Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 72019 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pohan, Djuharman
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chidir Ali
Bandung: Binacipta, 1978
340.159 8 CHI y
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Moh. Kadri
Universitas Indonesia, 1984
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Simanjuntak, Walfrid Hot Patar
"Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan berdasarkan undang-undang. Benda-benda yang dapat disita harus memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Pelampauan kewenangan dalam melakukan penyitaan yakni dengan menyita benda-benda yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang disangkakan merupakan perbuatan melawan hukum. Orang yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi karena tindakan ini dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kapasitasnya sebagai penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Investigators Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to seize based on regulation. Objects that can be seized should have relevance to the crime. Abuse of power on seizure which seize things that have no relation to an offense may be alleged to cause tort. The person whose rights are aggrieved may submit a claim on damages due to unlawful seizure which done by KPK, on its role/standing as the goverment."
Depok: Universitas Indonesia, 2013
S46497
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Saragih, Marsiaman
Depok: Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sartoni Zein
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Pramusinto Suroyo
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Sofyan
"ABSTRAK
Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan yang raengafur
tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarkat yang ber -
tujuan untuk mengadakan keseimbangan antara berbagai kepen . rtingan
dari seluruh anggota masyarkat, sehingga keadilan danketertiban
akan menciptakan ketentraman dalam kehidupan raasya.-
rakat.
Demikian pula bahwa perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan
oleh orang-orang untuk dapat'mencapai keseimbangan anta
ra berbagai kepentingan dari seluruh anggota masyarakat. yang
mempunyai hubungan timbal balik satu sama lainny'a,. walaupun -
mempunyai kepentingan yang berbeda.
Apabila orang perorangan melakukan hubungan tirnbal balik
dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, sudah
tentu diantara raereka tidak terjadi kegoncangan, akan tetapi
apabila salah satu pihak tidak mentaati peraturan perundangundangan
timbul kegoncangan yang salah satu aspeknya adalahmasalah
Ganti Rugi.
Selain orang perorangan, Badan Hukum dan Negara dapat
pula melakukan perbuatan raelanggar hukum dan perbuatan itu
dapat pula dituntut ganti ruginya, yang sesuai dengan perbu
atan melanggar hukum apa yang dilakukannya.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>