Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian Perburuhan sebenarnya dapat ditelaah dari berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan dan hukum. Telaah hukum terutama dari Hukum Perjanjian terhadap hal ini, dapat mengungkapkan beberapa masalah yangmenyangkut perburuhan itu sendiri.Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan obyektif terhadap masalah tersebut, penelitian kepustakaan perlu didukung oleh penelitian di lapangan, sungguhpun masih terbatas dengan wawancara.Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa, perjanjian perburuhan mempunyai dua sifat yaitu perdata dan publik, Murni bersifat perdata pada saat lahirnya atau terjadinya perjanjian, sedangkan sifat publik (aspek perburuhan) timbul pada saatpelaksanaannya.Kedua, bahwa perjanjian perburuhan memiliki sifat yang istimewa karena menyimpang dari azas personalia dalam perjanjian, yaitu juga mengikat pihak ketiga. Ketiga, sifat publik dari hukum perburuhan telah membatasi azas kebebasan berkontrak, yaitu sepanjang masih dianggap layak oleh Pemerintah. Rationya adalah untuk melindungi buruh yang secara sosial ekonorai berada pada posisi yang lemah.Yang terakhir, apabila ditelaah lebih jauh ternyata Perusahaan-Perusahaan Minyak Asing di Indonesia yang membuat perjanjian perburuhan, terbatas pada perusahaan yang memakai sistem kontrak karya dan tidak pada perusahaan yang menggunakan sistem kontrak bagi hasil.Dengan demikian Perjanjian Perburuhan itu sangat penting dalam rangka mewujudkan Hubungan Perburuhan Pancasila. Oleb karenanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri."

"Lemahnya posisi tawar lessee seringkali dimanfaatkan olehlessor yang berpotensi merugikan pihak lessee. Lessorselalu memanfaatkan keunggulan ekonomis dalam melakukanperjanjian dengan lessee.Perjanjian leasing seringkalimengandung klausula standar atau klausula eksonerasi yangmerugikan pihak lessee. Pihak lessee tidak mempunyaipilihan lain kecuali menerima perjanjian yang dibuat pihaklessor (take it or leave it). Permasalahan skripsi inimembahas mengenai kekuatan hukum suatu perjanjian yanglahir dari adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence)ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia. Kedua pembahasanmengenai upaya hukum apa yang dapat ditempuh pihak lesseyang kepentingannya dirugikan oleh lessor. Bahwa kebebasanberkontrak sebagaimana diatur dalam KUH-Perdatakeberlakuannya tidaklah absolut. Salah satu yangmembatasinya adalah berupa syarat objektif yaitu kausayang halal. Bahwa berdasarkan kausa yang halal perjanjianyang dibuat tidak boleh memanfaatkan keunggulan ekonmisberupa penyalahgunaan keadaan yang merugikan pihak lessee.Dengan demikian perjanjian yang menyalahgunakan keadaan(penyalahgunaan keunggulan ekonomis) berakibat batal demihukum, karena selain tidak memenuhi syarat objektif sahnyaperjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 (4)KUH-Perdata juga mengandung kesepakatan semu. Pihak lesseyang merasa dirugikan secara materil dapat menempuh upayahukum berupa pembatalan melalui peradilan perdata dengangugatan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata). Hakim dapat membatalkan sebagian perjanjianklausula yang dipandang merugikan (tidak adil) atau bahkanmembatalkan seluruh isi perjanjian (void ab initio)."

"Kemungkinan terjadinya resiko kerugian mendorong manusia untuk menerapkan konsep asuransi, dalam hal ini asuransi kerugian, sebagai cara mengalihkan resiko dalam rangka meringankan kerugian yang dialaminya. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum asuransi dan hukum perjanjian, serta mengenai ketentuan dalam Polis Asuransi Property All Risk Insurance Asahan Operation mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi berkaitan dengan bentuk perikatan ketiga penanggung dalam polis tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang berbentuk deskriptif dan bertujuan mendeskripsikan tinjauan dari segi hukum perjanjian atas pelaksanaan Polis Asuransi Eroperty All Risk Insurance Asahan Operation. Dari penelitian ini diketahui bahwa Polis Asuransi Property All Risk Insurance Asahan Operation telah memenuhi syarat sah perjanjian serta sejalan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian. Perikatan para penanggung yang merupakan ko-asuransi menempatkan PT. Asuransi Mitsui Sumitomo Indonesia sebagai Kepala Pengasuransi yang berperan penting memutuskan hal yang berkaitan dengan penyelesaian klaim dan pelaksanaan hak subrogasi. Sekalipun masing-masing penanggung bertanggung jawab secara individual kepada tertanggung, dalam hal terjadi sengketa atau wanprestasi oleh salah satu penanggung, gugatan yang diajukan terhadap salah satu penanggung akan menyeret seluruh penanggung yang terikat dalam ko-asuransi menjadi tergugat."