Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah memberi gambaran mengenai praktek jaminan perorangan dalam rangka pemberian kredit konstruksi kepada pemborong, berikut masalah hukumnya yang terjadi di dalam praktek dan masalah eksekusinya dalam hal debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pasal 24 ayat 1 UU No. 4 tahun 1967 tentang Pokok-pokok perbankan menentukan bahwa bank di larang untuk memberikan kredittan paadanya jaminan. Demikian pula dalam pemberian kredit konstruksi ini, bank juga meminta adanya jaminan yang dikhususkan baginya. Borghtocht sebagai jaminan dalam kaitannya dengan pemberian kredit konstruksi ini dapat dikatakan sebagai jaminan yang ideal. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam prakteknya kadang-kadang juga terjadi masalah-masalah hukum. Masalah hukum yang kadang-kadang terjadi dalam praktek borghtocht sebagai jaminan adalah dalam hal debitur wanprestasi. Dalam hal demikian dan terjadi kemacetan kredit, maka pihak bank sebagai bank pemerintah akan menyerahkan penyelesaiannya ke Panitia Urusan Piutang Negara."

"RINGKASAN EKSEKUTIFDalam lingkungan perbankan yang sifatnya cenderung menuju cuslomer driven, suatu bankyang kurang memperhatikan arti pentingnya peran layanan kepada nasabah cepat atau lambat akanmengakibatkan bank tersebut tersingkir dan kancah persaingan yang teijadi Dalam situasipersaingan yang seperti itu jika suatu bank sangat concern dengan mutu, kualitas layanan danselalu memperbaharui layanan yang diberikannya setiap saat sesuai dengan perubahan perilakunasabah maka dapat dijamin bahwa bank tersebut tetap dapat bertahan dañ kancah persainganyang terjadi. Tumbuhnya persaingan antar bank daiam pemberian dan peningkatan kualitas layanannya,mengakibatkan bank-bank yang ada saling bebenah diri. Selain menciptakan produk-produk baruyang sesuai dengan kebutuhan nasabah, masmg-masing bank mulai meningkatkan kualitasJayanannya. Berbagai macam strateji pelayanan mulai diperkenalkan dimana masing-masingbank saling menyatakan keunggulafl yang dimilikinya. Dari hasil penelitian mengenai kualitas layanan yang dilakukan dengan menggunakanmetode SERVQUAL (= persepsi - harapan) pada 10 dimensi tayanan yaitu responsiveness,reliability, credibility, security, communication, tangibles, courtesy, competence, acces, danunderstanthng the customers di salah satu Bank Umum Swata Nasional (Devisa) diperoleh basilyang menunjukkan bahwa servqual score atau skor gap untuk kesepuluh dimensi layanan di banktersebut ternyata bemilai negatif. Nilai negatif dalam serv quai score ini terjadi karena skorpersepsi nasabah terhadap kualitas layanan yang diberikan pihak manajemen bank lebib rendahdan skor harapan mengenai kualitas layanan yang diinginkan oleh nasabah bank tersebut. Dengankata lain, servqual score yang bernilal negatif ini dapat menunjukkan bahwa saat ini kualitaslayanan yang diberikan oleh bank tersebut belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan baginasabahnya. Lebih jauh lagi tentang serquaI score yang bernilai negatif menunjukkan bahwa adaketidakpuasan nasabah sebagai konsumen pada kualitas layanan yang diberikan oleh banktersebut. Dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa ada dua kemungkinan yang menyebabkan servqual score atau skor gap bernilai negatif Pertama, ada kemungkinan pihak manajernen Banktersebut memang kurang memperhatikan kualitas Layanan yang diberikan kepada para nasabahnya.Kedua, ada kemungkinan para nasabah memiliki harapan begitu besar tentang kualitas layananyang mereka inginkan, Sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa, tentu saja hasil ternuanyang diperoleh dan penelitian ini perlu menjadi perhatian bagi pihak manajemen bank tersebut,lebih-Iebih dalam upayanya untuk meningkatkan kepuasan para nasabahnya Untuk mengatasi hal tersebut disarankan agar pihak mariajetnen dapat melakukan bal-balsebagai berikut: 1. Bahwa pihak manajemen bank tetap harus selalu berupaya untuk meningkatkan kualitaslayanan yang diberikan kepada nasabanya. Prioritas pemngkatan kualitas layanan yang haiudilakukaii pibak manajemen bank yang dapat dilakukan mulai dan dimensi kualitas layananyang memiliki skor gap riegatiftersebar kemudian bani diinensi kualitas layanan yang memìjilçjskor gap negatif terkecil ( access, security, competence, tangibles, courtesy, credibility,responsiveness, communication, reliability, dan understanding the customers).Upaya peningkatan kualitas Layanan yang mengacu pada prioritas peningkatan kualitas Iayananyang telah berhasil ditemukan dalam penelitian ini akan sangat membantu pihak manajemen dalam menjembatani gap yang terjadi antara apa yang menjadi harapan para nasabah dengan apa yang menjadi persepsi nasabahnya saat ini. 2. Selain perlunya upaya peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada nasabah, penulis juga memberi saran kepada pihak manajemen untuk selalu memberi kepada kualitas layanan yang telah mereka berikan kepada para nasabah. Salah satu cara yang dapat dilakukan pihak manajemen adalah dengan mengadakan penelitian kualitas layanan secara rutin atau berkala."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan jaminan perorangan (borgtocht) sebagai jaminan pemberian kredit di Bank Dagang dan Industri, juga mengenai masalah-masalah yang timbul dan cara penyelesaiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dari metode penelitian lapangan pada Bank Dagang dan Industri. Walaupun Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok Perbankan tidak mensyaratkan adanya jaminan, tetapi Bank BDI dalam memberikan kreditnya kepada debitur untuk keperluan usahanya yang produktif harus disertai dengan jaminan. Hal ini dilakukan sebagai pelunasan hutang debitur jika dikemudian hari debitur wan prestasi. Salah satu bentuk jaminan tersebut adalah jaminan yang bersifat perorangan yang dibentukan oleh pihak ketiga terhadap debitur. Kedudukan jaminan ini hanya merupakan jaminan tambahan saja jadi harus disertai jaminan pokok yang berbentuk kebendaan. Tujuan dari semua ini adalah agar lebih menjamin pengembalian hutang yang telah diberikan pihak bank. Namun demikian bukan tidak mungkin akan timbul masalah dikemudian hari berupa wanprestasi debitur atau penjamin mengalami pailit sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet. Cara yang ditempuh oleh Bank BDI dalam penyelesaian kredit macet adalah secara intern dan ekstern. Dari cara penyelesaian yang ada cara yang terbaik adalah melalui negoisasi atau musyawarah, selain mencerminkan kepribadian bangsa juga memberikan keuntungan kepada pihak kreditur dan debitur dalam hal menghemat biaya tenaga dan waktu."

