Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKA. MASALAH POKOK Terwujudnya masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan dari bangsa dan negera lndonesia. Pemberian Kredit Investasi Kecil merupakan usaha yang sedang giat-giatnya dilaksanakan pemerintah dalam rangka merealisir pemerataan, khususnya pemerataan kesempatan berusaha ba gi pengusaha pribumi modal lemah Kesempatan berusaha tersebut tersebar diberbagai sektor termasuk dalam hal ini adalah sektor angkutan darat. Diantara beberapa sektor angkutan darat yang sudah memanfaatkan fasilitas Kredit Investasi Kecil untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan umurn dalam bidang angkutan taxi adalah PT President Taxi. Situasi kota Metropolitan memungkinkan untuk berkembangnya usaha pertaxian, karena taxi merupakan sarana tercepat dan terbaik untuk melayani pemakai jasa angkutan dalam mencapai tempat yang dituju. Dalam perkembangannya kemapuan Bank dalam memberikan kredit semakin ditingkatkan. Prosedur untuk mendapatkan Kredit tersebut semakin diperlunak dan disederhanakan. Bank akan lebih berperan lagi dalam pemberian kredit pada tahun tahun mendatang, hal ini berarti bahwa banyak pula orang yang akan mengikatkan diri dengan perjanjian kredit dan berarti pula peningkatan bagi pengusaha-pengusaha peibumi modal lemah untuk mengembangkan usahanya tersebut. B. METODE PENELITIAN Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan fakta dan mengumpulkan data dalam suatu penulisan skripsi. Ilmu pengetahuan mengenal dua teori penelitian yaitu penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Untuk menyusun skripsi ini penulis mempergunakan kedua macam penelitian tersebut diatas. Dengan penelitian perpustakaan penulis berusaha mengumpulkan data melalui buku-buku, catatan-catatan kuliah, peraturan perUndang-undangan, Akte perjanjian dan surat-surat lain yang berhuhungan dengan tema skripsi ini Sedang dengan penelitian lapangan penulis mengadakan penelitian langsung ke PT President Taxi dan Bank Bumi Daya Cabang Mangga Besar untuk mendapatkan data langsung dalam bidang usaha yang diselidiki dengan kedua macam penelitian diatas tersusunlah skripsi ini C. HAL HAL YANG DITEMUKAN 1. Kredi± Investasi Kecil angkutan taxi President Taxi ikut serta menyemarakkan kota Metropolitan Jakarta dan membawa nama baik-bangsa dan Negara Indonesia dimata dunia dalam menyediakan sarana tercepat dan terbaik terutama bagi pendatang pendatang dari negara lain dengan armada taxi warna kuning cemerlang. 2. Perjanjian Kredit Investasi Kecil merupakan suatu persetujuan pinjam meminjam. Dalam hal ini debitur dapat menerima barang terlebih dahulu dengan pembayaran dibelakang dan hal ini berlangsung bagi debitur yang dianggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dikelak kemudian hari 3. Perjanjian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi President taxi bersumber hukum pada Undang-Undang Pokok Perbankan No i4 tahun 1967 sebagai lex specialis dan pada KUH Perdata sebagai lex generalis. 4. Prosedur Kredit Investasi Kecil pada saat ini lebih diperlunak dan disederhenakan, namun untuk menghindari hal yang mungkin dapat mengakibatkan adanya kredit macet kreditur menempuh cara-cara seperti mengharuskan mengasuransikan Kredit Investasi Kecil yang diterima kepada PT ASKRINDO memasukkan harta kekayaan debitur sebagai jaminan tambahan. D. KESIMPULAN 1. Pemberian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi Prsident Taxi ini dikuasai oleh Buku III KUHPerdata tentang pengikatan. Tepatnya perjanjian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi ini mendekati kepada perjanjian pinjam mengganti. 2. Umumnya pengusaha pribumi modal lemah yang menenima Kredit Investasi Kecil angkutan taxi tersebut kurang memahami ketentuan-ketentuan peminjam mengganti yang diatur dalam KUH Perdata, sehingga bila dibandingkan dengan pihak Bank kedudukan ekonomis lebik rendah dan hal ini mengakibatkan bahwa debitur menerima demikian saja persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Bank. Jaminan merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian Kredit Investasi kecil angkutan taxi President Taxi jaminan disini bukanlah jaminan umum seperti yang dikehendaki oleh pasal 1131 KUH Perdata melainkan jaminan khusus yang kedudukannya lebih tinggi dari pada jaminan umum yaitu kendaraan yang dibeli dengan fasilitas Kredit Investasi Kecil tersebut dinyatakan sebagai jaminan kredit dan dinyatakan pula dalam Akte Notaris. E. SARAN 6 1. Itikad baik perlu ditanamkan ke pada debitur yang menerima fasilitas kredit agar pengembalian kredit tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur dan aman. 2. Penyuluhan dan pengarahan dari instansi yang berwenang sangat diperlukan agar usaha yang diselenggarakan debitur semakin maju dan berkembang. 3. Perlu diadakan penyempurnaan mengenai isi dan sifat perjanjian Kredit Investasi Kecil angkutan taxi President Taxi dalam hal keengkapan identitas sebagai taxi untuk memberi kan kesan yang lebih memuaskan bagi pemakai jasa angkutan."

"Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasayarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Di samping itu juga memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dan prosedur maupun tata cara permohonan KI pada Bank Rakyat Indonesia Jakarta. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research)."

"The presence of application-based taxis such as Grabcar and Gocar is a challenge for conventional taxis. Its existence can be reduced to conventional taxi company turnover. On March 22, 2016 thousands of conventional taxi drivers held a demonstration against the existence of online taxis, because online taxis were declared in violation of the Traffic Law and consequently the streets in Jakarta were chaotic. The existence of online taxis cannot be avoided any more, due to technological developments. Online taxis provide benefits and convenience for passengers in ordering and the rates are cheaper than conventional taxi rates. Anyone who has a cellphone and downloads the application, can order the online taxi and pick him up at the place where the passenger booked it. Therefore, the Government through the Ministry of Transportation issued Ministerial Regulation No. 32/2016 which recognizes the existence of online taxis in Indonesia and this Ministerial Regulation is revised through Ministerial Regulation No. 26/2017 and revised again to become Ministerial Regulation No. 108/2017."

"Bermula dari penolakan terhadap masuknya taksi online dalam menyelenggarakan usaha transportasi umum dengan mengadakan demo oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional. Masuknya taksi online untuk memperluas bisnis transportasi tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pelaku usaha taksi online karena dianggap dapat mematikan usaha angkutan sewa dan taksi konvensional dengan menawarkan tarif taksi online yang dibawah tarif angkutan sewa dan taksi konvensional. Oleh sebab itu, pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional, secara bersama-sama membatasi daerah pemasaran jasa angkutan taksi online tersebut serta menghalangi taksi online tersebut untuk masuk pada dan memasarkan jasa taksi online. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur terkait dengan tindakan pelarangan beroperasinya taksi online oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali; apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali bersama dengan bendesa adat serta pengusaha jasa pariwisata di Bali yang menghalangi beroperasinya taksi online pada wilayah wisata tersebut termasuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dengan adanya perjanjian yang anti-persaingan ini menyebabkan terhambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengatur terkait dengan penyelenggaraan usaha transportasi umum di Bali sehingga dengan terwujudnya persaingan yang bebas dan adil, maka terwujud juga kesejateraan rakyat.

---

It begins from the refusal of the entry of online taxis in organizing public transportation businesses by holding demonstrations by conventional rental and taxi business operators. The entry of online taxis to expand the transportation business is a threat to online taxi business players because it is considered to be able to shut down conventional rental and taxi transportation businesses by offering online taxi fares that are below conventional rental and taxi transportation rates. Therefore, conventional rental and taxi business operators jointly limit the marketing area of the online taxi transportation service and block the online taxi from entering and marketing online taxi services. The problem raised in this scientific paper is how business competition law regulates related to the prohibition of the operation of online taxis by conventional rental and taxi business operators in Bali; whether the actions taken by conventional rental and taxi transportation business operators in Bali along with traditional villages and tourism service entrepreneurs in Bali block up the online taxis in these tourist areas, this act is considered as a violation of competition law and against the principle and the purpose of Competition Law based on The Law No.5/1999. To answer these problems by using juridical-normative legal research methods and descriptive-analytical data analysis. The results of the study show that there are agreements that are prohibited in business competition law. With the existence of this anti-competitive agreement, it has hampered the achievement of public`s welfare. The government needs to regulate related to the implementation of public transportation business in Bali so that with the realization of free and fair competition, the publics welfare will also be actualize."

"Skripsi ini membahas mengenai pencantuman klausula baku pada jenis perjanjian sewa beli, khususnya sewa beli kendaraan bermotor. Penelitian ini penting khususnya sebagai bentuk kesadaran masyarakat karena klausula baku yang dicantumkan dalam perjanjian baku ini sangat lekat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Posisi masyarakat yang lebih inferior dalam hubungan ekonomi dengan para pelaku usaha mendorong perlu dibentuknya aturan yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi setiap konsumen terutama dalam hal menghadapi perjanjian-perjanjian baku yang cenderung meletakan konsumen pada posisi yang sangat rentan terjadinya kerugian baik materil maupun immateril. Penelitian ini adalah peneltian preskriptif yang memaparkan penggunaan doktrin dan teori sebagai penunjang dan pelengkap ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di dalam menentukan adanya pelanggaran dalam pencantuman klausula baku pada perjanjian sewa beli benda bergerak atau kendaraan bermotor.

