Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RINGKASAN EKSEKUTIF Tesis ini bertujuan untuk mempelajari dampak mutu modalmanusia dalam pembangunan ekonomi, mempelajari dampak perubahanmutu modal manusia terhadap pembangunan ekonomi, melihat pengaruhperubahan jumlah pekerja yang terlibat dalam proses terhadappembangunan ekonomi, mengevaluasi pengaruh perubahan modal terhadap pembangunan ekonomi, melihatk pengaruh kepadatan pendudukterhadap pembangunan, mempelajari mempelajari perbedaan pengaruhantara variabel : modal (capital); jumlah dan mutu modal manusia,dan kepadatan penduduk terhadap pembangunan ekonomi menurutpulau.Kerangka pemikiran didasarkan pada fungsi produksi yangmenyatakan bahwa besar kecilnya output (pembangunan ekonomi)ditentukan oleh besar kecilnya jumlah dan mutu faktor produksi.Pekerja merupakan "salah satu faktor produksi dapat dilihat daridua sisi, yaitu dari segi jumlahnya secara fisik dan dari segimutu (kualitas). Mutu pekerja dapat dilihat dari segi pendidikan,kesehatan, dan keamanan. Semakin tinggi tingkat pendidikan,kesehatan, dan keamanan maka mutu pekerja dianggap semakin baik.Peningkatan mutu modal manusia akan meningkatkan produktivitasyang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan ekonomi.Untuk mempelajari dampak mutu modal manusia dalam pembangunan ekonomi dilakukan melalui pendekatan fungsi produksiCoob-Douglas. Pembangunan ekonomi (PDRB)- sebagai variabel takbebas, sedangkan variabel bebas meliputi : investasi; pemakaianlistrik; jumlah pekerja sektor primer, jumlahpekerja sektorsekunder; jumlah pekerja sektor tertier; rata-rata pendidikanpekerja sektor primer; rata-rata pendidikan pekerja sektor sekunder; rata-rata pendidikan pekerja sektor tertier; kesehatan;kriminal; dan kepadatan penduduk.nalisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptifdan statistik inferensial berdasarkan data dari 26 propinsi diIndonesia yang telah dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik(BPS) pada tiga titik waktu/tahun (1980, 1985, dan 1990). Dalamhal ini, masing-masing propinsi diperlakukan sebagai satuananalisis (unit of analysis). Data tersebut diolah dengan menggunakan komputer yang dilengkapi oleh paket program StatisticalAnalysis System (SAS)" pada Lembaga Demografi, Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia.Beberapa basil temuan dalam penelitian ini dapat dikemukakansebagai berikut :Perekonomian Indonesia sementara mengalami transformasistruktural yang ditandai oleh kontribusi Masing-masing sektorterhadap PDB yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun.Kontribusi sektor primer terhadap PDB cenderung mengalami penurunandari tahun ke tahun, sementara kontribusi sektor sekunderdan sektor tertier semakin meningkat. Kontribusi sektor primerpada tahun 1983 terhadap PDB atas dasar harga kontan tahun 1983sebesar 42,98 %, sektor Jasa 39,05 % dan sektor sekunder 17,99 %.Sedangkan pada tahun 1990 struktur perekonomian mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor tertier dan sekunder, yaitukontribusi sektor tertier 39,28 %, sektor primer 34,77 % dansektor sekunder 25,95 %.Jika struktur perekonomian Indonesia dilihat dari besarnyadaya serap pekerja masing-masing sektor, maka pada tahun 1980masih terlihat dominasi sektor primer, kemudian disusul olehsektor tertier dan sekunder, yaitu daya serap sektor primer56,31 %, sektor tertier 31,06 % dan sektor sekunder 12,64 %.Tahun 1990 struktur perekonomian tidak mengalami perubahan akantetapi yang mengalami perubahan adalah proporsi daya serapmasing-masing sektor, yaitu daya serap sektor primer turunmenjadi 51,30 %, sementara daya serap sektor tertier naik menjadi32,78 % dan daya serap sektor sekunder naik menjadi 15,92 %.Perkembangan pekerja di Indonesia menurut tingkat pendidikantertinggi yang ditamatkan nampaknya masih terkonsentrasi padatingkat pendidikan SD ke bawah. Tahun 1980 pekerja yang berpendidikanSD ke bawah masih sebesar 88,5 %, berpendidikan SMTP5,1 %, berpendidikan SMTA 5,6 % dan yang berpendidikan Akademidan Universitas hanya 0,8 %. Kemudian pada tahun 1990 proporsinyamengalami perubahan yaitu pekerja yang berpendidikan SD ke bawahturunrun menjadi 77,0 %, berpendidikan SMTP naik