Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah merupakan unsur yang paling esensial bagi negara agraris seperti Indonesia. Untuk itu dalam kaitannya mencegah penguasaan tanah pertanian oleh para tuan tanah diperlukan suatu peraturan-perundang- undangan yang mengatur mengenai penguasaan, pemilikan beserta hubungan hukum mengenai pengusahaan tanah. Undang-undang tersebut telah dibuat dan diberlakukan yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang land reform, yaitu UU No. 56/Prp/1960. Didalamnya diatur mengenai 6 program land reform, yang pada azasnya menghendaki tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Dalam pelaksanaannya, antara keenam program tersebut terdapat keterkaitan antara satu dengan lainnya. Untuk melihat pelaksanaan terhadap program-program tersebut dilakukan peninjauan di desa Dewi mengenai struktur penguasaan, pemilikan beserta pengusahaan tanah pertanian oleh penduduk desa. Dalam proses pelaksanaannya terdapat program yang telah terlaksana dengan baik, tetapi terdapat pula program yang belum terlaksana sehubungan dengan beberapa kendala, terutama dalam hal pengawasan dan masih kuatnya pengaruh adat kebiasaan setempat."

"ABSTRAKLahan bagi penduduk Indonesia adalah sumber daya yang paling penting. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi semakin terancam untuk memenuhi tempat tinggal. Harga lahan akan semakin meningkat seiring dengan pemanfaatannya yang semakin meningkat dan kemudahan aksesbilitas dari lahan tersebut. Hal ini yang terjadi di Kecamatan Bogor Selatan, sebagian besar lahan yang teralihfungsikan adalah lahan sawah yang masih produktif. Penelitian ini berfokus pada analisa pengaruh fenomena konversi lahan pertanian sawah di Kecamatan Bogor Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan dan menganalisis bagaimana pengaruh jarak dari Pusat Konversi Lahan serta Jalan mempengaruhi harga lahan sawah tersebut yang diperoleh dari survey lapangan dan dibantu perangkat lunak ArcGIS. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis keruangan dan statistik deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan harga tanah sawah di Kecamatan Bogor Selatan memiliki perubahan harga yang menyesuaikan jarak sawah ke Pusat Konversi. Dari semua populasi sawah yang ada di Kecamatan Bogor Selatan, terdapat 10 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perumahan, 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Pusat Konversi Perdagangan, dan 3 lahan sawah yang dipengaruhi oleh Jarak dari Jalan.

---

ABSTRACTLand for the people of Indonesia is the most important resource. Along with the increasing of population density, the existence of land, especially agricultural land become increasingly threatened because of the more important requirement for residence. Although land function and its use may change, land can not be moved because it is permanent. Land prices will increase in line with the increased utilization and accessibility of the land. This happens in the District of South Bogor, where most of the land that is functionalized is a productive rice field. This study focuses on the analysis of the effects of the phenomenon of conversion of paddy fields in Southern Bogor District. This study aims to determine the pattern of changes of rice land prices in South Bogor District and analyze how the influence of distance from the Land Conversion Center and Road affect the price of paddy fields which obtained from the field survey and assisted by ArcGIS software. The analysis in this research uses the analysis of spatial and descriptive statistics. The result of the research shows that the overall price of paddy field in South Bogor Subdistrict has a change in price which adjust the distance to the Conversion Center. From all the rice field populations in the District of Bogor Selatan, there are 10 paddy fields affected by the Distance from the Housing Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Trade Conversion Center, three paddy fields affected by the Distance from the Road."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam bentuk uang. Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

---

Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited.

In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang, the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash, whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of substituted land.

Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006.

The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from the land owners on compensation in the form of cash.

It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and economic factors of the community whose land is acquitted."

