Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa pembangunan saat ini, peranan Bank dirasakan sangat besar oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan pinjaman bagi pengusaha. Kalau kita hubungkan dengan GBHN di mana dikatakan bahwa pemberian kredit harus bersifat membantu golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil untuk meningkatkan usahanya, maka jalan keluarnya adalah dengan mengadakan jaminan yang tidak dikenal oleh KUHperd tetapi diperkenalkan oleh yurisprudensi yaitu Fiducia. Pemberian kredit dengan jaminan Fiducia ini dirasakan cocok untuk menunjang usaha pemerintah dalam program pemerataan karena penerima kredit ( debitur ) selain memperoleh kredit juga tetap menguasai barang jaminan, sehingga kesempatan untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih besar. Sampai saat ini, belum ada satupun peraturan yang khusus mengatur tentang Lembaga Fiducia tersebut, padahal dalam praktek perbankan menunjukkan bahwa lembaga ini lebih populer bila dibandingkan dengan lembaga jaminan lainnya seperti gadai dan hipotik. Terhadap suatu perjanjian kredit yang diikat dengan jaminan Fiducia pada Bank BNI, baik yang sedang berjalan maupun yang telah daluarsa, dapat dilaksanakan suatu Novasi. Bentuk-bentuk Novasi yang dapat dilakukan berupa Novasi Objektif, Novasi Subjektif Pasif dan Novasi Subjektif aktif. Dengan adanya Novasi dianggap perjanjian kredit yang lama hapus, demikian juga dengan hak jaminan yang mengikutinya. Tetapi dalam praktek, Jaminan Fiducia dapat dipertahankan pada perjanjian kredit yang baru. Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah bagaimana proses Perjanjian Kredit pada Bank BNI, bagaimana praktek Novasi yang dilakukan Bank BNI dalam melaksanakan Novasi suatu Perjanjian Kredit yang diikat dengan jaminan Fiducia lalu dalam hal apa Novasi dapat diterima oleh bank BNI dan dalam praktek Perbankan, bagaimana kedudukan jaminan Fiducia apabila dilakukan suatu Novasi oleh Bank BNI. Atas dasar latar belakang dan permasalahan pokok diatas maka penulis membuat skripsi yang berjudul Pembaharuan Hutang (Novasi) dihubungkan dengan Fiducia Sebagai Jaminan Kredit pada Bank BNI."

"NOVIA PURNAWATI, 058600131A, Pembaharuan Hutang (Novasi) Dihubungkan Dengan Hipotik Sebagai Jaminan Perhutangan pada Bank BNI, Skripsi, Januari, 1991.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai eksistensi jaminan kredit yang berupa hipotik dalam praktek perbankan dewasa ini. Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempergunakan 2 (dua) metode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Bank didalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya mensyaratkan adanya jaminan (pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967). Di dalam hukum positif Indonesia dikenal beberapa bentuk lembaga jaminan untuk suatu perjanjian kredit , yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yaitu adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan, dalam hal ini dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lembaga jaminan untuk benda bergerak dikenal dalam bentuk gadai (pand) dan fiducia sedangkan untuk benda tidak bergerak dikenal dalam bentuk hipotik dan credietverband . Terhadap suatu perjanjian kredit pada bank, adakalanya terjadi perubahan-perubahan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, di mana diperlukan suatu lembaga novasi yaitu suatu pembuatan perjanjian baru yang menghapuskan perikatan lama sambil meletakkan perikatan baru yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Novasi ada 3 (tiga) macam, yaitu novasi obyektif, novasi subyektif pasif dan novasi subyektif aktif. Dengan adanya novasi dianggap perjanjian kredit yang lama hapus , demikian juga hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang menjadi tanggungan dari perjanjian kredit yang lama. Dalam praktek pada Bank BNI, dalam hal-hal tertentu jaminan hipotik yang mengikat perjanjian kredit yang lama dapat dipertahankan untuk mengikat perjanjian kredi t yang baru apabila dinyatakan secara tegas oleh Bank BNI sebagai kreditur.(Novia Purnawati)"

"Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi diperlukan dana dalam jumlah besar yang sebagian disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, yang selalu mengandung risiko, sehingga diperlukan suatu jaminan kredit. Disinilah Jaminan fidusia memiliki peran dalam pemberian kredit, sebagai jaminan utang. Hanya bagi sebagian kalangan, jaminan fidusia hanya merupakan jaminan pelengkap dari jaminan hak tanggungan. Walaupun seharusnya tanpa hak tanggungan pun, pihak bank seharusnya memberikan kredit dengan jaminan fidusia.Tesis ini mengangkat pokok permasalahan seperti, apakah lembaga jaminan fidusia dalam praktek perbankan sudah sesuai dengan yang dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; apakah peranan lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan utang dalam praktek pemberian kredit; dan apa saja upaya hukum yang dilakukan oleh bank untuk memperkecil risiko pemberian kredit yang dijamin dengan lembaga jaminan fidusia. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut tesis ini digunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis, di mama penelitian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai peranan dari lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan utang dalam pemberian kredit bank.Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ternyata Undang-undang Fidusia belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, baik dari segi waktu pendaftaran, biaya pembuatan AJF dan biaya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maupun untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga. Kekurangan-kekurangan tersebut menyebabkan jaminan fidusia kurang dapat dimanfaatkan oleh dunia perbankan. Peranan lembaga Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit bank yaitu dapat menjadi jaminan utama atau hanya menjadi jaminan tambahan. Dalam memperkecil risiko-risiko maka bank biasanya meminta jaminan tambahan berupa benda tetap seperti tanah, membuat Surat Kuasa Jual, Surat Kuasa Tarik dan kwitansi kosong yang telah ditandatangani debitur."

