Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerkembangnya teknologi di bidang perbankan memberikan keuntungan pada nasabah karena nasabah dapat bertransaksi dengan mudah. Akan tetapi hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kasus penipuan melalui bank. Kondisi demikian mendorong bank untuk membuat terobosan baru dalam rangka melindungi nasabah korban penipuan, yaitu dengan penundaan transaksi. Saat ini, nasabah bank yang menjadi korban penipuan dapat meminta bank untuk melakukan penundaan transaksi dalam rangka menyelamatkan dana nasabah korban dari penipuan. Penundaan transaksi ini dikenal seiring lahirnya Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam pelaksanaannya, penundaan transaksi juga dapat menimbulkan masalah-masalah hukum yang bervariasi tergantung pada situasi yang ada. Masalah-masalah hukum yang mungkin timbul dan bagaimana cara penyelesaiannya adalah pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan adanya penundaan transaksi, dana nasabah korban dapat ditahan oleh bank sementara waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap transaksi tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa transaksi tersebut terbukti berdasarkan tindak pidana, maka dana yang ditahan dapat segera dikembalikan oleh bank kepada nasabah korban. Dengan demikian penundaan transaksi ini menjadi salah satu cara yang efektif dalam melindungi nasabah korban penipuan melalui bank.

---

ABSTRACTThe development of technology in banking sector provides benefit to bank?s customers because they can make transactions easily. But it also can cause the increasing number of fraud through the bank. This condition encourages banks to make a new breakthrough in order to protect bank?s customers who became a fraud victim, by the suspension of transaction. Currently, bank?s customers who were victims of fraud may request the bank to suspend the transaction in order to save customer's money. The suspension of this transaction is known as the birth of the Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Combating Money Laundering. In practice, suspension of transactions could cause varied legal problems depend on the situation. Legal problems that might arise and its solution is the subject matter that will be researched by the author using the juridical normative research method. By the suspension of transactions, the victim?s fund could be hold temporarily so bank could investigate the suspicious transaction. If the investigation proved that the transaction is based on crime, then the suspended fund could immediately returned by the bank to the victim. Thus the suspension of transaction is one of effective means of protecting victims of fraud through the bank."

"AbstrakBahwa perkembangan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang luar biasa dikaitkan dengan kualifikasi dan jenis dokumen, berbagai ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri. sistem pembuktian terkait dengan e-dokumen yangamat berkembangn dengan variasi bentuk. Perkembangan ini menjadikan interpretasi atas unsur-unsur dalam rumusan pasal yang selama ini menjadi Delik Pokok yaitu Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP menjadi sangat berkembang. Perhitungan atas daluarsa penuntutan yang kerap menjadi permasalahan di dalam praktek menjadi satu bagian dari permasalahan penerapan hukum terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat. Karenanya kajian tentang interpretasi atas unsur-unsur dalam beragam putusan pengadilan Hoge Raad, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi pembanding yang baik dalam melihat perkembangan pemahaman dan adaptasi ketentuan perundang-undangan dengan perkembangan perkara-perkara dalam penerapannya."