Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi terhadap perlakuan akuntansi atas piutang sewa pembiayaan serta tindakan dan penerapan kode etik KAP EAT dalam rangka kelangsungan usaha PT KLJ (KLJ). KLJ merupakan perusahaan afiliasi dari PT ABC Group (ABC) bergerak di bidang transmisi gas alam. KLJ terlibat sebagai transporter dalam Gas Transportation Agreement (GTA) dengan PLC dan SLM sebagai shipper, serta PPP sebagai offtaker. GTA diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan ISAK 8 sehingga KLJ mengakui piutang sewa pembiayaan sesuai dengan PSAK 30. Pada tahun 2016 PLC melakukan pelanggaran perjanjian GTA dan memberikan notifikasi keadaan kahar pada tahun 2017 yang berujung pada penghentian perjanjian pada tahun 2019. Manajemen KLJ melakukan evaluasi ulang atas perjanjian tersebut dan menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak lagi mengandung sewa. Manajemen KLJ memutuskan untuk melakukan penurunan nilai dan reklasifikasi piutang sewa pembiayaan menjadi piutang usaha dan aset tetap sebagai upaya mempertahankan kelangsungan usaha. Piutang sewa pembiayaan direklasifikasi menjadi piutang usaha berdasarkan probable cash flow atas Ship-or-Pay tahun 2016 September 2019. Sisa dari piutang sewa pembiayaan kemudian direklasifikasi menjadi Aset Tetap. Secara umum, perlakuan akuntansi yang diterapkan pada piutang sewa pembiayaan dan dampak pelanggaran perjanjian atas pengakuan selanjutnya telah sesuai dengan PSAK berlaku. Auditor KAP EAT telah melakukan tindakan sesuai dengan SA 570 terkait dengan kelangsungan usaha dan menerapkan kode etik dengan baik.

---

This internship report discusses the evaluation of the accounting treatment on finance lease receivables along with the actions and application of the code of ethics by KAP EAT in the framework of PT KLJ (KLJ)s going concern. KLJ is an affiliated company of PT ABC Group (ABC) which is engaged in gas transmission. KLJ was involved as a transporter in the Gas Transportation Agreement (GTA) with PLC and SLM as shipper, and PPP as an offtaker. GTA is classified as an agreement that contains a lease based on ISAK 8 so KLJ recognizes finance lease receivables in accordance with PSAK 30. In 2016 PLC violated the GTA and gave a force majeure condition notification in 2017 which led to termination of the agreement in 2019. KLJ management re-evaluated the agreement and states that the agreement did not contain any lease. The management of KLJ decided to impair and reclassify the finance lease receivables into trade receivables and fixed assets in order to maintain KLJs going concern. Finance lease receivables are reclassified into trade receivables based on probable cash flow for Ship-or-Pay in 2016- September 2019. The remainder of the finance lease receivables is then reclassified as Fixed Assets. In general, the accounting treatment applied to finance lease receivables and the impact of breach of agreement for subsequent recognition is in accordance with applicable PSAK. KAP EAT auditors have acted in accordance with SA 570 related to business continuity and implemented the code of ethics properly."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredibilitas figur dan kredibilitas lembaga terhadap keputusan donatur dalam menyumbang ke Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid DPU DT/ Penelitian ini menggunakan desain konklusif dan deskriptif yang dilaksanakan satu kali dalam satu periode. Responden penelitian ini berjumlah 250 orang yang telah berdonasi satu tahun terakhir ke DPU DT dan sering mendapatkan info kegiatan DPU Daarut Tauhiid melalui newsletter serta berdomisili di Bandung dan Jakarta, Tangerang Selatan dan Bogor. Data - data tersebut dianalisis dengan teknik Structural Equation Modeling SEM serta diolah dengan software Lisrel 8 70. Hasilnya kredibilitas figur dalam hal ini K H Abdullah Gymnastiar Aa Gym berpengaruh positif terhadap sikap donatur terhadap komunikasi pemasaran newsletter. DPU DT kredibilitas lembaga berpengaruh positif terhadap sikap donatur terhadap komunikasi pemasaran newsletter DPU DT kredibilitas lembaga tidak berpengaruh positif terhadap sikap donatur terhadap brand. DPU DT kredibilitas lembaga tidak berpengaruh positif terhadap keputusan donatur dalam menyumbang ke DPU DT. Sikap terhadap komunikasi pemasaran newsletter berpengaruh positif terhadap sikap donatur terhadap brand Sikap terhadap brand tidak berpengaruh positif terhadap keputusan donatur dalam menyumbang. Sikap terhadap komunikasi pemasaran newsletter berpengaruh positif terhadap keputusan donatur dalam menyumbang.

