Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya warganegara asing yang melakukan aktifitas keluar masuk dari dan ke Indonesia memberikan fakta baru bahwa diantara warganegara asing tersebut diduga melakukan tindak pidana keimigrasi berupa pelanggaran atau kejahatan, mengingat perkembangan tindak pidana keimigrasian semakin beragam maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dituntut untuk lebih peka dan profesional dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan keberadaan warganegara asing yang disertai dengan penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun pro justitia dengan melakukan penyidikan terhadap warganegara asing yang diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah masa pendetensian yang telah dijalani warganegara asing di Rumah Detensi Imigrasi selama proses penyidikan tindak pidana keimigrasian dapat disamakan dengan penahanan sehingga dapat diperhitungkan dan dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan Hakim di Pengadilan, serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 51 Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing yang lahir di Indonesia dan tidak melaporkan kelahirannya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yang bersumber dari data sekunder, data primer dan data tersier dimana data sekunder merupakan data utama yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, kemudian data primer merupakan data pelengkap yaitu dengan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya untuk melengkapi data tersebut diatas dilakukan study kasus mengenai tindakan administratif dibidang keimigrasian dan putusan pengadilan mengenai tindak pidana keimigrasian.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dengan ancaman pidana dibawah 5 (lima) tahun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi tidak dapat melakukan penahanan terhadap tersangka, karena dasar hukum untuk melakukan penahanan tersebut tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana sehingga tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi terhadap tersangka adalah dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa penempatan dalam Rumah Detensi Imigrasi, hal ini menjadi problema tersendiri karena masa pendetensian yang dijalani tersangka di Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat diperhitungkan atau dikurangkan dari putusan pidana yang dijatuhkan hakim di pengadilan. Kemudian penerapan Pasal 51 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap anak dibawah umur warganegara asing, untuk penyidikannya mengalami kendala karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil kesulitan untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka karena belum adanya dasar hukum yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga dalam penyelesaiannya dilakukan proses administratif dibidang keimigrasian, Yaitu dengan mengenakan tindakan keimigrasian berupa pengusiran (Deportasi)."

"Scientific Investigation on evidence sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dapat menerangkan arti dari keberadaan silent witness atau evidence yang ditemukan. Beberapa evidence yang dapat diperiksa melalui scientific investigation antara lain darah dan DNA. Pemeriksaan atas darah dan DNA ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Dengan pemeriksaan tersebut, maka hasilnya akan sangat berperan dalam proses pembuktian suatu sidang peradilan pidana. Apabila scientific investigation on evidence itu dituangkan dalam bentuk tertulis misalnya dalam bentuk Visum et Repertum maupun bentuk tertulis lainnya, maka kedudukannya akan menjadi alat bukti surat sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP jo. Pasal 187 butir c KUHAP dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 133 KUHAP jo. penjelasan Pasal 133 KUHAP. Apabila scientific investigation on evidence tersebut diberikan keterangannya oleh ahli di persidangan, maka kedudukannya akan menjadi alat bukti keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Pasal 186 KUHAP. Agar dapat melakukan scientific investigation on evidence dengan benar, maka aparat penegak hukum maupun pihak lainnya yang terkait harus tetap memperhatikan syarat yang berlaku. Hal itu penting agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama terdakwa. Hasil scientific investigation on evidence yang sudah tertuang dalam bentuk laporan sebagaimana termuat dalam Pasal 186 KUHAP akan membantu Hakim dalam memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa karena hasil scientific investigation on evidence Cukup akurat. Selain itu, Hakim juga dapat memperoleh keyakinan karena scientific investigation tersebut diberikan oleh ahli yang berkompeten. Berdasarkan Pasal 181 KUHAP, Hakim dapat menilai barang (bukti) dengan menanyakan kepada terdakwa maupun saksi. Namun dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, kewenangan Hakim dalam menilai barang (bukti) tersebut tidak diikutsertakan sebagai sumber alat bukti petunjuk. Oleh karena itu, peranan scientific investigation on evidence sangat penting."