Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang yang melandasi yaitu adanya Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Judicial Review terhadap Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas tentang Bagaimana Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena Kesalahan Berat, Apakah Surat Keputuan Direksi PT Taspen (Persero) sudah sesuai dengan Perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Serta Apakah Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero) tersebut dapat digugat ke Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metodologi yang digunakan yaitu Yuridis Normatif serta dengan menkombinasikan dengan Pendekatan Yuridis Empiris untuk mendapatkan hasil yang lebih baik digunakan juga Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dan wawancara dengan Narasumber-narasumber yang berkompeten serta Subyek dari Penelitian ini yaitu ketiga mantan karyaw-an penerima Surat Keputusan Direksi PT Taspen (Persero). Pada akhir bab ini disimpulkan bahwa Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena kesalahan berat telah diatur secara komprensif dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) sedangkan Surat Keputusan PT Taspen (Persero) dalam prosesnya ditemukan kelemahan, cacat-cacat yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi karyawan penerima Surat Keputusan Direksi tersebut sehingga Mereka dapat saja mengajukan gugatan dikemudian hari namun mengingat dalam prosesnya tidak sesuai dengan Undang-undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU No.2/2004) maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum dengan gugatan Perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata.

---

The background basing on writing of this Thesis is Existence of Constitution Court Decision Number:012/PUU-I/2003 about Judicial Review to Section 158 Labour Acts (UU Number 13 / 2003). This thesis studies about The Mechanisme of disconenection of the relation of job especially because Weight mistake. Is board of directors decree PT Taspen (Persero) have been as according to Law especially Labour Act. And Is decree Of Directors PT Taspen (Persero) that can sued to common Justice or Labour Court. This Thesis used Normative Jurisdis and Empiris Jurisdis. And also combine by Library Reseach and Interview with the Subyek/Person which had capability and competency with this thesis."

"Latar Belakang yang melandasi yaitu adanya Keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Judicial Review terhadap Pasal 158 Undang-undang Ketenagakerjaan. Tesis ini membahas tentang Bagaimana Mekanisme Pemutusan Hubungan Keija khususnya karena Kesalahan Berat, Apakah Surat Keputuan Direksi PT.Taspen (Persero) sudah sesuai dengan Perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, Serta Apakah Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero) tersebut dapat digugat ke Pengadilan Umum ataukah Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Metodologi yang digunakan yaitu Yuridis Normatif serta dengan menkombinasikan dengan Pendekatan Yuridis Empiris untuk mendapatkan hasil yang lebih baik digunakan juga Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan dan wawancara dengan Narasumber-narasumber yang berkompeten serta Subyek dari Penelitian ini yaitu ketiga mantan karyawan penerima Surat Keputusan Direksi PT.Taspen (Persero). Pada akhir bab ini disimpulkan bahwa Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja khususnya karena kesalahan berat telah diatur secara komprensif dalam Undang-undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) sedangkan Surat Keputusan PT.Taspen (Persero) dalam prosesnya ditemukan kelemahan,cacat-cacat yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi karyawan penerima Surat Keputusan Direksi tersebut sehingga Mereka dapat saja mengajukan gugatan dikemudian hari namun mengingat dalam prosesnya tidak sesuai dengan Undang-undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU No.2/2004) maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum dengan gugatan Perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata."