---

This aims of this study is to determine the influence of credibility of figures and the credibility of the institutions on decision in donating to the National Amil Zakat Institution of Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT). This research uses conclusive and descriptive design conducted in one time in one period (cross sectional desing). Respondents of this study are 250 donors who donate to DPU DT during 2012-2013, often receive regular information of DPU DT activities through newsletters and scattered in Bandung, Jakarta, South Tangerang, and Bogor. The data was analyzed with SEM techniques and processed with software Lisrel 8.70. The result shows that Credibility of KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) positively influences on donor decision towards marketing communications (newsletter) published by DPU DT, Credibility of institution gives positive influence on donor decision towards marketing communications (newsletter) of DPU DT, Credibility of institution has no positive influence on brand of DPU DT and has no positive influence on donor decision to donate to DPU DT. The attitude toward marketing communications (newsletter) gives positive influence on brand. The attitude toward brand has no positive influence on donor decision to donate. The attitude toward marketing communications (newsletter) gives positive influence on donor decision to donate."

"Skripsi ini berisi analisis penerapan standar akuntansi terbaru terkait sewa yaitu PSAK 73. Dalam standar akuntansi terbaru tersebut, terdapat perubahan perlakuan akuntansi dari sisi penyewa dimana penyewa diharuskan untuk melakukan penilaian pada kontrak untuk mengidentifikasi apakah kontrak tersebut mengandung sewa dan kemudian mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa pada laporan posisi keuangannya. PT SAS sebagai penyewa dipilih sebagai objek penulisan karena memiliki banyak transaksi yang mengandung sewa. Hasil dari penelitian ini adalah PT SAS terlebih dahulu melakukan penilaian pada suatu kontrak untuk mengetahui apakah kontrak mengandung sewa kontrak sesuai kriteria PSAK 73. Setelah mengidentifikasi kontrak mengandung sewa PT SAS melakukan pencatatan akuntansi sesuai ketentuan PSAK 73 dimana terdapat tambahan aset hak guna sebesar USD 21.665 ribu, liabilitas sewa sebesar USD 21.350 ribu, dan pengurangan sewa dibayar dimuka berkurang sebesar USD 315 ribu. Penerapan PSAK 73 juga berdampak negatif pada rasio keuangan PT SAS dimana rasio profitabilitas dan rasio likuiditas mengalami penurunan sementara rasio likuiditas mengalami peningkatan.

---

This essay contains an analysis of the application of the latest accounting standards related to leases, namely PSAK 73. In the latest accounting standards, there are changes in the accounting treatment of the lessee where the lessee is required to assess the contract to identify whether the contract contains a lease and then record the right of use assets and lease the liabilities in the statement of financial position. PT SAS as lessee was chosen as the object of writing because it has many transactions containing leases. The result of this research is that PT SAS conducts an assessment on a contract to determine whether the contract contains leases according to the criteria of PSAK 73. After identifying the contract containing leases, PT SAS conducts accounting records in accordance with the PSAK 73 where there are right of use assets of USD 21,665 thousand, lease liabilities amounting to USD 21,350 thousand, and the reduction in prepaid rent is reduced by USD 315 thousand. The application of PSAK 73 also had a negative impact on the financial ratios of PT SAS, where the profitability ratio and liquidity ratio decreased while the liquidity ratio experienced an increase."