menjadi 8,9 %,berpendidikan SMTA 11,5 % dan yang berpendidikan Diploma danUniversitas naik menjadi 2,3 %.Berdasarkan model yang diperhatikan dari hasil empiri menunjukkanbahwa investasi (capital) mempunyai pengaruh yang cukupbesar terhadap pembangunan ekonomi, investasi mempengaruhipembangunan ekonomi dalam bentuk parabola, artinya apabila jumlahpemakaian investasi ditambah secara terus menerus akan mengakibatkanterjadinya peningkatan relatif (positif) terhadap pembangunan ekonomi, kemudian sampai pada suatu titik tertentudampak pertambahan jumlah pemakaian investasi terhadap pembangunan ekonomi berubah menjadi menurun (negatif).Dampak jumlah pekerja sektor primer, sekunder, dan tertierterhadap pembangunan ekonomi memperlihatkan pengaruh yangberbeda-beda menurut pulau. Besar kecilnya pengaruh jumlah pekerja masing-masing sektor terhadap pembangunan ekonomi menurutpulau banyak ditentukan oleh besar kecilnya perubahan relatifkontribusi jumlah pekerja masing-masing sektor terhadap pembangunan ekonominya. Seperti pengaruh jumlah pekerja sektor primerterhadap pembangunan ekonomi di Pulau Jawa lebih kecil dibandingdengan pulau-pulau yang lain, akan tetapi pengaruh jumlah pekerjasektor sekunder dan tertier terhadap pembangunan ekonomi di Pulau Jawa memperlihatkan pengaruh yang lebih besar dibanding denganpulau-pulau yang lain. Hal ini disebabkan karena dampak relatifperubahan pemakaian jumlah pekerja teradap pembangunan ekonomiberbeda-beda menurut sektor dan menurut pulau.Dampak rata-rata pendidikan pekerja sektor primer, sekunder,dan tertier terhadap pembangunan ekonomi memperlihatkan pengaruhyang berbeda-beda menurut sektor dan pulau. Hal ini banyak dipengaruhioleh komposisi pekerja menurut pendidikan pada masingmasingsektor yang pada akhirnya akan mempengaruhi rata-ratapendidikan pekerja seeara keseluruhan, sehingga dampak relatifperubahan rata-rata pendidikan pekerja terhadap pembangunanekonomi berbeda-beda menurut sektor dan menurut pulau. Di sampingitu dampak rata-rata pendidikan pekerja terhadap pembangunanekonomi relatif masih rendah disebabkan k4rena rata-rata pendidikan pekerja masih sangat rendah yang disebabkan oleh jumlahpekerja masih diominasi oleh pekerja yang berpendidikan SD kebawah.Hubungan antara kesehatan dan keamanan terhadap pembangunanekonomi memperlihatkan trend dan pola yang tidak terlalu jauhberbeda menurut pulau. Sedangkan hubungan antara kepadatan pendudukterhadap pembangunan ekonomi berbeda-beda menurut pulau,yaitu Pulau Jawa memperlihatkan trend peningkatan yang lebihbesar dibanding dengan pulau-pulau yang lain. Hal ini berartibahwa penngkatan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatanpembangunan imprastruktur dan perluasan kesempatan kerja akanmenimbulkan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi.Keberhasilan pembangunan di masa depan, di samping ditentukanoleh ketersediaan dan kecukupan dana, juga banyak ditentukanoleh kesiapan sumberdaya manusia sebagai pengemban missi danpelaksana pembangunan, sehingga sumberdaya manusia ini perludipersiapkan sebaik-baiknya, baik jumlah maupun mutunya dalam ranj igka menyongsong pelaksanaan Program Pembangunan Jangka PanjangTahap Kedua. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus berorientasike arah perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunanantar wilayah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruhrakyat Indonesia.Isu orientasi pelaksanaan pembangunan ke Indonesia BagianTimur (IBT) didukung oleh hasil penelitian ini, yang menunjukkanbahwa kecenderungan orientasi alokasi 'sumberdaya dalam pembangunan ekonomi akan lebih menguntungkan perekonomian nasionaljika diarahkan ke IBT. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatanpendidikan pekerja sektor primer dan sekunder diprioritaskanke IBT. Hal ini didukung oleh alokasi investasi yang mendapatprioritas utama ke IBT. Dengan demikian, maka alokasi investasike IBT akan membawa manfaat yang lebih besar jika diarahkan untukperluasan kesempatan kerja dan pengembangan pendidikan di sektorprimer dan sekunder di IBT. Perluasan kesempatan kerja danpendidikan pekerja sektor tertier diprioritaskan ke Pulau Jawayang didukung pula oleh alokasi investasi."

"Pajak merupakan salah satu hal yang fundamental dalam menjalankan sebuah negara. Di Indonesia, hak negara melakukan pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak konsumsi. Sebelum pajak pertambahan nilai berlaku di Indonesia, pajak atas konsumsi yang berlaku di Indonesia adalah pajak penjualan. Dalam rangka program reformasi sistem perpajakan nasional, pada tahun 1983 pajak penjualan kemudian diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan pada saat itu masih merupakan warisan Belanda sehingga dirasakan tidak memperhatikan azas dan aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu dalam pemungutan pajak penjualan menimbulkan efek pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak. Undang-Undang Pajak Penjualan juga mengandung dualisme sistem pemungutan pajak dimana terdapat dua sistem pemungutan pajak yaitu untuk pengusaha tertentu diterapkan self assessment system, sedangkan untuk kelompok pengusaha lainnya digunakan official assessment system. Perubahan itu tentu berdampak terhadap hukum dan pembangunan ekonomi. Melalui pajak pertambahan nilai, pemerintah memperluas objek pajak pertambahan nilai untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu pemberlakuan pajak pertambahan nilai ini juga menghapus efek pajak berganda yang timbul dalam pajak penjualan. Pajak pertambahan nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

---

Tax is one of the fundamental things in running a country. In Indonesia, the state's right to collect taxes is regulated in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads that taxes and other levies that are coercive for state needs are regulated by law. One type of tax is Value Added Tax (VAT), which is a type of consumption tax. Before the value added tax came into effect in Indonesia, the consumption tax that applied in Indonesia was a sales tax. In the context of the national taxation system reform program, in 1983 the sales tax was replaced by Value Added Tax. This change is stated in Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. This change was motivated by the fact that the tax legislation at that time was still a Dutch heritage, so it was felt that it did not pay attention to the principles and aspects of equity, justice, legal certainty and economic growth. In addition, the collection of sales tax creates a double tax effect or the imposition of taxes on taxes. The Sales Tax Law also contains a dual system of tax collection where there are two tax collection systems, namely a self-assessment system for certain entrepreneurs, while for other groups of entrepreneurs an official assessment system is used. This change certainly has an impact on law and economic development. Through value added tax, the government expands the object of value added tax to increase state revenue. In addition, the implementation of this value added tax also removes the double tax effect that arises in the sales tax. Value added tax can be collected several times in various links in the production and distribution chain, but only on value added that arises in each route through which goods and services pass. In this case, the government uses law as a means of renewing society and achieving the goals to be achieved by the government."

"ABSTRAKThis study aims to examine the effect of credit supply on sales growth and profitability in the manufacturing and trading companies in Indonesia. Least Square (LS and AR) is a statistical tool that used to analyze the panel data included 72 companies in 2010 - 2014. The variable in this study is receivable as an independent variable, growth in sales and earnings as the dependent variable, and the age and size of the company into a variable kontrol. The study provide empirical evidence that trade credit in term account receivable has no significant effect on sales growth but has significantly positively effect on profitability. This indicates that companies investing more in account receivable can increase its profitability. Furthermore, the size of the company does not have a significant effect on sales growth while the age of the company significantly negatively affect sales and profit growth."

"This paper examines the income distributional impact of the 1997?s economic crisis that hit Indonesia using Social Accounting Matrix data for 1995 and 1998. Relying on a comparison of the distribution before and after crisis, the study suggest three main findings based on multiplier analysis. First, poor households have been harder hit by crisis than rich households. Second, there are indication that crisis making income transfer likely to occurs from consumer to producer. Third, it is hard to eliminate disparity in income distribution relying only on market mechanism. From impact analysis we obtain the result for policy recomendation. Agriculture price support policy tend to biased to rural rich households, while export promotion policy biased to urban rich households. Direct income transfers to poor household and income redistribution policy seems to be the best policy for improving the distribution of income after crisis."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"Proyek infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Namun, model untuk menganalisis dampak ekonomi dan sosial masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model dampak ekonomi dan sosial yang akan digunakan untuk mempelajari dampak proyek infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang dijamin oleh Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) baik skema PPP (Public-Private-Partnership) maupun skema non-PPP pada sektor telekomuniasi, air, dan pariwisata. Sektor-sektor ini diyakini mewakili pembangunan infrastruktur utama yang mencakup perspektif lokal, nasional, dan internasional. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan atribut: Analisis Ekonomi Sektoral, Analisis Potensi Ekonomi, Akuntansi Pertumbuhan, Analisis Tabel Input-Output, dan Peramalan Statistik. Sedangkan untuk menganalisis dampak sosial pembangunan infrastruktur, digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan In-depth Interview melalui teknik pengisian kuesioner dan metode Social Impact Assessment (SIA). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan hukum. Hasilnya menunjukkan berbagai dampak ekonomi dari pengembangan investasi proyek, baik dari segi potensi maupun realisasinya. Sedangkan dari segi dampak sosial, terdapat berbagai respon masyarakat terhadap realisasi pembangunan proyek"

"Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai.

---

This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets."