Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah pokok Manusia di dalam suatu masyarakat selalu mengadakan hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga agar tercapainya suatu keserasian maka manusia itu harus mentaati kaedah-kaedah yang sudah ada dan berlaku baginya. Jika ada pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian maka seyogyanyalah para pihak tersebut mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi perjanjian itu. Dalam perdagangan sehari-hari secara ringkas dapat dijelaskan bahwa jual beli itu dimulai dengan adanya penawaran dari penjual atau permintaan dari pembeli. Jual beli merupakan faktor yang penting dalam hukum. Dalam jual beli obyek yang diperjual belikan adalah merupakan faktor pertama yang berarti, bahwa pembeli ha rus merasa cocok dengan obyek tersebut baru kemudian tim bul faktor-faktor lainnya. Setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu per janjian asalkan oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap (pasal 1329 BW). Di dalam penjualan tanah di PT. MULYA SARANA boleh langsung kepada pembeli. Harga penjualan tanah itupun telah ditentukan, oleh karena itulah mengenai harga penjualan tidak boleh menyimpang dari yang sudah ditentukan. Bila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka hal ini dilakukan dengan inusyawarah. Metode Penelitian Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu: 1. Library Research (penelitian perpustakaan), dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini. 2. Field Research (penelitian lapangan), dimana penulis secara langsung mengadakan penelitian ke PT. MULYA SARANA. Hal-hal yang ditemukan Di dalam jual beli tanah di PT. MULYA SARANA, boleh menjual langsung kepada pembeli dan kalau terjadi perselisihan antara penjual dengan pembeli tidak pernah gapai ke Pengadilan. Kesimpulan Bahwa di dalam perjanjian jual beli tanah di PT. MULYA SARANA ini, ada sebagian ketentuan yang sesuai de ngan ketentuan perjanjian jual beli menuruL BW. Saran - Saran Pemerintah harus segera membentuk suatu peraturan i di bidang Hukum Perjanjian jual beli yang baru, karena peraturan-peraturan yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat."

"ABSTRAKSebagai suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang mengemban tugas sebagai penyelenggara pengelolaan suatu lingkungan siap bangun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perusahaan pengembang wajib melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan pengembang adalah larangan penjualan kaveling kosong kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dari Undang-undang Perumahan dan Permukiman. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, masih ada beberapa perusahaan pengembang yang berusaha untuk "mensiasati" larangan tersebut dengan berbagai cara. Menghadapi kenyataan ini, Penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai: (1) Apakah perjanjian jual bell kaveling tanah matang tanpa rumah yang dibuat secara bawah tangan di perumahan sah dan mengikat secara hukum? (2) Bagaimana UU Perumahan dan Permukiman mengatur mengenai jual beli kaveling tanah matang tanpa rumah di kawasan perumahan? (3) Bagaimana solusi yang tepat bagi para pengembang dalam menyikapi pasal 26 ayat (1) UU Perumahan dan Permukiman? Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier sehingga menciptakan hasil penelitian yang bersifat evaluatif-preskriptif analisis dengan kesimpulan: (1) karena syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka jual bell kaveling kosong oleh suatu perusahaan pengembang adalah batal demi hukum, sehingga jual bell tersebut rentan terhadap gugatan dari pihak ketiga; (2) beberapa peraturan perundang-undangan dalam pengadaan perumahan di Provinsi DKI Jakarta perlu direvisi dan lebih dilengkapi demi terciptanya suatu tatanan tertib hukum sebagaimana yang ingin dicapai oleh Undang-Undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman."

