Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan Bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam transaksi perbankan, terdapat Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) dan Nasabah Debitor (Peminjam). Dalam transaksi antara Bank dan Nasabah, kedua pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum terkait erat dengan bagaimana pengaturan tentang perbankan dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan Bank, bentuk hubungan hukum apakah yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) serta apakah ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Berbagai ketentuan perundang-undangan telah mengatur tentang perbankan termasuk bentuk hubungan hukum antara Bank dan Nasabah Depasan (Penyimpan Dana) dan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana). Dari berbagai ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan memiliki pecan yang strategis, dalam pembangunan ekonomi. Hubungan hukum yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) adalah hubungan hukum perjanjian yang belum ada pengaturan secara khusus dan perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Untuk itu Bank harus terus berupaya menjaga dan memelihara tingkat kesehatan Bank serta selalu berpedoman dan konsisten pada peraturan perundang-undangan. Perlu dipikirkan mengenai pembuatan dan pengaturan secara tersendiri dalam sate undang-undang mengenai perjanjian penyimpanan dana. Selain itu, perlunya penegakan hukum secara tegas dan konsisten untuk menjamin efektifitas pemberlakuan berbagai ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana), dan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga akan tumbuh dan berkembang budaya hukum yang mendukung sistem perbankan nasional."

"Pandemi COVID-19 telah melemahkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat berdampak pada kondisi likuiditas Bank Sistemik. Oleh karenanya melalui UU No. 2 Tahun 2020 salah satunya dilakukan langkah-langkah penanganan ataupun pencegahan risiko sistemik melalui penyempurnaan pinjaman likuiditas serta peran dan koordinasi dari anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Terdapat dua masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai penyesuaian pengaturan dan mekanisme pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) dan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) serta peran dankoordinasi yang dilakukan KSSK dalam menangani kesulitan likuditas Bank Sistemik setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. PLJP dan PLK menjadi fasilitas yang saat ini dapat diberikan oleh Bank Indonesia dalam menangani kesulitan likuiditas Bank Sistemik setelah berlakunya UU No. 2 Tahun 2020. Pinjaman tersebut diberikan tidak terlepas dari peran Bank Indonesia sebagai Lender of the Last Resort. Pemberian PLJP sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dengan melakukan koordinasi mengenai persyaratan dengan Otoritas Jasa Keuangan, berbeda dengan PLK yang pemberian keputusannya berdasarkan hasil rapat KSSK namun belum diatur lebih lanjut mengenai mekanisme dan koordinasi lebih lanjut. Saran yang diperoleh yaitu diperlukan segera untuk dibentuk peraturan pelaksana mengenai PLK oleh regulator agar dapat menjadi fasilitas yang dapatdiimplementasikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk mencegah moral hazard.

---

COVID-19 Pandemic has weakened national economic growth and activities in Indonesia which could impact systemic banks liquidity condition. Therefore, by Law Number 2 Year 2020, one of the regulations is to take extraordinary steps to face or prevent systemic risk through both the improvement of liquidity loans facility and the roles and coordination of the Financial Stability System Committee member (KSSK). The problems discussed in this thesis are the adjustment of

regulations and mechanisms to provide short-term liquidity loan and special liquidity loan and also the roles and coordination of KSSK in facing systemic bank liquidity problems after the enactment of Law Number 2 Year 2020. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using analytical descriptive method. Short-term liquidity loan and special liquidity loan

are currently the facilities provided by Bank Indonesia in dealing with systemic bank liquidity problems after the enactment of Law Number 2 Year 2020. These liquidity loans are not apart from Bank Indonesias role as Lender of the Last Resort. In conclusion, The approval of short-term liquidity loan is fully on Bank Indonesia by coordinating the requirements needed with the Financial Services Authority (OJK), different from special liquidity loan that given based on the decision of KSSK meeting however, there is not any regulation regarding the mechanism and coordination of special liquidity loan facility further. Advice obtained is that is necessary for the regulator to create an adequate further legal framework regarding the special liquidity loan, so it can be implemented soon by still focusing on prudential banking principle to prevent the cause of moral hazard."

"ABSTRAKHubungan bank dan nasabah menjadi sorotan tajam akhir-akhir ini sebagai akibat dari Paket 28 Oktober 1988 (PAITO 88) yang mengakibatkan jumlah bank meningkat dengan tajam demikian juga dengan meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan nasional. Melalui peningkatan jumlah bank dan dana masyarakat , maka meningkat pula produk-produk perbankan yang diikuti oleh variasi-variasi dari produk-produk perbankan. Nasabah mempunyai ketertarikkan tersendiri atas produk-produk perbankan tersebut, karena adanya iming-iming hadiah yang diberikan oleh sejumlah bank terhadap para deposan. Di balik hubungan bank dan nasabah ini, terlihat berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari deposan mulai dipertanyakan karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat melindungi kepentingan dari para deposan. Kasus Bank Surma merupakan suatu contoh tersendiri, bahwa betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi para deposan yang diberikan oleh bank. Salah satu sebab kurangnya perlindungan hukum bagi para deposan yaitu karena lemahnya bargaining position yang dimiliki oleh para deposan. Hal ini disebabkan klausul-klausul yang sudah baku yang diterapkan oleh perbankan terhadap perjanjian baku yang terdapat pada setiap penbukaan rekening tabungan dan deposito. Menghadapi permasalahan dari hubungan bank dan nasabah terhadap produk tabungan dan deposito, meialui tesis ini penulis berusaha nenjawab permasalahan yang terdapat dalam masyarakat perbankan melalui pendekatan secara yuridis, dengan prinsipnya melakukan penelitian hukum yang nornatif, bercorak kuantitatif, multidisipliner dan perbandingan hukum."

