Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk menunjang program pembangunan nasional yang baik dan terencana diperlukan suatu komunikasi yang cepat dan tepat, karena itu peranan Perum Pos dan Giro, adalah sangat penting khususnya dalam rangka pertukaran arus berita/surat, uang dan barang. Maka untuk itu diadakanlah perjanjian pengiriman uang (weselpos), barang (paketpos) dan berita (sura tpos). Melihat dari praktek yang ada terlihat bahwa kedudukan pemakai jasa lebih lemah dari pada Perum Pos Dan Giro yang berperanan sebagai penjual jasa. Dari hubungan hukum yang timbul, terdapat kemungkinan adanya kerugian yang diakibatkan baik oleh wanprestasi maupun dari perbuatan melanggar hukum salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan peraturan hukum dari penguasa demi menjamin kepentingan umum dan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa, agar mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Sebagaimana lazimnya perusahaan yang mempunyai hak monopoli dalam pengiriman surat, maka itikad baik dari pemegang monopoli dituntut pelaksanaanya oleh masyarakat pemakai jasa."

"Perjanjian Melakukan Jasa tertentu merupakan salah satu jenis perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dasar hukumnya tercantum dalam Bab VII Pasal 1601 KUH Perdata Indonesia. Skripsi ini meninjau perjanjian melakukan jasa antara Biro Perjalanan Umum dengan pelanggan. Biro Perjalanan Umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan kedalam negeri dan atau di dalam negeri dan atau keluar negeri. Sedangkan pelanggan (konsumen) adalah pihak yang memanfaatkan pelayanan jasa yang di tawarkan oleh Biro Perjalanan Umum. Umumnya, perjanjian antara Biro Perja1anan Umum dengan pelanggan ini dibuat dalam bentuk baku (standard). Di dalam perkembangan pelaksanaan perjanjian baku dewasa ini terdapat tendensi dimana kedudukan para pihak tidak seimbang. Karena ketika perjanjian baku diadakan, tidak diberikan kesempatan pada pihak debitur (pelanggan) untuk mengadakan "real bargaining" dengan pihak Biro Perjalanan Umum. Skripsi ini mencoba membahas lebih jauh permasalahan yang ada di dalam perjanjian melakukan jasa antara Biro Perjalanan Umum dengan pelanggan, terutama dikaitkan dengan bentuk perjanjiannya yang baku tersebut."

"Latar belakang penelilitian ini adalah kondisi persaingan yang terjadi diantara perusahaan jasa pengiriman, sebelumnya pemerintah memberikan fasilitas monopoli kepada PT Pos Indonesia (Persero), tetapi saat ini fasilitas tersebut dihapuskan. Dalam kondisi persaingan, citra baik sangat mempengaruhi harapan dan keinginan pelanggan yang menjadi penentu apakah perusahaan dapat bertahan hidup dan memperoleh keuntungan.Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus (case study) dengan tipe penelitian 1 yaitu desain kasus tunggal-unit analisis tunggal. Yang menjadi objek atau kasus adalah PT Pos Indonesia (Persero) yang berkantor pusat di Bandung.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan promosi PT Pos Indonesia pascaindustri monopolistik, dengan mengevaluasi input yaitu menganalisis permasalahan yang dihadapi perusahaan dari data yang diperoleh perusahaan, mengevaluasi desain promosi, dan mengevaluasi pelaksanaan program promosi.Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai, direktur utama, manajer humas dan manajer promosi yang menjadi sumber informasi utama, sumber data sekunder diambil dari dokumentasi perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan: meskipun terjadi persaingan dengan beberapa perusahaan jasa pegiriman sebagai akibat dari ditiadakannya fasilitas monopoli, tetapi kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki citra (kurang baik) sebagai perusahaan jasa pengiriman yang murah dan lambat tidak dilakukan dengan strategi promosi yang terencana.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: dari informasi yang berhasil dikumpulkan perusahaan melalui media massa dan hasil penelitian lembaga lain, penilaian masyarakat terhadap perusahaan mengecewakan. Perusahaan tidak memiliki desain yang jelas dalam setiap program yang dilaksanakan, sehingga tidak ada mekanisme yang dapat mengontrol efektifitas kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan.

