Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagaimdia diketahui bahua dalam lalu-lintas perekonomian, tak dapat dihindari banyak digunakannya hipotik dalam rangka perjanjian hutang-piutang-, khususnya perjanjian kredit, padahal dengan berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960 yang mengadakan perombakan secara mendasar atas hiukum Tanah, hipotik mengalami pula pengaturan baru dan dirubah menjadi hak tanggungan. Sampai saat ini, Undang-undang tentang Hak Tanggung yang dimaksudkan akan mengatur secara lengkap belum ada. Secara teoiritis, banyak timbul perbedaan penafsiran atas eksistensi dan hal-hal lain yang menyangkut hipotik dalam rangka Hukum Tanah sekarang. Dan bagaimana yang terjadi di praktek, itulah problema yang penulis coba bahas."

"Skripsi ini membahas mengenai upaya buruh PT. Sindoll Pratama yang telah dinyatakan pailit untuk mendapatkan pembayaran atas upah dan pesangonnya dengan cara mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Kepailitan di Mahkamah Konstitusi agar menjadi kreditor separatis, sehingga pembayaran atas utang pengusaha terhadap buruh dapat didahulukan dari pembayaran utang pengusaha terhadap kreditor pemegang hak jaminan gadai, hipotik, dan fidusia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa untuk dapat merubah status buruh sebagai kreditor separatis diperlukan perombakan peraturan perundang-undangan secara sistematis bukan hanya dengan tidak memberlakukan Undang-Undang Kepailitan seperti yang dituntut pihak buruh.

---

The focus of this study is a concern about the labors of PT. Sindoll Pratama that affirmed insolvent by the commerce/trade court of law. This legal action is to gain status as a secured creditor and to have the right to obtain the payment for their wages from the corporation. This status as a secured creditor will change the order in payment for the labors as a creditor to be considered prominent than the other creditor. In order to gain the status as a secured creditor the labor organization have submitted a memorandum to the Constitution Court of Law to analyze the bankruptcy law prevail in the present time. The conclusion of this study conclude that the systematic changes of the bankruptcy law has to be made by the Constitution court of Law."

"Nilai Limit merupakan patokan nilai minimal dalam penjualan lelang yaitu batas harga terendah yang dapat disetujui dan dibenarkan. Oleh karenanya penentuan Nilai Limit menjadi suatu bagian yang penting dalam upaya mencapai harga yang pantas dalam penjualan lelang. Dalam perjanjian kredit, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk melakukan lelang barang jaminan. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana kewenangan kreditor sebagai pemegang Hak Tanggungan dalam menentukan Nilai Limit guna terciptanya harga yang wajar berdasarkan peraturan yang berlaku serta upaya yang dapat dilakukan debitor tereksekusi/pemilik barang yang merasa dirugikan akibat penetapan Nilai Limit yang terlalu rendah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan kreditor pemegang Hak Tanggungan pertama dalam menentukan Nilai Limit objek Hak Tanggungan pada kasus yang dibahas di atur dalam Pasal 29 PMK No. 40/PMK.07/2006. Akan tetapi kewenangan tersebut dibatasi karena harus berdasarkan penilaian oleh Penilai Independen atau Tim Internal. Dalam melakukan penilaiannya, terdapat pedoman yang harus diikuti oleh Tim Internal, akan tetapi pedoman tersebut masih saja tidak diikuti dengan baik seperti yang terjadi dalam kasus yang dibahas penulis. Sedangkan dalam peraturan yang berlaku saat ini, yaitu PMK No. 93/PMK.06/2010 belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pedoman penilaian Nilai Limit oleh Tim Internal atau Tim Penaksir sehingga penetapan Nilai Limit yang berdasarkan penilaian oleh Tim Penaksir dapat menimbulkan celah terjadinya kesewenangwenangan kreditor. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak tereksekusi yang merasa dirugikan adalah dengan cara mengajukan gugatan secara perdata pada pengadilan negeri setempat.

