Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTAnak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan akan membawa konsekuensi bagi anak tersebut, yaitu menjadi seorang anak luar kawin. Akibat dari kedudukan seorang anak sebagai anak luar kawin adalah tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi solusi dari permasalahan kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditentukan bahwa anak luar kawin dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kedudukan yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan melihat penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Penetapan Nomor 126/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM dan juga Penetapan Nomor 229/PDT.P/2015/PN.KDL. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan mengidentifikasi norma hukum tertulis dan hasil penelitian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Selain itu, berdasarkan dua penetapan yang dianalisis dalam penelitian ini, dapat dilihat adanya perbedaan fokus dalam pertimbangan hakim dalam menentukan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan orang tua yang tidak dicatatkan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 untuk menghindari ketidakpastian dan permasalahan dalam penerapannya.

---

ABSTRACTChildren born in marriages of parents who are not registered will have consequences for the child, namely being a child out of wedlock. The result of the position of a child as a child out of wedlock is the absence of civil relations between children outside of marriage with their biological father. The decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 is the solution to the problem of the position of the child outside of marriage. In the Decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 it is determined that out-of-wedlock children can have civil relations with their father if it can be proven to have blood relations based on science and technology and/or other evidence according to the law. In this study, we will examine the position of being born in a parent's marriage which is not listed after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 by observing the application of the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 in the Determination of  Number 126/PDT.P/2014/PN.JKT.TIM and also Determination Number 229/PDT.P/2015/PN.KDL. The research method used in this study is normative juridical research that aims to identify written legal norms and the results of the study are presented descriptively. The results of this study concluded that after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 children born in marriages of unregistered parents can also have civil relations with their biological fathers and not only have civil relations with their mothers and families. In addition, based on the two determinations analyzed in this study, it can be seen that there is a difference in focus in judges judgment in determining the position of children born in the marriage of parents who are not registered. Therefore, it is necessary to have an implementing regulation from the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 to avoid uncertainty and problems in its implementation."

"Lembaga catatan sipil adalah lembaga yang berfungsi untuk mencatatkan suatu peristiwa hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, yang merupakan bagian dari hukum perdata. Oleh karenanya lembaga Catatan Sipil merupakan lembaga yang sama pentingnya dengan Notaris yang karena kewenangannya mengeluarkan akta autentik yang diatur dalam undang-undang.Namun fungsi dari Lembaga catatan sipil hingga saat ini belum diatur dalam satu perundang-undangan yang bersifat unifikasi dan masih mendasarkan pada pembagian penggolongan penduduk Indonesia menurut pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) dan penerbitan akta catatan sipil juga masih menggunakan peraturan perundangan dari pemerintahan kolonial Belanda yang sampai saat ini belum ada penggantinya, karena secara hukum masih berlaku sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal I Undang Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah fungsi Lembaga Catatan Sipil telah berubah, sehingga bukan merupakan lembaga yang berfungsi di bidang hukum keperdataan melainkan telah menjadi wilayah hukum Publik dan tidak sesuai dengan isi Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewenangan bidang Peradilan adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak boleh diserahkan ke Pemerintah Daerah, maka konsekuensinya lembaga Pemerintah Daerah yang menerbitkan akta tidaklah berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena akta Autentik yang diterbitkan haruslah oleh Pejabat yang mempunyai Kewenangan, dalam hal ini Kepala Lembaga milik Pemerintah Daerah yang menerbitkan akta autentik tidak berwenang akibatnya aktanya juga tidak autentik."

"Banyak anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran, walaupun pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting dalam hidup bernegara. Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirubah dikarenakan merugikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang kemudian menyebabkan munculnya berbagai faktor yang membuat masyarakat enggan mengurus akta kelahiran. Setelah diubah ternyata menimbulkan adanya pertanyaan mengenaiketentuan alat bukti saksi yang diajukan dalam pengurusan pencatatan kelahiran bagi yang terlambat melebihi waktu 1 tahun, sehingga dapat memperbesar potensi untuk terjadinya manipulasi identitas.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode eksplanatoris dimana penulismenjelaskan mengenai sistem pencatatan kelahiran di Indonesia berdasarkan peraturan yang ada, kemudian mengemukakanpermasalahan hukum yang muncul sehingga dapat diberikan solusi yang baik untuk bahan perbaikan sistem pencatatan kelahiran yang ada.