---

Evaluation Analysis, Design, and Implementation of Promotion in Post Monopolistic Industry (Case study PT POS INDONESIA PERSERO)The research background is increasing competition amongst freight forwarding companies, Before free market competition era, the government had been granted monopolistic facility to PT Pas Indonesia, which is no longer the case at the moment. In free market condition, corporate image gives a influence to customers expectation and needs which could be one of determinant factors of company's survival and ability to achieve profitable growth.The study was carved out by employing case study design as, single case single unit of analysis design. The case under study is PT Pos Indonesia (Persero) headquarter office Bandung.The general research objective is to understand promotion activities of PT Pos Indonesia post monopolistic era by input evaluation (preplanning) which encompasses : problem analysis from data obtained from the company, evaluation of promotion program design and evaluation of its implementation.The data collection was conducted interview with the president director of PT Pos Indonesia, Public Relations Manager, and promotion manager. In addition secondary data was collected. The research findings indicate despite considerable competition with other private freight forwarding companies as the effect of elimination of monopolistic facility, promotion activities done by company showed inadequate performance, particularly to portray the image as an affordable and fast service freight forwarding company. Lack of a strategic planning has been identified the source of failure.This research concludes that information obtained from mass media and other research agencies, public evaluation lowers the company has been discouraging the company is identified as lack of clear design in each program implemented, which result in poor mechanism to control the effectiveness company's promotion activities."

"Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik.

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and/or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven't been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism."

"Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan undang-undang yang lama, maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pos di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang Layanan Pos Universal serta kesesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait penugasan Layanan Pos Universal, menganalisis mekanisme pelaksanaan Layanan Pos Universal setelah berakhirnya penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2014, serta menganalisis upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara Pos oleh pemerintah sebagai amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos memberikan kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum yaitu Layanan Pos Universal, tidak hanya BUMN melainkan juga kepada BUMS, BUMD dan Koperasi. Sedangkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penugasan Layanan Pos Universal sebagai fungsi kemanfaatan umum diberikan kepada BUMN, tidak diberikan kepada BUMS, BUMD maupun koperasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Layanan Pos Universal). Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009, maka pemerintah perlu segera menyiapkan metode seleksi untuk menunjuk penyelenggara pos Layanan Pos Universal serta perlu segera dilakukan penyehatan korporasi PT. Pos Indonesia dalam rangka menghadapi kompetisi.

---

The Issued of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has brings a change in the paradigm of post activity in Indonesia, including the implementation of the Universal Postal Service. The purpose of the study is to analyze the regulation of the Universal Postal Service and the correspondence between the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post by Act Number 19 of 2003 Concerning State-Owned Enterprises and the assignment of the Universal Postal Service. The study also analyzed the mechanism of the implementation of the Universal Postal Service after Indonesian Government ended assignment of the PT. Pos Indonesia (Persero) on October 14, 2014, as well as analyzing restructure State-owned Enterprise of Post by government as the mandate of Article 51 of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post. In order to preparing this study, the authors used normative research method.

Based on the research, Article 15 paragraph (3) of Act Number 38 Year 2009 on the Post provides the opportunity for all postal providers to carry out the functions of the public benefit, which is the Universal Postal Service, not only the State-Owned Enterprises (SOEs) but also to State Owned private (BUMS), provincial enterprises (enterprises) and Cooperatives. While Article 66 paragraph (1) of Act Number 19 Year 2003 Concerning State-Owned Enterprises which mandates that the Government can give special assignments to SOEs to perform the functions of public benefit with regard to the intent and purpose of the activities of SOEs. An assignment of the Universal Postal Service (BDS) as a function of the public benefit provided to SOE, is not given to private enterprises, enterprises and cooperatives. Thus, it can be concluded that the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post does not comply with the Act Number 19 Year 2003 relating to special assignment to SOEs to perform the functions of public benefit (Universal Postal Service).

Considering The Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has been valid since October 14, 2009, therefore the government should immediately set the selection method to designate the Universal Postal Service providers as well as post needs to be done to restructure the corporation PT. Pos Indonesia in order to face the competition."

"ABSTRAK

Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik

---

ABSTRACT

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and / or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven`t been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism.

"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terhadap prospek liberalisasi jasa dibidang pos dalamlingkup General Agreement On Trade In Service (GATS), kendala dan manfaatnya bagiIndonesia. Tahapan-tahapan liberalisasi jasa bidang pos di Indonesia dan hal-hal yang terkaitdalam penyusunan Schedule Specific of Commitment (SoC).Penelitian thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dansikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadapprospek liberalisasi industri dibidang jasa pos. Data yang diperoleh dianalisis denganmenggunakan metode preskiptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat iniIndonesia belum membuka jasa khususnya bidang pos. Peraturan Nasional Indonesia di bidangjasa khususnya bidang pos merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalamGATS-WTO.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the prospects of liberalization in the field of postal services within the scopeof the General Agreement On Trade In Services (GATS), the constraints and benefits forIndonesia. Stages of liberalization of the postal services sector in Indonesia and the thingsinvolved in the preparation of the Schedule of Specific Commitment (SoC).This thesis research is a normative study, because this study focuses on the research literaturethat examines the general principles of law, systematic laws, and synchronization with the legaland policy analysis of the prospects of the government's liberalization of postal services in thefield of industry. Data were analyzed using qualitative methods preskiptif. From the results ofthis study indicate that Indonesia has not opened the field of postal services in particular.Indonesia's National Regulations in the field of postal services sector, particularly in thedetermination is the cornerstone of Indonesia's commitment in the GATS-WTO."