"ABSTRAKKebutuhan atas perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiapanggota masyarakat disamping kebutuhan akan sandang dan pangan. Melihatperkembangan khususnya di daerah khusus ibukota Jakarta yang begitu pesat dalambidang perumahan, sehingga banyak pihak - pihak mempergunakan industri perumahanini menjadi tempat usaha yang strategis. Pertumbuhan industri ini menyisakan beberapapermasalahan - permasalahan bagi pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satumasalah yang tentunya terkait adalah mengenai persoalan hukum peijanjian yang akanteijadi karena proses pengikatan jual beli antara developer dengan pembeli. Dalam tesisini penulis menggunakan salah satu developer perumahan di Jakarta yang dikenalsebagai Perumahann Jatinegara Baru sebagai sampel yang dipergunakan penulis dalammenguraikan permasalahan khususnya tentang pengikatan jual beli tanah. Dalampenulisan ini pada intinya menguraikan tentang dua permasalahan pokok yaitu pertamatentang alasan-alasan dibuatnya peijanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat PT. CakraSarana Persada, dan yang kedua mengenai perlindungan hukum para pihak dalampeijanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan apabila dibandingkandengan akta notaris. Proses pengikatan jual beli di PT. Cakra Sarana Persada diawalidengan proses pra jual beli dan pembuatan jual beli yang nantinya dibuat di hadapanPejabat pembuat Akta Tanah. Adapun Pengikatan Jual Beli di bawah tangan yang dibuatdi Jatinegara Baru sebelumnya terdapat penandatangan surat pernyataan pembelian. Isisurat pernyataan. diuraikan tentang syarat-syarat pembayarannya dan klasifikasibangunan yang akan dibelinya. Uraian pokok dalam tesis ini tentang alasan-alasandibuatnya suatu peijanjian pengikatan jual beli dan menguraikan perlindungan hukumterhadap pihak-pihak yang terkait dalam peijanjian yang dibuat di bawah tangan yangdraf dan isinya telah disiapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini PT. Cakra SaranaPersada. Dari permasalahan tersebut diketahui bahwa jual beli yang dibuat di PT. CakraSarana Persada merupakan akta di bawah tangan yang bentuk dan formatnya merupakanklausul yang hampir keseluruhan ditentukan oleh PT. Cakra Sarana Persada, diawalidengan pernyataan pemesanan kemudian dilanjutkan dengan penandatangan peijanjianpengikatan jual beli, ^dapun peijanjian pengikatan jual beli diharapkan memberikanperlindungan hukum bagi penjual dan pembeli, yang juga akan memberikan rasa amanbagi pembeli untuk melindungi hak atas tanahnya. Saran yang kami sampaikan dalammembuat peijanjian pengikatan jual beli yang sebaiknya dibuat dalam bentuk notariilsehingga keseimbangan hak antara keduanya lebih proporsional."

"Hukum pertanahan di Indonesia dewasa ini diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dalam UUPA tersebut telah mengubah konsepsi kepemilikan dan cara untuk memperoleh hak milik atas tanah dan benda-benda diatasnya yang melekat dengan tanah. Kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal bagi manusia merupakan kebutuhan utama dalam kehidupannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, maka tidak hanya pemerintah yang melakukannya, tetapi pihak swasta selalu pengembang juga banyak membangun perumahan. Hal mana dikarenakan adanya kesenjangan pengetahuan masyarakat selaku konsumen terhadap isi PPJB yang diajukan kepadanya, membuat konsumen tidak sadar tentang posisinya yang lebih lemah dan dapat dijadikan aktivitas bisnis bagi pengembang. Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan konsumen baik berupa peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukumnya yang merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai penguasa. Dapat di ketahui bahwa pada dasarnya PPJB adalah suatu bentuk jual beli yang meskipun belum mengakibatkan terjadinya perpindahan hak milik atas Hak Atas Tanah yang diperjual belikan, namun berdasarkan pakta makna dan maksud para pihak yang membuat PPJB tersebut seluruh hak yang terkait dengan hak atas objek atau tanah dijual dengan PPJB tersebut dialihkan dan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Ini berarti sebenarnya penjual tidak lagi pemegang hak atas tanah atau tanah dijual dengan PPJB tersebut, oleh karena hak tersebut berpindah kepada pembeli sepenuhnya. Hanya karena mekanisme formal belum dapat dilakukan sajalah yang mengakibatkan kepemilikan dalam hukum belum beralih. Namun dalam perjalanannya, permasalahan antara konsumen dan pengembang tidak jarang terjadi, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai akibat eksonerasi atau pengalihan tanggungjawab yang secara tidak sadar dibebankan kepada pihak konsumen selaku pihak yang lebih lemah."

"Tesis ini membahas apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan sesuai dengan asas-asas perjanjian dan bagaimana kekuatan mengikat perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kavling PT. Waskita Cabang Sarana Papan tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian sehingga dapat dinyatakan batal demi hukum. Akibat hukum dari kebatalan tersebut maka klausul-klausul baku yang memberatkan pihak Pembeli dalam PPJB tidak memiliki daya ikat dan tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya kepada Pembeli melalui mekanisme hukum yang berlaku.

---

The focus of this study is the Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan. The research problem are ?does the standart Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan appropriate with the principles of contract and why does the binding power of the contract?. This reaserch is doctrinaire with statuta approach and conceptual approach. The Reasercher concluded that the Contract of Lot Sale-Purchase Binding of PT. Waskita Karya Cabang Sarana Papan isn?t appropriate with the principles of contract, so that the contract can be canceled. The consequence is the contract have no binding power and can?t be compulsioned to the buyer by rule of law mechanism."