"Konflik dalam organisasi memang tidak terhindarkan, dan kelompok-kelompok yang paling sering berkonflik adalah manajemen dan karyawan. Konflik ini menjadi semakin populer, semakin sering dan meningkat karena krisis ekonomi yang berkepanjangan di dalam negeri yang telah menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor dengan sektor perbankan sebagai sektor yang paling tidak terhindarkan dari PHK. Disamping akibat-akibat positif dari konflik seperti semakin kritis, semakin kreatif, namun konflik juga membawa banyak akibat negatif antara lain stress terutama konflik yang disebabkan karena ketidakpastian akan masa depan. Hal yang lebih penting dibicarakan sebetulnya bukan konflik itu sendiri, namun cara menangani konflik tersebut, karena pengelolaan yang tepat akan membawa efek konstruktif. Berbicara mengenai cara menangani konflik berarti membicarakan tentang metoda resolusi konflik Penelitian ini berusaha mengetahui perbedaan dalam penggunaan kelima metoda resolusi konflik yaitu forcing, avoiding, accommodating, compromising dan problem solving berdasarkan posisi dalam organisasi, jenis kelamin dan jaringan komunikasi individuindividu dalam organisasi.Subyek penelitian ini adalah karyawan dan manajemen sebuah Bank swasta di Surabaya, yang dipilih dengan cara disproportioned stratified random sampling. Data diungkap melalui angket dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik MANOVA (multivariate analysis of variance) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pads posisi dalam organisasi, jenis kelamin maupun jaringan komunikasi tidak memberikan pengaruh terhadap penggunaan kelima metoda resolusi. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pada penggunaan kelima metoda resolusi konflik pada manajemen dan karyawan, perempuan dan laki-laki maupun individu-individu yang berbagi isu PHK dengan teman sekerja, atasan atau manajemen. Manajemen dan karyawan tidak menunjukkan perbedaan karena arus informasi dalam organisasi rnenyentuh segenap lapisan dari atas hingga ke bawah sehingga posisi mereka tidak menyebabkan perbedaan kekuasaan, selain itu karena hubungan atasan dan bawahan maupun bawahan dan atasan tergolong koperatif. Karakteristik subyek penelitian yang relatif sebaya dan memiliki lama kerja relatif sama juga ikut menentukan hal ini. Tidak adanya perbedaan pada perempuan dan laki-laki menghasilkan kesimpulan bahwa perbedaan dalam cara menangani konflik tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki sebetulnya memiliki banyak persamaan dalam berbagai kemampuan, dan banyak penelitian tidak secara tegas mengatakan bahwa mereka memang berbeda.Individu-individu yang berbicara isu PHK dengan individu yang berbeda ternyata tidak menunjukkan perbedaan dalam penggunaan resolusi konfliknya, hal ini dimungkinkan karena jaringan komunikasi tidak secara langsung berkaitan dengan penggunaan metoda resolusi konflik namun lebih banyak berhubungan dengan posisi dalam organisasi dan kekuasaan. Disarankan penelitian lebih lanjut melihat jaringan komunikasi lebih pada kedudukan individu dalam jaringan komunikasi.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa situasi kriiis ekonomi di Indonesia yang menjadikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi dimana-mana dapat menyebabkan tidak adanya perbedaan dalam penggunaan metoda resolusi konflik pada kelompok kelompok yang dibandingkan. Penelitian-penelitian lanjutan diharapkan menambah jumlah subyek dan menggunakan alat ukur yang lebih valid dan komprehensif, serta memasukkan variabel seperti masa kerja, keragaman latar belakang budaya, konseptualisasi terhadap konflik ataupun orientasi terhadap peran gender. Dalam suatu organisasi diharapkan pihak manajemen memberikan informasi yang merata ke semua tingkatan organisasi dan meningkatkan hubungan yang koperatif, sehingga dapat membantu penyelesaian konflik di kemudian hari."

"Dunia ketenagakerjaan Indonesia tahun 2006 banyak dihiasi dengan perdebatan panjang tentang upaya perbaikan iklim investasi,revisi UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan serta serunya pembahasan mengenai UMP di tingkat daerah

---

"

"Hubungan industrial merupakan suatu hubungan yangterbentuk antara para pemangku kepentingan di dalamproses produksi barang dan jasa yang memiliki dampaksangat penting bagi pertumbuhan ekonomi negara,sehingga stablitasnya perlu dijaga dengan baik. Olehkarena itu setiap putusan pengadilan hubungan industrialharuslah tepat dan disertai rasa keadilan, akuntabilitas,dan kejujuran, untuk menghindari timbulnya gejolakdalam hubungan industrial. Putusan pengadilanhubungan industrial yang tidak akuntabel, tidak jujur,dan tidak mencerminkan rasa keadilan tentu akanberdampak pada stabilitas proses produksi barang danjasa. Tulisan ini merupakan suatu kajian terhadap putusanperselisihan hubungan industrial mengenai pemutusanhubungan kerja yang telah diputus di tingkat kasasi olehMahkamah Agung dengan Putusan Nomor 237 K/Pdt.Sus/2012. Dalam putusan tersebut, majelis hakim dalampertimbangan hukumnya hanya menggunakan perjanjianbersama yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugatpada saat penyelesaian perselisihan di tingkat bipartit,padahal perjanjian bersama tersebut isinya bertentangandengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan. Penulis berkesimpulan bahwa putusanhakim yang memeriksa perkara tersebut tidak tepat dalammenggunakan pertimbangan hukum. Putusan Nomor237 K/Pdt.Sus/2012 tersebut belum mencerminkanadanya peradilan hubungan industrial yang akuntabel,jujur, dan adil. Putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut tidak mencerminkan adanya kepastianhukum dan keadilan hukum."