"Kualitas jasa dapat diukur dari dua perspektif yaitu perspektif internal organisasi/penyedia jasa dan perspektif pengguna jasa/pernakai. Perspektif organisasi lebih cenderung memperhatikan kualitas teknis, sedangkan perspektif pemakai lebih cenderung memperhatikan kualitas fungsional. Di era ini setiap organisasi penyedia jasa dituntut untuk lebih berorientasi kepada pemakai. Penilaian pemakai terhadap kualitas jasanya, lebih panting daripada penilaian internal organisasi tersebut, karena layanan yang berkualitas ialah layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pemakai. Bukan kualitas yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh manajemen. Pada penelitian ini kualitas jasa diukur dengan membandingkan antara tingkat jasa yang diharapkan pemakai (expected services) dengan tingkat jasa yang sebenarnya mereka terima (received services) pada 5 dimensi kualitas, yaitu kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan/kepastian (assurance), empati (empathy) dan penampilan (tangibles). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan pemakai selalu lebih tinggi daripada tingkat kinerja perpustakaan. 100% tingkat harapan pemakai berada pada kategori sangat tinggi. Sebagian besar tingkat kinerja (65 %) dinilai cukup, 20 % tingkat kinerja baik dan 15 % berkinerja baik. Tingkat kinerja yang dinilai baik ada pada sikap staf (dimensi jaminan/kepastian), penampilan staf, perlengkapan dan suasana perpustakaan (ketiganya merupakan dimensi penampilan/tangibles). Tingkat jasa yang dinilai buruk ada pada staf perpustakaan yang dinilai kurang memberi informasi tentang jasa-jasa baru yang tersedia di perpustakaan (dimensi daya tanggap), koleksi yang dinilai tidak relevan dan tidak mutakhir (dimensi empati) dan tidak tersedianya sarana transportasi umum untuk mencapai perpustakaan (dimensi penampilan). Urutan dimensi kualitas menurut tingkat kepentingannya bagi pemakai adalah empati, kehandalan, jaminan, penampilan dan daya tanggap. Urutan dimensi kualitas menurut tingkat kinerjanya adalah jaminan, kehandalan, penampilan, empati dan daya tanggap. Ada ketidaksesuaian _antara peringkat nilai kepentingan dan peringkat kinerjanya. Misalnya dimensi empati adalah dimensi yang diangap terpenting oleh pemakai tetapi kinerjanya hanya berada pada peringkat ke-4. Seharusnya dimensi yang dianggap terpenting oleh pemakai juga menunjukkan kinerja terbaik diantaradimensi-dimensi lain. Dimensi jaminan dan penampilan menunjukkan peringkat kinerja yang lebih tinggi daripada tingkat nilai kepentingannya bagi pemakai. Dimensi jaminan dan daya tanggap-sudah menunjukkan kesesuaian antara peringkat nilai kepentingannya dengan peringkat nilai kinerjanya. Urutan dimensi menurut tingkat kualitas jasanya adalah jaminan, kehandalan, penampilan, daya tanggap dan empati. Jaminan merupakan dimensi dengan kualitas jasa terbaik, sedangkan empati merupakan dimensi dengan kualitas jasa terburuk. Empati dianggap sebagai dimensi dengan kualitas jasa terburuk karena salah satu indikator dimensi ini yaitu koleksi dinilai tidak relevan dan tidak mutakhir. Walaupun selalu ada perbedaan antara tingkat harapan pemakai dengan tingkat kinerja perpustakaan, dan tingkat harapan pemakai selalu lebih tinggi daripada tingkat kinerja perpustakaan, tetapi tidak ada nilai perbedaan yang signifikan antara kedua nilai tersebut. Jadi hipotesis penelitian yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara tingkat harapan pemakai dengan tingkat kinerja perpustakaan tidak terbukti. Dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa kualitas jasa layanan perpustakaan ini dinilai cukup baik oleh pemakai. "