"Pembangunan di Indonesia yang dilakukan tahap demi tahap berupaya merombak struktur ekonomi yang tidak seimbang yakni terlalu bercorak pertanian ke struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri.Setiap kegiatan pembangunan dapat memberi dampak, baik yang bersifat positif atau menguntungkan maupun yang bersifat negatif atau merugikan terhadap lingkungan hidup yang terdiri dari lingkungan hidup alam; lngkungan hidup buatan dan lingkungan hidup sosial.Pembangunan industri membutuhkan tanah yang cukup luas, sedangkan tanah yang cocok untuk industri umumnya telah dikuasai dan diusahakan oleh masyarakat terutama untuk pertanian. Pulau jawa yang terpadat penduduknya di Indonesia, telah cukup banyak dibangun industri sehingga banyak pula tanah pertanian yang dialihkan menjadi tanah untuk industri. Peralihan tanah tersebut dapat memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat bekas pemilik tanah. Seluk-beluk kehidupan masyarakat bekas pemilik tanah tersebut hingga saat ini masih kurang diketahui, oleh sebab itu penelitian ini diadakan dengan mengevaluasi kualitas hidup masyarakat tersebut apakah baik atau buruk.Pertanyaan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah setelah tanah pertaniannya dialihkan menjadi tanah industri?; (2) Apakah ada perbedaan kualitas hidup antara masyarakat bekas pemilik tanah dengan masyarakat yang tidak mengalihkan tanahnya untuk industri (tetap sebagai petani)?; (3) Faktor--faktor apakah yang berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah?Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah dan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup tersebut.Berdasarkan masalah penelitian, diajukan hipotesis sebagai berikut: (1) Ada perbedaan kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah dengan masyarakat yang tidak mengalihkan tanah pertaniannya untuk industri (tetap sebagai petani); (2) Ada perbedaan kualitas hidup antara masyarakat bekas pemilik tanah Kawasan Industri Pulo Gadung dengan di Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi atau dengan kata lain faktor lokasi (pedesaan dan perkotaan) berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah; (3) Luas tanah yang dialihkan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah atau dengan kata lain semakin luas tanah yang dialihkan, semakin baik kualitas hidupnya; (4) Cara penggunaan uang ganti rugi pembebasan tanah berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah, atau dengan kata lain jika uang ganti rugi lebih banyak digunakan untuk tujuan produktif kualitas hidup cenderung lebih baik.Penelitian dilakukan di dua lokasi yaitu: (1) di Kawasan Industri Pulo Gadung dan sekitarnya yang bercirikan perkotaan; (2) di Kecamatan Tambun kabupaten Bekasi yang lebih bercirikan pedesaan. Pengambilan contoh responden dengan cara acak sistematik yaitu masing-masing sebesar 60 keluarga bekas pemilik tanah Kawasan Industri Pulo Gadung, 60 keluarga bekas pemilik tanah industri di Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi dan 80 keluarga petani di Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi sebagai kontrol. Data diperoleh dengan mengadakan wawancara yang berpedoman pada kuesioner terstruktur dan mengadakan pengamatan lapanoan. Data lain diperoleh dari berbagai instansi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data kualitas hidup dianalisis secara deskripsi dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji Chi- Square.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Pembangunan industri telah memberi dampak positif atau menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat bekas pemilik tanah. Kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah lebih banyak yang menjadi baik daripada menjadi buruk (2) Kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah lebih baik daripada masyarakat yang tidak mengalihkan tanah pertaniannya untuk industri (tetap sebagai petani); (3) Faktor lokasi peralihan tanah pertanian menjadi tanah industri tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah. Kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah baik yang berlokasi di perkotaan maupun yang di pedesaan tidak menunjukan perbedaan yang nyata; (4) Faktor luas tanah yang dialihkan berpengaruh nyata terhadap kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah. Semakin luas tanah yang dialihkan untuk industri, maka kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah cenderung makin baik; (5) Faktor cara penggunaan uang ganti rugi pembebasan tanah berpengaruh nyata terhadap kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah. Semakin besar penggunaan uang ganti rugi untuk tujuan produktif maka kualitas hidup makin baik.Implikasi dari hasil penelitian ini adalah jika dilihat kualitas hidup masyarakat bekas pemilik tanah, maka adanya peralihan tanah-tanah pertanian menjadi kawasan industri tidak perlu dikhawatirkan karena pada umumnya masyarakat bekas pemilik tanah tersebut dapat memperoleh manfaat dari pembangunan industri. Dalam membina masyarakat bekas pemilik tanah maka yang terutama adalah ditujukan kepada bekas pemilik tanah sempit agar dapat menggunakan uang ganti rugi pembebasan tanah untuk tujuan produktif. Dilihat dari indikator kualitas hidup, faktor pendidikan perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan.