---

The Reserve Price is the minimum standart value in the auction that is the lowest price limit that could be agreed to and justified. Therefore, the determination of the Reserve Price become an important part in an effort to achieve the appropriate price in the auction. In the credit agreement, if a debtor default, then the creditor as the first Mortgage holder has the right to carry out auction without asking for the approval from the owner of the collateral. The problem that discussed is how far the authority of the creditor as the first Mortgage holder in determining the Reserve Price for the auction that was professional and responsible as well as knowing efforts that could be done by debtor executed/owner of the collateral who feel aggrieved of the too low auction price. Based on this research, it can be concluded that the authority of the first Mortgage holders/creditor in determining the Reserve Price of the Mortgage object is based on Article 29 of PMK No. 40/PMK.07/2006. But the creditor?s authority is limited by the valuation of the Independent Appraiser or Internal Team (Estimator Team). In conducting the assessment, there are guidelines to be followed by the Internal Team (Estimator Team). However, the discussed case shows that the guidelines are not properly followed by the Internal Team (Estimator Team). While the current regulations, PMK No. 93/PMK.06/2010 there has been no provision governing providing guidelines in determining Reserve Price by the Internal Team (Estimator Team). The determination of Reserve Price based on the assessment by the Team Estimator can cause a gap for Mortgage Holder/creditors, which will affect the auction price and detriment to the owner of the collateral. Remedies that can be taken for the party who feel aggrieved is by filing a civil lawsuit at the local court."

"Perkembangan ekonomi yang sangat pesat membuat kepastian hukum untuk lembaga-lembaga keuangan sangatlah diperlukan untuk menjamin kembalinya hak yang dimilikinya. Hal tersebut mengaikbatkan diperlukannya jaminan untuk memperkuat kepastian hukum yang dimiliki oleh pemegang jaminan untuk didahulukan apabila si pemberi jaminan cidera janji atau wanprestsasi. Namun pada kenyataannya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pemegang jaminan tersebut kehilangan jaminannya tersebut. Salah satu diantaranya hapusnya Hak Tanggungan yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan diakibatkan itikad buruk dari pemberi hak tanggungan. Oleh karena itu diperlukan kepastian hukum lebih lanjut agar terjaminnya perlindungan dan kedudukan kreditur dalam pemberian jaminan. Dalam Tesis ini mengangkat mengenai putusan Makhamah agung Republik Indonesia Nomor 396/K/Pdt/2009 mengenai pembebasan Tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan yang membuat kerugian bagi pihak pemegang hak tanggungan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelittian kepustakaan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Penulisan tesis ini membahas mengenai perlindungan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan atas pembebasan tanah yang dijadikan jaminan utang dari pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak tanggungan untuk bisa mendapatkan haknya sebagai pemegang hak tanggungan.

---

The rapid economic growth requires the legal certainty for financial institutions to guarantee the return of the owned rights. Therefore, warranty is necessary to strengthen the legal certainty of the guarantee holder if the guarantor violates the contract. However, in the reality, many holders lose their guarantee due to the breaches. One of them is the voidance of Mortgage Right of its holder by reason of the ill will of the mortgage giver. Thus, further legal certainty is requisite to guarantee the creditor protection and position in the guarantor.

This thesis discusses the verdict of Indonesian Supreme Court No. 396/K/Pdt/2009 on land acquisition as loan guarantee which causes loss for the mortgage right holder party. This thesis uses library research, for the data to be used is secondary data. This thesis discusses creditor protection as mortgage right holder of land acquisition as loan guarantee from mortgage burden in the credit agreement and legal actions of the mortgage right holder to obtain the right as the mortgage right holder."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Debitur yang didasari pada Surat Pelunasan Utang Palsu; dan proses penjualan obyek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun tipologi penelitian secara Eksplanatoris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke Majelis Pengawas. Mengenai kewajiban debitur membayar kerugian kepada kreditur baik kerugian materiil maupun imateriil, dapat dilakukan dengan eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan.

---

This study discusses the consequences of submitting a certificate of guarantee entrusted to a Notary based on evidence of a fake debt settlement letter and the execution of the object of the guarantee to pay for losses arising from unlawful acts committed by the debtor. In this case, the debtor takes the Certificate of Object of Guarantee of land rights deposited with a Notary with a Fake Debt Settlement Letter. Then the letter is used to write off Roya, in which the debtor's debt to the creditor has not been paid off. Making the transfer to the debtor causes losses suffered by the creditor. The issue raised in this study is the Notary's responsibility for submitting Certificates of Collateral Objects to Debtors based on False Debt Settlement Letters and the process of selling the object of collateral based on the Decision of the Kepanjen District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. A normative juridical research method was used to answer these problems using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document studies and interviews. The typology of research is explanatory with a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that a Notary commits an unlawful act and may be subject to civil, criminal, or administrative sanctions if the injured party submits a report to the Supervisory Council. The debtor's obligation to pay losses to creditors, both material and immaterial losses, can be done by executing an auction-based on a court decision."

"Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memengaruhi berbagai sektor kehidupan, seperti pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani pandemi, memiliki dampak yang sangat besar terhadap kelangsungan perjanjian. Adanya Pandemi Covid-19 ini, berpotensi meningkatkan risiko dalam pelaksanaan suatu perjanjian, dimana si debitur seakan memanfaatkan kondisi pandemi ini sebagai dasar untuk tidak melaksanakan, mengingkari, atau membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, dengan dasar bahwa Pandemi Covid-19 ini ditujukan sebagai suatu alasan keadaan memaksa atau force majeure. Atas dasar hal tersebut, di dalam berberapa putusan pengadilan hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam memutus perkara terkait permasalahan dampak dari Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pandemi Covid-19 dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang memaksa (force majeure) atau bukan untuk dapat menunda atau menghapus pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa Pandemi Covid-19 saat ini dapat diklasifikasikan sebagai force majeure relatif. Artinya, kesepakatan para pihak menjadi kunci aktif atau tidak aktifnya status Covid-19 sebagai suatu alasan keadaan memaksa. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini, terdapat dua pandangan yaitu ada yang mengkategorikan Pandemi Covid-19 sebagai keadaan memaksa dan sebagiannya tidak. Tetapi pada intinya, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian yaitu berupa penundaan atau penghapusan pelaksanaan kewajiban debitur.

---

The 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) pandemic has affected various sectors of life, such as economic growth which has experienced a slowdown in Indonesia. With the policies made by the government in dealing with the pandemic, it has a huge impact on the continuity of the agreement. The existence of the Covid-19 Pandemic has the potential to increase risks in the implementation of an agreement, where the debtor seems to take advantage of this pandemic condition as a basis for not carrying out, reneging on, or canceling an agreement that has been agreed between the parties, on the basis that the Covid-19 Pandemic intended as a reason of force majeure. In this regard, in several court decisions judges have different views in deciding cases related to the impact of the Covid-19 Pandemic. The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 Pandemic can be said as a force majeure or not to be able to postpone or erase the implementation of obligations under the agreement. This research is a normative juridical research where only literature or secondary data are studied, including primary and secondary legal sources. From this study, it was concluded that the current Covid-19 pandemic can be classified as a relative force majeure. This means that the agreement of the parties is the key to the activation or inactivity of the Covid-19 status as a reason for force majeure. The judge in his legal considerations in deciding this case, there are two views, namely there are those who categorize the Covid-19 Pandemic as a force majeure and some who do not. But in essence, the legal consequences arising from the agreement are in the form of delaying or eliminating the implementation of the debtor’s obligations."

"Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan/mencairkan nilai suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Akan tetapi dalam praktik, gugatan baik pra lelang maupun pasca lelang sangat tinggi dan beragam motif yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah penetapan nilai limit. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan penetapan nilai limit yang menjadi tanggung jawab kreditor dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang hasil penjualan lelang tanahnya berada di bawah harga pasar dan nilai jual objek pajak NJOP.Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, tipologi deskriptif, menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan dari tesis ini ialah Bahwa NJOP tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan nilai limit dan nilai limit adalah sah selama dinilai oleh penilai atau penaksir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.O6/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum cukup melindungi debitor khususnya dalam hal penetapan nilai limit.Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar menghindari sengketa kepada debitor dan kreditor dalam perjanjiannya menambahkan satu pasal mengenai penunjukan penilai independen apabila terjadi sengketa dan perlu adanya suatu revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan juga sudah waktunya untuk dibuatkannya suatu Undang-Undang bagi profesi penilai di Indonesia.

---

Auction as a legal institution has the function of creating disbursing the value of a good into a certain amount of money with an objective value. However, in practice, both pre auction and post auction lawsuits are very high and various motives behind it, one of which is the determination of the limit value.

The problem in this thesis is how the validity of the determination of the limit value that is the responsibility of the creditor and how the legal protection against the debtor whose the sale of the land auction is below the market price and the tax object sales value.

This thesis is the result of research with juridical normative method, descriptive typology, using secondary data, through literature study and form of descriptive analytical research result.

The conclusion of this thesis is that the tax object sales value can not be a reference to determine the value of the limit and the value of the limit is valid as long as it is assessed by the appraiser or appraiser. Regulation of the Minister of Finance No. 93 PMK.O6 2010 Year 2010 concerning Guidelines for Implementation of Auctions has not adequately protected debtors, especially in terms of determination of limit values.

Suggestions that can be given in this research to avoid disputes to debtors and creditors in their agreement to add one article on appointment of independent appraiser in case of dispute and need a revision of Regulation of Minister of Finance concerning instruction of auction implementation and also it is time to make a law for profession Appraiser in Indonesia."