Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimana yaag kita lihai; dari kenyataan yang ada sekarang, penggxmaan mesia~inesin foto copy semakin meningkat, "baik di kantor-kantor pemerintah^ kantor-kantor swasta maupm yang berada di tempat-tempat lain sebagai milik perorangan.Peningkatan ini disebabkan karena masyarakat ,menghendaki tercapainya kebutiihan mereka secara cepat, dalam hal ini kebntnban \mtnk memperoleh bahan-bahan tertixlis d£ ngan jalan pencetakan mlaag oleh mesin foto copy, yang dahnln hanya dapat diperoleh dengan galan menyalin saga sehingga dibutnhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak.Dengan ditemnkannya mesin foto copy oleh para ahli, maka waktu dan tenaga yang dibntuhkan nntnk memperoleh bahan-bahan tadi dapat lebih dihemat, sehingga lebih banyak lagi yang dapat digunakan nntmk kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting."

"Beli sewa merupakan suatu perjanjian yang timbul akibat adanya asas kebebasan berkontrak. Pada umumnya perjanjian beli sewa sudah tercetak di dalam bentuk formulir-formulir tertentu (boilerplate) dan isi dalam perjanjian beli sewa tersebut sudah ditentukan secara sepihak oleh penjual sewa. Salah satu obyek perjanjian beli sewa yang saat ini tengah banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah sepeda motor. Pertumbuhan penjualan sepeda motor yang tetap tinggi disebabkan karena sepeda motor merupakan salah satu alat transportasi yang murah dan terjangkau. Hal ini juga didukung oleh situasi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi.Di dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya serta permasalahan yang mungkin timbul dalam perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya. Selain itu juga dibahas mengenai penyelesaian terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya.Penelitian ini menggunakan metode penelitian case method yang berusaha untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya di dalam beberapa klausula perjanjian yang bertitel "Surat Perjanjian Sewa Beli" ternyata menunjukkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual sewa dengan pembeli sewa.Permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya adalah penggelapan barang dan wanprestasi. Penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa sepeda motor pada CV Mitra Jaya yang mungkin timbul pada umumnya diselesaikan dengan musyawarah."

"ABSTRAKAlasan dan Tujuan Penulisan Membahas apakah yang dimaksud dengan leasing, bagaimana kenyataannya dalam praktek pelaksanaan dari perjanjian leasing ini, sebagai lembaga hukum import yang pengaturannya secara khusus tidak di temui dalam KUHPerda Metode Penelitian Dalam menyusun skripsl ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian perpustakaan Hasil Penelitian Dalam kenyataannya lembaga leasing ini lebih mirip dengan sewa menyewa dari pada déngan sewa beli. Karena peraturan tentang leasing ini hanya pengatur tentang pengertian leasing subyek perjanjlan leasing don tata cara penizinan usoha leasing dan tidak mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak maka dalam kenyataanya perjanjian yang di buat antara pihak Lessor dengan pihak Lessee lebih menguntungkan bagi pihak Lessor dan Lessee karena dia membutukan peralatan bagi perkembangan usahanya mau tidak maa menerima segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Lessor. KeImpulan dan Saran Perjanjian leasing adalah perjanjian tak bernama tumbuh dan berkembang dalain praktek dan perjanjian ini leblh mirip dengan sewa menyewa dari pada dengan sewa bell. Dengan melihat isi perjanjIan leasing pada P.T Indo Ayala ternyata azas kebebasan berkontrak yang dimungkinkaa oleh KUHPer menyebabkan dibuatnya isi perjanjian yang memberikan pihak yang membutuhkan barang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya paraturan Pemerintah yang tegas dan jelas balk dalam bentuk surat keputusan maupun undang-undang yang mengatur mengenal hak dan kewajiban masing-masing pihak."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan  perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dan  delik penipuan yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli diikuti sewa menyewa dengan causa  pengakuan utang dalam Putusan Mahkamah Agung 51PK/PID/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian Eksplanatoris-analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif di mana bertujuan. Untuk mendeskripsikan suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keabsahan dari PPJB mengalami perubahan dari pengadilan negeri yang dinyatakan sah sedang pada putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah. Bahwa PPJB adalah sah karena sejatinya para pihak sudah mengaku bahwa objek sudah beralih dengan adanya PPJB dan sewa menyewa. Delik penipuan yang didakwakan oleh hakim Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan perkara perdata PPJB dianggap sah. Dari perjalanan sidang dapat diketahui bahwa hakim mengesampingkan semua alat bukti yang ada.

---

This thesis discusses the sale and purchase binding agreement (PPJB) followed by leasing with causa acknowledgment of debt. The decision that is the focus of the research is the Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022. In this case the TAH Notary committed a trick by tricking the debt into a binding sale and purchase agreement followed by a lease. The formulation of the problem in this study is the validity of the binding sale and purchase agreement followed by leasing with the causa of acknowledgment of debt and fraudulent offenses and fraudulent offenses stated by the Judge. The research method used is doctrinal with an explanatory-analytic research typology. This study uses secondary data. The results of this study reveal that the validity of the PPJB has changed from the district court which is valid while the high court is considered invalid and the supreme court declares it to be invalid. The author states that the PPJB is valid because actually the parties have acknowledged that the object has changed with the existence of the PPJB. The delict of fraud charged by the Supreme Court judge because based on the decision on the PPJB civil case was deemed valid. From the course of the trial it can be seen that the judge overruled all available evidence."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG serta prosedur audit atas akun aset tetap pada PT PIE. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT PIE yang akan dibandingkan dengan ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, dan PSAK 26. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report discusses the analysis of the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG and the audit procedires for fixed asset on PT PIE. This descriptive case study is based on the internship activity held in PT PIE which will be compared to ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, and PSAK 26. Based on the analysis, it is concluded that the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG is in accordance with the applied accounting standard (PSAK). Also, the audit procedures that is conducted by KAP PwC on fixed asset is in accordance with the applied auditing standards and theories."

"Laporan karya magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 30 (revisi 2011) tentang sewa di PT SDR dengan kasus Kontrak A dan Kontrak B. Untuk Kontrak A dan Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sewa di tahun 2018 sedangkan kontrak dimulai 2017. Berdasarkan hasil analisis, waktu pengklasifikasian kontrak sewa tidak sesuai PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak A, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa pembiayaan. Berdasarkan analisis, klasifikasi Kontrak A sudah sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa operasi. Berdasarkan analisis dengan salah satu faktor yaitu jenis menara yang disewa di Kontrak B hanya dapat di isi oleh PT SDR, penulis mengklasifikasikan kontrak B sebagai sewa pembiayaan.

---

This final project aims to analyze the implementation of PSAK 30 (revised 2011) leasing tower at PT SDR with cases of contract A and contract B. For contract A and contract B, PT SDR classifies the lease contract in 2018 while the contract starts in 2017. Based on the analysis, the time of classifying the rental contract is not in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract A, PT SDR classifies contracts as finance leases. Based on the analysis, the classification of Contract A is in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract B, PT SDR classifies contracts as operating leases. Based on the analysis with one of the factors, the tower type leased in Contract B can only be filled by PT SDR, the author classifies contract B as a finance lease."