaka perlu adanya aturan yang jelas mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya. Di sainping itu, perlu pula adanya definisi yang jelas mengenai persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda."