Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk menunjang dan ikut pembangunan seperti yang digambarkan efisiensi dan serta dalam membiayai· TAP MPR No.II/MPR/1993, Perum Pegadaian melakukan diversifikasi usaha. Salah satu diversifikasi usaha itu adalah layanan jasa penitipan barang. Bentuk usaha ini dikeluarkan karena kebutuhan masyarakat yang semakin beragam diantaranya adalah kebutuhan akan keamanan atas harta kekayaannya. Adapun yang dimaksud dengan jasa penitipan barang adalah penitipan barang sementara untuk disimpan dan dikembalikan dalam ujud semula (in natura). Dasar hukum dikeluarkannya bentuk usaha ini adalah Surat Edaran No. 36/1993 tentang jasa penitipan barang. Layanan jasa penitipan barang ini hanya menerima barang-barang bergerak dan perjanjian barang disini dibuktikan dengan Surat Bukti Penitipan (SBP). Perjanjian penitipan disini berbeda sekali dengan perjanjian gadai walau di bawah lembaga yang sama. Perjanjian penitipan barang bersifat riil maksudnya perjanjian baru terjadi jika diikuti dengan penyerahan barang titipan. Dalam penitipan ini sendiri akan timbul masalah yaitu apabila barang titipan sampai hilang atau rusak, maka siapakah yang akan bertanggung jawab serta bagaimanakah penyelesaiannya. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam skripsi ini dengan berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam KUHPerdata Buku Ketiga serta peraturan pelaksanaan jasa penitipan barang yaitu SK Direksi Perum Pegadaian No. Sp 2/2 /24 tentang penyelengaraan jasa titipan."

"Merek dalam suatu usaha bisnis itu tidak hanya sekedaridentifikasi atau lambang pemilik bisnis itu semata tetapijuga sudah merupakan strategi bisnis sang pemilik bisnisitu. Bila merek telah menjadi bagian dari strategi bisnismaka dalam upaya memenangkan persaingan bisnis perlu puladiperhatikan perlindungan hukumnya. Pada tingkatinternasional, perlindungan merek mulai ada dengan lahirnya"The Paris Convention For Protection Of IndustrialProperty" di Paris tahun 1883. Salah satu tujuan KonvensiParis adalah untuk sedapat mungkin mencapai unifikasi dibidang perundang-undangan merek, dengan harapan agartercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagangyang mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruhdunia. Di Indonesia, perlindungan Merek diatur di dalam UUNomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Akan tetapi, UU yangdiharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat ini ternyata memiliki kelemahan terutama dalamhal pendaftaran dimana Indonesia menganut sistemkonstitutif. Kekurangan dari sistim ini adalah pihak yangmendaftarkan pertama kali adalah satu-satunya yang berhakatas suatu merek. Hal ini menyebabkan dapat saja seseorangatau badan hukum telah mendaftarkan terlebih dahulu atassuatu merek yang sama ataupun hampir sama dengan merekpihak lain yang telah luas pemakaiannya tapi belum sempatmendaftarkannya. Dengan adanya kekurangan tersebut, makapotensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas merek akansemakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadapkepastian hukum di bidang perlindungan merek. Dalam hal inipenghapusan terhadap pendaftaran yang termasuk dalampelanggaran merek merupakan bagian dari perlindungan merek.Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini dibuat untukmengetahui ketentuan penghapusan merek sebagai bagian dariperlindungan merek asing di Indonesia; serta untukmengetahui bagaimana perlindungan merek tersebutdiimplementasikan dalam penyelesaian kasus-kasus Merekdimana salah satu pihak yang bersengketa adalah orangataupun badan hukum asing di Pengadilan Niaga Jakarta.Melalui metode penelitian normatif, maka diharapkan dapatdiperoleh suatu perspektif baru dan pemahaman yang lebihmendalam mengenai penghapusan sebagai bagian dariperlindungan merek asing."

"Tidak ada abstrak"

"Akhir-akhir ini pasar music Indonesia sedang ramai kembali. Sejak ditanda tanganinya Persetjujuan Pemberian Perlindungan Hak Cipta Rekaman Bunyi (sound recording) secara timbale balik dengan Negara Masyarakat Eropah (ME) kemudian diikuti dengan naiknya harga kaset barat yang sudah berlisensi memberikan angin segar bagi perkembangan music tanah air. Banyak artis-artis yang kini ramai-ramai rekaman. Hubungan antara artis (musisi atau penyanyi) dengan produser nilah yang mengundang penulis untuk menjadikannya sebuah skripsi. Adalah suatu kenyataan dimana artis khususnya yang masih baru selalu dalam posisis lebih lemah dalam melakukan kontrak rekaman disbanding produser. Lemahnya posisis artis tersebut terletak pada kontrak yang lemah, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian bila ada perkara. "