Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Leasing Sebagai Sumber Pembiayaan Ditinjau Dari Segi Hukum, Skripsi, Nopember 1991. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah permasalahan leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan dari aspek hukum Lembaga leasing tumbuh selaras dengan perkembangan ekomomi dan pembangunan di Indonesia akan kebutuhan investasi, khususnya di sektor swasta nasional dalam usaha untuk memperluas bidang usahanya. Lembaga leasing lahir dan dikenal sejak tahun 1974, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan nomor 122/MK/IV/2/1974, nomor 32/M/SK/2/1974 dan nomor 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Dalam praktek, ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur perjanjian leasing belum ada. Transaksi leasing walaupun secara umum merupakan suatu transaksi pembiayaan, namun karena dilandasi oleh perjanjian antara pihak lessor dan lessee sepantasnya apabila peninjauan aspek hukum dari pada leasing harus berpangkal KUH Perdata yang berlaku di negara kita. Dalam pada peninjauan aspek hukum tersebut nampak adanya berbagai masalah yang perlu dibenahi, antara lain KUH Perdata kita secara khusus tidak mengatur ketentuan-ketentuan leasing. Oleh karena itu perlu diciptakan ketentuan - ketentuan hukum mengenai leasing yang dapat menjamin kepastian hukum para pihak yang tersangkut, sehingga dapat lebih menjamin perkembangan industri leasing pada waktu yang akan datang."

"Pemeriksaan bedah mayat forensik harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesi bagi pemeriksaan bedah mayat forensik. Bila tidak dilakukan sesuai dengan Standar Profesi maka berarti dokter yang melakukan pemeriksaan tersebut telah melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat mengakibatkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Undang-undang Kesehatan telah mengatur dalam pasal 55, bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dan ganti rugi tersebut dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti harus dilakukan sesuai dengan pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Untuk melakukan gugatan ganti rugi sesuai dengan pasal-pasal tersebut, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Kesalahan pemeriksaan bedah mayat forensik telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi. Sebagai contoh, penulis mengemukakan kasus Marsinah. Dalam kasus tersebut, telah terpenuhi syarat-syarat untuk melakukan gugatan ganti rugi oleh para pihak yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan adalah para terdakwa, sehingga mereka dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada dokter yang melakukan pemeriksaan bedah mayat forensik tersebut, R.S.U.D. Nganjuk sebagai atasan dokter tersebut dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintah Daerah Jawa Timur sebagai badan hukum yang membawahi R.S.U.D. Nganjuk."

"ABSTRAKLeasing sebagai suatu perjanjian yang dibuat olehlessor dan lessee untuk kegiatan pembiayaan perusahaandalam bentuk penyediaan barang modal mengandung aspek hukumperjanjian sewa-menyewa, sewa beli, jual beli denganangsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan pinjammeminjam. Perjanjian leasing tunduk pada ketentuan Pasal1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 KitabUndang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan hal tersebut, makatimbul pertanyaan yaitu Bagaimana upaya hukum yangdilakukan oleh PT. Koexim BDN Finance dalam hal wanprestasiyang dilakukan oleh PT. Arthasantex Aditama dan Bagaimanaakibat hukum dari pelaksanaan perjanjian leasing antaraPT. Koexim BDN Finance dengan PT. Arthasantex Aditama.Untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, makapenulis menggunakan metode penelitian normatif atau disebutjuga metode Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitupenelitian untuk memperoleh data sekunder. Dari hasilpenelitian yang dilakukan diperoleh jawaban atas pertanyaanyaitu perjanjian leasing yang dibuat oleh PT. ArthasantexAditama (lessee) dengan PT. Koexim EDN Finance (lessor)merupakan perjanjian leasing dengan jenis transaksi saleand lease back. Dalam hal wanprestasi, lessor telahmencantumkan klausula tentang wanprestasi pada Pasal 18dalam perjanjian. Dalam pelaksanaannya lessee lalaimemenuhi kewajibannya untuk membayar sewa leasing. Namunkenyataannya, lessor tidak memperlakukan Pasal 18 dariPerjanjian Leasing tersebut. Lessor telah seolah-olahmemperpanjang Perjanjian Leasing secara sepihak. Sebagaiakibat hukumnya, lessee menderita kerugian. Alasanketidakmampuan lessee untuk membayar disebabkan olehsituasi perekonomian mengalami krisis moneter sehinggaterjadi peningkatan kurs dollar sebanyak 3 (tiga) kalilipat. Berdasarkan asas itikad baik dan asas keadilan,peningkatan kurs dollar dalam kasus leasing tersebut dapatdijadikan alasan pembelaan atas kelalaian lessee yang tidakmampu membayar dan alasan untuk membebaskan lessee darikewajiban membayar tunggakan yang lebih besar akibatperbedaan kurs dollar pada waktu perjanjian dibuat dan pada waktu perjanjian tersebut berakhir."