---

This thesis define about inclusion standard clause in hire and purchase agreement. Particularly motor vehicle purchase and agreement. This research is important especially as a form of public awareness because the standard clause that include in standard contract attached in human economic daily activity. Society position as a consumer which more inferior in economic relations with businessman encourage the need for establish the rules that can protect each consumer in terms of encounter with standard contract which tends to lead consumer to a vulnerable position to disadvantage possibility both material and immaterial. This is a qualitative research with a prescriptive designe define the use of doctrine and theory as a supplementary provisions upon Consumer Protection Law in defining violation in inclousion standard clause in the term of hire and purchase agreement."

"Pada skripsi ini akan dibahas konsep ride sharing pada taksi, atau disebut juga taxi sharing, yang merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemacetan akibat kurang seimbangnya jumlah kendaraan yang beredar dengan kapasitas jalan yang dapat menampung kendaraan. Pada taxi sharing, penumpang taksi berbagi kendaraan taksi dan biaya perjalanan dengan penumpang lain yang memiliki tempat asal-tujuan yang sama/hampir sama dalam waktu perjalanan yang hampir bersamaan. Pemanfaatan taxi sharing yang mengoptimalkan utilisasi kendaraan taksi, selain dapat mengurangi jumlah kendaraan taksi yang dibutuhkan untuk melayani konsumen dan mengurangi biaya operasional taksi, juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar, yang pada akhirnya mengurangi emisi gas buang kendaraan. Untuk memaksimalkan penggunaan taxi sharing, maka diperlukan pengoptimalan rute taksi dalam melayani penumpang, dimana masalah pencarian rute taxi sharing yang optimal dalam skripsi ini akan dimodelkan dalam bentuk mixed integer programming problem. Permasalahan ini diselesaikan menggunakan algoritma genetika, yang lahir dari sebuah inspirasi teori evolusi Darwin. Algoritma ini digunakan untuk mencari pasangan penumpang yang berbagi layanan taksi dan rute taksi yang optimal. Hasil percobaan dengan menggunakan ukuran populasi (popsize) 10, jumlah generasi 50 dan 100, crossover rate (Cr) 0.7, dan mutation rate (Mr) 0.2 menunjukkan bahwa yang sebelumnya terdapat 8 permintaan taksi dan 8 taksi, operator taksi dapat mengurangi jumlah taksi yang beroperasi sebesar satu taksi. Taksi yang menggunakan konsep taxi sharing, yaitu taksi 5 akan melayani permintaan 2 dan 8, dengan urutan menjemput permintaan 2 lalu 8, lalu mengantarkan permintaan 2 kemudian 8, dengan biaya yang dibayarkan Rp4.200,00 untuk permintaan 2 dan Rp14.700,00 untuk permintaan 8. Maka dari itu, keuntungan operator taksi menjadi lebih besar, penumpang dapat menghemat biaya perjalanan, dan penggunaan kendaraan di jalan berkurang.

---

This research will discuss about the implementation of taxi ride sharing system or taxi sharing as an attempt to find a solution for traffic jam problem that caused by an unequal number of public transportation units operated in the street and the lack of street capacity which supposed to facilitate it. With the present of taxi sharing system, consument can share their taxi trip with others passengers that going on to same direction at the same time. This solution can give benefit for consuments by sharing the trip cost while at the same time benefitted the public transportations provider to optimalized the utilization of the taxi units and cut off operationalization cost, benefitted society by minimalize the number of cars in the streets and reducing air polution from gasoline consumption. To make this taxi sharing system works it also needed an optimalization in taxi route for each trip service. This research will be trying to solved this challenges by examines the taxi-sharing route services through Mixed Integer Programming Problems. This process will be carried using a genetics algorythm which inspired from Darwin's theory of evolution. This algorithm is aiming to be effectively find and match pairs of passengers who use taxi sharing system and taxi routes. The experiment by using population size (popsize) of 10, number of generations 50 and 100, crossover rate (Cr) 0.7, mutation rate (Mr) 0.2 shows that from 8 taxi units to accomodate 8 taxi requests that have been received before, the taxi provider supposedly be able to effectively reduce the number of taxis into only 7 taxis to carry all of the sharing system passengers that requesting. A taxi that uses taxi sharing system will serve request number 2 and request number 8, by picking up request 2 then 8, then delivering request 2 then 8, with fees paid Rp4.200,00 for request 2 and Rp14.700,00 for request 8. Therefore, the profit of the taxi provider is greater, the passengers can save their trip costs, and the use of vehicles on the road can be decreased."