Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum kewarisan memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam karena Al-Qur’an telah mengatur sistem pembagiannya secara jelas dan rinci. Hal tersebut dapat dipahami karena masalah kewarisan adalah masalah yang pasti akan dialami setiap orang. Hukum waris secara langsung berhubungan dengan harta benda yang jika tidak ada aturan pasti, maka akan mudah menimbulkan masalah dalam pembagiannya. Aturan dalam hukum waris Islam meliputi perlakuan terhadap harta peninggalan, ahli waris yang berhak, bagian yang berhak didapatkan dan cara memperolehnya yang pasti akan terjadi pada setiap peristiwa kematian. Buku ini membahas antara lain : konsep pembagian harta warisan menurut hukum Islam ; pembagian harta warisan yang beasal dari kebiasaan Masyarakat ; interpretasi kehidupan masyarakat Bugis ; system dan kaidah pembagian harta warisan masyarakat Bugis ; pandangan hukum Islam terhadap sistematika dan kaidah kewarisan masyarakat Bugis."

"Kekerasan terhadap anak banyak dilakukan oleh orangtua kandung. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena faktor kemiskinan atau kesulitan individu, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor kultural, faktor struktural, faktor media, faktor negara, faktor di terapkannya sistem kapitalisme yang berakar pada sekularisme (penolakan campur tangan agama dalam kehidupan, faktor degradasi iman. Beberapa tindakan kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan, penelantaran, kekerasan, kekejaman dan penganiayaan (fisik, emosional, dan verbal), dan eksploitasi (ekonomi dan seksual). Beberapa tindakan kekerasan terhadap anak dibagi menjadi perlakuan diskriminasi, penelantaran, kekerasan (fisik, emosional, dan verbal) dan eksploitasi (ekonomi dan seksual). Beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah Hukum Islam mengatur mengenai perlindungan anak terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orangtua, bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan orangtua, dan apakah UU perlindungan anak telah sesuai dengan Hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan dan hukum tersier. Metode pengolahan data bersifat kualitatif secara wawancara. Hak-hak anak dalam Islam berlandaskan Manhaj Rabbaniyah (ketuhanan kepada Allah), sedangkan peraturan perundang-undangan berlandaskan kesepakatan manusia dan bersandar pada hukum-hukum buatan manusia untuk kemaslahatan bersama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan orangtua berkaitan dengan masalah diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi telah sesuai dengan hukum Islam, Yang kurang sesuai dengan tinjauan hukum Islam adalah masalah pengasuhan dan perlakuan keadilan. Disarankan agar adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membahas mengenai perlindungan anak dalam Islam, menggiatkan sosialiasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Menjalankan semua program yang telah dicanangkan dengan disiplin, kontinuitas dan konsekuen."

"Seiring berkembangnya peradaban manusia yang tidaklepas dari dunia perekonomian, usaha perasuransianmerupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Asuransi yangtelah lama bergerak di Indonesia beroperasi berlandaskanHukum Perdata Barat sesuai dengan Kitab Undang-undang HukumDagang maupun Undang-undang nomor 2 tahun 1992. PerumPegadaian Cabang Syariah tidak terlepas dari praktikasuransi, di mana barang gadai diasuransikan untukmengurangi risiko yang mungkin timbul. Asuransi yangditerapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Syariah ternyatatidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni memberlakukan sistemasuransi konvensional yang berdasarkan KUHPerdata.Penelitian ini selanjutnya memberikan berbagai saranterhadap sistem perasuransian yang diterapkan PerumPegadaian Cabang Syariah sehingga dapat menjadi masukanbagi para pihak yang terkait dalam usaha asuransi syariah."

"Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antarapemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalamikekurangan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnyadisebabkan antara lain banyaknya investasi yang dilakukanoleh bank syariah mengalami kemacetan atau kegagalan dansedikitnya dana yang terhimpun dari nasabah penyimpan. Olehkarena itu, pada tanggal 23 Februari 2000, Bank Indonesiamenetapkan PBI Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar UangAntarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlakusejak tanggal 1 Maret 2000. Dalam penelitian ini, penulismengangkat 2 (dua) buah pokok permasalahan yaitu bagaimanahukum transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank(Sertifikat IMA) yang dilakukan oleh Bank Konvensionalsebagai Bank Penanam Dana dan Bank Syariah sebagai BankPengelola Dana di Pasar Primer menurut hukum Islam danbagaimana hukum transaksi Sertifikat IMA yang dilakukanantar Bank Konvensional di Pasar Sekunder menurut hukumIslam. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulismenggunakan metode penelitian normatif. Alat pengumpulandata yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan danwawancara. Studi kepustakaan digunakan untuk membandingkanketentuan fikih Islam dengan ketentuan hukum positif.Penulis telah berhasil mewawancarai dua narasumber yaituDr. Jafril Khalil, M.C.L., Direktur Center for IslamicEconomic Research and Application (CIERA) dan EdiSetijawan, S.E., M.M., Peneliti Bank pada Tim Penelitiandan Pengembangan Perbankan Syariah Direktorat PerbankanSyariah-Bank Indonesia. Hasil wawancara dengan keduanarasumber tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi.Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan,disimpulkan bahwa hukum transaksi Sertifikat IMA antaraBank Konvensional sebagai Bank Penanam Dana dan BankSyariah sebagai Bank Pengelola Dana di pasar primer adalahtidak sah jika dana yang ditanamkan berasal dari pendapatanbunga bank dan menggunakan metode revenue sharing dalammembagi hasil usaha dan hukum transaksi Sertifikat IMA yangdilakukan antar Bank Konvensional di pasar sekunder adalahtidak sah karena mengandung riba, gharar, maisir, dantujuan yang tidak dibenarkan syariah."

"ABSTRAKAnalisa Transaksional (Transactional Analysis) sebagai konsep yangdiutarakan oleh Eric Berne di awal tahun 1960-an merupakan konsep yangmenitikberatkan pada pola-pola perilaku. Studi Berne mengintegrasikan motivasiyang tidak disadari, transaksi interpersonal, dan pola-pola perilaku yang berulang.Dalam setting terapi perkawinan, Analisa Transaksional menawarkan suatupendekatan yang terintegrasi untuk memahami dan mengatasi konflik perkawinan(Magran, 1981 ).Permasalahan yang terjadi dalam perkawinan sebagian besar terkaitdengan masalah komunikasi. Dalam hal ini, pola interaksi yang didominasi olehsikap negatif dan berbagai penyelesaian masalah dengan cara-cara negatif disebutsebagai distres dalam perkawinan.Salah satu bentuk transaksi dalam perkawinan yang sering terlihat padapasangan yang bermasalah adalah transaksi yang sifatnya tersirat (Ulterior).Transaksi Ulterior ini adalah jenis transaksi yang merupakan landasan terjadinyagames. Dalam Berne (1964) games dikatakan sebagai transaksi yang sifatnyamasuk aka! (komplementer), namun mengandung unsur tersirat, dan memilikibasil akhir yang diprediksi (pay off). Berne ( 1964) juga menjelaskan tentangberbagai jenis games yang biasa te!jadi dalam lingkup perkawinan.Dalam penelitian ini, analisa games berupa gambaran tentang jenis-jenisgames· yang biasa dimainkan oleh pasangan, proses terjadinya, tujuan, dandampaknya. Selain itu, untuk melengkapi gambaran yang diperoleh, penelitian inijuga memberikan gambaran tentang pola interaksi pasangan selama ini, ego stateyang dominan berperan dalam interaksi, dan isi pesan script yang dimiliki.Dari interview terhadap 3 orang subyek yang mengalami distres dalampemikahannya dengan berbagai latar belakang permasalahan, diperoleh jenis-jenisgames yang biasa dimainkan yaitu : 'See What You Made Me Do', 'Now I GotYou, You S.O.B ', 'Harried', 'Comer', 'Look How Hard I've Tried', dan' Uproar'.Kesernua games ini memang merupakan games yang biasa terjadi dalam lingkupperkawinan. Tujuan dari games tersebut sebagian besar adalah untukmenyalahkan pasangan (membuat pasangan berada da!am posisi Not Ok), kecua!ipada Harried yang membuat posisi diri Not OK.Dari paradigma transaksi juga terlihat kecenderungan menyalahkansebagai bentuk ego state Orang Tua, memiliki pesan tersirat yaitu berisi berbagaikebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa disampaikan selama ini. Misalnyakebutuhan untuk dipuji, untuk didukung, untuk tidak ditinggalkan, untukdimaafkan, dan sebagainya.Dampak dari games ini pun nampaknya semakin memperburukpermasalahan yang ada. Pada 2 orang subyek, suaminya pergi dari rumah karenapermasalahan yang dihadapi ini. Bahkan saat penelitian ini dilakukan, ketigasubyek sudah memiliki rencana untuk mengajukan cerai ataupun berpisah darisuaminya.Keterhatasan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh hanya darisudut pandang istri. Sedangkan analisa games akan semakin baik jika diperolehdata dari kedua pasangan. Semakin baik lagi jika dilakukan dalam setting terapiperkawinan, sehingga hasil akhir yang diperoleh pun bisa berupa konseling untukmengatasi games yang dimainkan ini."