---

Although birth registration is very important in the life of the state,many children do not have a birth certificate. Article 32 of the Law Number 23 of 2006 about Population Administration being changed due to harm the public in obtaining birth certificates that are delayed by more than 1 (one) year should bedone through a court order, which then led to the emergence of a variety of factors that make people reluctant to make a birth certificate. Apparently, the change of the article 32,caused another problem to be questioned.It?s about the provisions of witnesses presented evidence in the administration of the late birth registration for a time exceeding 1 year, that increase the potential for identity manipulation. The method used in this paper is explanatory system, in which the author explains the system of birth registration in Indonesia under existing regulations, then express the legal issues that arise so that a good solution can be given for the material improvement of the existing system of birth registration."

"Transseksual merupakan gangguan identitas jeniskelamin, dimana penderitanya merasa mempunyai jenis kelaminyang bertentangan dengan alat kelamin fisiknya. Penderitatransseksual ini, sering menempuh upaya operasi penggantiankelamin. Operasi penggantian kelamin merupakan pelaksanaandari hak untuk mengurus badannya sendiri atau The Right ofSelf Determination (TROS). Namun TROS tidak dapatdilaksanakan secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ketertibandan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, operasi penggantiankelamin harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesiadan harus memperhatikan hukum Islam karena hukum Islammerupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Selain itu,operasi penggantian kelamin berdampak pada akta kelahirankarena akta kelahiran tersebut harus disesuaikan denganjenis kelamin yang baru. Kemudian yang menjadi permasalahandalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah tinjauan hukumIslam dan hukum perdata terhadap operasi penggantiankelamin? Bagaimanakah pengaturan operasi penggantiankelamin dalam hukum positif di Indonesia?Bagaimana dampakoperasi penggantian kelamin terhadap akta kelahiranditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum perdata? Metodepenelitian ini adalah metode kwalitatif, dengan menggunakandata sekunder yang diperoleh dari buku, berita, danartikel. Namun, untuk melengkapi data, penulis jugamemperoleh data primer melalui wawancara dengan ketuaMajelis Ulama Indonesia dan pegawai kantor catatan sipil.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut hukumIslam, operasi penggantian kelamin boleh dilakukan jikauntuk tujuan pengobatan. Selain itu, operasi penggantiankelamin merupakan suatu perjanjian medis antara pasiendengan dokter sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata. Akta kelahiran dari orang yang merubah jeniskelaminnya, harus diberi catatan pinggir yang memberikaninformasi bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin.Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai operasi penggantian kelamin dengan jelas.Oleh karena itu, hendaknya dibuat suatu peraturanperundang-undangan tingkat nasional yang mengatur mengenaioperasi penggantian kelamin, agar operasi penggantiankelamin tidak menjadi suatu hal yang kontroversial."

"Pencatatan perkawinan dapat dikatakan sebagai tahapan penting dari peristiwa perkawinan. Dalam rangka peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan, Kementerian Agama meluncurkan mekanisme pencatatan dengan sistem informasi melalui aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) sebagai upaya untuk menyerderhanakan mekanisme pencatatan dan mengatasi pemalsuan-pemalsuan data yang kerap terjadi. Sebagai implikasinya, diterbitkan Kartu Nikah sebagai alat bukti perkawinan tambahan di luar Buku Nikah. Dalam pembahasan mekanisme pencatatan melalui Simkah dan urgensi penerbitan Kartu Nikah dilakukan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan dengan SPPIM dan Kad Perakuan Nikah yang berlaku di Malaysia hingga diperoleh hasil perlunya penerbitan Kartu Nikah sebagai implikasi pencatatan perkawinan melalui Simkah.Marriage registration can be said to be an important stage of marriage events. In order to improve marriage registration services, the Ministry of Religion launched a recording mechanism with an information system through an application called the Marriage Management Information System (Simkah) as an effort to simplify the recording mechanism and overcome the frequent falsification of data. As an implication, a Marriage Card is issued as an additional proof of marriage outside the Marriage Book. In discussing the mechanism of recording through Simkah and the urgency of issuing a Marriage Card, a statutory approach and comparison with SPPIM and Marriage Certificates in Malaysia are carried out to obtain the results of the need for the issuance of a Marriage Card as an implication of registering marriages through Simkah."