Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara berkembang, terus melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, termasuk didalamnya adalah pembangunan dibidang jasa konstruksi yang mempunyai peranan penting, mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan sipil (bangunan sarana dan prasarana pembangunan), misalnya gedung hiburan pada kompleks pusat perbelanjaan yang ramai yaitu Gedung Pasaraya Theater Jakarta. Pembangunan Gedung Pasaraya Theater Jakarta tak lepas dari akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu perlu dibuat perjanjian pemborongan tertulis agar jelas hak dan keajiban masing-masing pihak. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan secara umum diatur dalam Perjanjian Pemborongan yang disepakati para pihak, UU No. 18 th. 1999 tentang Jasa Konstruksi, PP No. 28 th. 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No. 29 th. 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 30 th. 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan KUHPer Bab VIIA tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya tak lepas dari adanya permasalahan yang dapat menimbulkan perselisihan, misalnya terjadi wanprestasi atau keadaan memaksa. Perselisihan itu harus dipecahkan agar tujuan dari perjanjian dapat terlaksana. Pemecahan perselisihan ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para pihak. Alternatif tersebut adalah musyawarah antarpihak, penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui pihak ketiga (mediasi, konsiliasi atau arbitrase), dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan."

"Perjanjian pembarongan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Ada pun alasan penulis untuk memilih topik mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah karena akhir-akhir ini pembangunan sarana perhubungan seperti peningkatan jalan dan jembatan semakin meningkat sehinqga penting untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pada prakteknya. Peraturan pemborongan pekerjaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan A.V. tahun 1941 tentang syarat-syarat umum untuk pelaksanaan pemborongan pekerjaan umum di Indonesia. Untuk pemborongan pekerjaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah berlaku pula Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN yang disempurnakan setiap lima tahun sekali khususnya mengenai pelelangan yang mendahului ter jadinya perjanjian pemborongan pekerjaan, Berlakunya Keputusan Presiden ini karena menyangkut keuangan negara yang cukup besar yang harus dapat dipertanggungjawabkan pengunaannya oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Keputusan Prssiden ini tidak berlaku untuk pemborongan pekerjaan yang pembiayaannya bukan berasal dari anggaran pemerintah."

"Kontrak jasa konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dan fungsi dari asas proporsionalitas dalam membuat suatu kontrak jasa konstruksi. Penyusunan kontrak Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perikatan yang berdasarkan asas proporsional, yang dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang¬undang Hukum Perdata. Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul - klausul kontrak yang disepakati para pihak.

---

Contract construction services as a guideline for the parties in executing a construction project. Agreement govern the legal relationship between the parties that contains the rights and obligation.This Thesis discusses the application of the principle of proportionality in the contract of construction services and functions of the principle of proportionality in making a contract of construction services. Preparation of Construction Services contract refers to the legal provisions of the engagement is based on the principle of proportional, which is loaded in the third book of the Book of Civil Law. Formation of commercial contracts based on the exchange of rights and obligations of the parties in proportion to produce a fair contract. For that proportionality of the exchange of rights and obligations can be seen from the substance of the clauses of the contract agreed between the parties."

"Salah satu bagian yang penting dalam proses pekerjaan konstruksi adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini sering timbul permasalahan akibat ketidaksesuaian perencanaan dengan yang terjadi di lapangan, hal ini dapat berakibat fatal karena banyak pihak-pihak yang terkait dan masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda sehingga cara penanganan dan pemecahan masalah yang timbul harus benar-benar ditangani dengan serius. Masalah yang timbul menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait di lapangan yaitu antara pemilik, konsultan dan kontraktor. Interaksi yang timbul di lapangan antara pihak-pihak yang disebut di atas sudah diatur dalam dokumen kontrak yang sudah disetujui tetapi seringkali ada perubahan baik karena faktor alam maupun manusianya dalam hal ini bisa dari pemilik ataupun kontraktor. Masalah yang timbul biasanya meliputi masalah seputar pelaksanaan, delay maupun pembayaran. Penelitian akan dilakukan pada Proyek Gedung Perpustakan FTUI Depok dimana proyek tersebut masih dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Kita menyadari bahwa setiap proyek bersifat unik dimana tidak ada proyek yang sama dengan proyek lain. Setiap proyek mempunyai kendala yang berbeda sehingga Proyek ini dapat dijadikan sebuah studi kasus. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui masalah yang biasanya menyebabkan perselisihan dan bagaimana masing-masing pihak menangani permasalahan yang timbul. Kondisi moneter juga menjadi alasan mengapa penelitian ini dibuat. Metodologi penelitian meliputi kajian literatur dan membuat wawancara kepada pegawai-pegawai kontraktor di lapangan. Wawancara dibuat dalam bentuk pertanyaan seputar permasalahan yang timbul. Wawancara hanya dilakukan kepada kontraktor karena posisi kontraktor di Indonesia cenderung lebih lemah dibandingkan owner. Hasil penelitiaan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemilik dan kontraktor sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan ."