Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya transaksi jual beli satuan rumah susun atau apartemen melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanpa pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun telah menimbulkan keraguan akan keabsahan hukum PPJB sebagai dasar kepemilikan bagi pembeli. Situasi ini sangat beresiko bagi pembeli untuk mengalami kerugian jika pihak pengembang mengalami kepailitan. Sebagaimana ditemukan pada kasus di Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Para pembeli Apartemen CL yang beritikad baik terhadap pengembang PT MTP yang dinyatakan pailit. Kepailitan tersebut berakibat kepada usaha mereka dalam hal ini apartemen CL. Sehingga, berdampak bagi para penghuni apartemen yang telah mereka beli secara lunas akan ikut dieksekusi oleh Kurator. Penelitian hukum ini adalah berbentuk doktrinal, tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli satuan rumah susun atau apartemen yang didasarkan pada PPJB yang telah dibayar lunas serta unit apartemen sudah diserahterimakan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakui sah dan memiliki kekuatan hukum. Pada proses kepailitan yang dialami PT MTP, kedudukan hukum pembeli merupakan pihak yang mana berhak atas suatu prestasi dari developer yang belum dipenuhi sehingga hal itu dikategorikan sebagai utang sehingga pembeli dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren dalam proses kepailitan developer

---

The increasing number of transactions for the sale and purchase of condominium units or apartments through Preliminary Sale and Purchase Agreements without the creation of Sale and Purchase Deeds and the granting of Ownership Rights to Condominium Units has raised doubts about the legal validity of PPJB as a basis for ownership for buyers. This situation poses a high risk for buyers, who may suffer losses if the developer goes bankrupt. This issue was observed in the case of Supreme Court Decision Number 1459 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. The buyers of CL Apartments, who acted in good faith towards the developer MTP Ltd, were affected by the developer's bankruptcy. This bankruptcy impacted their business, including CL Apartments, leading to the potential execution of fully paid apartments by the curator, thus affecting the residents. This legal research is doctrinal in nature, using a prescriptive research typology and secondary data, which includes primary and secondary legal materials. The findings indicate that the sale and purchase of condominium units or apartments based on a fully paid PPJB, where the apartment unit has been handed over, is legally recognized and holds legal force according to the Civil Code. During the bankruptcy process of MTP Ltd, the legal standing of buyers is as parties entitled to a performance from the developer that has not been fulfilled, categorizing this as debt, making the buyers concurrent creditors in the developer's bankruptcy process."

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, pemerintah melalui lembaga perbankan menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank.Bank pemberi KPR dalam rangka mengamankan kredit yang diberikannya menjadikan tanah dan bangunan yang dibeli oleh Debitur sebagai jaminan dengan cara segera memproses Akta Jual Belinya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan melangsungkan akad Kredit Pemilikan Rumah dengan Debitur (Pembeli) serta penandatangan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tangungan (APHT) oleh Debitur (pembeli). Dengan demikian kredit dapat dicairkan dan dibayarkan kepada Penjual dan tanah dan bangunan tersebut menjadi milik pembeli. Sehingga jual beli tanah dan bangunan tersebut diselenggarakan secara terang dan tunai. Tesis ini bertujuan menguraikan peranan dan tanggungjawab PPAT dalam menyelenggarakan Akta Jual Beli tanah dan bangunan yang dibeli melalui fasilitas KPR agar terselenggara secara terang dan tunai yang merupakan hasil penelitian penulis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Disamping itu juga berdasarkan pengalaman penulis sendiri dan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh gambaran faktual.Dalam tesis ini penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk menyangkut perkara jual beli tanah dan bangunan yang dibeli melalui fasilitas KPR, bagaimana peran dan tanggungjawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Belinya yang dinilai oleh Hakim tidak terselenggara secara terang dan tunai, dan bagaimana akibatnya hukumnya terhadap Akta Jual Beli tersebut.

