Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK1. Masalah pokok.Mesin komputer dewasa ini telah banyak digunakan baik di Instansi Pemerintah maupun swasta sebagai fasilitas untuk menunjang administrasinya. Begitu juga halnya dengan Departemen Keuangan untuk melaksanakan tugasnya penggunaan komputer merupakan pilihan, karena pelaksanaan secara manual sudah tidak memungkinkan lagi. Sewa beli komputer oleh Departemen Keuangan merupakan salah satu diantara beberapa alternatif untuk memiliki komputer secara ringan, karena pembayarannyadapat dilakukan dengan angsuran. 2. Methode penelitian yang digunakana. Methode perpustakaanb. Methode penelitian lapangan. 3. Hal hal yang ditemukan.Lembaga sewa beli merupakan lembaga yang timbul dalam masyarakat akibat praktek dalam dunia perdagangan, dan sering digunakan oleh produsen untuk memasarkan produksinya. Perjanjian sewa beli erat hubungannya dengan perjanjian jual beli dan sewa nenyewa, sehingga para pihak membuat perjanjian dengan rmenurut ketentuan ketentuan jual beli atau sewa menyewa.Perjanjian sewa beli ini beralihir setelah semua angsuran terlunasi.Dalam praktek penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah, apabila hal ini tidak tercapai, maka para pihak menyelesaikannya melalui arbitrase.KesimpulanSewa beli seperti yang dilakukan di Departemen Keuangan ini, rnerupakan lembaga yang tirnbul karena praktek dan kebiasaan dalam dunia perdagangan. Lembaga sewa beli perlu ada pengaturannya secara khusus dan tertulis, sehingga apabila terjadi suatu perselisihan para, pihak telah mempunyai pegangan."

"ABSTRAKl.MASALAH POKOKPerkembangan perekonomian yang semakin maju menimbulkan banyaknya para pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan pelbagai cara, karena dilihat bahwa cara jual beli tidak dapat menunjang keseluruhan aktivitas perdagangannya. Oleh karena itu walaupun belum diatur didalam Kitab Undang-Undang, akan tetapi timbul dalam praktek sehari-hari apa yang disebut sebagai perjanjian sewa beli. Pedagang ingin menjual barang dagangannya sebanyak mungkin akan tetapi terbentur pada keadaan konsumen dimana daya belinya terbatas. Sebaliknya konsumen berkeingincm untuk membeli barang-barang tertentu, akan tetapi terbentur pada penghasilannya yang terbatas. Oleh karenanya timbul dalam praktek, bahwa penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, walaupun harga barang tersebut belum dibayar lunas dengan catatan bahwa hak milik atau barang tersebut masih tetap ditangan penjual sedangkan pembeli selama masa tersebut bertindak sebagai penyewa saja. Harga sewa barang merupakan angsuran daripada harga barang tersebut dan setelah angsuran terbayar lunas seluruhnya maka barang tersebut baru menjadi miliknya. Penyerahan hak milik tersebut secara formalitas dilakukan berupa penyerahan BPKB Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor. Selama barang tersebut belum lunas maka penyewa tidak diperkenankan memindaah tangankan barang tersebut karena diancam dengan hukuman pidana berupa penggelapan barang. Kedua belah pihak mendapat keuntungan dari adanya perjanjian sewa beli ini dimana pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu membayarnya tunai dan seketika dapat menikmati barangnya, sedangkan dipihak lain sipenjual merasa aman karena barangnya tidak akan dihilangkan oleh sipembeli selama harga belum dibayar lunas karena ia takut pada ancaman pidana Belum adanya perangkat kaedah hukum tertulis secara jelas yang mengatur lembaga hukum sewa beli