Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

"ABSTRAKPerlintasan sebidang kereta api dengan jalan merupakan titik pertemuan yang memiliki potensi risiko kecelakaan yag pada umumnya dipicu oleh perilaku pengemudi kendaraan bermotor ataupun fasilitas pengaman persilangan sebidang tersebut. Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah, di mana pada tahun 2015-2018, jumlah kecelakaan kereta api sebanyak 185 kasus kecelakaan dengan korban sebanyak 751 orang. Terdapat 2 (dua) tujuan dari penelitian ini, yaitu: Pertama, untuk mengetahui hubungan kenapa sebuah persilangan sebidang terjadi kecelakaan dan lainnya tidak terjadi kecelakaan yang dikaitkan dengan prasarana jalan maupun jalan rel dan fasilitas yang ada Pendekatan yang ada dengan mengembangkan model kecelakaan persilangan sebidang dengan menggunakan generalized linear model (GLM) dengan pendekatan Negative binomial karena pada hakekatnya pada persilangan sebidang lebih banyak persilangan yang tidak pernah terjadi kecelakaan. Dari hasil analisis diketahui faktor yang mempengaruhi jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api adalah faktor lebar jalan (X1), pengaturan palang pintu rel (X2) dan alinemen vertikal (X6). Kedua untuk mengetahui faktor apa saja dikaitkan dengan pengguna kendaraan jalan yang melintasi persilangan sebidang kereta api terhadap fatalitas korban kecelakaan sebagai proksi memahami faktor apa saja pada manusia yang perlu dipahami untuk meningkatkan upaya keselamatan pada pelintasan sebidang kereta api. Untuk ini model yang dikembangkan dengan menggunakan Ordered Probit Model (OPM) dari analisis ini diketahui faktor yang berpengaruh pada fatalitas yaitu faktor jenis kendaraan (X1) dan cahaya saat kecelakaan (X6). Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk peningkatan keselamatan dengan perbaikan fasilitas persilangan ataupun upaya-upaya modifikasi perilaku manusia untuk lebih mengutamakan keselamatan.

---

ABSTRACTRailroad Level Crossing with road is a conflict point with potential high risk of accidents. In general, it is caused by driver's behavior and railroad level crossing safety facilities. Based on Directorate General of Railways, in Indonesia in 2014-2015 the number of train-car crashes were 96 in which death toll were 101 people. The research will conduct in Central Java Province where in 2015-2018, there were 185 cases of accidents and the number of fatalities was 751. The study objectives were having two folds: First, to understand why particular railroad level crossing having accidents and other do not have accidents in relation with railroad and road conditions and the facilities. The model will used the generalized linear model (GLM) with the Negative Binomial (NB). Negative Binomial has been chosen because basically, the fact a high numbers of level crossing never having an accident. From the analysis results it is known that the factors that influence the number of accidents at the railway level crossing are road width (X1), railroad crossing (X2) and vertical alignment (X6). Second, to understands which human factors contribute to an accident to the level of severities. This is a way as a proxy to understand which factors of human behavior should be considered for improving the safety. The model will utilize the Ordered Probit Model (OPM), from this analysis, it is known that the factors that influence the fatality are the type of vehicle (X1) and light at the time of the accident (X6). The results will benefit for improving the railroad level crossing by improving of crossing facilities and how to modificate human behavior for more concern to have safety behavior."

"Berbagai gejolak di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini telah menimbulkan berbagai permasalahan termasuk gejolak perubahan di bidang transportasi darat khususnya angkutan Kereta Api. Dalam pelayanan jasa yang diselenggarakannya, PT. Kereta Api (Persero) dituntut untuk meningkatkan efisiensi dalam usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai strategi yang akan diterapkan.Penelitian ini mengambil latar belakang kondisi angkutan Kereta Api yang semakin menjadi tumpuan bagi transportasi darat. Dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero) yang selanjutnya diketahui strategi yang harus ditempuh. Diharapkan dengan strategi tersebut, PT. Kereta Api (Persero) akan lebih mampu meningkatkan kualitas pelayanan jasa, peningkatan daya saing, kemampuan memupuk laba, juga lebih mampu menjalankan misi pelayanan umum.Dengan pendekatan kuantitatif melalui penghitungan program expert choice version 8 akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero). Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai strategi dan kebijakannya yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan kuesioner, sedangkan untuk data sekunder digunakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai macam sumber dokumen.Berdasarkan matriks I-E posisi perusahaan terletak pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan stabil dengan skor nilai faktor lingkungan internal 0.561 dan skor nilai faktor lingkungan eksternal 0.8107. Posisi ini memberikan pilihan kepada PT. Kereta Api (Persero) untuk melakukan strategi integrasi vertikal, integrasi horizontal, diversifikasi, serta mergers dan joint venture. Guna melakukan strategi, maka perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak lain atau swasta dalam bentuk kerjasama penanaman modal, merger dan joint venture, kerja sama operasi (KSO), kerja sama manajemen (KSM) dengan kepemilikin saham mayoritas tetap di tangan pemerintah. Selanjutnya Departemen Perhubungan diharapkan masih berperan dalam kesuksesan program privatisasi PT. Kereta Api (persero) untuk membuat pedoman pelaksanaan privatisasi yang menguntungkan dari sisi bisnis dan harus pula memperhatikan kepentingan publik. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan untuk melaksanakan program swastanisasi dengan melalui berbagai tahap yaitu masa konsolidasi, era pra persaingan dan era persaingan sehat dengan perkiraan waktu kurang lebih 10 tahun (2000-2010)."

