Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia perbankan, banyaknya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank ternyata membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu yang dibahas adalah mengenai perilndungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, disimpulkan bahea perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi secara langsung.

---

In banking practice, a lot of activity that did by a bank apparently open chance broad in its happening banking crime. This paper works through to hit how arrangement banking crime in banking regulation and another regulation. Besides that, this paper works through to know how legal protection for bank customers in the case of banking crime. By using of bibliography method, it concluded that protection that given to bank customers is as direct protection and indirect protections. Protection that must give to cusromers in the case of banking crime is with straightforward compensation."

"Bank Indonesia merupakan lembaga pengawas dan pembina perbankan yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin (right to license), mengatur (right to regulate), mengawasi (right to control) dan mengenakan sanksi (right to impose sanction) kepada perbankan. Kewenangan Bank Indonesia tersebut juga mencakup kewenangan dalam hal terjadi tindak pidana perbankan termasuk tindak pidana korupsi di bidang perbankan. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan perlu ada peran aktif dari Bank Indonesia untuk melakukan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional sebagai Bank sentral yang memiliki kewenangan sebagai lembaga pengawas dan pembina perbankan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana implementasi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) pada sektor perbankan nasional dan bagaimana peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga didukung oleh data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa infbrman yang berprofesi di bidang perbankan, yaitu salah satu komisaris Bank BUMN dan salah satu pejabat Bank Indonesia sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi UU PTPK di Indonesia selama ini masih belum optimal, terlebih lagi pada sektor perbankan, implementasi UU PTPK bagi bank-bank BUMN masih mengalami berbagai kendala dan permasalahan; dan peranan Bank Indonesia dalam mitigasi tindak pidana korupsi pada sektor perbankan nasional dijalankan melalui fungsi pengawasan Bank Indonesia dan adanya kerjasama antara Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga negara terkait lainnya.

---

Bank Indonesia is a banking supervisor and builder organization whose authorities are to license, to regulate, to control and to impose sanction in banking sector. The authority includes executing action in case of banking crime includes corruption in banking sector. The action against corruption crime in banking sector must have support from Bank Indonesia by executing mitigation to corruption crime in national banking sector as a Central Bank who commit to supervise and develop banking sector. The Thesis issues are how is the implementation of Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPL) in national banking sector and how is the role of Bank Indonesia to mitigate corruption crime in national banking sector. Besides using literature method, The thesis is supported by data of interview to professional banker informants as a mean to get responsible result research. The informants are one of BUMN Bank commissioner and one of Bank Indonesia functionary. The conclusions after the research are that implementation of UU PTPK is still not optimum yet, even more in banking sector, the implementation of UU PTPK for BUMN Bank is still having been around several obstacles and problems; and the role of Bank Indonesia to mitigate banking sector corruption crime is developed by supervision function of Bank Indonesia and cooperation of Bank Indonesia and the other related public organizations."

"Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu, pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan peraturan terkait lainnya di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah penyimpan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan dengan studi kasus tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh oknum karyawan Bank Y bekerja sarna dengan oknum eksternal lainnya terhadap dana Deposito Berjangka milik nasabah PT Elnusa Tbk. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian yuridis nonnatif dimana penelitian mengacu pada nonna hukumyang terdapat di peraturan perundang-undangan dan metode wawancara gunamendapatkan infonnasi dan gambaran menyeluruh terkait dengan pokok pennasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyarankan kepada BankY untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan pengawasan internal terhadap sistem dan cara kerja operasional bank untuk melindungi kepentingannasabah dari kemungkinan tindak pi dana di bidang perbankan."

"Semakin pesat kegiatan perekonomian semakin maju kegiatan perbankan baik yang sehat maupun tidak seperti maraknya tindak pidana di bidang perbankan. Bank dapat dilikuidasi karena adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh orang dalam bank termasuk komisaris dan PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal merupakan salah satunya. Banyak regulasi yang mengatur tindak pidana di bidang perbankan ini., terutama dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1988 yang merupakan penyempunaan dari Undang -Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pada pasal 46-53. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang merupakan komisaris bahkan pula pemilik dari bank harus dapat dijerat hukuman sampai ke harta pribadinya bila terbukti melakukan tindak pidana perbankan.

---

AbstractMore rapid economy, the more advance banking activities either be healthy or the unhealthy ones such as the rampant of banking crimes in banking. Banks might be liquidated because of the banking crime that acted by the insiders include the member of board of commissioner and PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal is one of them. A lot of regulations have governed this criminal actions especially Law Number 10 Year 1988 on Banking as the change of Law Number 7 Year 1992 on Banking in article 46-53. As a form of responsibility, the suspect which is can be sentenced until his personal property if is proved such banking crime."