menimbulkan kesukaran didalam menyelesaikan perselisihan yang timbul, 2.MET0DE PENELITIAN Didalam rangka penyusunan skripsi ini maka digunakan metode penelitian seperti berikut ini : a. Metode kepustakaan dengan membaca buku-buku diperpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang ingin ditelaah. Dengan melakukan metode ini maka diperoleh pengetahuan-pengetahuan secara teoritis. b. Penelitian lapangan field research yang dibagi dalam 2 tahap interview wawancara langsung dengan para pimpinan perusahaan ataupun responden-responden lain guna pengumpulan data secara praktis dokumentasi yang berupa pengumpulan surat-surat ataupun brosurbrosur yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3.HAL-HAL YANG DITEMUKAN1. HUkum perjanjian dari BW menganut azas konsensualisme bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus, Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang keinudian atau sebelumnya. 2.Azas tersebut kita simpulkan dari pasal 1320 BW yang mengatur mengenai syarat-syarat perjanjian yang sah yaitu sepakat, kecakapan, hal tertentu dan causa yang halal. 3.Lain daripada itu hukum perjanjian dari BW menganut pula azas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tersimpul dari pasal 1338 ayat 1 BW yang menekankan perkataan semua yang ada dimuka perkataan perjanjian Dengan mana kita diperbolehkan meinbuat perjanjian apa saja dan akan niengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan. 4.Perjanjian sewa beli yang merupakan ciptaan praktek yang diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk dari hukum perjanjian BW yang menganut azas konsensualisme dan azas kebebasan berkontrak.5. Perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan perjanjian jual beli terletak dalam hal peralihan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, dalam hal terjadi wan prestasi, dalam hal jaminan. 6.Sedangkan perbedaan antara perjanjian sewa beli dengan perjanjian sewa menyewa terletak dalam hal penyerahan hak milik, dalam hal harga yang harus dibayar, dalam hal bentuk perjanjian.7. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor masih terlihat kesan adanya kedudukan penjual sewa yang lebih kuat dari kedudukan pembeli sewa dengan dimasukkannya pihak penjamin, meskipun pasal pasal perjanjian menjamin kedudukan yang sama antara kedua belah pihak tetapi sulit didalam pelaksanaannya. 8.Syarat-syarat perjanjian yang harus dipenuhi, jangka waktu perjanjian, hak dan kewajibiin para piliak, dLsamping resiko dan penyelesaiannya rupakan hal-hal yang menjadi fokus perhatian. inc 4.KESIMPULAN & SARAN 1. Lembaga sewa beli merupakan lembaga yang saat ini banyak membantu perkembangan perekonomian dimana penjual sewa dapat meningkatkan produksinya, keamanan barangnya terjamin sedangkan bagi pembeli sewa dengan modal yang kecil dapat langsung menikmati barang yang disewanya bila angsuran terakhir telah dilunasi maka ia otomatis menjadi pemilik barang tersebut. 2.Lembaga sewa beli merupakan suatu macam perjanjian yang timbul karena praktek dan kebiasaan didalam masyarakat, khususnya dalam dunia perdagangan. Hal ini dikarenakan tuntutan jaman yang maju demikian pesatnya sedangkan hukum yang mengaturnya belum ada. 3.Perlu adanya pemikiran dalam kerangka pembangunan hukum nasional untuk memasukkan lembaga sewa beli dalam bab dan pasal tersendiri karena menilai banyaknya manfaat lembaga sewa beli tersebut dalam praktek yang mana tentunya memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengaturnya."