"Dalam dunia perbankan, banyaknya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank ternyata membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu yang dibahas adalah mengenai perilndungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, disimpulkan bahea perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi secara langsung.

---

In banking practice, a lot of activity that did by a bank apparently open chance broad in its happening banking crime. This paper works through to hit how arrangement banking crime in banking regulation and another regulation. Besides that, this paper works through to know how legal protection for bank customers in the case of banking crime. By using of bibliography method, it concluded that protection that given to bank customers is as direct protection and indirect protections. Protection that must give to cusromers in the case of banking crime is with straightforward compensation."

"Bank memiliki banyak fungsi, salah satu fungsinya adalah sebagai penyalur dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, yaitu dengan cara pemberian kredit. Di mana calon debitur harus memenuhi beberapa persyaratan untuk memberikan keyakinan kepada bank atas kemampuan pembayaran kredit oleh debitur. Apabila bank kurang mendapat keyakinan akan kemampuan calon debitur, bank akan meminta calon debitur untuk memberikan jaminan yang dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Dalam hal jaminan yang diberikan berupa jaminan perorangan, maka bank akan memiliki dua atau lebih debitur yang dapat ditagih untuk pelunasan kredit tersebut sehingga bank akan merasa lebih aman. Pada kenyataannya, saat melakukan eksekusi kepada debitur dan penanggungnya, tidak selalu pihak bank mendapatkan pemenuhan pembayaran kredit tersebut. Seringkali penanggung tidak mau membayar atau ada kondisi yang mengakibatkan kreditur tidak dapat lagi melakukan penagihan kepada penanggung yaitu dalam hal penanggung dinyatakan tidak cakap lagi sebelum debitur wanprestasi. Dalam kasus Deutsche Bank AG vs PT Tripanca Group (dalam pailit), Deutsche Bank AG (Kreditur) tidak bisa melakukan penagihan kepada PT Tripanca Group (Penanggung dari PT Cideng Makmur Pratama (Debitur) (dalam pailit)) karena kurator Penanggung tidak mau memasukkan Deutsche Bank AG ke dalam daftar krediturnya dengan alasan akan terjadi penagihan ganda, dan hakim membenarkan kurator melalui putusannya. Dalam hal ini putusan hakim benar tetapi pertimbangannya tidak tepat. Seharusnya putusan hakim didasarkan kepada fakta bahwa Penanggung telah dipailitkan terlebih dahulu sehingga tidak cakap untuk bertindak sebagai penanggung. Ketidakcakapan ini yang akan mengesampingkan fakta bahwa Penanggung dan Debitur telah sepakat untuk tanggung renteng dan Penanggung telah melepaskan hak-haknya sebagai penanggung sehingga seharusnya dalam hal penanggung tidak dipailitkan terlebih dahulu, Deutsche Bank AG dapat melakukan penagihan kepada keduanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini berupa analisis mengenai bagaimana pengaturan tentang garantor dan bagaimana bank dapat mendapatkan perlindungan serta kepastian pemenuhan pembayaran kredit oleh nasabah debitur maupun garantornya dalam hal nasabah debitur tidak mampu membayar seluruh utangnya.Bank has various functions, one of its functions is distributing fund from people who has excess of fund to people who in needs of fund by granting credit. The prospective debtor should fulfill some requirements to convince the bank of the ability of the prospective debtor to pay the debt. If the bank did not really sure with the ability of the prospective debtor, then the bank will ask a security or guarantee from the prospective debtor, either it is a property guarantee or a personal guarantee. If the debtor has a personal guarantee, the bank will get a sense of security because there are two or more debtors to be billed for the fulfillment of the credit payment. In fact, when the bank conducts the execution of the credit to the debtor and its guarantor, it seems like the bank did not always get the fulfillment of the credit payment. It is often that the guarantor refuses to pay the debt or there is certain condition which causes the creditor could not conduct the billing to the guarantor which the condition is the guarantor is deemed as an incapable person before the debtor is deemed as default. In the case between Deutsche Bank AG vs PT Tripanca Group (in bankruptcy), Deutsche Bank AG (Creditor) could not perform the billing to PT Tripanca Group (Guarantor from PT Cideng Makmur Pratama (Debtor) (in bankruptcy)) because the curator of the Guarantor did not want to put Deutsche Bank AG in the creditor list of the Guarantor by saying there will be double billing, and the judge in his verdict justify the curator?s argument. In this case the verdict of the judges was right but the consideration was incorrect. The verdict shall be based on the fact that the Guarantor has been stated as bankrupt; therefore the Guarantor is incapable to act as a guarantor. This incapability will set aside the fact that the Guarantor and the Debtor have agreed to have a jointly and severally liability, and the Guarantor has waived its rights as a guarantor, therefore if the Guarantor was not deemed as bankrupt, then Deutsche Bank AG should be able to perform the billing to the Debtor and the Guarantor. This research is a normative legal research using literature research and analytic approach. The result of this research is an analysis regarding how the regulation of the guarantor and how could the bank get a protection and certainty of the fulfillment of the credit payment from either the debtor or the guarantor in a matter of the debtor is not able to pay his debt."