Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUUD'45. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain di bidang sarana dan prasarana phisik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan gedung-gedung. Pembangunan sarana dan prasarana phisik dilakukan dalam bentuk proyek-proyek, yang realisasinya didahului dengan suatu kontrak yaitu dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang diadakan antara pemilik proyek/bouwheer dengan pemborong/kontraktor. Untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan dana yang cukup besar. Dalam rangka Keppres Nomor 29 1984, dana untuk pembangunan proyek berasal dari APBN danperjanjian pemborongan dilakukan antara instansi pemerintah sebagai bouwheer dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, maka buwheer mensyaratkan kontraktor untuk menyediakan jaminan bank (bank garansi). Bank garansi merupakan salah satu produk bank yang termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah (kontraktor) melaksanakan perjanjian, tetapi diberikan kepada kreditur (bouwheer) sebagai penerima jaminan setelah nasabah (kontraktor) wanprestasi."

"Dalam rangka menunjang pembangunan maka salah satu faktor terpenting adalah mengenai masalah pembiayaan dari pelaksanaan pembangunan tersebut. Agar pelaksanaan pesbangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan biaya yang memadai. Biaya pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain melalui kredit bank. Kredit modal Kerja dalam rangka Keppres 29/1984 ini merupakan salahsatu pemberian kredit yang ditujukan untuk membantu pengusaha golongan ekonomi lemah, yang mengkhususkan pada pemborong atau rekanan yang memperoleh kontrak borongan pekerjaan dari pemerintah yang sumber dana pembiayaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, badan usaha milik negaradan bank-bank pemerintah. Dari pengertian tersebut, maka adanya surat perintah kerja atau kontrak kerja merupakan dasar penilaian dari pemberian kredit."

"ABSTRAKHASALAH POKOK SKRIPSI Masalah jaminan utang dalam hubungan utang piutang secara umum telah diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Namun bagi pihak kreditur tertentu ketentuan pasal 1131 dan 1032 KUH Perdata ini masih terlalu bersifat umum, kurang memberikan rasa aman untuk melindungi hak-haknya. Kreditur menghendaki untuk jaminan lain yang lebih khusus, dengan alasan bahwa kedua ketentuan pasal Undang-Undang tersebut adalah jaminan terhadap semua utang-utang debitur, sehingga hak kreditur tertentu tersebut kurang terjamin dalam hal terdapat beberapa kreditur lain yang dihadapinya. Begitu juga alasan lainnya bahwa jaminan harta benda debitur yang menjadi jaminan utang-utangnya dapat saja menjadi susut, berkurang atau bahkan menjadi musnah sama sekali. Ketentuan Undang-Undang juga mengatur masalah jaminan yang lebih khusus ini, yaitu berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan atau penanggungan utang. Salah satu bentuk jaminan perorangan yang mengalami kemajuan sangat pesat dewasa adalah BANK GARANSI. Bank Garansi ini tak lain adalah perjanjian penanggungan dimana Bank sebagai pihak ketiga bertindak aeba gai penanggung bagi debitur. Sehubungan dengan bidang pabean, Bank Garansi laemegang peranan yang penting dalam hal.penjaminan utang pajak debitur kepada Negara yang timbul sehubungan dengan pemasukan barang—barang impor kedalam daerah pabean. Untuk itu kiranya perlu dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Bank Garansi dalam peranannya sebagai jaminan utang pajak yang berupa pungutan pabean. METODE PENELITIAN Dalam rangka penyusunan skripsi tentang peranan Bank Garansi dalam penyelesaian pungutan pabean ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kwalitatip, yaitu dengan jalan mengumpulkan data primer dan sekunder. Penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder bib penulis utamakan dalam penulisan skripsi ini, namun peneli.— tian lapangan yang merupakan data primer juga penulis lakukan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, swasta dan perbankan yang mempunyai kaitannya dengan masalah Bank Garansi dan Pungutan pabean, untuk mendapatkan data primer yang penulis jadikan sebagai bahan pelengkap penulisan skripsi ini. HAL-HaL YanG DITEMUKan DALAM PrAKTEK Masalah yang timbul sehubungan dengan Bank Garansi dapat terjadi apabila kreditur mengajukan claim berupa tagihan tertulis kepada Bank dan oleh Bank kemudian Bank Garansi tersebut cairkan, tapi kemudian ternyata bahwa sesungguhnya debitur tidak wanprestasi,- sehingga pencairan Bank Garansi tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu. Jika terjadi hal yang semacam ini, maka debitur sebagai pihak yang dirugikan sangatlah tepat bila. mengajukan tuntutan terha dap kreditur untuk mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pencairan Bank Garansi tersebut. Dan ini memang benar-benar dilakukan oleh debitur dalam suatu sengketa Debitur dengan Kreditur yang kenudian diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta , Utara Timur dengan keputusan Nomor 155/77G yaitu mengabulkan gugatan debitur. Disini terlihat, bahwa kreditur (penerima tanggungan) senantiasa dapat dengan mudah merealisir Bank Garansi yang ada pa dan sebaliknya Bank akan melakukan pembayaran dengan segera tanpa ada keputusan Hakim terlebih dahulu untuk itu. Sikap Bank yang demikian tidak dapat disalahkan ataupun disesalkan, ini memang sudah kode Etik perbankan dalam rangka pelayanan masyarakat agar dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bank sebagai, penanggung. Dalam penggunaan lembaga-lembaga jaminan yang dipakai & bidang pabean, maka Bank Garansi menduduki urutan teratas dalam hal penggunaannya dibandingkan dengan jaminan tertulis dan jaminan tunai. "

"Persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh penanam modal (investor) sebelum pihaknya melakukan penanaman modal. Untuk itu persetujuan dan perizinan penanaman modal menjadi salah satu pertimbangan panting bagi para penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di suatu wilayah. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit merupakan salah satu pertimbangan, bahkan dapat juga berperan sebagai salah satu pendorong bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal. Disamping pertimbangan ekonomi atau keuntungan (profit) yang bakal diperoleh dari penanaman modal yang akan dilakukannya. Selain itu, para penanam modal juga memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kondisi keamanan, perburuhan, perpolitikan, kepastian hukum dari negara yang akan menjadi tempat mereka menanamkan modalnya.Berkaitan dengan persetujuan dan perizinan penanaman modal, maka untuk mendorong penanaman modal di tanah air Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap. Keputusan presiden tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan persetujuan dan perizinan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dengan keputusan presiden tersebut bahwa pelayanan persetujuan dan perizinan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan sistem pelayanan satu atap (one roof service). Pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal merupakan suatu kebutuhan yang telah lama ditunggu dan dinantikan oleh para penanam modal. Namun konsep pelayanan dengan sistem satu atap yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut berdasarkan perspektif penanam modal belum menunjukkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal. Terutama sekali ketentuan untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan penanaman modal yang hams dilakukan di BKPM.Para penanam modal menginginkan dan membutuhkan pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal dapat dilakukan di daerah melalui intansi penyelenggara penanaman modal yang terdapat di daerah dimana penanaman modal akan dilakukan. Menariknya bahwa konsepsi persetujuan dan perizinan penanaman modal telah mengalami perubahan dan perkembangan dan waktu ke waktu. Namun konsepsi pelayanan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem satu atap yang terdapat dalam keputusan presiden tersebut lebih terlihat pada upaya untuk mengembalikan sentralisasi persetujuan dan perizinan penanaman modal dari pada memberikan pelayanan yang mudah dan sederhana kepada para penanam modal."

"ABSTRAKDikarenakan kemampuan dan sarana lain serta kondisisosial budaya yang ada di masyarakat, khususnya di negaranegarayang sedang berkembang belum sepenuhnya mamadai untukpelaksanaan pembangunan maka keterlibatan pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan.Keterlibatan tersebut dapat dilakukan secara langsung yangberupa penanganan berbagai proyek dengan pembiayaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara ataupun secara tidak langsung dengan melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangandengan maksud untuk membimbing, mengarahkan bahkanmembatasi kegiatan masyarakat agar tercapai tujuan yang dikehendaki,Proyek-proyek yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam salah. satu kegiatannya dapat melakukan pengadaan barang, sehingga adalah hal yang wajar jika keberhasilan dalam pengadaan barang-barang tersebut digunakansebagai salah satu ukuran berhasil tidaknya suatuproyek. Untuk berhasilnya pengadaan barang-barang tersebuttelah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai tata-cara dan persyaratan untuk pembuatanSurat Perjanjian Pemborongan/Kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK).

---

"