"Perkembangan dan pembangunan ekonomi negara kita tentu tidak lepas dari campur tangan Pemerintah, antara lain dalam bentuk kebijaksanaan moneter. Langkah yang baru-baru ini diambil oleh Pemerintah, yang dikenal dengan nama Pakto 27, ternyata telah memberikan peluang bagi tumbuhnya bank-bank swasta dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank. Keadaan tersebut menimbul kan persaingan yang ketat diantara bank-bank yang ada, baik pada bank pemerintah maupun bank swasta asi g/nasional, untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya. Persaingan dalam bidang perbankan tersebut secara jelas dapat terliat melalui promosi yang dilakukan secara besar- besaran oleh pihak bank. Bentuk kegiatan yang ditawarkan untuk menarik nasabah bank, antara lain berupa tawar an pelayanan yang cepat dan efisien, pemberian fasilitas kemudahan berupa proses birokrasi yang biasanya berbelit-belit, perangsang tabungan dalam bentuk undian berhadiah yang jumlahnya menggiurkan, penurunan suku bunga pinjaman dan penaikan suku bunga tabungan/deposito/jasa giro serta bentuk hadiah langsung bagi nasabah proyek tertentu, misalnya hadiah perlengkapan sholat/pakaian ihrom bagi nasabah penyetor O.N.H.Dalam kegiatan perkreditan sendiri, pihak bank banyak memberi kemudahan kepada masyarakat (debitur) yaitu dengan mengurangi persyaratan pemberian kredit, termasuk aturan birokrasi yang memerlukan waktu relatif lama. Sedangkan mengenai syarat pokok pembenian kredit, bahwa kredit tidak dapat diberikan t anpa a danya jaminan, tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh pihak bank karena hal itu diatur dalam pe aturan perundang-undangan. Pasal 24 Undang-undang no. 14/1967 mengatur secara jelas tentang penyediaan jaminan atas kredit yang diberikan. Hal ini terasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi di negara kita. Walaupun secara yuridis tidak mengalami hambatan, teeapi bila dilihat lebin jauh mengenai hubungannya dengan perkembangan ekonomi negara, maka peraturan tersebut diatas, khususnya tentang keharusan penyediaan jaminan bagi kredit yang diberikan, adalah sangat menghambat. Atau dengan perkataan lain, perkembangan ekonomi negara kita tidak diikuti oleh perkembangan hukum, sehingga aturan yang ada tidak dapat mengcover perkembangan ekonomi yang terjadi. Contoh yang paling aktual adalah mengenai berkembangnya konglomerat yang menguasai perekonomian masyarakat kecil/lemah. Dipihak lain, aturan itu sendiri tidak sesuai dengan idea kredit yang berarti kepercayaan, juga tidak sesuai tujuan pemberian kredit untuk membantu permodalan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah/pribumi mengembangkan usahanya.Hal-hal tersebut diatas merupakan pokok tulisan ini, dan ia dimaksudkan sebagai usaha untuk meninjau masalah jaminan dalam perkreditan, baik menurut teori maupun praktek."

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui Bank Indonesia untuk merangsang berkembangnya produksi ekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non migas, dengan memberikan fasilitas Kredit Likuiditas. Ekspor kepada Bank-bank pelaksana. Fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini diberikan kepada Bank-bank pelaksana dalam rangka membantu bank pelaksana dalam memberikan Kredit Ekspor kepada nasabahnya. Dalam rangka pengumpulan data dan penemuan masalah guna kepentingan pembahasan Skripsi ini, penulis mengguna kan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Perjanjian kredit merupakan suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, dan pengertian perjanjian kredit itu sendiri mendekati pengertian perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud pasal 1754 KUH Perdata. Perjanjian kredit ini didalam praktek Perbankan tumbuh sebagai penjanjian standard. Dan perjanjian kredit bersifat konsensuil, penyerahan uang/kreditnya adalah bersifat riil. Untuk memperoleh fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini harus diternpuh bebera pa prosedur, mulai dari proses permohonan sampai realisasinya. Bahwa adanya fasilitas Kredit Likuiditas Ekspor ini masih diperlukan dimasa-masa yang akan datang, rnengingat manfaat dan tujuan dibenikannya fasilitas ini, dimana Secara langsung/tidak langsung meningkatkan Ekspor non migas yang berarti pula meningkatkan devisa negara, serta menjaga stabilitas perekonomian."