Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui penelitian kepustakaan dan metode perbandingan serta atas analisa Perundangan. Penulis hendak membahas kedudukan saksi dalam Perkawinan yang ditinjau dari segi Hukum Islam dan UU. NO. 1 Th. 1974 JO.PP. 9/1975. Menurut Hukum Islam setiap Perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat, sebagai salah satu rukun Perkawinan. Suatu Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka nikahnya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut UU. NO. 1 Th. 1974 Perkawinan di-lakukan menurut masing-masing Agama dan Kepercayaan,tetapi-harus dilengkapi dengan dua orang saksi dan pegawai penca-tat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) UU NO.1 Th. 1974 JO.PP. 9/1975. Oleh karena itu jika terjadi Perkawinan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh Pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam & yang beragama lain. (bukan beragama Islam) ke Pengadilan Negeri. "

"Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. (Penjelasan Umum,; angka 4 huruf a. UU No. 1 Tahun 1974).Kesejahteraan materiil yang sering juga disebut dengan "ekonomi keluarga" merupakan hal yang kongkrit karena terkait dengan kebendaan, sedangkan hukum tentang kebendaan itu berhubungan langsung dengan hukum kepemilikan.Pokok permasalahannya, bagaimana UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam masing-masing mengatur permasalahan hukum harta kekayaan perkawinan serta dalam hal apa sajakah perbedaan diantara keduanya.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisis peraturan perundan-gundangan dan buku-buku didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier dengan didukung oleh penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasilnya ditemukan bahwa Pasal 35 UU Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan, hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, meskipun perjanjian perkawinan tetap dimungkinkan.Pengaturan tentang itu diatur lebih lengkap dan jelas dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam pada pasal-pasal 85 sampai dengan 97. Pasal 87 ayat (1) sangat jelas menunjukkan sebagai upaya lebih memperjelas isi pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, dengan cara melengkapi kata "tidak menentukan lain" menjadi"tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan".Perbedaan lain yang cukup- mendasar adalah dalam hal pembagian harta bersama bagi suami isteri yang bercerai atau salah satunya meninggal dunia. Jika dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa harta bersama diserahkan kepada hukum masing-masing (Pasal 37) sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dengan tegas bahwa harta bersama dibagi sama besar (Pasal 96 dan 97) serta ketentuan-ketentuan lainnya yang sangat mungkin terjadi pada kasus-kasus harta perkawinan."

"Dalam pranata masyarakat yang berifat patrilinial pada umumnya seorang perempuan yang menyandang predikat sebagai seorang istri dibebani oleh berbagai kewajiban yang dilandasi suatu konsep pengabdian terhadap suami (laki-laki). Dimana budaya dan penafsiran agama mendukukung hal itu. Dalam suatu perkawinan ada suatu sikap menerima dan memberi yang berlangsung secara terus menerus dimana struktur kekuasaan memainkan peranan penting dalam hal ini. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disebut juga sebagai penelitian normatif atau kepustakaan Serta data empiris berupa kasus-kasus dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK). Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana perlindungan terhadap perempuan (istri) yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang nomor 1 tahun 1974 mencakup Pasal 5. 6, 9. 10, 13. 14. 15, 16. 20. 21. 23 . 24. 27. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 41. 43 . 45 dan PP nomor 9/1975. Dalam Komp ilasi Hukum Islam. Pasal 16 . 55, 56, !5 8. 59. 1 65. 30, 39. 41. 42. 43 . 45 . 60 . 70 . 71 . 73 . 75 . 77 . 80 . 81 . 85 . 105 . 116 . Dari tiga kasus yang dianalisi telah terjadi pelanggaran -pelanggaran yang fatal dalam penerapan undang-undang. Yaitu Pasal 57.79.80.83.116 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 31. 34. 41. 45 . Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Disamping itu tingkat pendidikan dan budaya suku tertentu juga menentukan akan kesadaran perempuan atas hak-haknya."

