Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 88611 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ria Novida Kamaluddin
"Jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih merupakan angka yang berbahaya bagi suatu negara berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah antara lain mengambil kebijaksanaan yang berusaha menekan angka kelahiran serendah mungkin melalui Program (Gerakan) Keluarga Berencana. Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana digunakan bermacam alat kontrasepsi, yang satu diantaranya merupakan kontrasepsi efektif, yaitu kontrasepsi mantap, dilakukannya dengan metode operasi, bersifat relatif permanen, serta dapat menimbulkan efek samping pada waktu pemasangannya . Dibandingkan kontrasepsi mantap untuk pria (vasektomi), maka yang lebih banyak dipilih di Indonesia adalah kontrasepsi mantap wanita (tubektomi), dengan perbandingan 6:1. Dalam pemasangan alat kontrasepsi jenis ini, sudah ada standar-standar baku yang ditetapkan oleh Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI), sehingga dokter-dokter tertentu saja yang dapat melakukannya, dan harus sesuai dengan standar-standar medis tersebut. Kenyataannya saat ini banyak terjadi kasus-kasus yang merupakan keadaan yang tidak diinginkan dari pemasangan alat kontrasepsi mantap, walaupun tidak sampai diajukan ke Pengadilan. Namun dengan makin meningkatnya kesadaran hukum pada masyarakat, maka makin meningkat pula kesadaran masyarakat tersebut akan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu sudah saatnya bagi para dokter untuk benar-benar memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dan terutama mengingat pada dasar-dasar hukum dalam hubungan pasien-dokter, dan pada informed consent agar masing-masing pihak merasakan adanya perlindungan hukum. Kesalahan yang terjadi dimungkinkan karena tiga hal keadaan kelalaian, yaitu 1). dokter tidak memenuhi standar, 2) dokter memenuhi standar, akseptor tidak, 3) dokter dan akseptor memenuhi standar (resiko medis). Menurut penulis, dengan memperhatikan kondisi yang ada, maka secara hukum perdata tidak semua kerugian selalu dapat diminta pertanggungjawabannya pada dokter, melainkan harus dilihat penyebabnya : apakah dokter, akseptor, atau keadaan diluar dokter dan akseptor yang bersangkutan. Kerugian yang ditimbulkan karena dokter tidak memenuhi standar medis yang telah ditetapkan, dapat diminta pertanggungjawabannya sebagai perbuatan melanggar hukum, yang didasarkan pada pasal 1365 K.U.H.Perdata."
Depok: Universitas Indonesia, 1991
S20503
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anita Rahman
"ABSTRAK
Peranan wanita dalam era pembangunan diarahkan dan diutamakan dalam pengembangan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluuhnya.
Wanita menurut ajaran Islam, adalah manusia yang utuh, dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana halnya dengan laki-laki, baik dari kejadiannya, amal perbuatannya, nilai dan ganjarannya serta sangsi hukum, bertanggung jawab menuju kepada suatu realitas kehidupan yang ideal yang serba serasi dan seimbang, berdasarkan moral kehidupan yang dibimbing oleh agama seperti moral kemandirian, berpikir logis, bertanggung jawab kepada Penciptanya atas segala amanat yang diberikan kepadanya.
Melalui berbagai peranannya ketika memasuki kehidupan berumah tangga dengan moral kemandirian dalam kemitraannya bersama suaminya, wanita bertanggung jawab untuk membawa keluarganya kepada kehidupan Keluarga yang Sakinah, suatu keluarga yang mempunyai ciri bahagia, sejahtera, tenteram, damai hidup penuh kasih dan sayang yang menjalankan ajaran Islam, yang dapat melahirkan generasi penerusnya yang berkualitas balk secara fisik material maupun mental spritual.
Untuk menunjang tanggung jawab diantara kemampuan dan keterbatasannya dalam menyiapkan anak yang berkualitas, wanita memerlukan sarana untuk membatasi jumlah anak, yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.