---

The national development of the Republic of Indonesia has been implemented continuously in order to restore the imbalance economic structure. Indonesia is known as an agriculture country, thus automatically its economic system is characterized agriculture oriented. In other side of development, Indonesia has been starting to build up the industrial world. In general, activities of development always bring about antagonistic consequences, advantageous and disadvantageous impacts. These impacts will effect natural, man-made and social environment of the lands, which suitable for industries generally have been utilized and owned by people especially for farming. Java as the largest populated island becomes the center of industrial activities, therefore many industries built. It means that more lands are needed in such a dense island. The lands, which have utilized for agriculture purposes for many years, are transformed into industrial areas. Such a process affects the people's life, especially those who are quite dependent on the agriculture land. The effects can be evaluated either good or not.Questions arise in this research are: (1) how is the quality of life of ex landowners who?s their agriculture lands have been transformed into industrial land? ; (2) Is there any difference in quality of life between the community whose agriculture lands are transformed and are not transformed into industrial land? ; (3) What are factors affect the quality of life of ex landowners?The purpose of this research is to find out the community quality of life whose the agriculture lands have been transformed into industrial land, and to find out factors that effect its.The'-'hypotheses" put forward in this research, are (1) There is difference in quality of life between community ex land owners Pulo Gadung Industrial Estate and at Tambun Sub district Bekasi; (2) There is difference in the community quality of life of ex land owners and those whose agriculture lands are not transformed (remain as farmers) ; (3) Size of lands were transformed effect the community quality of life of ex land owners ; (4) The way to spend land compensation fund effects the quality of life of the ex land owners.The research was carried out in Pulo Gadung Industrial Estate and surroundings. The area is urban. The second place is in Tambun Sub district-Bekasi is more rural. The samples were taken with systematic sampling, consisting of 60 respondents in Pula Gadung Industrial Areas and 60 respondents in Tambun location. And then BO respondents are farmers or those whose agriculture land are not transformed into industrial land. Data were gathered by means of guided questionnaires and field observations. The data of the community quality of life were analyzed as by descriptive and the hypotheses were tested by Chi-Square Test (X2).The results of this research are (1) Development of industries have positive impact or beneficiary to most of ex landowners. The quality of life of ex landowners is improving rather: than decreasing. (2) The: quality of life of. Ex landowners are better than those whose lands are not transformed to industry (remain as farmers). (3) The location factor of land agriculture transform to industrial land has not significant effect to the quality of life of ex landowners. The quality of life ex urban and rural landowners are not significant different. (4) The size of land transform has significant effect to the quality of life of ex landowners. The wider size of agriculture land transformed to industrial land, the quality of life has a better trend. (5) The way to spend land compensation fund has significant effect to the community quality, quality of life.Spending for productive goods has better impact to quality of life, than for consumptive goods. The implication of these results is: If we are concerned with the quality of life of ex landowners, transform of agriculture land to industry mostly has beneficiary. To those who have small size land, it is appropriate to guide them to utilize their money productively. The education factor as an indicator of quality of life must be taken into consideration to improve."

