Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan organisasi sebagai suatu sistem terbuka ditandai dengan keberadaan beberapa sistem yang melingkupinya badan misalnya merupakan sistem yang antara lain dapat tetap bertahan hidup karena kontlribusi masukan dari lingkungannya, balk lingkungan external internal. Dalam kaitan dengan keberlangsungan inilah, "manusia" (dalam organisasi) menjadi penting artinya Secara tulisan ini ingin memberikan gambaran serta kajian tentang "pengembangan manusia di dalam organisasi" Aspek pengembangan ini menjadi penting terutama karena pengaruh dinamis dari manusia sendiri di dalam badan usaha Dinamika inilah yang pada akhirnya banyak memabawa arti bagi organisasi tersebut . Perusahaan Jawatan Pegadaian mempunyai 6.100 pegawai yang banyak berperan bagi keberadaan Badan usaha Milik Negara tersebut Semakian besar arti sejumlah 6.100 pegawai tersebut, menjadikan tulisan ini sebuah kajian yang menarik untuk dipelajari, meskipun hanya dalam bentuk deskripsi tentang mekanisme pengembangan karirnya."

"Lelang yang merupakan pembentuk jual beli, adalah upaya pengembalian pinjaman yang diberikan karena tidak dilunasinya pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan telah lewat. Dengan kata lain, lelang terjadi karena adanya pinjaman (kredit) dengan barang jaminan berupa barang bergerak yang apabila kredit atau pinjaman itu tidak dilunasi sampai jatuh tempo, maka barang jaminan akan di lelang. Berkaitan dengan masalah lelang, terdapat suatu cara bagi nasabah yang belum dapat melunasi utangnya sampai batas waktu yang ditentukan agar barang jaminannya. yang berharga itu tidak dilelang yaitu dengan melakukan gadai ulang. Dengan melakukan gadai ulang ini, maka nasabah hanya membayar sewa modal dari pinjaman yang lama, dan barang jaminan menjadi barang jaminan yang baru untuk perjanjian kredit yang baru. Dapat juga disebut dengan memperpanjang. Dalam pelaksanaan lelang dan gadai ulang ini, belum banyak yang mengetahui tata cara yang sesungguhnya dalam praktek. Ini disebabkan karena banyaknya kendala, seperti faktor kurangnya informasi yang diberikan, sehingga masyarakat tidak sedikit yang belum mengetahui bagaimana sebenarnya penjualan lelang dan kapan pelaksanaannya. Dalam praktek, hambatan lain banyak yang dihadapi oleh Perum Pegadaian. Seperti faktor resiko bisnis yang dihadapi, juga faktor masih lemahnya ketentuan yang ada. Semua hambatan ini merupakan tantangan bagi Perum Pegadai agar dapat mengatasinya, menuju profesionalisme kerja yang lebih baik."

"Untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat akan dana, didalam lingkungan bermasyarakat secara luas telah dikenal istilah kredit. Selain bank, lembaga keuangan yang di kenal menyalurkan pinjaman kepada masyarakat adalah pegadaian. PERUM Pegadaian sebagai lembaga keuangan pemerintah yang menyalurkan pinjaman dengan jaminan atas dasar hukum gadai. Sebagai lembaga tunggal yang melaksanakan hukum gadai, PERUM Pegadaian selain mencari keuntungan juga bertujuan memberantas kemiskinan, praktek riba, lintah darat dan praktek ijon. Pada prakteknya pegadaian berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mempermudah proses peminjaman uang agar masyarakat dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang cepat. Barang-barang yang dapat digadaikan di pegadaian adalah barang-barang bergerak dan bukan merupakan barang yang di kecualikan dalam ketentuan yang berlaku di PRUM Pegadaian. Pembatasan tersebut juga dilakukan terhadap jumlah uang yang dapa dipinjam, jangkawaktu peminjaman dan suku bunga yang harus dibayar. Disamping melakukan pembatasan-pembatasan tersebut Pegadaian memberikan kebijaksanaan kepada para nasabahnya yang belum dapat melunasi uang pinjamannya akan tetapi masih membutuhkan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Pegadaian juga berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah timbal dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan masalah tersebut."