Kontrasepsi mantap sebagai alternatip diantara kontrasepsi lainnya yang ditawarkan oleh program Keluarga Berencana untuk menuju keluarga bahagia sejahtera, belum mendapat pengakuan sepenuhnya dari para ulama Islam, karena kontrasepi mantap dianggap tindakan pemandulan abadi. Sebagian mengatakan boleh, sebagian lagi mengharamkan. Penggunaannya diserahkan kepada manusia yang bersangkutan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hal demikian akan menggiring wanita kepada ketidakpastian hukum atas kontap, sehingga menimbulkan beban psikologis disatu pihak, sedangkan kebutuhan yang mendesak di pihak lain. Bagi wanita yang dapat berfikir logis, tidak menimbulkan masalah karena dia berani memutuskan sesuatu melalui proses berfikir yang logis, dan mempunyai suatu tujuan untuk menunjang tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan rumah tangganya dan penyiapan anak yang berkualitas di satu pihak, dan usaha pencegahan beban diluar kemampuannya di pihak lain.
BKKBN, melalui PKMI, suatu lembaga yang mengelola pelaksanaan kontap, mencanangkan sistem konseling untuk melengkapi proses pengambilan keputusan bagi calon akseptor nya, untuk mendapatkan persyaratan sukarela,bahagia dan medis.
Dengan analisa tersebut penulis melihat ada permasalahan dalam pelaksanaan kontrasepsi mantap, tidak demikian halnya pada alat kontrasepsi lainnya. Dalam hal ini penulis meneliti 25 orang responden yang sudah menjalani kontap di Klinik KB Raden Saleh, untuk melihat proses pengambilan keputusan, serta faktor lain yang berkaitan dengan pengambilan keputusan serta dukungannya terhadap pembinaan Keluarga Sakinah. Sebagai pembanding, penulis mengambil juga 5 orang responden suami-isteri yang suami sudah menjalani vasektomi.
Dari hasil penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, diperoleh hasil bahwa, proses pengambilan keputusan tidak melalui proses dalam teori pengambilan keputusan, karena responden harus segera memutuskan steril karena sudah terdesak dengan kehamilan tanpa dikehendaki, dimana pelaksanaannya dilakukan sekaligus. Banyak faktor yang mempengaruhi responden untuk memilih kontap, diantaranya kegagalan memanfaatkan alat kontrasepsi non permanen, ekonomi, kedudukan wanita dalam rumah tangga, kebanyakan anak, moralitas yang selalu menenggang, pendidikan, anjuran dokter/paramedis.
Konseling dan hukum agama tidak berpengaruh, karena konseling tidak dilakukan, dan faktor agama ketika itu tidak dipertimbangkan karena kehamilan yang mendesak. Aspek dosa dirasakan sesudah menjalani kontap.
Makna Keluarga Sakinah secara hakiki tidak dipahami, walaupun hampir seluruh responden mengatakan hidupnya sakinah. Sakinah baginya hanyalah kebahagiaan karena hidup rukun damai bersama suami dan anak walau dalam kekurangan, tanpa memikirkan kualitas kehidupan yang harus dicapai dalam keluarga sakinah. Akan tetapi akibat dari kontap, hampir semua mengatakan bermanfaat, karena dengan tidak hamil lagi, responden merasa sehat, dapat mengurus rumah tangga lebih baik lagi, dapat dikatakan menunjang kepada jenis keluarga sakinah menurut ukuran dirinya.
Bagi isteri yang suaminya dikontap, moralitas dan pengetahuannya sama seperti 25 orang responden diatas, kelebihannya cuma mereka tidak hamil, yang menjadi dasar suami untuk kontap. Proses pengambilan keputusan pada akseptor vasektomi adalah mantap karena terencana dengan matang melalui proses penyuluhan, pemantapan dan konseling, sehingga memenuhi teori proses pengambilan keputusan."
