Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan dikeluarkannya serangkaian paket kebijaksanaan pemerintah di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada periode 1983 - 1988, yang kemudian diikuti oleh ketentuan lanjutan diantaranya adalah paket tanggal 28 Februari 1991 yang dikenal dengan sebutan Paktri, maka persaingan di bisnis perbankan menjadi semakin besar. Sejalan dengan makin berkembangnya dunia usaha, terutama di bidang property dan realty, jika dikaitkan dengan paket kebijaksanaan tadi, maka lembaga perbankan menjadi salah satu alternatif dalam kerangka memajukan industri tersebut. Salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh kalangan usahawan dan mitra usahanya adalah dengan memanfaatkan fasilitas garansi bank. Garansi bank menjadi pilihan utama, karena lembaga ini sangat memberikan jaminan yang pasti atas terselenggaranya suatu proyek. Dengan lain perkataan garansi bank ini bersifat efisien dan efektif. Efisien karena apabila debitur lalai, maka kreditur dapat segera melunasi pembayaran kepada bank. Efektif karena garansi bank akan dicairkan oleh bank tanpa meminta terlebih dahul u diadakan lelang s ita atas ke kayaan e b itu r sebagaimana diatur dalam pasal 183 1 KUH Perdata. Namun demikian, karena fasilitas ini dapat memberikan risiko di suatu waktu di masa yang akan datang, maka terhadap penerbitan garansi bank ini harus di sertai dengan suatu cover, suatu kontra garansi atau jaminan lawan yang jumlahnya memadai. Kontra garansi ini dapat berbentuk setoran jaminan (margin deposit) dan atau jaminan yang bersifat kebendaan (materi). Terhadap jaminan yang bersifat kebendaan harus diadakan taksasi terlebih dahulu. Jamiman yang berupa kebendaan ini dapat berupa benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak. Terhadap benda-benda tidak bergerak seperti tanah, gedung diikat dengan hipotik, sedangkan untuk benda-benda bergerak dapat diikat dengan gadai dan fiducia. Untuk benda-benda bergerak dibedakan atas benda bergerak berwujud seperti mobil ,perhiasan, dan benda-benda bergerak tidak berwujud seperti surat-surat berharga (sertifikat deposito, wesel, cek). Dalam hal terjadi klaim oleh kreditur, maka garansi bank itu harus dicairkan oleh bank. Dengan dicairkannya garansi bank tadi, maka pada saat itu bank membuat akta subrogasi (penggantian hak-hak si berpiutang) terhadap debitur. Dan pada saat itu juga beralihlah hak-hak kreditur kepada bank. Maka terhadap benda-benda yang dijadikan kontra garansi tadi menjadi jaminan bagi bank untuk melunasi utang-utang debitur sebagaimana halnya kredit biasa. Dengan demikian berlakulah bagi mereka ketentuan mengenai perjanjian pemberian kredit sebagaimana halnya dalam pemberian kredit biasa."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."

"Kredit perbankan merupakan salah satu cara yangditempuh oleh perusahaan untuk mengembangkan usahanya,termasuk oleh perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayarandalam memperoleh kredit biasanya memberikan jaminan berupahipotek atas kapal yang dimilikinya, juga terhadap kapalyang baru akan dibeli melalui fasilitas kredit tersebut.Pemberian kredit tentunya tidak terlepas dari aspek hukumperjanjian, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian, yangmana penelitian ini nantinya akan dilakukan secara yuridisnormatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitianini menganalisis perjanjian kredit investasi untukpembelian kapal yang dibuat antara PT Samudera dengan BankX, yang mana di dalam perjanjian kredit tersebut akandiberikan jaminan hipotek atas kapal berbendera Malaysiayang akan dibeli oleh PT Samudera selaku pihak debitur. Halini tentunya menimbulkan suatu pertanyaan hukum, apakahboleh menjadikan kapal tersebut sebagai jaminan.Berdasarkan ketentuan Pasal 1175 ayat (2) KUHPerdata,debitur dapat memperjanjikan hipotek pada kreditur. Setelahkapal tersebut diperjanjikan sebagai agunan dalamPerjanjian Kredit, bank atau kuasanya dapat melakukan gantibendera, pendaftaran kapal, dan pembebanan hipotek kapalatas kuasa dari debitur. Untuk keamanan bank sebagaikreditur, sebaiknya dalam perjanjian dicantumkan klausulyang mengatur bahwa segala surat yang berkaitan dengankapal dan bukti kepemilikan kapal disimpan oleh bank."

"Tesis ini membahas tentang cara penyelesaian kredit macet yang efisien yang dilakukan di PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah X (BCA). Penyelesaian kredit macet tersebut adalah penjualan dibawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai mekanisme pemberian kredit hingga terjadinya kredit macet. Kemudian akan diuraikan beberapa cara penyelesaian kredit yang dilakukan oleh BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya yaitu dengan penjualan dibawah tangan, fiat eksekusi, parate eksekusi dan penjualan piutang dengan cessie. Dari masing-masing cara penyelesaian kredit macet tersebut akan dianalisis jumlah biaya yang dikeluarkan serta jangka waktu yang digunakan dalam penyelesaian kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan tingkat efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara penyelesaian kredit macet lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan berdasarkan perbandingan yang dilakukan diketahui bahwa penjualan dibawah tangan merupakan cara yang efisien pada BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya.

---

The focus of this study is the efficient settlement of non performing loan in PT Bank Central Asia, Tbk. Region Office X (BCA). This non performing loan settlement is by under hand sales.This research is descriptive analytic research. In this research will be described about the procedures of loan giving up to the non performing loan. Then will be described some of non performing loan settlement. The settlements are under hand sales, fiat executie, parate executie and credits sales by cessie. By the settlements will be analyzed the amount of cost that spent and the duration of each settlement.The purpose is to know how the procedure of under hand seles that BCA used and the eficiency of it if compared with another settlement of non performing loan. This research found that under hand sales is the eficient way for BCA to resolve non perfoming loan."