Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang keabsahan akta notaris yang memuat kesepakatan mengenai hak asuh anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan secara umum untuk meneliti mengenai keabsahan akta yang notaris yang memuat kesepakatan hak asuh anak di bawah umur terhadap putusan pengadilan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak dalam UU Perkawinan dan KHI, dan menganalisis keabsahan akta notaris yang berisi kesepakatan mengenai hak asuh anak secara bersama berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai hak asuh anak berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan keabsahan akta notaris yang memuat kesepakatan mengenai hak asuh anak secara bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan type deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa akta Notaris yang dipertentangkan di pengadilan menunjukkan bahwa para pihak yang membuat akta tersebut tidak menjalankan kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri. Oleh karenanya keabsahan akta tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan oleh majelis hakim dikarenakan unsur kesepakatan dalam pembuatan perjanjian menjadi hilang. Saran dari penelitian ini adalah dalam hal akta yang sudah dibuat dibawa ke pengadilan yang menunjukkan adanya ketidaksepakatan dari para pihak terhadap akta yang mereka buat sendiri, maka penulis melihat sangatlah penting bagi para pihak yang terlibat untuk membuat akta baru dikarenakan akta yang sudah dibuat sebelumnya menjadi tidak sah.

---

This thesis discusses the validity of the notary deed which contains an agreement regarding custody of minors. This study aims in general to examine the validity of a notary deed which includes an agreement on custody of minors against court decisions. In particular, this study aims to analyze the prevailing regulations in Indonesia concerning child custody in the Marriage Law and KHI, and analyze the validity of notary deeds that contain agreements regarding child custody together under the Marriage Law and KHI. The main problem of this research is how is the regulation regarding child custody based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and how is the validity of the notary deed which contains an agreement regarding child custody together. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical properties using secondary data through literature.The results of this study found that the Notary deed contested in court showed that the parties who made the deed did not carry out the agreements they had made themselves. Therefore the validity of the deed becomes invalid and can be canceled by the panel of judges because the element of agreement in making the agreement is lost. Suggestions from this research are in the case that the deed that has been made is brought to court which shows the disagreement from the parties regarding the deed that they made themselves, so the authors see it is very important for the parties involved to make a new deed because the deed that was previously made is not legitimate."

"Suatu perkawinan bertujuan untuk kebahagiaan para pihak yang melakukannya suami dan isteri. Perbuatan hukum yang sangat penting dalam ehidupan seseorang itu diharapkan berlangsung abadi sampai kematian memisahkan keduanya, oleh karenanya perceraian antara suami dan isteri dalam hukum Islam adalah terlarang dan tidak disukai Allah, Hadist Rasul mengatakan bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). Namun apabila kehidupan rumah tangga pasangan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi, maka barulah hukum Islam membuka pintu perceraian. Dan akibatnya perbuatan itu berpengaruh besar terhadap suami isteri tersebut, maupun terhadap anak-anak mereka. Berbagai hal timbul terhadap anak yang akhirnya berdampak negatif terhadapnya, mereka mengalami berbagai hambatan yang berpengaruh pada perkembangan dan kehidupannya kini dan kemudian hari, nafkah dan biaya pemeliharaannya kurang terjamin, pendidikan dan kehidupan sosial lainnya tidak terselenggara secara baik sehingga merugikan anak itu sendiri serta menghambat lajunya pembangunan Bangsa. Namun terhadap permasalahan yang demikian hukum Islam telah memberikan pedoman-pedoman yang dapat ditentukan dalam Alquran dan berbagai sumber hukum islam lainnya. Demikian juga Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum juga mengatur perlindungan kesejahteraan anak dalam berbagai bentuknya. Peninjauan dari segi hukum terhadap aspek-aspek pemeliharaan anak menurut kedua sumber hukum itu ditujukan untuk mengetahui secara mendalam mengenai masalah tersebut, sehingga diharapkan dapat memperjelas pemahaman kita atas hal tersebut untuk menuju ke arah perbaikan-perbaikan yang semestinya."

"Anak adalah generasi penerus yang akan memikul tugas yang diamanatkan bangsa kepadanya. Sebagai generasi penerus anak harus tumbuh dan berkembang dengan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak adalah orang tua. Tanggung jawab itu berupa pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila orang tua mengabaikan tanggung jawabnya tersebut, maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Pencabutan kekuasaan ini menyebabkan hilangnya hak orang tua atas anak, tetapi tetap tidak mengurangi kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua walaupun tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua terhadap anak, namun tetap harus ditentukan siapa yang akan mendidik, merawat serta memelihara anak tersebut. Pihak yang melaksanakan tugas ini disebut sebagai wali. Pengangkatan wali dapat dilak kan dengan tiga cara, yaitu berdasarkan wasiat, berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang atau dapat juga berdasarkan keputusan hakim."

"Perkawinan campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 telah banyak dilakukan oleh WNI, perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu permasalahan, antara lain mengenai kedudukan anak akibat perkawinan apabila ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan permasalahan tersebut pada penulisan yang berjudul Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan No .12 Tahun 2006 (Analisis Yuridis Penetapan No. 90/Pdt. P/2005/PN.Jak.Sel), akan ditunjang oleh satu Penetapan Pengadilan No. 90/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan kepustakaan dan lapangan yang bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penulisan deskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hal tersebut untuk memberikan pendeskripsian mengenai ketentuan kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dan UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. UU No. 62 Tahun 1958 Toentang Kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis, apabila ibu berkewarganegaraan Indonesia dan bapak berkewarganegraan Asing akan menimbulkan permasal ahan bagi kedudukan anak disebabkan status anak sebagai WNA, sehingga banyak dari wanita Indonesia pelaku perkawinan campuran memilih jalan keluar dengan memberikan status anak luar kawin pada anaknya. UU No. 62 Tahun 1958 tersebut telah diganti dengan UU No . 12 Tahun 200 yang disahkan oleh DPR pada 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden pada 1 Agustus 2006, UU No. 12 Tahun 2006 ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran sebelum anak berumur 18 tahun. Dengan demikian, pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran pada UU No. 12 Tahun 2006 telah memberikan solusi bagi permasalahan kedudukan anak yang terdapat dalam UU No. 62 Tahun 1958."