"Dalam Tesis ini yang mengambil judul "PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH OLEH DEVELOPER (Studi Kasus PT. Piradania di Bekasi)" sebagai salah satu bentuk hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia. Dimana dalam pelaksanaannya mempunyai peraturan tersendiri yaitu mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005. Beberapa masalah pokok yang harus diteliti dan memperoleh perhatian dalam kajian tesis antara lain mengenai: Bagaimana pelaksanaan peraturan-peraturan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan dibangun oleh Perseroan Terbatas PT. PIRADANIA di Bekasi? Bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pertanahan dalam rangka menyediakan tanah bagi perumahan masyarakat yang akan di bangun tersebut? Terutama pengadaan tanah oleh pihak swasta yang dalam hal ini pihak developer agar menjalankan ketentuan-ketentuan secara efektif sehingga kepentingan perseroan dan kepentingan masyarakat tidak bertentangan.Penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif empiris, dengan jenis data primer dan sekunder. Untuk itu dilakukan pengumpulan data dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang diharapkan dapat menjabarkan apakah pihak-pihak yang terkait berada dalam posisi yang diperintahkan oleh undangundang. Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk dapat mengembangkan lagi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah menunjang, agar lebih dapat diperluas lagi peraturan-peraturan yang tidak memberatkan masyarakat pada umumnya, sehingga di dalam pelaksanaannya di lapangan tidak lagi ditemukan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat umum atau developer dan pemerintah. Dalam Peraturan perundangan-undangan tentang tanah di dalam masyarakat Indonesia masih banyak yang perlu dikaji lagi oleh pemerintah dalam membuat peraturan, dan perlu pengawasan lapangan yang ketat- oleh pemerintah agar pelaksanaan peraturan jadi efektif seperti yang diharapkan karena pembenahan dalam peraturan pertanahan untuk pemilikan tanah bagi masyarakat umum yang dicanangkan oleh pemerintah adalah sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia."

"Dalam dua dekade terakhir Kota Bekasi mengalami transformasi pesat menjadi wilayah urban. Hal ini dapat dilihat dari meluasnya lahan terbangun, bertambahnya kepadatan penduduk, dan kegiatan ekonomi yang berfokus pada industry dan jasa. Kondisi ini membuat lahan pertanian di Kota Bekasi terbatas, yaitu ditemukan dalam bentuk sawah, lahan kering, dan tanah perkarangan yang tersebar dalam luasan kecil. Kegiatan pertanian di Kota Bekasi masih bertahan karena peranan multifungsi yang dimilikinya, dan dilakukan secara marjinal oleh rumah tangga pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan variasi spasial lahan pertanian urban di kota Bekasi yang terlihat dari pola sebarannya dan karakteristik pelaku serta produksinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial deskriptif yang diperdalam dengan adanya survei lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanian Kota Bekasi tersebar akibat minimnya lahan terbuka untuk digarap, lahan pertanian yang sempit ditemukan pada wilayah kota dengan kepadatan penduduk tinggi dan jaringan jalan rapat, begitu pula sebaliknya. Pelaku pertanian didominasi oleh rumah tangga petani gurem dan terkonsentrasi pada wilayah kecamatan dengan luas lahan pertanian yang sedikit. Sementara luas lahan pertanian menjadi faktor penting pada jumlah produksi pertanian namun keterkaitannya berkurang ketika membahas produktivitas yang faktor penentunya tak sebatas luas lahan pertanian belaka.

---

In the last two decades, Bekasi City has undergone rapid transformation into an urban area. This can be seen from the expansion of built-up land, increasing population density, and economic activities that focus on industry and services. This condition makes agricultural land in Bekasi City limited, which is found in the form of rice fields, dry land, and garden land which are spread over a small area. Agricultural activities in Bekasi City still survive because of their multifunctional role, and are carried out marginally by agricultural households. This study aims to explain the spatial variation of urban agricultural land in the city of Bekasi which can be seen from the distribution pattern and the characteristics of the actors and their production. To achieve this goal, this study uses quantitative methods with a descriptive spatial analysis approach which is deepened by field surveys. The results of this study indicate that agriculture in Bekasi City is spread due to the lack of open land for cultivation, narrow agricultural land is found in urban areas with high population density and dense road networks, and vice versa. Agricultural actors are dominated by smallholder farmer households and are concentrated in sub-districts with a small area of ​​agricultural land. While the area of ​​agricultural land is an important factor in the amount of agricultural production, the relationship is reduced when discussing productivity, the determining factor is not only the area of ​​agricultural land. "