1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Mubarak
"Jaminan atas kehalalan vaksin COVID-19 dibutuhkan agar warga negara muslim di Indonesia dapat menjalankan syariat Islam dengan baik. Akan tetapi, tidak seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin yang memenuhi standar halal. Selain itu, sertifikasi dan labelisasi halal atau haram terhadap produk vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia juga tidak tampak sepenuhnya dijalankan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak warga negara muslim di Indonesia atas vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban untuk berupaya menyediakan vaksin COVID-19 yang memenuhi standar halal. Oleh sebab itu, Pemerintah, dalam hal ini presiden yang memiliki kewenangan untuk menetapkan acuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, sebaiknya membentuk arah kebijakan yang mendorong tersedianya produk vaksin yang memenuhi standar halal dan thoyyib. Selain itu, terkait peyelenggaraan jaminan produk halal, Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk memastikan vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia memiliki tanda halal atau haram yang jelas. Bahkan, hanya dua dari lima jenis produk vaksin COVID-19 yang telah digunakan di Indonesia yang telah ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya oleh MUI, yaitu Sinovac dan AstraZeneca, tiga jenis produk vaksin COVID-19 lainnya yang belum ditetapkan fatwa kebolehan penggunaannya, yaitu Moderna, Pfizer, dan Sinopharm tetap diedarkan oleh pemerintah tanpa adanya kepastian jaminan terhadap kehalalan atau kebolehan terhadap produk tersebut dengan diterbitkannya ketetapan fatwa MUI dan sertifikasi halal oleh BPJPH.

Halal assurance of the COVID-19 vaccine are needed for Indonesia muslim citizens in order to perform worship properly. However, not all Indonesia muslim citizens have access to halal COVID-19 vaccines. Moreover, halal certification and halal or haram labeling for COVID-19 vaccine products does not appear to be fully implemented in accordance with the standards set out in Law Number 33 of 2014 Concerning Halal Product Assurance. Therefore, this research tries to find out how the government responsibility is to guarantee the rights of muslim citizens in Indonesia to have access to COVID-19 vaccine that meets halal standards. The method used in this research is a normative juridical method. This research shows that the government has an obligation to provide a COVID-19 vaccine that meets halal standards. Therefore, the government, in this case the President who has the authority to set the guidance for the procurement process and distribution of the COVID-19 vaccine, should form a policy direction that encourages the availability of vaccine products that meet halal and thoyyib standards. In addition, regarding the implementation of halal product assurance, the government has not issued a policy to ensure that the COVID-19 vaccine used in Indonesia has a clear halal or haram sign. In fact, only two from the five types of COVID-19 vaccine that have been used in Indonesia have a fatwa stipulated by MUI, namely Sinovac and AstraZeneca. Moderna, Pfizer, and Sinopharm continues to be used by the government without any halal assurance from MUI and halal certification by BPJPH."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tini Hartini
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S7134
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meyrisca Fatmarani
"Meski tren penggunaan kontrasepsi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, angka unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi masih tinggi. Total persentase unmet need pada wanita berstatus kawin umur 15-49 tahun di Indonesia adalah 11,4 persen, di mana 4,5 persen untuk menunda kelahiran, dan 6,9 persen untuk membatasi kelahiran. Meski demikian, pemilihan kontrasepsi mantap pada Wanita Usia Subur (WUS) yang bertujuan untuk membatasi kelahiran masih tetap rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan kontrasepsi mantap pada WUS di Indonesia tahun 2012. Penelitian ini menggunakan disain studi cross sectional dengan menggunakan data sekunder SDKI 2012. Sampel pada penelitian ini dibatasi pada WUS yang sedang menikah (currently in union), sedang menggunakan alat kontrasepsi modern (current use modern contraception) MOW/Tubektomi, IUD, suntikan, susuk KB, dan pil KB, dan datanya tersedia lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 16.385 responden. Analisis bivariat menggunakan uji Chi Square.
Hasil analisis menunjukkan umur (≥33 tahun; OR=17,827, 95% CI: 13,142-24,182), pendidikan (tinggi; OR=2,189, 95% CI: 1,295-3,699), status pekerjaan (bekerja; OR=1,256, 95% CI: 1,087-1,452), daerah tempat tinggal (perkotaan; OR=2,229, 95% CI: 1,933-2,570), status ekonomi (teratas; OR=4,452, 95% CI: 3,525-5,622; menengah atas; OR=2,408, 95% CI: 1,878-3,039; menengah; OR=2,048, 95% CI: 1,592-2,634; menengah bawah; OR=1,372, 95% CI: 1,052-1,790), paritas (>5 anak; OR=12,579, 95% CI: 9,944-15,912; 3-4 anak; OR=8,944, 95% CI: 7,324- 10,922), biaya pelayanan KB (mahal; OR=2,225, 95% CI: 1,928-2,566), sumber pelayanan KB (pemerintah; OR=4,380, 95% CI: 3,803-5,044), dan keputusan ber-KB (bersama; OR=1,859, 95% CI: 1,596-2,165) berhubungan dengan pemilihan kontrasepsi mantap.

Although the trend of contraceptive use continued to increase over the years, the number of unmet need in Family Planning (FP) remain high. The total percentage of unmet need among married women aged 15-49 in Indonesia is 11.4 percent; 4.5 percent for delaying births and 6.9 percent for limiting births. However, the permanent contraceptive choice in Women of Reproductive Age (WRA) which is to limit births remains low. This study aims to determine factors associated with permanent contraceptive choice among WRA in Indonesia 2012. This study used a cross-sectional study design using secondary data IDHS 2012. The sample in this study is limited on currently married WRA, who are using modern contraception (female sterilization/tubectomy, IUD, injection, implant, and birth control pills), and have complete data according to the variables studied. The number of samples is 16.385 respondents. Bivariate analysis using Chi Square test.
The analysis showed that age (≥33 years; OR = 17.827, 95% CI: 13.142 to 24.182), education (higher; OR = 2.189, 95% CI: 1.295 to 3.699), employment status (employed; OR = 1.256, 95% CI: 1.087 to 1.452), area of residence (urban; OR = 2.229, 95% CI: 1.933 to 2.570), economic status (richest; OR = 4.452, 95% CI: 3.525 to 5.622; richer; OR = 2.408, 95% CI: 1.878 to 3.039; middle; OR = 2.048, 95% CI: 1.592 to 2.634; poorer; OR = 1.372, 95% CI: 1.052 to 1.790), parity (>5 children; OR = 12.579, 95% CI : 9.944 to 15.912; 3-4 children; OR = 8.944, 95% CI: 7.324 to 10.922), cost of FP services (expensive; OR = 2.225, 95% CI: 1.928 to 2.566), source of FP services (public; OR = 4.380, 95% CI: 3.803 to 5.044), and FP decisions (together; OR = 1.859, 95% CI: 1.596 to 2.165) are associated with the permanent contraceptive choice.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Patricia Sri Ambarawati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996
S20663
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI), 1991
363.96 PEN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Faradila
"ABSTRAK
Pada tesis ini, penulis mengangkat mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta Notaris, serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor atas kerugian yang diderita pelapor akibat akta kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini, akta kuasa yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan otentitas akta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan, sebaiknya Notaris lebih seksama dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan Jabatanya. Apabila kerugian yang timbul karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, maka Notaris dapat dimintakan ganti kerugian. sebaiknya Notaris selalu mengikuti perkembangan kebijakan dalam bidang kenotariatan khususnya. Penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan pengaduan atau laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, perihal ganti kerugian dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri, dapat juga dilakukan musyawarah dengan jalan mediasi yang dapat dilaksanakan pada pengadilan negeri dan atau badan arbitrase nasional Indonesia, dan diberikannya perluasan kewenangan terhadap MPD untuk melakukan mediasi agar penyelesaian masalah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dengan seluas-luasnya.

ABSTRACT
This thesis discussed the Notary rsquo s law consequence and responsibility towards deeds which didn rsquo t meet the legal requirements as the notarial deeds, and also its settlement efforts. This problem was caused by several complaints to the Bogor Regional Supervisory Board of Notary on the loss of claimants due to the notarial deeds made by the notary with the indication of a signature falsification. The research method was a juridical normative method with a research typology of descriptive analytical. The research result showed that the notarial deedswhich weren rsquo t fulfilling the authentication requirement of the deed, these did not have any authentication power, except for a privately made deed. The Notaries ought to be more careful and apply the principle of caution in running their position. When the loss caused by the law violation conducted by the notary, the notary might be required to compensate. The notaries ought to always follow the development of policies, especially on the notary field. The solution might be conducted by complaining or reporting to the Regional Supervisory Board of Notary to ask for an investigation on the reported notary. Moreover, a compensation might be prosecuted through a lawsuit to a district court, or a mediation in the district court or the Indonesian National Arbitrage Agency. Giving the expansion of authority to the Regional Supervisory Board as a mediator would generate an effective and efficient problem solving in order to provide a legal certainty for the community at large."
2018
T51132
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bintang Aprilio Putra
""ABSTRACT
"
Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi penyedia aplikasi merupakan hal penting untuk diketahui oleh masyarakat dalam menggunakan layanan jasa transportasi berbasis teknologi informasi yang mana dapat ditemukan dalam syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh penyedia aplikasi pada website masing-masing penyedia aplikasi, khususnya terhadap konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang menjadi inti dari penelitian ini. Selain membandingkan syarat dan ketentuan dua penyedia aplikasi, penelitian ini juga membahas permasalahan mengenai permintaan tuntutan ganti rugi kepada dua penyedia aplikasi. Adapun metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan alat pengumpulan data primer yaitu studi dokumen dan wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam mengenai perbandingan tanggung jawab dua penyedia aplikasi terhadap para konsumen yang mengalami kecelakaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika menggunakan layanan transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi. Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara dua penyedia aplikasi yang Penulis tinjau. Selain itu, diketahui dalam penelitian ini bahwa penyedia aplikasi tidak dapat dituntut rugi oleh konsumen yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan ketika mengalami kecelakaan saat menggunakan layanan jasa transportasi yang ditawarkan oleh penyedia aplikasi.
"hr>"
"b>ABSTRACT
"
The liability and claim for compensation of application provider are important aspects to be acknowledged by the people when using the online transportation services which can be found through the terms and conditions made by the application providers on each of application provider 39 s website, especially for the consumers who do not comply with the terms and conditions. Other than comparing the terms and conditions of two application provers, this research will also discuss about the claim for compensation for the two application providers. The research rsquo s method is analytical descriptive with the primary data collection tool is document studies and interview. While the secondary data is collected through literature studies and juridical normative approach. This research 39 s goal is to review much deeper about the comparison between two application providers rsquo liability towards its consumers who do not comply with the terms and conditions who also undergo an accident while using the transportation service offered by the application provider. From this research, writers will be able to know that there are differences and also similarities between the two application providers rsquo terms and conditions. Other than that, the writers will also know that the application providers can not be claimed for compensation by the consumers who do not comply with the terms and conditions when undergo accident while using the online transportation services offered by the application providers. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Andrianto
"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup malpraktik medis, tanggung jawab hukum rumah sakit, dan dampak malpraktik medis bagi bisnis rumah sakit. Semakin meningkatnya tuntutan malpraktik medis terhadap praktik kedokteran ternyata menimbulkan masalah yang besar bagi dokter dan rumah sakit. Pihak dokter dan rumah sakit merasa disudutkan karena jika.timbul akibat yang tidak diinginkan dari tindakan medis, seringkali diidentikkan dengan malpraktik medis. Kata "malpraktik medis" mempunyai konotasi negatip bagi profesi dokter dan bagi bisnis rumah sakit. Sebaliknya pihak pasien merasa hak-haknya tidak dilindungi karena setiap terjadi kasus, rumah sakit maupun dokter seakan-akan saling melempar tanggung jawab.
Tesis ini berusaha menjelaskan mengenai pengertian malpraktik medis. Ternyata, tidak setiap akibat negatip dari tindakan medis dapat digolongkan sebagai malpraktik medis. Untuk membuktikan apakah akibat negatip dari suatu tindakan medis adalah malpraktik medis atau bukan, ada prosedur pembuktiannya. Selain itu tesis ini juga berusaha untuk membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit jika terjadi kasus malpraktik medis. Ternyata, rumah sakit bertanggung jawab jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh personalianya selama menjalankan tugas dan kewenangannya. Pada saat ini dikenal Doktrin Central Responsibility (Tanggung Jawab Terpusat). Malpraktik medis juga mempunyai dampak positip bagi dokter dan rumah sakit yaitu akan semakin memacu mereka untuk memperbaiki manajemen kerja dan manajemen resiko (WA)."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19831
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>