Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian atas sesuatu yang diinginkan diwaktu akan datang dapat dimungkinkan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan usaha selama hidupnya mengatur kebutuhan sekarang dengan berjaga-jaga untuk menuju hari depan yang sejahtera. Usaha akan harapan sejahtera dan tenteram adalah dengan menciptakan, mengisi dan mempertahankan hubungan-hubungan hukum menurut waktu dan kemampuan dengan cara orang telah disepakati bersama, oleh kelompok perusahaan Kompas Gramedia Jakarta yaitu dengan mengadakan program Dana Pensiun bagi seluruh Karyawan."

"Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjajikan manfaat pensiun. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana pensiun mengatur mengenai segala ketentuan pokok tentang dana pensiun. Dana pensiun terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), Dana pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK). PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyelenggarakan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang kepesertaannya terbuka bagi setiap orang, selama memenuhi syarat kepesertaan yang ditetapkan oleh DPLK BNI. Penyelenggaraan dana pensiun pada DPLK BNI berpedoman pada peraturan dana pensiun dari DPLK BNI yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Peraturan tersebut memuat segala hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak yang terkait didalamnya, yaitu pihak DPLK dan pihak Peserta yang bersangkutan. Pihak DPLK membuat peraturan itu secara sepihak, maka pihak DPLK wajib memberitahu kan isi peraturan tersebut kepada setiap Peserta dalam rangka kepesertaannya. Peraturan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian, mak peraturan tersebut dapatlah dikatakan perjanjian yang dibuat sesuai kebutuhannya. Perjanjian tersebut mengikat para pihak bilamana telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Perjanjian tersebut mulai mengikat para pihak dengan adanya tanda persetujuan (tanda tangan) Peserta atas peraturan dana pensiun. Perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum kekayaan antara pihak DPLK dengan Peserta. Apabila Pengurus, sebagai organ pelaksana DPLK, melakukan kelalaian atau tidak melakukan kewajibannya, maka Pengurus tersebut wajib bertanggung jawab atas kelalaiannya"

"Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) telah diatur dalam PP No. 77 tahun 1992 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Menurut Undang-undang ini hanya bank umum dan perusahaan asuransi jiwa yang dapat mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Program Pensiun luran Pasti (PPIP), yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta basil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Pensiun Iuran Pasti oleh DPLK ini terdapat aspek hukum yaitu prinsip-prinsip "trust" yang terdapat dalam perjanjian Dana Pensiun antara peserta dana pensiun dengan pihak DPLK itu sendiri. Dalam hal ini peserta menyerahkan kekayaan berupa uang dana pensiun kepada DPLK, kemudian DPLK mengelola dana tersebut dan mengembangkannya melalui investasi, dan akhirnya dana tersebut dikembalikan kepada peserta dan keluarganya (janda/duda serta anaknaknya) yang berupa manfaat pensiun. Dalam suatu trust terdapat trustor, trustee dan beneficiary. Dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang bertindak sebagai trustor adalah peserta dana pensiun, yang bertindak sebagai trustee adalah DPLK, dan yang bertindak sebagai beneficiary adalah peserta dana pensiun itu sendiri beserta keluarganya (janda/duda dan anak-anaknya). Dalam perjanjian Dana Pensiun Lembaga Keuangan tersebut prinsip- prinsip trustee telah dilaksanakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan."

"ABSTRACTBy virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya).In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result."