"Seperti diketahui pokok tujuan dari perkawinan adalah bersama-sama hidup pada satu masyarakat dalam suatu ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa ikatan perkawinan akan membawa akibat pada suami-isteri, yaitu timbulnya hak dan kewajiban suamiisteri, harta benda perkawinan, kedudukkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.Pada prinsipnya dalam hukum Islam tidak mengenal adanya istilah harta bersama. Harta benda dalam perkawinan bagi suami-isteri merupakan suatu masalah yang pokok. Hal itu karena harta benda mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan keluarga. Harta benda suami-isteri dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 35, 36, dan 37. Sedangkan menurut hukum Islam, suami dan isteri mempunyai kekayaan masing-masing, misalnya barangbarang yang mereka dapat dari hibah dan warisan. Dalam hal ini kekuasan terhadap barang-barang tersebut tetap berada di pihak yang mempunyai barang-barang tersebut. Mengenai harta kekayaan suami-isteri tidak saling beban membebani, yang artinya dalam hukum Islam harta bawaan masing-masing, tetap menjadi milik dan dibawah kekuasaan masing-masing. Dalam hal kedua belah pihak akan mengadakan penggabungan harta bawaan tersebut, maka penggabungan harta itu diperbolehkan dan sangat dianjurkan. Bentuk penggabungan dan penyatuan harta itu dilakukan dengan syirkah (perkongsian)."

"ABSTRAKDalam suatu perkawinan kehadiran seorang wali bagi calon pengantin perempuankeberadaannya adalah mutlak. Apabila dalam suatu perkawinan tidak dihadiri olehwali bagi anak perempuan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dannerkawinannya menjadi tidak sah baik berdasarkan Hukum Islam maupun menurutKompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.Posisi ayah biologis bagi seorang Anak Luar Kawin yang merupakan calon pengantinperempuan akan digantikan oleh Wali Hakim yang ditunjuk oleh menteri yaituKenala Kantor Urusan Agama. Perkawinan tersebut kemudian akan dilangsungkanS t a r k ^ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tertang.Wali HakimAyah biologis dari seorang Anak Luar Kawin tidak mempunyai hubungan nasabdengan anaknya dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Haltersebut berdasarkan Hukum Islam yang bersumber kepada al-Qur an dan al-HaditsKompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentans Perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitiankenustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan cara menganalisa bahanbahanhukum primer berupa Peraturan Perandang-vmdangan serta ketentuanketentuanlain yang mengatur atau berkaitan dengan Wali Hakim dan penelitiandengan menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penulisan tesisini Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (libraryresearch) dan untuk melengkapi penelitian kepustakaan dilakukan wawancara.Setelah dilakukan penelitian mengenai status anak di luar kawin menurut HukumIslam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat disimpulkan bahwaAnak Luar Kawin tidak ada hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, sehinggatidak ada hak dan kewajiban antara anak dan ayah biologisnya, untuk itu yangmenjadi wali dalam Perkawinan Anak Luar Kawin adalah Wali Hakim karena anakluar kawin tidak mempunyai Wali Nasab.

---

ABSTRACTBased on Islamic law, that is an obligation for the presence of a proxy in the marriageof women. Based on the Islamic Law, The Compilation of Islamic Law, and also ActNo. I Year 1974 about Marriage, if the women’s proxy is absence in the marriageprocess that makes the marriage become illegal. The authority of the biological fatherof illegal children as a bride will be replace by the Proxy, whose pointed by Ministryof religion is the Head of the local regional religion affair office. Thus the marriagewill be held based in the Regulation of Ministry of religion No. 30 year 2005 aboutProxy. The biological father of illegal children does not have “nasab” relation withher daughter, the daughter only has civil case relation with her mother, and this isbased on the Koran, hadist, the Compilation of Islamic Law, and also Act No 1 Year1974 about marriage. This research conduct by literacy research which is analyzeprimary law sources such as regulation and any other decree that related with theauthority of the proxy in the marriage of illegal children, and this research alsoconduct by analyze the second law sources that related with the topics cf this thesis.The normative law research which is also named literacy research which is to make acomprehensive research this research also conduct interview with resources persons.This research conclude that the status of illegal children based on the Islamic Law andthe regulation is that illegal children have no “nasab” relation with her biologicalfather, this make no right and obligation relation between daughter and her biologicalfather, therefore the one who has authority in the marriage of illegal children is theProxy because illegal children have no “nasab” relation."