Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang besar, antara lain hutan-hutan tropisnya yang luas. Oleh karena itu untuk melestarikannya perlu adanya suatu pengaturan yang khusus dalam hal pengusahaan hutan agar hutan-hutan di lndonesia tidak diusahakan secara liar (sernbarangan) dan mencegah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup. Untuk itu bagi para pengusaha yang berminat untuk mengusahakan hutan, Departemen. Kehutanan mensyaratkan agar terlebih dahulu mengadakan perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah dengan Pengusaha Swasta yang disebut dengan Forestry Agreement (Perjanjian Tentang Pengusahaan Rutan). Setelah diadakan perjanjian tersebut, Pemerintah memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Surat Keputusan RPR. Hak ini meliputi hak untuk menebanq, menqolah dan memasarkan kayu yanq ada dalam areal kerjanya berdasarkan syarat yanq ditetapkan peraturan perundangan Indonesia dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang demikian ternyata banyak menimbulkan permasalahan, antara lain permasalahan yang timbul sehubungan dengan dikaitkannya perjanjian tersebut diatas dengan teori perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut adalah tidak seimbang. Kemudian dalam perkembangannya ternyata Forestry Agrement dicabut, namun bukan berarti bahwa Forestry Agreement tidak berlaku lagi sebab jangka waktu Forestry Agreement 20 tahun. Tindakan ini malah menimbulkan masalah baru yaitu adanya dualisme dalam menyelesaikan masalah mengenai Hak Pengusahaan Hutan. Setelah dianalisa dalam skripsi ini ternyata Forestry Agreement. tetap merupakan perjanjian yang sah, sebab memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai kedudukan yang tidak seimbang antara Pemerintah dan Pengusaha Swasta dalam hal adanya kewenangan Pemerintah untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui Pengadilan, ternyata dalam hal ini Forestry Agreement tidak sesuai dengan jiwa pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab menurut pasal tersebut apabila syarat batal suatu perjanjian dipenuhi, pembatalan perjanjian tersebut tetap harus dilakukan dimuka hakim. Berarti dalam hal ini Forestry Agreement mengeyampingkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka penulis condong untuk menilai Forestry Agreement sebagai perjanjian semu atau quasi contract, dan karenanya bentuk akta perjanjiannya adalah standard konrak khusus. Namun kesepakan dalam Forestry Agreement tidak bersifat rnelawan hukum, sebab Hukum Perjanjian menganut sistem terhuka. Kemudian mengenai adanya dualisme diselesaikan dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang mengatur satu cara penyelesaian masalah HPH."

"Skripsi ini menjelaskan tentang kasus penyerobotan lahan suku Badui di Banten, Jawa Barat. Masyarakat Badui merupakan salah satu masyarakat lokal atau masyarakat hutan di Indonesia. Wilayah Badui terbadi dalam 4 wilayah yaitu hutan larangan, wilayah Badui DaIam, wilayah Badui Luar dan wilayah pembatas antara wilayah suku Badui dengan wilayah luar Badui yang disebut Tanah Dangka. Masyarakat Badui sangat menggantungkan hidup pada hutan baik sebagai sumber ekonomi maupun sebagai sumber ritual. Kasus penyerobotan lahan Badui dimulai pada tahun 1953. Tahun 1957 penyerobotan lahan dilakukan oleh penduduk desa Sobang, Ialu pada tahun 1958, 1978 dan 1980-an dilakukan oleh penduduk desa Karangcombong. Kasus lain yaitu dengan penduduk desa Karangnunggal pada tahun 1968 dan 1969. Secara geografis, penyerobotan lahan Badui terjadi di bagian Timur dan Barat - Selatan. Reaksi masyarakat Badui terhadap masalah penyerobotan lahan hutan itu sangat cepat yaitu dengan langsung mengadukan kepada pemerintah pusat dan presiden sebagai penguasa tertinggi di Indonesia. Usaha masyarakat Badui kepada pemerintah berhasil, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat pada tahun 1968 yaitu menetapkan wilayah Badui."

"This volume introduces the concepts of social forestry to the student, gives examples of its practice around the world and attempts to anticipate developments in its future. It aims to widen the concept of social forestry from a sub-practice within forestry to a practice that will make forestry relevant in countries where wood production alone is no longer the main reason for keeping land forested, thereby rediscovering and redefining this important topic."

"ABSTRAKSistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK adalah instrumen yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam upaya membangun legitimasi terhadap kebijakan tata kelola kehutanan Indonesia melalui pendekatan pasar. Tolok ukur keberhasilan SVLK bergantung dari sejauh mana SVLK mampu menciptakan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Permasalahannya adalah sejak diberlakukannya SVLK pada tahun 2009, belum ada evaluasi kebijakan SVLK guna mewujudkan tata kelola kehutanan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan SVLK dalam perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk mengetahui manfaatnya terhadap peningkatan kinerja industri kayu. Metode analisis yang digunakan pada tujuan satu adalah metode analisis normatif deskriptif dengan narasumber yang berasal dari 4 kelompok pemangku kepentingan, sedangkan untuk tujuan dua sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling yang berasal dari industri kertas, industri kayu panel, industri kayu pertukangan, dan industri mebel. Hasil penelitian, SVLK saat ini cukup berhasil mendukung perbaikan tata kelola kehutanan, namun belum bermanfaat dalam peningkatan kinerja industri kayu sehingga disimpulkan kebijakan SVLK belum berkelanjutan. Berdasarkan hasil tersebut, telah dirancang strategi kebijakan SVLK yang mengharmonisasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan.

