Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan Pembangunan nasional di negara kita adalah untuk mencapai kesejateraan rakyat secara adil dan merata. Tolak ukur kesejateraan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yaitu sandang/ pangan dan papan. Maka dari itu rakyat Indonesia sangat memnutuhan pembangunan perumahan sebagai sarana tempat tinggal. Mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dilain pihak tanah yang tersedia terbatas, maka pemerintah memikirkan jalan untuk memecahkan permasalahan tersebut yaitu dengan pembangunan secara bertingkat yang kita kenal dengan rumah susun. Mengingat pembangunan rumah susun memakan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama dikarenakan prosedur yang berbelit-belit, maka pihak perusahaan perumahan dan pemukiman menganggap perlu mengadakan suatu upaya pengikatan untuk melakukan jual beli satuan rumah susun dikemudian dengan mengutip pembayaran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan semata-mata untuk alasan ekonomis. Berdasarkan studi kepustakaan dan penelian lapangan, penulis berusaha untuk menelaah keberadaan serta kekuatan mengikatnya perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun tersebut, dengan mengambil studi kasus salah satu satuan rumah susun yang ada di Daerah Ibu Kota jakarta yaitu Satuan Rumah Susun Jakarta Golf Village. Maksud penulisan ini adalah agar kita dapat melihat sampai sejauh mana perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun melindungi kepentingan pihak calon pembeli. Hal ini didukung dengan lahirnya Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun."

"ABSTRAKKeppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaandari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalamrangka melaksanakan Pembangunan Nasional.Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam DaftarlsianKegiatan/Daftar Isian Prbyek.Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swastabiasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadimasalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatanpara pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29/1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudandari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang PengelolaanKeuangan Negara.Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukanpenelitian kepustakaan (library research) yang di lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research )dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa KeppresNo.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian adalah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhioleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananyabersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuahPerjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' haltersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

---

"