Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hukum Kewarisan merupakan himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak inewarisi harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia meninggalkan harta peninggalannya. Wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan, dimana wasiat itu adalah suatu pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah ia meninggal kelak. Menurut KUHPerdata terdapat 2 cara untuk mendapatkan warisan yaitu dengan ketentuan Undang-Undang atau ab in testate, dan karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamentair, Dalam KUHPerdata, wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak (Legitime Portie), sedangkan dalam hukum kewarisan Islam wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari har ta peninggalan. Wujud harta warisan dimana termasuk didalamnya hutang simati, menurut hukum Islam penyesuaiannya adalah didahulukan pelaksanaannya sebelum warisan dibagikan. Sedangkan menurut KUHPerdata, apa yang diterima oleh ahli waris itu adalah harta peninggalan dalam keadaan bersih, berarti setelah dikurangi dengan hutang-hutang sipewaris."

"Multi Level Marketing kini telah berkembang dengan pesat baik di luar maupun di dalam negeri. Sejak diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1980-an perlahan tapi pasti akhirnya keberadaan MLM mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Besarnya usaha Multi Level Marketing di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat sendiri. Industri inipun akhirnya menjadi salah satu solusi usaha seiring dengan terus berubahnya kondisi perekonomian negara ini. Dengan jutaan pelaku usaha MLM di Indonesia, maka jelas industri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada masyarakat luas beragam pandangan telah diterima oleh MLM, baik yang sangat mendukung keberadaannya maupun yang menentang sistem MLM ini. Namun ironisnya sebagian besar masyarakat yang memberikan opini tersebut hanya memberikan sisi positif dan negatif MLM saja, tanpa pemahaman apa MLM itu sebenarnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi industri ini. Hal ini juga diperparah dengan adanya usaha Money Game yang mendompleng nama MLM, kenyataannya perusahaan tersebut hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan janji-janji yang berlebihan tanpa kenyataan. Malahan usaha ini berhasil mengeruk dan membawa lari bermilyar-milyar dana yang dihimpun dari masyarakat yang tidak mengerti apa itu sebenarnya MLM. Untuk dapat meluruskan pandangan negatif pada masyarakat yang menyamaratakan semua perusahaan MLM adalah Money Game dan kedok dari penipuan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah MLM ini ditinjau dari sudut hukum perdata barat dan hukum Islam, karena Indonesia menganut hukum perdata barat dan sebagian besar masyarakatnya pemeluk agama Islam dengan mengambil satu contoh perusahaan MLM sebagai perbandingannya."

"Masalah perkawinan masih meruapakn bahan kajian akdemis yang menarik. Untuk itulah, penulis artikel ini melakukan analisis sosio-yuridis terhadap perkawinan campuran. Penulis juga melakukan perbandingan perkawinan campuran antara Hukum dan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"

"Seseorang itu mempunyai kebebasan dalam menentukan peruntukan harta kekayaannya kelak setelah ia meninggal dunia. Untuk mewujudkan maksud tersebut pemlik harta bisa membuat wasiat. Dalam membuat wasiat terdapat pembatasan baik menurut Hukum Islam maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. menurut Hukum Islam, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan, sedangkan menurut KUH Perdata wasiat itu tidak boleh melanggar legitiems portie para legitimaris. Disamping itu menurut Hukum Islam, wasiat dilaksanakan sebelum harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Menurut KUH Perdata penerima wasiat mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, dengan demikian penerima wasiat mengikuti ketentuan seperti ahli waris lainnya (ahli waris menurut undang-undang) dalam masalah yang berkaitan dengan harta peninggalan. Dalam kaitannya dengan masalah wasiat ini, penulis meninjau pelaksanaan wasiat menurut Hukum Islam dalam praktek di Pengadilan Agama, sehubungan dengan peranan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah wasiat khususnya dan kewarisan pada umumnya yang diajukan kepada instansi ini. Pengadilan Agama menjadikan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan juga pedoman dalam memberikan fatwa perkara wasiat khususnya dan kewarisan pada umumnya disamping dua sumber Hukum Islam yang lain yakni Sunnah Ras'sul dan Ijtihad. Persoalan yang dihadapi ialah belum adanya kodifikasi Hukum Kewarisan dan kewenangan secara yuridis formal Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah kewarisan."

"Transseksual merupakan gangguan identitas jeniskelamin, dimana penderitanya merasa mempunyai jenis kelaminyang bertentangan dengan alat kelamin fisiknya. Penderitatransseksual ini, sering menempuh upaya operasi penggantiankelamin. Operasi penggantian kelamin merupakan pelaksanaandari hak untuk mengurus badannya sendiri atau The Right ofSelf Determination (TROS). Namun TROS tidak dapatdilaksanakan secara mutlak, tetapi dibatasi oleh ketertibandan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, operasi penggantiankelamin harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesiadan harus memperhatikan hukum Islam karena hukum Islammerupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Selain itu,operasi penggantian kelamin berdampak pada akta kelahirankarena akta kelahiran tersebut harus disesuaikan denganjenis kelamin yang baru. Kemudian yang menjadi permasalahandalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah tinjauan hukumIslam dan hukum perdata terhadap operasi penggantiankelamin? Bagaimanakah pengaturan operasi penggantiankelamin dalam hukum positif di Indonesia?Bagaimana dampakoperasi penggantian kelamin terhadap akta kelahiranditinjau dari sudut hukum Islam dan hukum perdata? Metodepenelitian ini adalah metode kwalitatif, dengan menggunakandata sekunder yang diperoleh dari buku, berita, danartikel. Namun, untuk melengkapi data, penulis jugamemperoleh data primer melalui wawancara dengan ketuaMajelis Ulama Indonesia dan pegawai kantor catatan sipil.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut hukumIslam, operasi penggantian kelamin boleh dilakukan jikauntuk tujuan pengobatan. Selain itu, operasi penggantiankelamin merupakan suatu perjanjian medis antara pasiendengan dokter sehingga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320KUHPerdata. Akta kelahiran dari orang yang merubah jeniskelaminnya, harus diberi catatan pinggir yang memberikaninformasi bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin.Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai operasi penggantian kelamin dengan jelas.Oleh karena itu, hendaknya dibuat suatu peraturanperundang-undangan tingkat nasional yang mengatur mengenaioperasi penggantian kelamin, agar operasi penggantiankelamin tidak menjadi suatu hal yang kontroversial."