"ABSTRAKMasalah Pokok. Kesibukan-kesibukan manusia setiap harinya untuk mencari nafkah adalah usaha-usaha memenuhi berbagai kebutuhan nya. Diantara berbagai kebutuhan manusia tersebut kebutuhan terhadap perumahan adalah kebutuhan primer yang harus segera dipenuhi, Tetapi tidak semua manusia dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut, Kesulitan manusia dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan tersebut di sebabkan karena berbagai hal, Pokok permasalahannya adalah adanya kenyataan bahwa kekurangan dalam jumlah besar akan perumahan, mengingat jumlah perumahan yang ada belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya. Diantara rumah yang sudah adapun tidak semua warga masyarakat dapat memperolehnya, mengingat bahwa sebagian besar warga masyarakat adalah berpenghasilan rendah, Peliknya masalah perumahan ini bagi kota-kota besar seperti Jakarta masih ditambah dengan beberapa hal lagi, yaitu ; Pertama adanya urbanisasi, yaitu: berpindahnya penduduk dari desa.ke kota, Kedua, pada kenyataannya ada kesulitan pembangunan rumah murah di kota besar. Hal ini disebabkan karena harapir seluruh areal tanah di perkotaan telah direncanakan peruntukan tanahnya, sehingga pembangunan perumahan sederha na, murah serta terjamin kesehatannya harus berada dalam areal perumahan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Metode Penelitian. Didalam penulisan skripsi ini sebagai suatu karangan ilmiah penulis rnenggunakan 2 ( dua ) cara, yaitu : Pertama, penelitian kepustakaan ( library rasearch ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempergunakan bahan - bahan pustaka yang mencakup peraturan perundang - undangan, dokumen - dokumen resmi, buku - buku dan lain - lain, Kedua penelitian Idpangan ( field research ) yaitu peneli tian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan berhubungan dengan pihak - pihak yang dianggap perlu, Hal - hal yang ditemukan 1, Dalam hal debitur wanprestasi, sanksi yang diterapkan adalah eksekusi barang jaminan pokok, apabila barang jaminan pokok tidak mencukupi maka kekurangannya akan dibebankan pada benda jaminan tambahan, yang biasanya berbentuk gaji debitur, Hal yang deraikign terlampau raemberatkan debitur, kesimpulan dan Saran. Kesimpulan, Dengan mempergunakan perjanjian. sewa beli untuk mendapatkan rumah Perum Perumnas berbagai pihak dapat mem - peroleh kemanfaatan, Pemerintah dapat meraenuhi kebutuhan pokok dari rakyatnya. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pokok dari rakyatnya. Perum Perumnas mendapatkan pembayaran dari penjualan rumahnya secara kontan. Bank Tabungan Negara mendapat keuntungan bunga dan jaminan bahwa kreditnya akan kembali karena jaminan kreditnya adalah rumah debitur yang merupakan kebutuhan primernya. Penyewa beli mendapat keuntungan memiliki rumah, Saran, 1, Perumnas hendaknya lebih selektif dalarn mernilih calon pembeli dari ruraahnya. 2, Sanksi dalara hal debitur cidera janji sebaiknya perlu ditinjau kembali, sehingga tidak terlampau memberatkan debitur."

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN SKRIPSIManusia dalam kehidupannya memerlukan berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan akan kebendaan yang pemenuhannya diusahakan dalam lapangan ekonomi.Keadaan ini telah menimbulkan jalinan hubungan serta saling ketergantungan antara sesama manusia, sehingga diperlukan adanya norma-norma atau hukum sebagai patokan untuk bertingkah laku dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan tadi.Seperti halnya di Indonesia dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang antara lain mengatur tentang 'Perikatan'. Hukum Perikatan ini di dalamnya terkandung suatu asas kebebasan berkontrak, yang berarti kepada setiap orang diberi kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjiannya dan perjanjian ituakan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang undang asal saja tidak bertentangan dengan hukum ( undang undang ), norma, kesusilaan, maupun ketertiban umum.Namun dengan perkembangan teknologi yang amat pesat tidak jarang undang-undang menjadi tertinggal tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada,Demikian pula halnya