---

ABSTRACTIn order to meet the needs of adequate housing, the government through the banking institutions to provide credit facilities Housing (mortgage) which can be obtained by meeting the requirements set by the bank. Bank mortgage providers in order to secure the credit that it provides that the land and buildings purchased by the debtor as security by way of Deed of Sale and purchasing process immediately in front of the Land Deed Officer (PPAT), and continue their contract with the Home Ownership Loan Debtors (Buyer) and the signing of Power of Attorney Mortgage charge (SKMHT) and the imposition of Rights Act Tangungan (APHT) by the debtor (buyer). Thus the loan can be disbursed and paid to the Seller and the land and building belong to the buyer. So that the sale and purchase of land and buildings are held in bright and cash. This thesis aims to describe the role and responsibility in carrying PPAT Deed of Sale and Purchase of land and buildings purchased through mortgage facilities to be held in bright and cash that are the result of research the author of the study using a normative juridical literature, by examining library materials or secondary data obtained relating to the issues discussed, through the study of documents to the primary legal materials, legal materials secondary, and tertiary legal materials. Besides, it is also based on the author's own experience and interviews with informants to obtain factual. In this thesis the author analyzes the Depok District Court Decision Number: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk case involves buying and selling land and buildings purchased through mortgage facilities, how the roles and responsibilities of PPAT in making purchasing a Deed of Sale and assessed by the judge did not publicly held and cash, and how the legal consequences of the Deed of Sale and Purchase."

"Skripsi ini membahas mengenai hukum perjanjian jual beli di Indonesia, termasuk pengertian mengenai perjanjian, asas hukum perjanjian, syarat sah perjanjian, akibat hukum perjanjian, berakhirnya perjanjian, defini dan terjadinya jual beli, kewajiban penjual dan pembeli, hak-hak penjual, risko, serta penjualan barang orang orang lain yang kemudian dibandingkan dengan hukum perjanjian jual beli yang berlaku di Singapura. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum perjanjian jual beli antara Indonesia dengan hukum perjanjian jual beli di Singapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis- normatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu merevisi ketentuan perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian jual beli yang lebih komprehensif untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan ekonomi khusunya jual beli.

---

This thesis discuss the law and regulation of sell and purchase agreement in Indonesia, including the understanding of the agreement, the legal terms of the agreement, the conseqences of agreement, the termination of the agreement, the definition of sell and purchase, the seller's and buyer's account, the right of the seller, the risks and sal of other goods which are compared with the applicable law of the sale and purchase agreement in Indonesia and Singapore. The research method is used in this thesis is a legal comparative study that resulting a juridical normative form of research. The result of this research is to suggest that Indonesia needs to revise the terms of the sale and purchase agreement that is stipulated in the Indonesian Civil Code, the law should be comprehensive to create a legal certainty for the person who conduct an economy activity, especially sell and purchase. "

"Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu jual beli. Jual beli atas tanah merupakaan proses peralihan hak tanah antara penjual dan pembeli. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, dalam jual beli tersebut pada beberapa kasus, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pihak lain. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penjual yang merupakan ahli waris menghalang- halangi proses balik nama sertipikat tanah penjual kepada pembeli, sehingga permasalahan yang dikaji adalah implikasi hukum balik nama sertipikat tanah hasil jual beli yang prosesnya dihalangi oleh ahli waris berdasarkan Putusan MA No. 565 K/PDT/2020 dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Waris Ganda yang ditetapkan Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama,  implikasi hukum proses balik nama adalah Para Tergugat harus menaati putusan MA untuk memenuhi seluruh proses balik nama yang diperlukan agar Penggugat memperoleh haknya secara utuh, mendapatkan hak atas azas publistas, azas ekonomis, dan fungsi umum objek tanah tersebut. Kedua, Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum bukan justru melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sadar Notaris tersebut telah membuat dua surat keterangan waris dengan pihak yang sama dan dengan keperluan yang sama pula. Dalam hal ini notaris bersama dengan para tergugat terbukti telah bersama-sama dengan tergugat merekayasa surat keterangan waris kedua tersebut dan menghilangkan salah satu ahli waris yang mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

