Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSistim Perkreditan Bank merupakan salah satu sektortempatcberprosesnya pembiayaa pembangunan di Indonesia,ffank-bank pemerintah pada umumnya adalah sebagai pelopordari proses pembiayaan tersebut, termasuk didalamnya peranan Ba pindo, Namun, sistim perkreditan yang dikelola Bapindo mempunyai ciri khusus jika dibandingkan dengan sistimpengelolaan kredit pada bank-bank pemerintah lainnya, Cirikhusus mana yang dimaksud tersebut adalah bahua Bapindo dalam mengelola perkreditannya tidak bertindak sebagai bankumum, oleh karena Bapindo hanya memberikan kredit-kredityang berbentuk kredit inuestasi,Jadi" peranan Bapindo hanya berfungsi aktif tidak berfungsipasif,Pemberian kredit inuestasi oleh Bapindo ini lebihdiarahkan kepada sektor industri, pengangkutan dan maritimserta perhotelan/pariuisata dalam bentuk kredit inv/estasijangka menengah/panjang; kredit modal kerja permanen untuknasabah investasi; kredit dalam rangka konsorsium denganbank umum pemerintah; kredit untuk membiayai proyek-proyekbesa r dengan jangka uaktu 15 tahun dan proyek-proyek sedanga tau kecil dengan jangka waktu 5 tahun; dan lain sebagaiinyafeentuk kredit investasi seperti yang telah ditentukan,

---

"

"ABSTRAKUndang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bankmelaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkanpada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kreditatau pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan. Kegiatanusaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditujukan kepadamasyarakat: golongan ekonomi menengah ke bawah daniberoperasi tanpa menerima bunga dari nasabah dengan konsepdasar Syariah Islam. Dalam hal ini terdapat tigapermasalahan, yaitu jaminan yang digunakan bagi pembiayaanpada bank, pelaksanaan pengikatan jaminan dan eksekusiterhadap jaminan. Penelitian yang dilakukan adalahpenelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatanyuridis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwajaminan yang diserahkan debitur kepada bank adalah jaminanpokok dan jaminan tambahan. Perjanjian Penyerahan Jaminandilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi olehnotaris. Bank dan debitur melakukan musyawarah untukmencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaianpembiayaan yang tidak terkembalikan, tidak melaluipelelangan dan pengadilan karena faktor waktu dan biaya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas masalah meningkatnya jumlah kredit macet/diragukan pada bank-bank umum Pemerintah dalam tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 1986 yaitu 3,4 %; 5,2 %; 5,7 %, 6,1 % dari jumlah kredit yang dikeluarkan, dan juga mengungkapkan penurunan likwiditas bank dari 19,01 % akhir tahun 1984, 15,21 0/ 10 pada akhir tahun - 1985 dan 14,21 % pada akhir tahun 1986. Penulis juga membahas sebab-sebab timbulnya kredit macet bank yang dibagi atas sebab keadaan nemaksa (on macht) dan sebab disengaja (on will), juga membahas hambatan-hambatan dalam mencegah timbulnya kredit macet/diragukan yang mcmbaginya dalam sebab intern bank dan sebab ekstern bank. Dalam mencegah timlnya kredit macet bank juga telah berinisiatif - menanggulangi kredit yang diragukan sebelum diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara misalnya dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), atau memberikan penyuntikan/penyelamatan kredit (reconditioning/rescuing credit), atau dengan mengambil alih manajemen perusahaan dengan diikuti penyertaan equity, atau dengan melaksanakan novasi. Penulis juga mengungkapkan sebab-sebab relatif rendahnya (dibawah 15% dari kredit yang dilimpahkan setiap tahun) dan lambatnya pengurusan kredit macet oleh PUPN/jjUPN yaitu dene;an rnenguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PUPN/BUPN. dalam melaksanakan proses pengurusan antara lain kelemahan manajemen, mental oknum/pegawai tertentu, hambatan dari aspek hukum. Penulis juga membahas existensi pengurusan kredit macet bank Pemerintah oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berdasarkan Undang-Undang No. 49/Prp./Tahun 1960. un tuk mengurangi atau menekan jumlah kredit macet dibank dan meningkatkan hasil pengurusan PUPN penulis menyarankan untuk menegakan hukum dengan jalan penerangan hukum dan menerapkan peraturan dengan jalan melaksanakan pengawasan melekat, pengawasan intern dan pengawasan ekstern, agar polaksanaan ketentuan perundang-undangan yaitu menyangkut prosedur pemberian kredit baik secara formil dan terutama secara materiel benar-benar memenuhi ketentuan. Selanjutnya mencegah pembebanan bunga dan denda kelambatan yang terlalu besar di dalam praktek, sehingga sudah tidak adil lagi sebab kondisinya tidak imbang lagi antara beban biaya yang dipikul oleh debitur dcngan manfaat kredit yang diperoleh, akibatnya menghancurkan usaha nasabah dan menghilangkangkan fungsi bank sebagai agent of development. Selanjutnya melenegkapi ketentuan peraturan dibidang hak tanggungan, Fiduciaire Egendoms Overdragh, menghindari ketentuan peraturan seperti KNUP dan fasilitas kredit kelayakan, perbaikan ketentuan tata kerja PUPN, penyederhanaan ketentuan sandera, meningkatkan kerjasama intern dan ekstern dan akhirnya pengambilan tindakan hukum bagi oknum yang melanggar ketentuan peraturan dibidang perkreditan."

"Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas serta terdiri atas penduduk yang jumlahnya sangat besar. Penduduk-penduduk tersebut tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, sampai dengan daerah-daerah terpencil. Berangkat dari hal tersebut, peran bank perkreditan rakyat menjadi sangat penting bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia karena bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil. Salah satu upaya pemerintah untuk menjaga fokus pelayanan bank perkreditan rakyat ialah melalui regulasi terkait permodalan bank perkreditan rakyat. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan kepemilikan asing pada bank perkreditan rakyat di Indonesia dan implikasinya dalam hal bank perkreditan rakyat dimiliki oleh bank umum konvensional yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan kini perlu dipahami secara principal-based, yang mana kepemilikan saham oleh pihak asing pada bank umum konvensional pemilik bank perkreditan rakyat diperbolehkan selama tidak mengendalikan bank perkreditan rakyat yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat implikasi bagi kedua bank tersebut. Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini ialah untuk kedepannya, peraturan perundang-undangan perlu diatur secara detail demi memberikan kepastian hukum.

---

Indonesia is a country which has a broad territory and consists of a very large population. Its citizens are spread to various regions, even to the remote areas. In accordance to that condition, the role of rural banks is very important for the distribution of welfare of the people in Indonesia as it aims to provide services to the people are domiciled in remote areas. One of the government's efforts to maintain the focus of rural banks is by enacting regulations related to the capital structure of rural bank. This thesis discusses the regulation of foreign ownership in rural banks in Indonesia and its implications in the case of a rural banks owned by a conventional commercial bank in which there is foreign ownership therein. This research is conducted using a normative juridical legal research form with a descriptive-analytical typology. The data used in this paper include secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. From this research, it can be concluded that the current regulation also needs to be understood on a principal-based basis, in which foreign ownership of shares in conventional commercial bank who owns a rural bank is allowed as long as they do not have control over the rural bank, and hence there are no implications for both the conventional commercial bank and the rural bank. The recommendation conveyed in this research is that regulation needs to be made more detail in order to provide legal certainty."