dengan sewa-beli yang lahir sebagai akibat praktek kebiasaan sehari-hari, di mana bagi lembaga ini belum ada suatu bentuk peraturan tertulis yang mengaturnya.METHODE PENELITIANDalam raengumpulkan data mempergunakan Library Research atas sebanyak mungkin buku-buku maupun tulisan-tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah sewa-beli. Sedangkan data praktis diperoleh dengan cara pengamatan langsung terhadap para pihak yang terlibat dalam sewa-beli ini, khususnya sewa-beli mesin photo copy merk Minolta pada PT. Perdana Nirwana Abadi GO di Jakarta.SISTIMATIKA SKRIPSIPenjabaran materi skripsi ini mengikuti sistimatika sebagai berikut :BAB I : PendahuluanBAB II : Perihal Perjanjian Pada UmumnyaBAB III : Tinjauan Umum Atas Lembaga Sewa-BeliBAB IV : Sewa-Beli Mesin Photo Copy Pada PT. Perdana Nirwana Abadi COBAB V : Penyelesaian PerselisihanBAB VI : Penutup.HAL-HAL YANG DITEMUKANKenyataan menonjukkan bahwa lembaga sewa-beli ini telah bertnmbuh dan berkembang dengan pesat, seperti yang dilakukan oleh PT. Perdana Nirwana Abadi CO dalam rangka memasarkan mesin photo copy merk Minolta ke dalam masyarakat luas.Dalam prakteknya ternyata Surat Perjanjian untuk sewa-beli ini tidak diberi judul dengan Perjanjian Sewa-Beli, melainkan dipakai judul 'Perjanjian Jual-Beli', sebagaimana halnya pada PT. Perdana Nirwana Abadi CO.Selain itu hak-hak serta kewajiban para pihak sebenarnya telah ditentukan dari semula oleh pihak penjual, sehingga pihak pembeli (penyewa-beli) cenderung selalu berada pada posisi yang lemah. Pihak penjual dalam hal pembeli (penyewa-beli) wanprestasi, berhak untuk melakukan pembatalan perjanjian dan sekaligus menarik kembali barang bersangkutan dari tangannya si pembeli. Namun hal ini hampir tidak pernah dilakukan, aebab biasanya setiap permasalahan atau sengketa yang ada selalu dapat diselesaikan melalui musyawarah.Beralihnya hak milik dalam sewa-beli ini adalah pada saat angsuran terakhir dilunasi pembeli, sebelum itu dilakukan maka pembeli (penyewa-beli) dianggap sebagai penyewa dari barang bersangkutan,KESIMPULAN DAN SARANBelum ada suatu peraturan tertulis bagi sewa-beli ini, sehingga demi tercapainya kepastian hukura perlu kiranya dibentuk peraturan itu atau sekurang-kurangnya dibentuk suatu instansi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa-beli tersebut.Sewa-beli ini erat hubungannya dengan perjanjian jual - beli dan perjanjian sewa-menyewa, tapi hendaknya sewa - beli itu dapat disejajarkan dengan kedua bentuk perjanjian tadi, atau dengan perjanjian-perjanjian bertimbal-balik lainnya."

"Keadaan di Indonesia yang tidak menentu akhir-akhir ini pada umumnya dan di ibu kota DKI Jakarta pada khususnya sehubungan dengan maraknya kerusuhan yang sering terjadi dimana-mana. Rasa aman yang dibutuhkan oleh semua warga masyarakat lama kelamaan semakin sulit diperoleh. Tidak jarang hal rasa tidak aman tersebut mengganggu konsentrasi bekerja dan tentunya membawa dampak pada penurunan kinerja seseorang serta dampak lebih lanjut pada suatu perusahaan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang kini menyediakan fasilitas penyewaan suatu tempat khusus berupa kotak yang tahan api, tahan bongkar dan didukung oleh sistem keamaan yang canggih dapat menyimpan berbagai barang berharga seperti dokumen dokumen penting, surat-surat berharga, perhiasan, logam mulia, dan barang-barang lainnya. Bank akan mengadakan suatu perjanjian dengan nasabah (sebagai penyewa) yang berupa perseorangan maupun perusahaan terlihat secara sepihak arena perjanjian yang diberikan oleh Bank merupakan perjanjian stanard baku. Hal ini menimbulkan masalah apakah kedua belah pihak yaitu Bank dan Penyewa dapat berlaku adil dengan melihat asas kebebasan berkontrak sesuai Kitab Undang - undang Hukum Perdata. Dengan demikian pembahasan tidak dibatasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata saja, tetapi juga melihat doktrin hukum terutama hukum perjanjian serta dikaitkan pula dengan Undang undang Perlindungan Konsumen yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Bank dan Penyewa tetap dapat menerapkan asas kebebasan berkontrak yaitu dengan memakai batas kepatutan atas perjanjian tersebut."