"ABSTRAKPemisahan suatu divisi pada perusahaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan. Pelaksanaan pemisahan pada PT Pegadaian (Persero) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemisahan dilakukan untuk melakukan pembagian risiko usaha dan meningkatkan fokus terhadap bidang usaha gadai konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pelaksanaan pemisahan dilakukan saat Rancangan Undang-Undang Gadai atau peraturan pelaksanaan usaha gadai lainnya telah disahkannya. Pelaksanaan pemisahan berpotensi mengurangi esensi perlindungan kepada masyarakat kecil. Sejalan dengan hukum persaingan usaha, pelaksanaan pemisahan akan menghilangkan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero).

---

ABSTRACTSpinning off a division in a company is one form of restructuring a corporate. The spin-off plan in PT Pegadaian (Persero) is based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company and Law No. 19 year 2003 on State-Owned Enterprise. The aim of spinning off the sharia division is to conducting the basic principle of sharia business. The method used in this study is a juristic-normative literature review. The result of this study is a suggestion that the process of spin-off on this company could be done after the draft of Pawning Law or other regulation is published as the basis for the implementation of pawning business. The spinning off also has the potential to reduce the essence of protection on low income people to access affordable loan as such pawning services. To be accordance with the law of competitive business, the spinning off implementation will dismissed the monopoly practice done by PT Pegadaian (Persero)."

"Gadai merupakan salah satu hak jaminan yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulu dari para kreditur lainnya. Gadai hanya diletakkan atas benda bergerak. Saham adalah benda bergerak dan oleh karenanya Saham dapat dijadikan jaminan oleh pemiliknya dalam suatu bentuk Gadai Sahara. Bukti kepemilikan Sahara diwujudkan dalam bentuk fisik berupa surat atau sertifikat Saham, yang disebut warkat, namun dalam perkembangannya bukti kepemilikan Saham ini diwujudkan bukan lagi hanya dalam bentuk warkat saja, melainkan sudah dalam bentuk data elektronik, yang diberlakukan dalam sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading). Adanya sistem ini dengan sendirinya mengakibatkan prosedur dalam peletakan Gadai atas Saham mengalami perubahan. Menurut hukum perdata, penyerahan Saham yang digadaikan dilakukan dengan menyerahkan warkat Saham dalam penguasaan penerima Gadai, sedangkan dalam Perdagangan Tanpa Warkat penguasaan warkat secara fisik oleh penerima gadai bukanlah merupakan suatu keharusan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pencatatan Gadai atas saham kepada KSEI dan selanjutnya pihak KSEI akan berperan sebagai pihak yang melakukan pencatatan atas Gadai Saham serta menerima penguasaan atas Saham yang dijadikan obyek Gadai tersebut, yaitu dengan cara memblokir Saham yang dijadikan jaminan sehingga tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan selama dalam status Gadai. Landasan hukum terkait Gadai Saham ini adalah konsep penitipan kolektif yang termuat dalam bab VII bagian kedua UUPM dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-012/DIR/KSEI/0806 Tentang Jasa Kustodian Sentral, serta termuat pula dalam Surat Edaran PT Kustodian Sentral Indonesia No. KSEI-0101/DIR/0101 perihal Pencatatan Agunan Efek.

---

Pledge of shares is one of the security rights, that gave the creditor priority in debt settlement among other creditors. Pledge is only charge on moveable object. Shares are moveable object; therefore shares can be used by its owner as security object, in form of Pledge of shares. Ownership of shares can be authenticated physically by a letter or certificate of shares, mention as "warkat". Nevertheless, this authenticity, in progress, not only shown by warkat, but also by the form of electronic data, that happened in Scripless Trading System. The presence of the Scripless Trading System has made pledge of shares some alteration. According to civil law, shares, as the object of pledge, must be transferred by giving the warkat in authority of the creditor (pledgee), but in Scripless Trading this mechanism is not a necessity. Pledge of shares in Scripless Trading System can be done, in on way, by making an application on recording of pledged shares to KSEI. KSEI, after receive the application, act as a party who record the pledged shares and also have the authority on the pledged shares (pledgee) by blocking it during the tenor of the pledge. The shares cannot be withdrawn or transferred during the tenor of the pledge. Pledge of shares in Scripless Trading System base on collective custodian concept as shown in Chapter VII part two Capital Market Act and regulated in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Regulation Number KEP-012/DIRIKSEI/0805 regarding Central Custodian Services and in Circulate Letter of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Number KSEI 0101IDIR/0101 regarding Recording of Pledged Shares."