---

The transfer of land rights can be carried out through various means, one of which is by sale and purchase. Sale and purchase of land involve the transfer of land rights between the seller and the buyer, each party having rights and obligations to fulfill. However, in some cases, one party fails to fulfill their obligations, thereby causing harm to the other party. This situation is evident in the case studied here, where the seller, who is an heir, obstructed the process of transferring the land certificate to the buyer. Thus, the legal implications of transferring the land certificate resulting from the sale and purchase process being obstructed by heirs are examined based on Supreme Court Decision No. 565 K/PDT/2020. Additionally, the responsibilities of the Notary and the Land Deed Official (PPAT) in the creation of the Sale and Purchase Deed and the duplicate Inheritance Certificate, as determined by the court, are explored. The research methodology employed is doctrinal research, utilizing an explanatory type with secondary data. The findings indicate that first, the legal implications of the transfer process require the defendants to comply with the Supreme Court decision to complete all necessary procedures for transferring the certificate, ensuring the plaintiff's full rights to the land based on principles of publicity, economic principles, and the land's general function. Second, the Notary should provide legal counseling instead of engaging in unlawful actions, as evidenced by knowingly issuing two inheritance certificates to the same party for the same purpose. In this case, the Notary, along with the defendants, was found to have colluded in engineering the second inheritance certificate and omitting one of the heirs, constituting a criminal act."

"ABSTRAKPermasalahan dalam skripsi ini diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengklaim bahwa ia memiliki hak atas Tanah berdasarkan Hibah Wasiat melalui Akta Wasiat yang diberikan oleh Pemilik Tanah Pemberi Hibah Wasiat/Penjual , tetapi saat Penggugat berusaha untuk menguasai Tanah setelah Pemilik Tanah meninggal dunia, ternyata Tanah tersebut telah dijual oleh Pemilik Tanah kepada Tergugat semasa Pemilik Tanah masih hidup. Karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan kembali hak atas Tanah yang ia klaim ia miliki. Hibah Wasiat adalah pemberian suatu atau beberapa barang atau harta yang dilakukan oleh Pemberi Hibah yang mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dunia dan selama pemberi masih hidup Hibah Wasiat tersebut dapat dirubah dan ditarik kembali oleh Pemberi Hibah. Mahkamah Agung memberikan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, yang menyatakan bahwa Akta Wasiat yang berisi Hibah tersebut adalah sah dan Jual Beli yang dilakukan adalah batal. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk menganalisis terkait Jual Beli Tanah yang didahului dengan adanya Hibah Wasiat serta bagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Hibah Wasiat yang menjadi dasar Penggugat untuk menuntut hak atas Tanah adalah telah tercabut secara diam-diam oleh Pemberi Hibah dengan dijualnya Tanah tersebut kepada Tergugat semasa Pemberi Hibah masih hidup, dan Jual Beli yang dilakukan adalah sah dan tidak batal, dan Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum.

---

ABSTRACTThis thesis will analyse a lawsuit files by claimant that claims he has the right of the land based on grant of will given to him by the landholder granter seller , because when the claimant wants to claim his right of the land after the landholder died, it turns out that the land was already sold to defendant when the landholder still alive. Grant of will is a will to give something or some wealth of the granter to grantee, and it will valid and have force of law after the granter died and as long as the granter alive it can be void by the granter. The supreme court gives consideration that agree and reinforce the consideration given by the District court that also being agreed and reinforced by the Court of Appeal that states the grant of will is valid and the sale and purchase is void. Because of that, writer is interested to analyse about the sale and purchase of the land that preceded by grant of will, and also the implication to the protection of a good faith purchaser by law. Research methods used by the writer is Research Library. The results of this research states that grant of will that used by claimant to claims his right of the land has already been void silently by granter when granter sold the land to defendant while still alive, and the sale and purchase is valid, and a good faith purchaser is should be protected by law."