"Dalam rangka efisiensi dan lebih meningkatkan keuntungan, Kementerian BUMN berencana untuk membentuk perusahaan holding di bidang Perumahsakitan. Skripsi ini membahas mengenai syarat dan prosedur pendirian rumah sakit berbentuk PT dan pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan oleh PT Persero. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan dua hal. Pertama, bahwa tidak terdapat perbedaan mengenai syarat pendirian rumah sakit yang berbentuk PT dengan pendirian PT biasa dalam hal jumlah pendiri, kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham, dan modal dasar minimum. Namun, untuk mendirikan rumah sakit berbentuk PT harus memenuhi standar dan fasilitas pelayanan rumah sakit yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dan peraturan pelaksanaannya. Sehingga modal dasar minimum tidak mungkin 50 juta rupiah seperti diatur dalam UUPT. Terkait dengan prosedur pendirian, perbedaan terletak pada perizinan. Setelah rumah sakit yang berbentuk PT sah menjadi badan hukum masih terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu izin untuk mendirikan dan izin untuk melakukan operasional rumah sakit. Kedua, pembentukan perusahaan holding di bidang Perumahsakitan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengambilalihan saham, pembentukan PT Rumah Sakit Persero yang diikuti dengan pengambilalihan saham, dan pemisahan yang diikuti dengan pengambilalihan saham.

---

For the purpose of efficiency and increasing profits, the Ministry of State Owned Enterprise announced plans to form a holding company in the field of healthcare (hospitals). This thesis analyzes the requirements and procedure of the formation limited liability company based hospital and the formation of a holding company in the field of healthcare (hospitals) by PT Persero. This thesis uses normative judicial method. The result of this thesis concludes two things. First, there are no differences between requirements of the formation limited liability company based hospital and other limited liability company, such as number of founders, duty of founders to take stocks, and minimum capital. However, the formation of limited liability company based hospital must comply some requirements of hospital facilities and services based on Hospital Law and its implementing regulation. So that the minimum capital is not possible for 50 million rupiahs as regulated in Company law. Related to the procedures, the differences is on the licensing. The procedures are also different, after the limited liability company based hospital legally formed as limited liability company there are two other requirements, such as license to build and operate the hospital. Second, the formation of the holding company in the field of healthcare (hospitals) may be carried out through acquisition, formation of PT Persero based hospital followed by acquisition, and a split-up followed by acquisition."

"Konsep holding BUMN di Indonesia menjadi konsep yang saat ini digunakan sebagai bentuk pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional dalam konsep demokrasi ekonomi. Ketidakharmonisan ketentuan peraturan perundang-undangan menyebabkan adanya perbedaan status kekayaan Negara pada holding BUMN. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah badan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi Pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan yang mengkaji secara konseptual asas serta doktrin hukum yang ada. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa penyertaan kekayaan Negara yang dilakukan kepada permodalan holding BUMN dalam penerapannya melahirkan status yang berbeda dari sudut pandang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu termasuk ke dalam kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak termasuk ke dalam kekayaan Negara karena telah dilakukannya pemisahan dari kekayaan Negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Hasil pemisahan kekayaan Negara ke dalam modal BUMN membuat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara harus didasarkan pada kaidah-kaidah pengelolaan perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Pemberlakuan asas lex specialis derogate legi generali menyebabkan adanya transformasi kekayaan Negara menjadi kekayaan BUMN, sehingga Negara hanya dapat melakukan campur tangan melalui tindakan dalam ranah privat (jure gestionis) dan tidak dapat melakukan tindakan dalam ranah publik (jure imperii) pada pelaksanaan kegiatan holding BUMN.

---

The concept of holding BUMN in Indonesia is a concept that is currently used as a form of implementation of the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to realize the prosperity of the people and increase the contribution of BUMN to the national economy in the concept of economic democracy. The disharmony of the provisions of the legislation causes differences in the status of State assets in BUMN holdings. This research is included in normative legal research. The legal materials used in this research are primary legal entities, secondary legal materials and tertiary legal materials collected through library studies. The analysis was carried out using qualitative methods. An approach that examines norms in laws and regulations and an approach that examines conceptually the principles and doctrines of existing laws. Based on this research, it is known that the inclusion of State assets to the capital of BUMN holding in its implementation have a different status from the point of view of the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia, which are included in State assets as stated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finances. and is not included in State assets because it has been separated from State assets as referred to in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. The results of the separation of State assets into SOE capital make the management of State-Owned Enterprises must be based on the principles of good corporate management or Good Corporate Governance. The implementation of the lex specialis derogate legi generali principle causes the transformation of state assets into SOE assets, so that the state can only intervene through actions in the private sphere (jure gestionis) and cannot take action in the public sphere (jure imperii) in the implementation of BUMN holding activities."