---

ABSTRACTThe Timber Legality Verification System SVLK is an instrument established by the Government of Indonesia as an effort to build legitimacy on Indonesia 39 s forest governance policy through a market or economic approach. The performance benchmark of SVLK depends on the extent to which SVLK is able to create sustainable forest governance. However, since the introduction of SVLK in 2009, there has been no evaluation of the success of SVLK 39 s policy in creating sustainable forest governance. This study aims to assess the effectiveness of SVLK policy in improving forestry governance, and to explore the benefits of SVLK in enhancing the wood industry performance. The analytical method used in the first objective is descriptive normative analysis with 13 resource persons from 4 stakeholder groups. For the second objective, purposive sampling was used to determine the respondents who came from paper, wood panel, woodworking, and furniture industries. The result of the study found that SVLK policy is quite successful to support the improvement of forestry governance, but not yet beneficial to the improvement of timber industry performance. Based on the results, the SVLK policy strategies that harmonize economic, social, and environmental aspects have been developed to achieve sustainability.Keywords SVLK, sustainable, forestry governance, wood industry"

"ABSTRAKPenelitian etnobotani tumbuhan obat belum banyak dikaitkan dengan penelitian mengenai vegetasi hutan sebagai sumber tumbuhan obat. Telah dilakukan penelitian oleh Anas (2013), Rahma (2013), dan Sehati (2013) yang mendata 213 jenis Angiospermae berhabitus pohon (tingkat pohon, belta, dan semai) dari 53familidi zona inti Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD). Data tersebut menjadi bahan studi potensi tumbuhan obat untuk mengetahui manfaat pengobatan spesies tumbuhan dari ketiga penelitian tersebut. Studi dilakukan melalui penelusuran pustaka, wawancara ahli, dan dokumentasi tumbuhan. Delapan puluh tiga jenis merupakan tumbuhan obat yang digunakan berbagai etnis di Indonesia dengan keragaman bagian yang digunakan dan penyakit yang diobati. Daun merupakan bagian tumbuhan obat yang paling banyak digunakan. Jenis penyakit yang paling banyak diobati dengan tumbuhan obat adalah gangguan gastrointestinal. Bioaktivitas dari 14 jenis tumbuhan telah diketahui sesuai dengan penggunaan tumbuhan tersebut. Sebanyak 28 jenis berada dalam database IUCN red list dengan 5 jenis berada dalam daftar high risk. Aquilaria malaccensis merupakan satu-satunya jenis yang berada dalam apendiks II CITES.

---

ABSTRACTAnalysis about forest vegetation are rarely related to medicinal potency of the plants. There are 213 species of Angiospermae in tree form (tree, belt, and seedling level) from 53 family recorded from Anas’ (2013), Rahma’s (2013), and Sehati’s (2013) researches in the core zone of Bukit Duabelas National Park. This data become the material of analysis about medicinal ethnobotanyto understand about medicinal properties of plant species’ from those three researches. The analysis is done by literature study, interview with ethnobotany researcher, and plant documentation. There are eighty three species used as medicinal plants in several Indonesian tribes and ethnics with high variation in use and disease.Leaves are the most frequently used part of medicinal plants and gastrointestinal disfunctions treatment are the one that use the most medicinal plants. Comparation between ethnobotanical study and bioactivity assay only shows correlation for fourteen species. Known that 28 species are in the IUCN redlist database with 5 species in highrisklist. Aquilaria malaccensis is the only plant included in the appendix II of CITES."

"Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mana dalam proses pemenuhannya dilakukan melalui serangkaian prosedur dan persyaratan. Dalam kenyatannya masih banyak wilayah hutan Masyarakat Hukum Adat yang masih belum diakui. Satu diantara sekian banyak wilayah adat, ditemukan kasus keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang terletak di Kabupaten Sukabumi belum mendapatkan pengakuan negara sehingga Hak Pengelolaan Hutannya belum dipenuhi. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, khususnya Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Forests should be managed by involving communities living around forest areas, specifically including Adat Law Community that have existed before Indonesian independence until present day. The existence Adat Law Community in forest management activities has been regulated in Law No. 41 of 1999 on Forestry, which in the compliance process is done through series of procedures and requirements. Yet, thousand hectar areas adat law communitys areas still unrecognized by the government. It is discovered that the existence of Kasepuhan Sinar Resmi Adat Law Community has not gained state recognition, in which, leads to its Forest Management Rights has not been fulfilled.

This study attempts to elaborate on the issue and outline the shortcomings in regulation regarding the procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community. The method of writing in this thesis is juridical normative.The results of this study indicate that procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community existing in Indonesian legislation are not synchronized with one another."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam.

---

This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis.

The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas. "

"This book presents methods which are relevant to CCF management and planning : analysing forest structures, silvicultural and planning, economic evaluation, based on examples in Europe, Asia, Africa and North and South America."