"ABSTRAKMasalah Pokok.Perusahaan penerbangan yang bergerak dibidang jasa angkutan, PT. Garuda Indonesian Airways, berusaha untuk dapat menyukseskan Program Pemerintah dalam menunjang meningkatkan hasil produksi dalam negeri selain minyak dan gas bumi (non migas). Didalam pelaksanaan dari tujuan untuk menunjang program pemerintah tersebut, PT. GIA berusaha sebanyak mungkin menggunakan hasil produksi dari dalam negeri, baik itu berupa barang-barang hasil produksi, hasil-hasil alam maupun jasa.Oleh karena itu adalah tidak dapat dihindari terjadinya hubungan antara PT. GIA dengan para Produsen tadi, dimana hubungan tadimenimbulkan adanya hubungan hukum diantara keduanya. Hubungan tadi adalah berupa Perjanjian jual beli, kontrak atau sewa. Yang kami bahas didalam Skripsi kami ini hanyalah terbatas pada perjanjian jual beli saja.Didalam hubungan yang terjadi antara keduanya tadi banyak terdapat hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, baik itu yang terjadi padaperjanjian secara umumnya maupun pada perjanjian jual belinya sendir.Metode Penelitian.Kami menggunakan dua metode penelitian didalam penyusunanSkripsi ini, yaitu meliputd baik penelitian kepustakaan manpun penelitian lapangan. Penelitian ini kami lakukan jauh sebelum kami memulai melaksanakan pennlisan Skripsi ini dengan harapan akan mempermudah penyusunannya. Tetapi tetap saja ada kekurangan yang kami alami, yaitu untuk menjumpai pihak-pihak yang berhubungan dengan penyusunan materi pokoknya.Hal-hal yang ditemukan.Dari apa yang telah kami lakukan guna dapat tersusunnya skripsi ini, kami temui beberapa hal yang sebeluranya kurang menjadi perhatian dari kami.Hal-hal yang kami anggap sebagai masalah baru antara lain ;1. Adanya proteksi yang sangat kuat dari pihak pemerintah kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia khususnya terhadap pengusaha modal lemah. Proteksi ini kami anggap cukup baik, demi kelangsungan hiduppara pengusaha. Hanya perlu pula diperhatikan kemampuan rata-ratadari pengusaha tadi terhadap kelangsungan usahanya kemudian.2. Akibat/efek sampingan yang negatif dapat pula terjadi didalam ruanglingkup yang luas, yang kami maksud adalah bahwa tidak hanya pera turan yang dibuat oleh Perusahaan saja, tetapi juga Peraturan yangdikeluarkan oleh Pemerintah.3. Didalam suatu perjanjian jual beli, dapat terjadi dimana salah satupihak mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain dengan tanpa adanya perubahan dari ketentnan yang telah ada tadi.Kesimpulan.- Didalam pelaksanaan tugasnya sebagai penjual jasa, PT. GIA masih berusaha untuk dapat ikut serta berpartisipasi didalam menyukseskan program pemerintah didalam meningkatkan produksi dalam negeri.- Perjanjian jual beli antara PT. GIA dengan para rekanannya, adalahdibuat berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan oleh Material Departemen PT. GIA, atau juga disebut dengan sistim Tender; disampingdilaksanakan pula pembelian secara tunai/kontan.- Dengan adanya persetujuan dari pihak rekanan untuk memenuhi ketentuan yang dikeluarkantr oleh PT. GIA, maka perjanjian.itu dianggap sah, walaupun akibatnya PT. GIA harus membayar dengan harga yang lebih tinggi.Saran-saran.- Didalam pembuatan suatu peraturan, hendaknya diperhatikan dahulu apa saja yang mungkin akan terjadi dengan dikeluarkannya peraturantadi.- Proteksi yang diberikan pemerintah pada para pengusaha, agar sedikitdemi sedikit dikurangi, agar mereka dapat berdiri sendiri untuk langkah-langkah yang selanjutnya."