"ABSTRAKTesis ini membahas seputar jaminan fidusia atas kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga pada praktek dikaitkan dengan Proyek Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta (?Proyek Basoetta?) serta hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan notaris dalam hal ini ketika menjalankan tugas dan kewenangannya. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif, bersifat eksploratoris, dan menggunakan metode analisis data kualitatif. Tinjauan bahasan pada tesis ini merujuk pada peraturan perundang-undangan terutama yang terkait dengan jaminan fidusia dan perkeretaapian serta didukung oleh pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier. Tesis ini membahas dimulai dari penggolongan kebendaan kereta api menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan mengenai perkeretaapian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian beserta peraturan pelaksananya, hingga lembaga jaminan atas kereta api dan penjabaran serta analisa atas akta jaminannya dikaitkan dengan Proyek Basoetta. Mengingat pembiayaan pada Proyek Basoetta dilakukan dengan skema kredit sindikasi, maka pembahasan dan analisa tesis ini juga tidak terlepas dari pengaruh sifat sindikasi dari perjanjian kredit yang menjadi pokok (underlying transaction) dari fidusia yang akan dibahas. Dengan tetap menjaga kepentingan dan kerahasiaan kesepakatan bisnis para pihak yang terkait dalam Proyek Basoetta, penguraian data-data Proyek Basoetta dalam tesis ini adalah terbatas hanya yang memiliki korelasi dengan aspek pengetahuan hukum jaminan yang akan dibahas dan yang telah dipublikasikan dalam media massa. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memegang peranan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris. Namun tugas dan kewenangan notaris tidak hanya sebatas membuat akta autentik, melainkan juga memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, diantaranya memberikan penyuluhan hukum atau nasihat hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya. Oleh karena itu tesis ini juga akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh notaris sehubungan dengan pembebanan jaminan fidusia kereta api, khususnya dikaitkan dengan Proyek Basoetta

---

ABSTRACTThis thesis is discussing fiducia security over train based on laws as well as in practice connected with the Project of Soekarno-Hatta Airport?s Train (?Basoetta Project?) together with other matters that should be considered by the notaries during their duties. The research method used in this thesis is juridical-normative, exploratoris, and qualitative analysis method. The discussion review in this thesis is reffering to the laws in particular relevant to the fiducia security and railways transportation supported with the legal expert?s opinion and tertier legal material. This thesis provides reviews from the categorization of train as goods upon Indonesian civil law code (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), regulations concerning railway transportation based on Law Number 23 Year 2007 and its implementation regulations, to the security over train and its analysis of the security deed in relation to Basoetta Project. Since the financing of Basoetta Project is conducted through credit syndication scheme, hence the discussion and the analysis of this thesis are not appart from the nature of the credit syndication of the credit agreement as the underlying transaction of the fiducia which will be discussed. While maintaining the interest as well as the confidentiality of the business deals between relevant parties in Basoetta Project, details of data that used in this thesis is limited to those relevant with the aspect of the legal knowledge of the security which will be discussed and which have been disclosed on the mass media. In connection with the fiducia, the notary holds a position as mandated by the Law Number 42 Year 1999 concerning Fiducia which determines that the fiducia deed (Akta Jaminan Fidusia) shall be made in the form of notarial deed. Nonetheless, duties and authorities of notaries are not limited to make the authentic deed, but also have other duties based on Undang-Undang Jabatan Notaris, among other is to provide counselling and legal advice in connection with deed of which the notary will prepare. Therefore this thesis will disccus about matters that should be mind by the notary relevant to the fiducia over train, in particular in connection with Basoetta Project"

"Sampai saat ini ketentuan Perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara tertulis ketentuan Jaminan Fiducia, meskipun lembaga jaminan ini telah diakui di Indonesia melalui Putusan Yurisprudensi tanggal 18 Agustus 1932. Pengaturan Fiducia melalui Hukum tidak tertulis dirasakan kurang menjamin kepastian hukum, sebab hukum sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga perlu sebanyak mungkin diberi bentuk tertulis selain untuk lebih menjamin kepastian hukum juga dalam rangka pembinaan hukum nasional. Dalam hal ini Hukum Perdata terutama mengenai lembaga jaminan memandang penting pembagian benda bergerak dan tidak bergerak, sebab atas dasar pembedaan tersebut ditentukan jenis lembaga jaminan yang dapat dipasang untuk kredit yang diberikan, hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 1971 dalam perkara Loding Siang melawan BI yang menetapkan hanya benda-benda bergerak yang dapat difiduciakan sedangkan benda-benda tidak bergerak tidak dapat dipakai sebagai jaminan fiducia. Fiducia sebagai lembaga jaminan yang tumbuh dan berkembang dalam praktek sangat sesuai dengan azas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada setiap warga negara Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR no IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tertanam dalam rangka pemberian KIK/KMKP kepada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil. Peranan Fiducia di sini merupakan jaminan yang memperhatikan kepentingan usaha dari pencari kredit. Fiducia dirasakan dapat mengatasi kekurangan kekurangan yang ada pada lembaga jaminan gadai yang diatior dalam hukum tertulis, dan selama belum ada ketentuan tertulis yang mengaturnya peranan yurisprudensi sangat penting untuk mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dan kebutuhan hukum masyarakat dalam bidang hukum jaminan. Hanya dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dirasakan ada dualisme dalam penanganan nya, yakni oleh lembaga PUPN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 49 Prp tahun 1960 dan Pengadilan Negeri. Dalam hal demikian tentunya timbul sengketa yurisdictie yang ternyata dari Putusan perkara Perdata Nomor 96/Perd/1977/PN Medan yang menyimpulkan tidak ada koordinasi dan komunikasi antara PUPN dan Pengadilan Negeri."