Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 59973 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yani Karyani
Jakarta: Universitas Indonesia, 1984
S21614
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ririhena, Pieter
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Fungsionalisasi hukum pidana, termasuk dalam kebijakan pengelolaan lingkungan, harus dilihat sebagai suatu kebijakan memilih dari berbagai sarana lain yang tersedia. Sebagai suatu kebijakan maka pilihan tersebut harus bersifat rasional. Rasionalitas ini penting untuk menghidari over criminalization dan/atau hukum pidana yang tidak aplikatif Hukum pidana, seperti juga sarana-sarana (hukum) lainnya, memiliki keunggulan-keunggulan dan keterbatasan-keterbatasan. Hukum pidana lingkungan bersifat administrative-criminal-law sehingga memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap kelengkapan aturan hukum lingkungan administrasi. Disamping itu tindak pidana lingkungan pada umumnya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, sehingga penggunaan asas-asas dan instrumen sanksi hukum pidana ekonomi menjadi sangat penting.
"
340 JHPJ 24:1 (2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Baharuddin Lopa, 1935-2001
Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
345.02 BAH t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Baharuddin Lopa, 1935-2001
Jakarta: Pradnya Paramita, 1990
345.02 BAH t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Saragih, Sahat
"ABSTRAK
Dengan merosotnya nilai ekspor migas pada Tahun 1982 sebesar US$ 2.299,1 juta atau defisit sebesar ll,l% dibandingkan dengan nilai ekspornya pada Tahun 1981, yang timbul sebagai akibat resesi perekonomian internasional, maka pemerintah Indonesia yang ingin tetap melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan, terasa harus mengambil serangkaian kebijaksanaan dibidang ekonomi guna memperoleh dana untuk penbiayaan pembangunan dalam kondisi perekonomian yang lesu tersebut. Rangkaian kebijaksanaan tersebut 1 antara lain berupa : 1. Mendorong kegiatan ekspor non migas sebagai substi tusi menurunnya penerimaan devisa dari ekspor migas 1 yaitu dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk merangsang kegiatan tersebut; 2. Menggalakan penanaman modal 1 yang juga dilakukan dengan- memberikan berbagai fasilitas perbankan, pajak dan sarana penunjang lainnya; 3. Mengatur sedemikian rupa nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain khususnya terhadap dolar Amerika, dengan maksud ugar komoditi ekspor non migas mampu bersaing di pasaran internasional. Selain itu 1 tindakan yang sangat penting dari pemerintah untuk mengimbangi lemahnya neraca pembayaran luar negeri 1 adalah dengan melakukan pengendalian atas pemborosan biaya konsumsi barang dari luar negeri untuk Menghemat devisa yang telah diperoleh dari kegiatan ekspor dan sekaligus. sebugai tindakan proteksi impor yang melindungi barang-barang hasil produksi dalam negeri serta industri-industri yang baru tumbuh dari gangguan kekuatan daya saing barang-barang impor."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haryo Prasetio Harsono
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984
S21611
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Mengingat betapa seriusnya kerugian-kerugian fisik dan non fisik yang dialami konsumen korban tindak pidana korporasi (corporate crime), dari segi kebijakan kriminal undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) telah mengedepankan 3 (tiga) dimensi baru dalam hukum pidana..."
JHB 23:1 (2004)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mahmutarom HR.
"Negara Indonesia sampai saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang, suatu istilah untuk menyebut negara yang belum maju. Oleh sebab itu, pembangunan di segala bidang masih terus dilakukan sampai sekarang. Masa pembangunan itu sendiri identik dengan masa perubahan ke tingkat yang lebih tinggi, yang meliputi bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan. Sedangkan dalam mewujudkan pembangunan itu sendiri tidak dapat lepas dari sumber dana untuk pembiayaannya. Pada masa yang lalu, sumber keuangan negara tersebut dapat tercukupi dengan mengandalkan sumber dana dari sektor minyak dan gas bumi. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 1985-1986, sumber devisa negara dari sektor minyak dan gas bumi masih berkisar pada angka kurang lebih 70%. Akan tetapi, keadaan dunia internasional pada waktu itu tidak begitu menguntungkan perekonomian Indonesia yang masih sangat tergantung dari sektor minyak dan gas bumi tersebut. Hal ini disebabkan beberapa penghasil minyak dan gas bumi di Timur Tengah terlibat dalam peperangan, sehingga banyak membutuhkan biaya untuk keperluan angkatan perangnya. Cara termudah adalah dengan memompa minyak sebanyak-banyaknya, sehingga persediaan minyak di pasaran dunia menjadi melimpah. Persediaan minyak yang membawa dampak merosotnya harga minyak secara tajam, bahkan mencapai tingkat yang serendah-rendahnya , yaitu US $8 per barel dari harga patokan US$18 per barel."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, R.B.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S21639
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>