Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan suatu mendeskripsikan keberadaan bisnis dengan sistem franchise yang berkembang di Indonesia, khususya yang berkaitan dengan aspek hukum perjajian dan hukum hak milik. intelektual di Indonesia. Aspek hukum perjanjian dan hak milik intelektual merupakan unsur pokok keberhasilan suatu bisnis franchise, karena bagi seorang franchisor yang akan memfranchise usahanya terlebih dahulu harus mampu menunjukkan keberhasilan dan keunggulan sistem bisnis yang dimilikinya, dan telah memikili merek dagang yang cukup terkenal (Brand Image). Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam praktik bisnis franchise ditemukan bahwa kontrak franchise selalu dibuat dalam bentuk standar, dan ada kecenderungan dominasi franchisor terhadap franchisee. Kedua, dalam kontrak franchise terdapat banyak lisensi yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee tertutama lisensi yang berkaitan dengan hak menggunakan merek, cipta, paten, trade secret dan know-how, sistem menejemen, teknik pemasaran, pola operasional bisnis milik franchisor. Namun, dari semua lisensi tersebut hanya lisensi yang menyangkut hak penggunaan merek, hak cipta dan hak paten yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Milik Intelektual Indonesia, dan aspek lisensi lainnya hanya dilindungi berdasarkan kontraktual. Ketiga, dalam menjalankan bisnisnya ternyata franchisee tidak dapat menggunakan sepenuhnya seluruh lisensi yang diperolehnya dari kontrak franchise, karena franchisee selalu mendapatkan pengawasan ketat dari franchisor. Keempat, tanggung jawab hukum franchisor maupun franchisee terhadap pihak konsumen dapat dilihat dari klasifikasi franchisor ataupun franchisee sebagai produsen yang memiliki tanggung jawab produk (product liability) terhadap produk yang dihasilkannya, yang secara hukum tanggung jawab produk ini akan timbul bila pada produk tersebut terdapat cacat atau membahayakan orang lain, dalam hal ini franchisee ataupun franchisor harus bertanggung jawab secara hukum pidana atau perdata. Dari hasil penelitian ini disarankan tiga hal: Pertama, karena bisnis franchise ada kecenderungan memiliki sifat monopoli penguasaan pasar, maka bisnis franchise ini perlu diatur secara khusus dalam bentuk peraturan tersendiri. Kedua, perlu ada ketentuan yang melarang penggunaan klausul kontrak yang bersifat berat sebelah (secara hukum dapat memberatkan franchisee). Ketiga, perlu ada kriteria yang jelas dari Pemerintah untuk menilai atau menentukan layak tidaknya suatu kontrak franchise dapat dilaksanakan."

"Jaminan fidusia sangat berperan besar dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kredit dengan pemberian jaminan tetapi penguasaan benda yang menjadi obyek jaminan tetap di tangan debitur. Hukum jaminan fidusia di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah dengan dibentuknya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris. Hal ini dikarenakan Akta Notaris adalah akta yang otentik. Akta Jaminan Fidusia tersebut nantinya akan digunakan untuk pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan bukti lahirnya jaminan fidusia tersebut. Permasalahannya adalah meskipun dalam undang-undang telah diatur pelarangan untuk mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran yang tidak hanya berakibat hukum bagi penerima fidusia, tetapi juga kepada pemberi fidusia dan pihak ketiga yang menerima peralihan tersebut contohnya seperti pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum dan dapat memberikan akibat hukum bagi yang mengalihkan maupun yang menerima peralihan tersebut sesuai peraturan yang berlaku sehingga sebaiknya para pihak yang terkait mematuhi peraturan dan perjanjian yang telah dibuat.

---

Fiduciary guarantee play a big role in the community to fulfill the need for credit by providing guarantee but the possession of things that are objects of guarantee remains in the hands of the debtor. Fiduciary law in Indonesia has undergone many changes and adjustments to provide legal certainty and legal protection to concerned parties, one of which is the establishment of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. In the law, it is stated that the imposition of objects with fiduciary guarantee must be made with a Notary Deed. This is because the Notary Deed is an authentic deed. The Fiduciary Guarantee Deed will later be used for registration of fiduciary guarantee. Fiduciary guarantee registration result in a Fiduciary Guarantee Certificate which is proof of the birth of the fiduciary guarantee. The problem is even though the law already regulates the prohibition for transferring things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from fiduciary acceptor, in reality there are still many violations which not only have legal consequences for fiduciary acceptor, but also to fiduciary giver and third parties which get the transfer, for example as can be seen in the case of the Gorontalo District Court`s Decision Number 295/Pid.Sus/2016/PN Gto. The research method used in this study is normative juridical with a qualitative approach and descriptive analytical. This study concludes that the transfer of things that are objects of fiduciary guarantee without prior written approval from the fiduciary recipient is a form of violation of law and can provide legal consequences for those who transfer or those who receive the transfer in accordance with applicable regulations therefore the parties involved should comply with the regulations and agreements that has been made."